DokumenQanunBerlaku

Qanun Kota Langsa No. 5 Tahun 2016

Nomor: 5
Tahun: 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 21

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Qanun Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Besaran dan Sumber Dana Penyertaan Modal Pemerintah Kota, Divestasi, Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 189 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Pasal 333 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penyertaan modal daerah ditetapkan dengan Perda;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang disertakan berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu membentuk Qanun Kota Langsa tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Langsa Pada Perseroan Terbatas Bank Aceh; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4110);
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor ... SALINAN Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
10.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
11.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
12.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15.Qanun Kota Langsa Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok- Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Langsa Tahun 2008 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kota Langsa Nomor 14 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Qanun Kota Langsa Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Kota Langsa Tahun 2006 Nomor 14);
16.Qanun Kota Langsa Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Barang Milik Kota (Lembaran Kota Langsa Tahun 2015 Nomor 13, Tambahan Lembaran Kota Langsa Nomor 550); Dengan ... Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LANGSA dan WALIKOTA LANGSA

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : QANUN KOTA LANGSA TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA LANGSA PADA PERSEROAN TERBATAS BANK ACEH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1.Kota adalah Kota Langsa.
2.Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Langsa.
3.Walikota adalah Walikota Langsa.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Kota yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kota Langsa.
5.Penyertaan Modal adalah bentuk investasi Pemerintah pada Badan Usaha dengan mendapat hak kepemilikan, termasuk pendirian Perseroan Terbatas dan/atau pengambilalihan Perseroan Terbatas.
6.Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota selanjutnya disingkat APBK adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa.
7.Perseroan Terbatas Bank Aceh yang selanjutnya disebut PT. Bank Aceh adalah Perseroan Terbatas Bank Aceh Cabang Langsa.
8.Modal Daerah adalah Semua kekayaan atau barang daerah baik yang dimiliki atau yang dikuasai oleh pemerintah daerah baik berwujud maupun tidak berwujud yang bergerak maupun yang tidak bergerak berserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dimulai, dihitung, diukur atau ditimbang.
9.Dividen adalah bagian keuntungan dari Perseroan Terbatas yang berbadan hukum yang dibagikan kepada para pemegang saham secara proporsional berdasarkan besarnya saham yang dimiliki.

Pasal 2

Pemerintah Kota melakukan penambahan penyertaan modal ke PT. Bank Aceh yang statusnya sebagai perusahaan perseroan (persero).

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

(1)Maksud penyertaan modal daerah untuk memperkuat struktur permodalan Bank Aceh dan meningkatkan kapasitas usaha ... usaha guna memperoleh manfaat ekonomis serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
(2)Tujuan penyertaan modal daerah adalah untuk meningkatkan produktifitas Bank Aceh, kinerja Bank Aceh efektif, efisien, dan mendorong pertumbuhan ekonomi Aceh terutama usaha mikro kecil dan menengah sekaligus memberikan kontribusi kepada peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari bagian deviden yang diperolehnya guna menunjang pembangunan daerah.

BAB III

BESARAN DAN SUMBER DANA PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA

Pasal 4

(1)Pemerintah Kota melakukan penyertaan modal daerah dalam bentuk uang pada Bank Aceh.
(2)Pemerintah Kota telah melakukan penyertaan modal pada Bank Aceh sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).

Pasal 5

(1)Penambahan penyertaan modal Pemerintah Kota bersumber dari APBK Tahun Anggaran 2016.
(2)Nilai penambahan penyertaan modal Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).
(3)Penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai penyertaan modal Pemerintah Kota berupa kekayaan Pemerintah Kota dalam bentuk uang tunai yang dilakukan pada tahun anggaran 2016.

Pasal 6

(1)Penyertaan modal daerah pada Bank Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Dalam hal terjadi perubahan bentuk badan hukum terhadap perusahaan penyertaan modal daerah dianggap berlaku dan sah.

Pasal 7

Pemerintah Kota berhak mendapatkan deviden atas penyertaan modal pada Bank Aceh sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB IV

DIVESTASI

Pasal 8

(1)Pemerintah Kota dapat menarik kembali baik seluruh maupun sebagian dari modal yang telah disertakan pada PT. Bank Aceh.
(2)Penarikan ...
(2)Penarikan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Walikota apabila penyertaan modal dimaksud tidak lagi memberikan keuntungan bagi Pemerintah Kota dan/atau Pemerintah Kota membutuhkannya modal dimaksud.
(3)Penarikan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan pertimbangan nilai kewajaran.

Pasal 9

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kota Langsa. Ditetapkan di Langsa pada tanggal 19 September 2016 M 17 Dzulhijjah 1437 H WALIKOTA LANGSA, ttd USMAN ABDULLAH Diundangkan di Langsa pada tanggal 19 September 2016 M 17 Dzulhijjah 1437 H SEKRETARIS DAERAH KOTA LANGSA, ttd SYAHRUL THAIB LEMBARAN KOTA LANGSA TAHUN 2016 NOMOR 5 NOREG QANUN KOTA LANGSA, PROVINSI ACEH : (4/39/2016) Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KOTA LANGSA, DEWI NURSANTI, SH, MH Pembina (IV/a) NIP. 1971042820012002 PENJELASAN ATAS QANUN KOTA LANGSA NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA LANGSA PADA PERSEROAN TERBATAS BANK ACEH I. UMUM Bahwa dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, Pemerintah Kota Langsa telah melakukan investasi dalam bentuk penyertaan modal daerah kepada PT. Bank Aceh. Bahwa mencermati penyertaan modal daerah kepada Perseroan Terbatas Bank Aceh mempunyai prospek bisnis yang menguntungkan, oleh karena itu nilai penyertaan modal dipandang layak untuk dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dinyatakan bahwa penyertaan modal Pemerintah daerah pada perusahaan negara/daerah/swasta harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Kewajiban penyertaan modal dengan Peraturan Daerah juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 75 menyebutkan bahwa penyertaan modal pemerintah daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran yang berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah. II. PASAL DEMI PASAL

Isi peraturan

Teks21PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 189 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Pasal 333 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penyertaan modal daerah ditetapkan dengan Perda;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang disertakan berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu membentuk Qanun Kota Langsa tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Langsa Pada Perseroan Terbatas Bank Aceh; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4110);
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor ... SALINAN Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
10.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
11.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
12.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15.Qanun Kota Langsa Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok- Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Langsa Tahun 2008 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kota Langsa Nomor 14 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Qanun Kota Langsa Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Kota Langsa Tahun 2006 Nomor 14);
16.Qanun Kota Langsa Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Barang Milik Kota (Lembaran Kota Langsa Tahun 2015 Nomor 13, Tambahan Lembaran Kota Langsa Nomor 550); Dengan ... Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LANGSA dan WALIKOTA LANGSA

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : QANUN KOTA LANGSA TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA LANGSA PADA PERSEROAN TERBATAS BANK ACEH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1.Kota adalah Kota Langsa.
2.Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Langsa.
3.Walikota adalah Walikota Langsa.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Kota yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kota Langsa.
5.Penyertaan Modal adalah bentuk investasi Pemerintah pada Badan Usaha dengan mendapat hak kepemilikan, termasuk pendirian Perseroan Terbatas dan/atau pengambilalihan Perseroan Terbatas.
6.Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota selanjutnya disingkat APBK adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa.
7.Perseroan Terbatas Bank Aceh yang selanjutnya disebut PT. Bank Aceh adalah Perseroan Terbatas Bank Aceh Cabang Langsa.
8.Modal Daerah adalah Semua kekayaan atau barang daerah baik yang dimiliki atau yang dikuasai oleh pemerintah daerah baik berwujud maupun tidak berwujud yang bergerak maupun yang tidak bergerak berserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dimulai, dihitung, diukur atau ditimbang.
9.Dividen adalah bagian keuntungan dari Perseroan Terbatas yang berbadan hukum yang dibagikan kepada para pemegang saham secara proporsional berdasarkan besarnya saham yang dimiliki.

Pasal 2

Pemerintah Kota melakukan penambahan penyertaan modal ke PT. Bank Aceh yang statusnya sebagai perusahaan perseroan (persero).

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

(1)Maksud penyertaan modal daerah untuk memperkuat struktur permodalan Bank Aceh dan meningkatkan kapasitas usaha ... usaha guna memperoleh manfaat ekonomis serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
(2)Tujuan penyertaan modal daerah adalah untuk meningkatkan produktifitas Bank Aceh, kinerja Bank Aceh efektif, efisien, dan mendorong pertumbuhan ekonomi Aceh terutama usaha mikro kecil dan menengah sekaligus memberikan kontribusi kepada peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari bagian deviden yang diperolehnya guna menunjang pembangunan daerah.

BAB III

BESARAN DAN SUMBER DANA PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA

Pasal 4

(1)Pemerintah Kota melakukan penyertaan modal daerah dalam bentuk uang pada Bank Aceh.
(2)Pemerintah Kota telah melakukan penyertaan modal pada Bank Aceh sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).

Pasal 5

(1)Penambahan penyertaan modal Pemerintah Kota bersumber dari APBK Tahun Anggaran 2016.
(2)Nilai penambahan penyertaan modal Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).
(3)Penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai penyertaan modal Pemerintah Kota berupa kekayaan Pemerintah Kota dalam bentuk uang tunai yang dilakukan pada tahun anggaran 2016.

Pasal 6

(1)Penyertaan modal daerah pada Bank Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Dalam hal terjadi perubahan bentuk badan hukum terhadap perusahaan penyertaan modal daerah dianggap berlaku dan sah.

Pasal 7

Pemerintah Kota berhak mendapatkan deviden atas penyertaan modal pada Bank Aceh sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB IV

DIVESTASI

Pasal 8

(1)Pemerintah Kota dapat menarik kembali baik seluruh maupun sebagian dari modal yang telah disertakan pada PT. Bank Aceh.
(2)Penarikan ...
(2)Penarikan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Walikota apabila penyertaan modal dimaksud tidak lagi memberikan keuntungan bagi Pemerintah Kota dan/atau Pemerintah Kota membutuhkannya modal dimaksud.
(3)Penarikan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan pertimbangan nilai kewajaran.

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (17)

Undang-undang (UU) No. 28 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 3 Tahun 2001

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 15 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 2006

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 40 Tahun 2007

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 30 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Qanun Kota Langsa Nomor 12 Tahun 2008

Qanun Kota Langsa No. 13 Tahun 2015

Qanun Kota Langsa No. 14 Tahun 2015

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (17)

Undang-undang (UU) No. 28 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 3 Tahun 2001

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 15 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 2006

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 40 Tahun 2007

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 30 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Qanun Kota Langsa Nomor 12 Tahun 2008

Qanun Kota Langsa No. 13 Tahun 2015

Qanun Kota Langsa No. 14 Tahun 2015