Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 2 Tahun 2018
- Nomor
- 2
- Tahun
- 2018
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 3
Ringkasan
Dalam Qanun Daerah ini diatur tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 3 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Usaha.
Dalam Qanun Daerah ini diatur tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 3 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Usaha.
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TIMUR dan BUPATI ACEH TIMUR
MEMUTUSKAN: Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA. Pasal I Ketentuan mengenai Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah pada Lampiran I dalam Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 3 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Nomor 49) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 3 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Kabupaten Aceh Timur Tahun 2014 Nomor 13) diubah. Pasal II Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Aceh Timur. Ditetapkan di Idi pada tanggal 17 September 2018 M 6 Muharram 1440 H BUPATI ACEH TIMUR, ttd HASBALLAH BIN M. THAIB Diundangkan di Idi pada tanggal 17 September 2018 M 6 Muharram 1440 H Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH TIMUR, ttd ZAHRI LEMBARAN KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN 2018 NOMOR 2 NOREG QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR, PROVINSI ACEH : (5/52/2018); LAMPIRAN I QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH NO OBJEK RETRIBUSI SATUAN TARIF (Rp) 1 2 3 4 A. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Membuka PDF…
Undang-Undang
Peraturan Pemerintah (PP)