DokumenUndang-UndangBerlaku

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 1979

Nomor: 1
Tahun: 1979
Ditetapkan: 18 Januari 1979
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 93

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berhubung dengan itu Koninkiijk Besluit van 8 Mei 1883 No. 26 (Staatsblad 1883 -188) tersebut perlu dicabut dan sebagai gantinya perlu disusun suatu Undang-undang baru tentang ekstradisi sesuai dengan tata hukum dan peraturan perundang- undangan Republik Indonesia; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

Mengingat

2.Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1978 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara;
3.Undang-undang Nomor 13 Tahun 1961 tentang Ketentuan- ketentuan Pokok Kepolisian Negara (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2289);
4.Undang-undang Nomor 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan- ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 254, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2298);
5.Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan- ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomo 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2951); Dengan persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Dengan mencabut Koninklijk Besluit van 8 Mei 1883 No. 26 (Staatsblad 1883-188) tentang "Uitlevering van Vreemdelingen". Menetapkan : … Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG EKSTRADISI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan Ekstradisi adalah penyerahan oleh suatu negara kepada negara yang meminta penyerahan seseorang yang disangka atau dipidana karena melakukan suatu kejahatan di luar wilayah negara yang menyerahkan dan di dalam yurisdiksi wilayah negara yang meminta penyerahan tersebut, karena berwenang untuk mengadili dan memidananya.

BAB II

AZAS-AZAS EKSTRADISI

Pasal 2

(1)Ekstradisi dilakukan berdasarkan suatu perjanjian.
(2)Dalam hal belum ada perjanjian tersebut dalam ayat (1), maka ekstradisi dapat dilakukan atas dasar hubungan baik dan jika kepentingan Negara Republik Indonesia menghendakinya.

Pasal 3

(1)Yang dapat diekstradisikan ialah orang yang oleh pejabat yang berwenang dari negara asing diminta karena disangka melakukan kejahatan atau untuk menjalani pidana atau perintah penahanan.
(2)Ekstradisi dapat juga dilakukan terhadap orang yang disangka melakukan atau telah dipidana karena melakukan pembantuan, percobaan dan permufakatan jahat untuk melakukan kejahatan tersebut dalam ayat (1), sepanjang pembantuan, percobaan, dan permufakatan jahat itu dapat dipidana menurut hukum Negara Republik Indonesia dan menurut hukum negara yang meminta ekstradisi.

Pasal 4

(1)Ekstradisi dilakukan terhadap kejahatan yang tersebut dalam daftar kejahatan terlampir sebagai suatu naskah yang tidak terpisahkan dari Undang-undang ini.
(2)Ekstradisi dapat juga dilakukan atas kebijaksanaan dari negara yang diminta terhadap kejahatan lain yang tidak disebut dalam daftar kejahatan.
(3)Dengan …
(3)Dengan Peraturan Pemerintah, pada daftar kejahatan yang dimaksud dalam ayat (1) dapat ditambahkan jenis perbuatan lain yang oleh Undang-undang telah dinyatakan sebagai kejahatan.

Pasal 5

(1)Ekstradisi tidak dilakukan terhadap kejahatan politik.
(2)Kejahatan yang pada hakekatnya lebih merupakan kejahatan biasa daripada kejahatan politik, tidak dianggap sebagai kejahatan politik.
(3)Terhadap beberapa jenis kejahatan politik tertentu pelakunya dapat juga diekstradisikan sepanjang diperjanjikan antara negara Republik Indonesia dengan negara yang bersangkutan.
(4)Pembunuhan atau percobaan pembunuhan terhadap kepala negara atau anggota- keluarganya tidak dianggap sebagai kejahatan politik.

Pasal 6

Ekstradisi terhadap kejahatan menurut hukum pidana militer yang bukan kejahatan menurut hukum pidana umum, tidak dilakukan kecuali apabila dalam suatu perjanjian ditentukan lain.

Pasal 7

(1)Permintaan ekstradisi terhadap warganegara Republik Indonesia ditolak.
(2)Penyimpangan terhadap ketentuan ayat (1) tersebut di atas dapat dilakukan apabila orang yang berasangkutan karena keadaan lebih baik diadili di tempat dilakukannya kejahatan.

Pasal 8

Permintaan ekstradisi dapat ditolak jika kejahatan yang dituduhkan dilakukan seluruhnya atau sebagiannya dalam wilayah Negara Republik Indonesia.

Pasal 9

Permintaan ekstradisi dapat ditolak jika orang yang diminta sedang diproses di Negara Republik Indonesia untuk kejahatan yang sama.

Isi peraturan

Teks93PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (3)

Undang-undang (UU) No. 13 Tahun 1961

Undang-undang (UU) No. 15 Tahun 1961

Undang-undang (UU) No. 14 Tahun 1970

Peraturan turunan (10)

Undang-undang (UU) No. 6 Tahun 2015

Undang-undang (UU) No. 13 Tahun 2017

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2001

Undang-undang (UU) No. 13 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 2015

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 1 Tahun 2010

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 46 Tahun 2001

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 29 Tahun 2008

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 16 Tahun 2009

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 18 Tahun 2009

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (3)

Undang-undang (UU) No. 13 Tahun 1961

Undang-undang (UU) No. 15 Tahun 1961

Undang-undang (UU) No. 14 Tahun 1970

Peraturan turunan (10)

Undang-undang (UU) No. 6 Tahun 2015

Undang-undang (UU) No. 13 Tahun 2017

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2001

Undang-undang (UU) No. 13 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 2015

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 1 Tahun 2010

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 46 Tahun 2001

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 29 Tahun 2008

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 16 Tahun 2009

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 18 Tahun 2009