DokumenQanunBerlaku

Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 3 Tahun 2018

Nomor: 3
Tahun: 2018
Ditetapkan: 17 September 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 4

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini berisi tentang perubahan ketentuan tarif retribusi pelayanan kesehatan persampahan/kebersihan; ketentuan tarif retribusi pengujian kendaraan bermotor; ketentuan tarif retribusi penyediaan dan penyedotan kakus.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa lampiran II yang mengatur tentang Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan Persampahan/Kebersihan, lampiran VI yang mengatur tentang Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dan lampiran VIII yang mengatur tentang Tarif Retribusi Penyediaan dan Penyedotan Kakus dalam Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kondisi saat ini, sehingga perlu dilakukan penyempurnaan dan penyesuaian;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Qanun Kabupaten Aceh Timur tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
4.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
5.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
6.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
7.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
8.Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
9.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
11.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
12.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
13.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
14.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5054);
15.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
16.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
20.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
21.Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Kabupaten Aceh Timur Tahun 2016 Nomor 4); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TIMUR dan BUPATI ACEH TIMUR

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2011 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan dengan Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 15 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Kabupaten Aceh Timur Tahun 2016 Nomor 15), diubah sebagai berikut:

1.Ketentuan tarif retribusi pelayanan kesehatan persampahan/kebersihan sebagaimana tercantum dalam lampiran II diubah.
2.Ketentuan tarif retribusi pengujian kendaraan bermotor sebagaimana tercantum dalam lampiran VI diubah.
3.Ketentuan tarif retribusi penyediaan dan penyedotan kakus sebagaimana tercantum dalam lampiran VIII diubah.
4.Pasal 107 dihapus.
5.Ketentuan Pasal 109 ditambah satu huruf baru yaitu huruf t, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 109

Pada saat Qanun ini mulai berlaku maka:

a.Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Timur Nomor 6 Tahun 1988 tentang Pengelolaan dan Pemakaian Pasar Milik Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Timur Nomor 12 tahun 1990 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Timur Nomor 6 Tahun 1988 tentang Pengelolaan dan Pemakaian Pasar Milik Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Timur;
b.Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Timur Nomor 11 Tahun 1988 tentang Retribusi Penyediaan Dokumen Pemborongan Pekerjaan yang Dana Pembiayaannya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Timur;
c.Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Timur Nomor 8 Tahun 1992 tentang Retribusi Riol/Saluran Air;
d.Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Timur Nomor 7 Tahun 1999 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir;
e.Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Timur Nomor 8 Tahun 1999 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum;
f.Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Timur Nomor 9 Tahun 1999 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
g.Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Timur Nomor 10 Tahun 2001 tentang Retribusi Pengadaan Barang/Jasa Proyek-Proyek Pekerjaan Yang Dibiayai APBN, APBD Propinsi dan APBD Kabupaten Aceh Timur;
h.Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Timur Nomor 13 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Penyedotan Kakus Kabupaten Aceh Timur;
i.Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Timur Nomor 18 Tahun 2001 tentang Retribusi Penyediaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Yang Dibiayai APBD Kabupaten Aceh Timur;
j.Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Timur Nomor 19 Tahun 2001 tentang Retribusi Hasil Usaha Industri Kecil dan Menengah sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 14 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Timur Nomor 19 Tahun 2001 tentang Retribusi Hasil Usaha Industri Kecil dan Menengah;
k.Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 5 Tahun 2002 tentang Retribusi Biaya Leges;
l.Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 10 Tahun 2002 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
m.Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 3 Tahun 2003 tentang Retribusi Hasil Bumi Tanaman Pangan dan Hortikultura;
n.Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 6 Tahun 2003 tentang Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Dalam Kabupaten Aceh Timur;
o.Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 8 Tahun 2003 tentang Penetapan Besarnya Cukai Harian atau Uang Salaran Dalam Kabupaten Aceh Timur;
p.Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 10 Tahun 2008 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Idi Kabupaten Aceh Timur;
q.Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 11 Tahun 2008 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Rehabilitasi Medik Kabupaten Aceh Timur;
r.Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 12 Tahun 2008 tentang Retribusi Izin Usaha Industri dan Perdagangan, Pemeriksaan Alat Ukuran/Takaran/Timbangan dan Perlengkapannya;
s.Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Catatan Sipil; dan
t.Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 64 Tahun 2017 tentang Peninjauan Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor; dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal II Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Aceh Timur. Ditetapkan di Idi pada tanggal 17 September 2018 M 6 Muharram 1440 H BUPATI ACEH TIMUR, ttd HASBALLAH BIN M. THAIB Diundangkan di Idi pada tanggal 17 September 2018 M 6 Muharram 1440 H Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH TIMUR, ttd ZAHRI LEMBARAN KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN 2018 NOMOR 3 NOREG QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR, PROVINSI ACEH : (4/51/2018); LAMPIRAN II QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN NO SUMBER SAMPAH VOLUME TARIF 1 2 3 4
1. 1.Rumah Tangga a. Bangunan < Type 36
b.Bangunan Type 36 s/d Type 150
c.Bangunan > Type 150 Rp. 5.000,-/bulan Rp. 10.000,-/bulan Rp. 20.000,-/bulan
1. 2.Dibidang Usaha - Toko - Bengkel/Doorsmeer/ Showroom - Grosir - Swalayan - Restoran/Rumah Makan - Cafe/Kedai Kopi - Kantin - Pedagang kaki lima (K5)/los/emperan/Kios/ Lapak - Pedagang didalam pasar ikan/ayam/sayur - Pangkas rambut/pijat/ salon
a.< 48 m 2
b.48 - 64 m 2
c.> 64 m 2
a.< 64 m 2
b.64 - 100 m 2
c.> 100 m 2
a.< 63 m 2
b.> 64 m 2
a.< 200 m 2
b.201 - 499 m 2
c.500 - 1.000 m 2
d.> 1.000 m 2
a.< 100 m 2
b.100 - 200 m 2
c.>200 m 2
a.< 100 m 2
b.100 - 200 m 2
c.> 200 m 2 - - -
a.< 48 m 2
b.48 - 64 m 2
c.> 64 m 2 Rp. 15.000,-/bulan Rp. 25.000,-/bulan Rp. 30.000,-/bulan Rp. 40.000,-/bulan Rp. 50.000,-/bulan Rp. 70.000,-/bulan Rp. 30.000,-/bulan Rp. 35.000,-/bulan Rp. 150.000,-/bulan Rp. 250.000,-/bulan Rp. 450.000,-/bulan Rp. 550.000,-/bulan Rp. 50.000,-/bulan Rp. 75.000,-/bulan Rp. 100.000,-/bulan Rp. 15.000,-/bulan Rp. 30.000,-/bulan Rp. 45.000,-/bulan Rp. 10.000,-/bulan Rp. 10.000,-/bulan Rp. 15.000,-/bulan Rp. 20.000,-/bulan Rp. 30.000,-/bulan Rp. 50.000,-/bulan 1 2 3 4 - Game center/warnet/ counter hand phone
a.< 48 m 2
b.48 - 64 m 2
c.> 64 m 2 Rp. 20.000,-/bulan Rp. 25.000,-/bulan Rp. 30.000,-/bulan
1. 3.Bidang Instansi Pemerintah, Swasta dan Industri - Perkantoran Pemerintah /Swasta/BUMN - Tempat Parkir - Gudang/Pool Kendaraan/Terminal - Industri
a.< 500 m 2
b.500 - 1.000 m 2
c.> 1.000 m 2
a.< 100 m 2
b.100 - 200 m 2
c.> 200 m 2
a.< 500 m 2
b.500 - 1.000 m 2
c.> 1.000 m 2
a.< 500 m 2
b.500 - 999 m 2
c.1.000 - 1.999 m 2
d.2.000 - 4.999 m 2
e.> 5.000 m 2 Rp. 100.000,-/bulan Rp. 150.000,-/bulan Rp. 200.000,-/bulan Rp. 20.000,-/bulan Rp. 30.000,-/bulan Rp. 50.000,-/bulan Rp. 100.000,-/bulan Rp. 150.000,-/bulan Rp. 200.000,-/bulan Rp. 350.000,-/bulan Rp. 500.000,-/bulan Rp. 750.000,-/bulan Rp. 1.000.000,-/bulan Rp. 1.500.000,-/bulan
1. 4.Bidang Penginapan - Hotel - Melati/Wisma - Losmen - Asrama
a.Hotel Bintang 1
b.Hotel Bintang 2
c.Hotel Bintang 3
d.Hotel Bintang 4
e.Hotel Bintang 5 - - - Rp. 400.000,-/bulan Rp. 650.000,-/bulan Rp. 950.000,-/bulan Rp. 1.100.000,-/bulan Rp. 1.250.000,-/bulan Rp. 250.000,-/bulan Rp. 150.000,-/bulan Rp. 100.000,-/bulan
1. 5.Bidang Kesehatan - Rumah Sakit - Balai Pengobatan/ Klinik/ Praktek Dokter /Ahli Pengobatan/ Puskesmas - Apotik/Depot Obat
a.Type C
b.Type B
c.Type A
a.< 500 m 2
b.500 - 1.000 m 2
c.> 1.000 m 2
a.< 480 m 2
b.480 - 640 m 2
c.> 640 m 2 Rp. 400.000,-/bulan Rp. 500.000,-/bulan Rp. 750.000,-/bulan Rp. 100.000,-/bulan Rp. 200.000,-/bulan Rp. 300.000,-/bulan Rp. 25.000,-/bulan Rp. 30.000,-/bulan Rp. 50.000,-/bulan 1 2 3 4
1. 6.Bidang Pendidikan - Sekolah/Madrasah - Kursus Lembaga Pendidikan/Pelatihan - Perguruan Tinggi
a.< 500 siswa
b.500 - 1.000 siswa
c.> 1.000 siswa
a.< 100 m 2
b.100 - 200 m 2
c.> 200 m 2
a.< 500 mahasiswa
b.500 - 1.000 mahasiswa
c.> 1.000 mahasiswa Rp. 75.000,-/bulan Rp. 100.000,-/bulan Rp. 150.000,-/bulan Rp. 30.000,-/bulan Rp. 40.000,-/bulan Rp. 50.000,-/bulan Rp. 150.000,-/bulan Rp. 200.000,-/bulan Rp. 300.000,-/bulan
1. 7.Bidang Usaha Produksi Makanan/Minuman
a.< 48 m 2
b.48 - 64 m 2
c.> 64 m 2 Rp. 20.000,-/bulan Rp. 30.000,-/bulan Rp. 50.000,-/bulan
1. 8.Bidang Pengumpulan Barang Bekas/Barang Loak/Panglong/Prabot
a.< 65 m 2
b.65 - 100 m 2
c.> 100 m 2 Rp. 10.000,-/bulan Rp. 20.000,-/bulan Rp. 30.000,-/bulan
1. 9.Bidang SPBU - Rp. 200.000,-/bulan BUPATI ACEH TIMUR, ttd HASBALLAH BIN M. THAIB LAMPIRAN VI QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM TARIF RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR NO. MACAM PENGUJIAN RINCIAN TARIF JUMLAH TARIF 1 2 3 4
2. 1.PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
a.Kendaraan dengan JBB < 5.500 kg Rp. 60.000,- 1) Biaya Uji Rp. 30.000,- 2) Penggantian Buku Uji Rp. 10.000,- 3) Plat Uji, Kawat, Segel Rp. 10.000,- 4) Tanda Samping Stiker Rp. 10.000,-
b.Kendaraan dengan JBB 5.500 kg s/d 15.000 kg Rp. 70.000,- 1) Biaya Uji Rp. 40.000,- 2) Penggantian Buku Uji Rp. 10.000,- 3) Plat Uji, Kawat, Segel Rp. 10.000,- 4) Tanda Samping Stiker Rp. 10.000,-
c.Kendaraan dengan JBB > 15.000 kg Rp. 80.000,- 1) Biaya Uji Rp. 50.000,- 2) Penggantian Buku Uji Rp. 10.000,- 3) Plat Uji, Kawat, Segel Rp. 10.000,- 4) Tanda Samping Stiker Rp. 10.000,-
1. 2.KENDARAAN UJI LENGKAP Rp. 60.000,-
a.Biaya Uji Rp. 50.000,-
b.Penggantian Buku Uji Rp. 10.000,-
1. 3.PENGUJIAN KHUSUS EMISI GAS BUANGAN
a.Mobil Rp. 30.000,- 1) Biaya Uji Rp. 20.000,- 2) Stiker Tanda Lulus Uji Emisi Rp. 10.000,-
b.Sepeda Motor Rp. 30.000,- 1) Biaya Uji Rp. 20.000,- 2) Stiker Tanda Lulus Uji Emisi Rp. 10.000,-
1. 4.REGISTRASI KENDARAAN BERMOTOR
a.Baru dan Mutasi Masuk Rp. 25.000,- Rp. 25.000,-
b.Mutasi Keluar Rp. 50.000,- Rp. 50.000,-
c.Modifikasi perubahan bentuk dan tipe Rp. 50.000,- Rp. 50.000,-
1. 5.NUMPANG UJI KELUAR MASUK Sama dengan biaya uji sebagaimana dimaksud pada angka 1, ditambah biaya Rp. 20.000,- Rp. 20.000,- 1 2 3 4
2. 6.SURAT REKOMENDASI NUMPANG UJI Rp. 50.000,- Rp. 50.000,-
3. 7.SURAT KETERANGAN TERALIS PADA BAK MUATAN Rp. 20.000,- Rp. 20.000,-
4. 8.PENGGANTIAN TANDA LULUS UJI
a.Buku Uji Rusak/Hilang Rp. 10.000,- Rp. 10.000,-
b.Plat Uji, Kawat, Segel Rusak/Hilang Rp. 10.000,- Rp. 10.000,-
c.Tanda Samping Rusak Rp. 10.000,- Rp. 10.000,- BUPATI ACEH TIMUR, ttd HASBALLAH BIN M. THAIB LAMPIRAN VIII QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM TARIF RETRIBUSI PENYEDIAAN DAN PENYEDOTAN KAKUS NO. JENIS PELAYANAN TARIF
1. 1.PENYEDIAAN KAKUS
a.Buang Air Kecil Rp. 1.000,-/Orang
b.Buang Air Besar Rp. 2.000,-/Orang
1. 2.PENYEDOTAN KAKUS
a.Rumah Tangga Rp. 70.000,-/m3
b.Instansi Pemerintah, Swasta, BUMN dan Industri Rp. 130.000,-/m3
c.Penginapan, Kesehatan dan Bidang Usaha Rp. 120.000,-/m3
d.Lain-lain Rp. 100.000,-/m3 BUPATI ACEH TIMUR, ttd HASBALLAH BIN M. THAIB

Isi peraturan

Teks4PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 109

Dasar hukum (23)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 24 Tahun 1956

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1981

Undang-undang (UU) No. 28 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 44 Tahun 1999

Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 2006

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 26 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2009

Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2009

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 1983

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah (PP) No. 69 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah (PP) No. 12 Tahun 2017

Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 9 Tahun 2011

Qanun Kabupaten Aceh Timur tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 9 Tahun 2011

Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2016

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 109

Dasar hukum (23)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 24 Tahun 1956

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1981

Undang-undang (UU) No. 28 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 44 Tahun 1999

Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 2006

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 26 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2009

Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2009

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 1983

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah (PP) No. 69 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah (PP) No. 12 Tahun 2017

Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 9 Tahun 2011

Qanun Kabupaten Aceh Timur tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 9 Tahun 2011

Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2016