DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/06/M.PAN/4/2009 Tahun 2009

Nomor: PER/06/M.PAN/4/2009
Tahun: 2009
Ditetapkan: 27 April 2009
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 28

Lembaga terkait

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ha1 tersebut, nomenklatur jabatan fungsional Perantara Hubungan lndustrial yang diatur dalam Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 40/KEP/M.PAN/l2/2000 tentang Jabatan Fungsional Perantara Hubungan lndustrial dan Angka Kreditnya perlu diubah menjadi jabatan fungsional Mediator Hubungan Industrial, dan tugas pokoknya disesuaikan dengan perkembangan profesi dan tuntutan kompetensi Tenaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial saat ini;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu mengatur kembali ketentuan tentang Jabatan Fungsional Mediator Hubungan Industrial dan Angka Kreditnya dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara; : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok- pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia - om or 3890);

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4449);
4.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembarar~ Negara Republik lndonesia Nomor 4437), sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomcr 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4844);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3098), sebagaimana telah sebelas kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2009 Nomor 21);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3176);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3547);
8.Peraturan ~einerintahNomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2000 Nornor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4015). sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4332);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lernbaran Negara Republik lndonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4C16), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4192);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4017), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4193);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4019);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor ..15, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4263);
13.Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
14.Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005;
15.Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik lndonesia sebagaimana telah empat kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008; Memperhatikan : 1. Usul Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan surat Nomor: B.460lMENlPHI-PPHI/X1/2008 tanggal 10 November 2008;
2.Pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara dengan surat Nomor: K.26-14N. 10-9193 tanggal 3 Pebruari 2009;

Menetapkan

MEMUTUSKAN: ~ g n e t a ~ k a n : PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA TENTANG JABATAN FUNGSIONAL MEDIATOR HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN ANGKA KREDITNYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara ini yang dimaksud dengan:

1.Mediator Hubungan lndustrial adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk :....-..- melakukan kegiatan pembinaan dan pengembangan . . . .- - . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . - hubungan industrial serta Mediasi perselisihan hubungan industrial diluar pengadilan;
2.Mediasi Hubungan lndustrial adalah penyelesaian perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pernutusan hubungan kerja, dan perselisihan antar serikat pekerjalserikat buruh hanya dalam satu perusahaan melalui musyawarah yang ditengahi oleh seorang atau lebih mediator yang netral;
3.Hubungan lndustrial adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku proses produksi barang danlatau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerjalburuh dan pemerintah yang didasarkan pada nilai- nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4.Pembinaan Hubungan lndustrial adalah serangkaian usaha yang dimaksudkan untuk mewujudkan kemampuan dan kesadaran para pihak yang terlibat dalam proses produksi barang dan jasa yaitu pekerja dan organisasinya, pengusaha dan organisasinya serta pemerintah terhadap norma-norma yang berlaku sehingga menumbuhkan keserasian dan iklim usaha yang sehat serta kesejahteraan pekerja;
5.Pengembangan Hubungan lndustrial adalah serangkaian usaha menciptakan, menyempurnakan, mengembangkan sistem, metode, teknik hubungan industrial agar dapat memenuhi tuntutan perkembangan dan perubahan situasi serta kondisi ketenagakerjaan baik pada lingkup sektoral, regional, nasional maupun internasional;
6.Perselisihan Hubungan Industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerjalburuh atau serikat pekerjalserikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerjalserikat buruh dalam satu perusahaan;
7.Perselisihan Hak adalah perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak, akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama;
8.Perselisihan Kepentingan adalah perselisihan yang timbul dalam hubungan kerja karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pembuatan, dan atau perubahan syarat-syarat kerja yang"ditetapkan dalam perjanjian kerja atau peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama;
9.Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja adalah perselisihan yang timbul karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak;
10.Perselisihan antar Serikat PekerjaISerikat Buruh adalah perselisihan antara serikat pekerjalserikat buruh dengan serikat pekerjalserikat buruh lain hanya dalam satu perusahaan, .karena tidak adanya persesuaian paham mengenai keanggotaan, pelaksanaan hak, dan kewajiban keserikatpekerjaan;
11.Serikat PekerjaISerikat Buruh adalah organisasi pekerja yang dibentuk dari, oleh dan untuk pekerjalburuh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis dan bertanggung- jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerjalburuh serta meningkatkan kesejahteraan pekerjalburuh dan keluarganya;
12.Perundingan Bipartit adalah Perundingan antara pekerjalburuh atau serikat - pekerjalserikat buruh dengan pengusaha untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industrial;
13.Lembaga Kerjasama Bipartit adalah forum komunikasi-da'n - - - ' - - ' -' . ... . konsultasi mengenai hat-ha1 yang berkaitan dengan hubungan industrial di satu perusahaan yang anggotanya terdiri dari pengusaha dan serikat pekerjalserikat buruh yang sudah tercatat di instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan atau unsur pekerjalburuh;
14.Lembaga Kerjasama Tripartit adalah forum komunikasi, konsultasi dan musyawarah tentang masalah ketenagakerjaan yang anggotanya terdiri dari unsur organisasi pengusaha, serikat pekerjalserikat buruh, dan pemerintah;
15.Peraturan Perusahaan adalah peraturan yang dibuat secara tertulis oleh pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja dan tata tertib perusahaan;
16.Perjanjian Kerja Bersama adalah perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara serikat pekerjalburuh atau beberapa serikat pekerjalburuh yang terdaftar pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan pengusaha, atau beberapa pengusaha atau perkumpulan pengusaha yang memuat syarat- syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak;
17.Upah adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari pengusaha kepada pekerjalburuh atas suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan menurut suatu persetujuan atau peraturan perundangan dan dibayarkan atas dasar suatu persetujuan atau peraturan perundangan dan dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara perusahaan dengan pekerjalburuh termasuk tunjangan baik untuk pekerjalburuh maupun keluarganya;
18.Kesejahteraan Tenaga Kerja adalah suatu pemenuhan kebutuhan dan atau keperluan yang bersifat jasmaniah dan rohaniah, baik selama maupun di luar hubungan kerja, yang secara langsung atau tidak langsung dapat mempertinggi - produktivitas-kerja;
19.am in an Sosial Tenaga Kerja adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian penghasilan yang hilang atau berkurang, dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang di alami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua dan meninggal dunia;
20.Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan atau akumulasi butir-butir kegiatan yang harus dicapai seorang Mediator Hubungan Industrial dalam pembinaan karier kepangkatan dan jabatannya;
21.Tim Penilai Angka Kredit adalah tim yang di bentuk dan di tetapkan oleh pejabat yang berwenang untuk bertugas menilai prestasi kerja Mediator Hubungan Industrial.

BAB II

RUMPUN JABATAN, KEDUDUKAN, DAN TUGAS POKOK Pasal 2 Jabatan fungsional Mediator Hubungan Industrial termasuk dalam rumpun hukum dan peradilan.

Pasal 3

(1)Mediator Hubungan Industrial berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional pada unit organisasi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan pada Pemerintah Pusat dan Daerah.
(2)Jabatan fungsional Mediator Hubungan lndustrial sebagaimana dimaksud pada ayat (l),adalah jabatan karier yang hanya dapat diduduki oleh seseorang yang telah berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 4

Tugas pokok Pejabat Fungsional Mediator Hubungan lndustrial adalah melakukan Pembinaan, Pengembangan Hubungan lndustrial serta Penyelesaian Perselisihan Hubungan lndustrial di luar Pengadilan. .------ -- - -.

(2)lnstansi Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaksanakan tugas pembinaan yang antara lain meliputi :
1. a.penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan jabatan fungsional Mediator Hubu~ganIndustrial;
2. b.penyusunan pedoman formasi jabatan Mediator Hubungan Industrial;
3. c.penetapan standar kompetensi jabatan fungsional Mediator Hubungan Industrial;
4. d.pengusulan tunjangan jabatan fungsional Mediator Hubungan Industrial;
5. e.sosialisasi jabatan fungsional Mediator Hubungan lndustrial dan petunjuk pelaksanannya;
6. f.penyusunan kurikulum pendidikan dan pelatihan fungsionall teknis fungsional Mediator Hubungan Industrial;
7. g.penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan fungsionallteknis fungsional Mediator Hubungan Industrial;
8. h.pengembangan sistem informasi jabatan fungsional Mediator Hubungan Industrial;
9. i.fasilitasi pelaksanaan jabatan fungsional Mediator Hubungan Industrial;
10. j.fasilitasi pembentukan organisasi profesi Mediator Hubungan Industrial;
11. k.fasilitasi penyusunan dan penetapan etikan profesi dan kode etik Mediator Hubungan Industrial; I. monitoring dan evaluasi jabatan fungsional Mediator - - - - - . Hubungan Industrial.
12. a.Pendidikan, meliputi:
  1. 1.Pendidikan Sekolah dan memperoleh gelarlijazah;
  2. 2.Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) kegiatan Mediasi dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP);
  3. 3.Pendidikan dan pelatihan prajabatan.
13. b.Pembinaan dan Pengembangan Hubungan lndustrial meliputi:
  1. 1.Perencanaan Pembinaan Hubungan Industrial;
  2. 2.Pelaksanaan Pembinaan Hubungan Industrial;
  3. 3.Pengembangan Sistem Hubungan Industrial.
14. c.Penyelesaian Perselisihan Hubungan lndustrial meliputi:
  1. 1.Mediasi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;
  2. 2.Tindaklanjut Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.
15. d.Pengembangan Profesi meliputi:
  1. 1.Melakukan Kegiatan Karya TulisIKarya llmiah di Bidang Ketenagakerjaan;
  2. 2.Menerjemahkanhlenyadur Buku dan Bahan Lainnya di Bidang Ketenagakerjaan.
16. e.Penunjang Tugas Mediator Hubungan Industrial, meliputi : I. Mengajar atau melatih di bidang Mediasi;
  1. 2.Mengikuti seminar atau lokakarya;
  2. 3.Menjadi Pengurus Organisasi Profesi;
  3. 4.Menjadi anggota Tim Penilai jabatan fungsional Mediator Hubungan Industrial; 5;- Melakukan kegiatan pengabdian masyarakat;
  4. 6.Menjadi anggota delegasi misi ketenagakerjaan;
  5. 7.Memperoleh penghargaanltanda jasa;
  6. 8.Memperoleh ijazahlgelar Kesarjanaan diluar bidangnya.

BAB V

JENJANG JABATAN DAN PANGKAT

Pasal 7

( I ) Jenjang jabatan fungsional Mediator Hubungan lndustrial dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, yaitu:

a.Mediator Hubungan lndustrial Pertama;
b.Mediator Hubungan lndustrial Muda;
c.Mediator Hubungan lndustrial Madya.

(2)Jenjang pangkat dan golongan ruang Mediator Hubungan lndustrial sebagaimana dimaksud pada ayat (I), sesuai dengan jenjang jabatannya, yaitu:
1. a.Mediator Hubungan lndustrial Pertama:
  1. 1.Penata Muda, golongan ruang Illla;
  2. 2.Penata Muda Tingkat I, golongan ruang Illlb.
2. b.Mediator Hubungan lndustrial Muda:
  1. 1.Penata, golongan ruang Ill/c;
  2. 2.Penata Tingkat I, golongan ruang Illld.
3. c.Mediator Hubungan lndustrial Madya:
  1. 1.Pembina, golongan ruang IVIa;
  2. 2.Pembina Tingkat I, golongan ruang IVlb;
  3. 3.Pembina Utama Muda, golongan ruang IVIc.
(3)Jenjang pangkat untuk masing-masing jabatan Mediator Hubungan Industrial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah jenjang pangkat dan jabatan berdasarkan jumlah angka kredit yang dimiliki untuk masing-masing jenjang jabatan.
(4)Penetapan jenjang jabatan Mediator Hubungan lndustrial untuk pengangkatan dalam jabatan ditetapkan berdasarkan jumlah angka kredit yang dimiliki setelah ditetapkan oleh pejabat yang betwenang menetapkan angka kredit, sehingga dimungkinkan pangkat dan jabatan tidak sesuai dengan pangkat dan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(1)Rincian kegiatan Mediator Hubungan lndustrial Pertama, sebagai berikut :

1.Menyusun rencana penyuluhan dan bimbingan Persyaratan Kerja;
2.Menyusun rencana penyuluhan dan bimbingan produk- produk Lernbaga Kerjasarna Tripartit ;
3.Menyusun rencana penyuluhan dan bimbingan pencegahan perselisihan hubungan industrial, pernogokan, unjuk rasa dan penutupan perusahaan;
4.Menyusun rencana penyuluhan dan bimbingan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;
5.Menyusun rencana penyuluhan dan bimbingan kegiatan deteksi dini dan penyusunan peta hubungan industrial di perusahaan.
6.Menyusun rencana monitoring Kelembagaan Hubungan Industrial; ' 7 Menyusun rencana monitoring Pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
8.Memberikan layanan pencatatan organisasi pekerja dan atau organisasi pengusaha;
9.Memberikan layanan konsultasi peran dan fungsi serikat pekerjalserikat buruh dan asosiasi pengusaha dalam hubungan industrial;
10.Memberikan layanan pencatatan Perjanjian Kerja;
11.Memberikan layanan pendaftaran Perjanjian Pemborongan pekerjaan penyediaan jasa pekerjalburuh;
12.Memberikan layanan pengesahan Peraturan Perusahaan;
13.Memberikan layanan pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama;
14.Memberikan layanan pencegahan pemogokan, unjuk rasa dan perselisihan Hubungan Industrial;
15.Memberikan layanan pembentukan Lembaga Kerjasama Bipartit;
16.Memberikan layanan pembentukan Lembaga Kerjasama Tripartit;
17.Memberikan layanan konsultasi lainnya di bidang Hubungan Industrial;
18.Melakukan bimbingan pembuatan Perjanjian Kerja; 19.Melakukan bimbingan pembuatan Peraturan Perusahaan;
20.Melakukan bimbingan pembuatan Perjanjian Kerja Bersama;
21.Melakukan bimbingan pembuatan Buku Upah;
22.Melakukan bimbingan perhitungan Uang Pesangon;
23.Melakukan bimbingan perhitungan Uang Penghargaan Masa Kerja;
24.Melakukan bimbingan perhitungan Uang Penggantian Hak;
25.Melakukan bimbingan perhitungan ganti kerugian sisa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu;
26.Melakukan bimbingan perhitungan Upah Lembur;
27.Melaksanakan survei Kebutuhan Hidup Layak dan lndeks Harga Konsumen;
28.Melakukan deteksi dini dan penyusunan Peta Hubungan Industrial di perusahaan; 5
29.Memantau kegiatan organisasi ketenagakerjaan intemasional di Indonesia;
30.Memantau pelaksanaan produk Lembaga Kerjasama Tripartit;
31.Menyusun materi Pemasyarakatan Hubungan Industrial tingkat dasar;
32.Mediasi Penyelesaian Perselisihan Hak tingkat rkgan;
33.Mediasi Penyelesaian Perselisihan Kepentingan tingkat ringan;
34.Mediasi Penyelesaian Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja tingkat ringan;
35.Mediasi Penyelesaian Perselisihan antar Serikat PekerjaISerikat Buruh dalam satu perusahaan tingkat ringan;
36.Membuat anjuran tertillis penyelesaian perselisihan hubungan industrial;
37.Membantu dan membimbing para pihak yang mencapai kesepakatan dalam penyusunan Perjanjian Bersama;
38.Membuat risalah penyelesaian perselisihan hubungan industrial;
39.Memantau penyelesaian perselisihan Hak, Kepentingan, Pemutusan Hubungan Kerja, antar Serikat PekerjaISerikat Buruh dalam satu perusahaan;
40.Memantau pelaksanaan perjanjian bersama yang telah dicapai dalam perundingan Bipartit;
41.Memantau pelaksanaan perjanjian bersama yang telah dicapai dalam Mediasi;
42.Memantau pelaksanaan perjanjian bersama yang telah dicapai Konsiliasi;
43.Memantau pelaksanaan putusan yang telah dicapai Arbitrase;
44.Memantau pelaksanaan putusan yang telah dicapai Pengadilan penyelesaian perselisihan hubungan industrial;
45.Membuat resume dan tanggapan kasus pemogokan atau unjuk rasa;
46.Membuat laporan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, pemogokan, unjuk rasa dan penutupan perusahaan;
47.Memantau tindaklanjut pelaksanaan penyelesaian pemogokan, unjuk rasa dan penutupan perusahaan;
48.Membuat resume kasus penutupan perusahaan;
49.Melakukan penyelesaian hak-hak pekerja karena penutupan perusahaan;
50.Membuat anjuran tertulis penyelesaian penutupan perusahaan;
51.Melakukan pemantauan pelaksanaan hak-hak pekerja dalam penutupan perusahaan;

(2)Rincian Kegiatan Mediator Hubungan Industrial Muda, sebagai berikut :

1.Menyusun peta hubungan industrial;
2.Menyusun - rencana penyuluhan dan bimbingan kelembagaan hubungan industrial;
3.Menyusun rencana penyuluhan dan bimbingan persyaratan kerja;
4.Menyusun rencana penyuluhan dan bimbingan pengupahan;
5.Menyusun rencana penyuluhan dan bimbingan fasilitas kesejahteraan pekerja;
6.Menyusun rencana penyuluhan dan bimbingan koperasi pekerja dan pengembari'gan usaha produktif;
7.Menyusun rencana penyuluhan dan bimbingan jaminan . v . - = ; . . . - . . - . sosial tenaga kerja (dalam hubungan kerja dan luar . .. hubungan kerja)
8.Menyusun rencana penyuluhan dan bimbingan produk- produk lembaga kerjasama tripartit;
9.Menyusun rencana penyuluhan dan bimbingan pencegahan perselisihan hubungan industrial, pemogokan, unjuk rasa dan penutupan perusahaan;
10.Menyusun rencana penyuluhan dan bimbingan peraturan perundang-undangan hubungan ind u strial;
11.Menyusun rencana penyuluhan dan bimbingan pemasyarakatan hubungan industrial bagi pekerja, pengusaha, pemerintah, masyarakat dan dunia pendidikan;
12.Menyusun rencana penyuluhan dan bimbingan penyelesaian perselisihan hubungan industrial;
13.Menyusun rencana penyuluhan dan bimbingan kegiatan deteksi dini dan penyusunan peta hubungan industrial di perusahaan;
14.Menyusun rencana pembinaan pembentukan Lembaga Kerjasama Bipartit;
15.~enyusunrencana pembinaan pembentukan Lembaga Kerjasama Tripartit;
16.Menyusun rencana pembinaan pembuatan Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, Perjanjian Kerja Bersama;
17.Menyusun rencana monitoring kelembagaan hubungan industrial;
18.Menyusun rencana monitoring persyaratan kerja;
19.Menyusun rencana monitoring pengupahan dan jaminan sosial tenaga kerja;
20.Menyusun rencana monitoring penyelesaian perselisihan hubungan industrial;
21.Menyusun rencana monitoring kelembagaan dan - tenaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial
22.Menyusun profil kelembagaan hubungan industrial;
23.Menyusun profil pemasyarakatan hubungan industrial bagi pekerja dan pengusaha;
24.Menyusun profil fasilitas kesejahteraan pekerja, koperasi pekerja dan pengembangan usaha produktif;
25.Menyusun profil perkembangan pelaksanaan program atau kepesertaan jaminan sosial tenaga kerja dalam hubungan kerja dan luar hubungan kerja;
26.Menyusun profil perusahaan yang wajib memiliki peraturan perusahaan;
27.Menyusun profil perusahaan yang potensial membentuk dan telah mempunyai perjanjian kerja bersama;
28.Menyusun profil perusahaan yang mempekerjakan pekerja dengan perjanjian kerja waktu tertentu;
29.Menyusun profil perusahaan yang melakukan penyerahan sebagian pekerjaan pada perusahaan lain;
30.Menyusun profil data pengupahan dan jaminan sosial dalam hubungan kerja dan luar hubungan kerja;
31.Menyusun profil diskriminasi syarat kerja;
32.Menyusun profil struktur dan skala upah, ratio upah dan tingkat jabatan menurut sektor lapangan usaha;
33.Menyusun profil penyelesaian perselisihan hubungan industrial, unjuk rasa, pemogokan dan penutupan perusahaan;
34.Menyusun profil mediator, konsiliator dan arbiter hubungan industrial;
35.Menyusun profil hakim ad-hoc pada pengadilan hubungan industrial dan rnahkamah agung;
36.Menyusun kurikulum dan silabi pernasyarakatan hubungan industrial;
37.Melakukan penyuluhan kelernbagaan hubungan industrial;
38.Melakukan penyuluhan persyaratan-kerjay-.--- - - '
39.Melakukan penyuluhan pengupahan;
40.Melakukan penyuluhan program jaminan sosial dalam hubungan kerja dan luar hubungan kerja;
41.Melakukan penyuluhan fasilitas kesejahteraan pekerja, koperasi pekerja dan pengembangan usaha produktif;
42.Melakukan penyuluhan prosedur dan tata cara penyelesaian perselisihan hubungan industrial;
43.Melakukan penyuluhan pencegahan perselisihan hubungan industrial, unjuk rasa, pemogokan dan penutupan perusahaan;
44.Melakukan penyuluhan tata cara pelaksanaan verifikasi; 45.Melakukan penyuluhan pencatatan serikat pekerjatserikat buruh;
46.Melakukan penyuluhan produk-produk lembaga kerjasama tripartit;
47.Melakukan penyuluhan peraturan perundang-undangan bidang hubungan industrial;
48.Melakukan penyuluhan pemasyarakatan hubungan industrial;
49.Melakukan penyuluhan deteksi dini dan penyusunan peta hubungan industrial;
50.Melakukan penyuluhan kelembagaan dan tenaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial;
51.Melakukan bimbingan penerapan komponen upah di perusahaan;
52.Melakukan deteksi dini dan penyusunan peta hubungan industrial di perusahaan;
53.Membuat naskah penyebarluasan informasi tentang hubungan industrial serikat pekerjalserikat buruh;
54.Membuat naskah penyebarluasan informasi tentang hubungan industrial organisasi pengusaha; -- -
55.Memantau pembentukan lembaga kerjasama tripartit;
56.Memantau pembuatan perjanjian keja;
57.Memantau pembuatan peraturan perusahaan;
58.Memantau pembuatan perjanjian kerja bersama;
59.Memantau perjanjian pemborongan pekerjaan dan penyediaan jasa pekerjalburuh;
60.Memantau penyelesaian perselisihan hubungan industrial, pemogokan, unjuk rasa dan penutupan perusahaan;
61.Memantau pelaksanaan jaminan sosial dalam hubungan kerja dan luar hubungan kerja;
62.Mengevaluasi hasil penyuluhan hubungan industrial;
63.Mengevaluasi perkembangan serikat pekerjalserikat buruh atau organisasi pengusaha;
64.Mengevaluasi kinerja lembaga kerjasama bipartit di perusahaan;
65.Mengevaluasi pelaksanaan sistem struktur dan skala upah di perusahaan;
66.Mengevaluasi penyediaan fasilitas kesejahteraan pekerja, koperasi pekerja dan pengembangan usaha produktif;
67.Mengevaluasi penyelenggaraan program jaminan sosial tenaga kerja dalam hubungan kerja dan luar hubungan kerja;
68.Mengevaluasi pelaksanaan program jaminan sosial tenaga kerja dalam hubungan ke rja dan luar hubungan kerja;
69.Mengevaluasi pelaksanaan perjanjian kerja;
70.Mengevaluasi pelaksanaan peraturan perusahaan;
71.Mengevaluasi pelaksanaan perjanjian kerja bersama;
72.Mengevaluasi hasil penyelesaian perselisihan hubungan industrial, unjuk rasa, pemogokan dan penutupan perusahaan;
73.Mengevaluasi perjanjian pemborongan pekerjaan dan penyediaan jasa pekerjalburuh;
74.Menganalisis kebutuhan hidup pekerja dan keluarga sesuai dengan kebutuhan hidup layak;
75.Menganalisis komponen upah sesuai ketentuan yang berlaku;
76.Menganalisis hasil survey kebutuhan hidup minimum dan indeks harga konsumen;
77.Menganalisis materi perjanjian kerja;
78.Menganalisis materi peraturan perusahaan;
79.Menganalisis materi perjanjian kerja bersama;
80.Menganalisis perselisihan industrial, pemogokan, unjuk rasa dan penutupan perusahaan kabupatenlkota;
81.Menganalisis perselisihan industrial, pemogokan, unjuk rasa dan penutupan perusahaan provinsi;
82.Menganalisis perselisihan industrial, pemogokan, u n j ~ k rasa dan penutupan perusahaan nasional;
83.Menganalisis penyelesaian perselisihan hubungan industrial, yang diselesaikan oleh pihak-pihak (bipartit);
84.Menganalisis penyelesaian perselisihan hubungan industrial, yang diselesaikan oleh mediator hubungan industrial;
85.Menganalisis penyelesaian perselisihan hubungan industrial, yang diselesaikan oleh konsiliator hubungan industrial;
86.Menganalisis penyelesaian perselisihan hubungan industrial, yang diselesaikan oleh arbiter hubungan industrial;
87.Menganalisis putusan pengadilan hubungan industrial dan membuat catatan dasar pertimbangan hukum putusan; . .
88.Menganalisis diskriminasi syarat kerja; . - -
89.Mengidentifikasi kasus pemogokan atau. - unjuk rasa;
90.Melakukan penyelesaian pemogokan atau unjuk rasa; - ---,-...- -
91.Mengidentifikasi kasus penutupan perusahaan;
92.Menyusun naskah pedoman hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja;
93.Menyusun naskah petunjuk teknis pernhinaan hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja;
94.Menyusun materi pemasyarakatan hubungan industrial tingkat lanjutan;
95.Menyusun kompilasi putusan pengadilan hubungan industrial;
96.Mediasi penyelesaian perselisihan hak tingkat sedang;
97.Mediasi penyelesaian perselisihan kepentingan tingkat sedang;
98.Mediasi penyelesaian perselisihan pemutusan hubungan kerja tingkat sedang;
99.Mediasi penyelesaian perselisihan antar serikat pekerjalserikat buruh dalam satu perusahaan tingkat sedang;
100.Membuat anjuran tertulis penyelesaian perselisihan hubungan industrial;
101.Membantu dan membimbing para pihak yang . mencapai kesepakatan dalam penyusunan perjanjian bersama;
102.Membuat risalah penyelesaian perselisihan hubungan industrial;
103.Memantau penyelesaian perselisihan hak, kepentingan, pemutusan hubungan kerja, antar serikat pekerjalserikat buruh dalam satu perusahaan;
104.Memantau pelaksanaan perjanjian bersama yang telah dicapai dalam perundingan bipartit;
105.Memantau pelaksanaan perjanjian . bersama yang telah dicapai dalam mediasi; -, -
106.Memantau pelaksanaan perjanjian bersama yang - -.--- .. - . - . telah dicapai konsiliasi; - .- -
107.Memantau pelaksanaan putusan yang telah dicapai arbitrase;
108.Memantau pelaksanaan putusan yang telah dicapai Pengadilan Hubungan Industrial;
109.Membuat resume dan tanggapan kasus pemogokan - atau unjuk rasa;
110.Membuat laporan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, pemogokan, unjuk rasa dan penutupan perusahaan; 1 11. Memantau tindak-lanjut pelaksanaan penyelesaian pemogokan, unjuk rasa dan penutupan perusahaan;
112.Membuat resume kasus penutupan perusahaan;
113.Melakukan penyelesaian hak-hak pekerja karena penutupan perusahaan;
114.Membuat anjuran tertulis penyelesaian penutupan perusahaan;
115.Melakukan pemantauan pelaksanaan hak-hak pekerja dalam penutupan perusahaan.

(3)Rincian Kegiatan Mediator Hubungan Industrial Madya, sebagai berikut :

1.Menyusun peta hubungan industrial;
2.Menyusun rencana penyuluhan dan bimbingan pencegahan perselisihan hubungan industrial, pemogokan, unjuk rasa dan penutupan perusahaan;
3.Menyusun rencana penyuluhan dan bimbingan pemasyarakatan hubungan industrial bagi pekerja, pengusaha, pemerintah, masyarakat dan dunia pendidikan;
4.Menyusun rencana penyuluhan dan bimbingan penyelesaian perselisihan hubungan industrial;
5.Menyusun rencana penyuluhan dan bimbingan kegiatan deteksi dini dan penyusunan peta hubungan industrial di perusahaan;
6.Menyusun rencana monitoring kelembagaan hubungan industrial;
7.Menyusun rencana monitoring pengupahan dan jaminan sosial tenaga keja;
8.Menyusun rencana monitoring kelembagaan dan tenaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial;
9.Menyusun profil struktur dan skala upah, ratio upah dan tingkat jabatan menurut sektor lapangan usaha;
10.Menyusun profil hakim ad-hoc pada Pengadilan Hubungan Industrial dan Mahkamah Agung;
11.Menyusun kurikulum dan silabi pemasyarakatan hubungan industrial;
12.Memberikan bimbingan penerapan sistem struktur dan skala upah diperusahaan;
13.Melakukan deteksi dini dan penyusunan peta hubungan industrial di perusahaan;
14.Membuat naskah penyebarluasan informasi tentang Lembaga Kerjasama Bipartit;
15.Membuat naskah penyebarluasan informasi tentang Lembaga Kerjasama Tripartit;
16.Membuat naskah penyebarluasan informasi tentang Perjanjian Kerja;
17.Membuat naskah penyebarluasan informasi tentang Peraturan Perusahaan;
18.Membuat naskah penyebarluasan informasi tentang Perjanjian Kerja Bersama;
19.Membuat naskah penyebarluasan inforrnasi tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial;
20.Membuat naskah penyebarluasan informasi tentang peraturan perundang-undangan bidaLng hubungan industrial;
21.Membuat naskah penyebarluasan inforrnasi tentang pengupahan;
22.Membuat naskah penyebarluasan inforrnasi tentang jaminan sosial;
23.Membuat naskah penyebarluasan informasi tentang pemasyarakatan hubungan industrial;
24.Membuat naskah penyebarluasan informasi tentang perjanjian pemborongan pekerjaan dan penyediaar, jasa pekerjalburuh;
25.Memantau pembentukan dan aktivitas lembaga kerjasama bipartit;
26.Memantau pelaksanaan deteksi dini dan peta hubungan industrial di perusahaan;
27.Memantau pelaksanaan upah minimum;
28.Memantau penerapan sistem struktur dan skala upah di perusahaan;
29.Memantau pembentukan serikat pekerjatserikat buruh;
30.Memantau pembentukan organisasi pengusaha;
31.Memantau pembentukan lembaga kerjasama tripartit;
32.Mengkaji peraturan perundang-undangan bidang hubungan industrial dan pelaksanaannya;
33.Menyusun naskah pedoman hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja;
34.Menyusun naskah petunjuk pelaksanaan pembinaan hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja;
35.Menyusun materi pemasyarakatan hubungan industrial;
36.Menyusun konsep pengembangan metode dan teknis mediasi, konsiliasi dan arbitrase Hubungan Industrial;
37.Mediasi penyelesaian perselisihan hak tingkat berat;
38.Mediasi penyelesaian perselisihan kepentingan tingkat berat;
39.Mediasi penyelesaian perselisihan pemutusan * - - . . - . . . -.. . . - -.. . --.. . .. . . . - hubungan kerja tingkat berat; . - - - - - - . - - .
40.Mediasi penyelesaian persrttisihan---antar serikat pekerjalserikat buruh dalam satu perusahaan tingkat
41.Membuat anjuran tertulis penyelesaian perselisihan hubungan industrial;
42.Membantu dan membimbing para pihak yang mencapai kesepakatan dalam penyusunan perjanjian bersama;
43.Membuat risalah penyelesaian perselisihan hubungan industrial;
44.Memantau penyelesaian perselisihan hak, kepentingan, pemutusan hubungan kerja, antar serikat pekerjalserikat buruh dalam satu perusahaan;
45.Menjadi saksi ahli dalam persidangan penyelesaian perselisihan hubungan industrial pengadilan negeri;
46.Menjadi saksi ahli dalam persidangan penyelesaian perselisihan hubungan industrial di Pengadilan Hubungan Industrial;
47.Menjadi saksi ahli dalam persidangan penyelesaian perselisihan hubungan industrial di kepolisianlpenyidik pegawai negeri sipil;
48.Memantau pelaksanaan perjanjian bersama yang telah dicapai dalam perundingan bipartit;
49.Memantau pelaksanaan perjanjian bersama yang telah dicapai dalam mediasi;
50.Memantau pelaksanaan perjanjian bersama yang telah dicapai konsiliasi;
51.Memantau pelaksanaan putusan yang telah dicapai arbitrase;
52.Memantau pelaksanaan putusan yang telah dicapai Pengadilan Hubungan Industrial;
53.Membuat resume dan tanggapan kasus pemogokan atau unjuk rasa; . -- - -54: Membuat laporan penyelesaian perselisihan hubungan - industrial, pemogokan, unjuk rasa dan penutupan perusahaan;
55.Memantau tindaklanjut pelaksanaan penyelesaian pemogokan, unjuk rasa dan penutupan perusahaan;
56.Membuat resume kasus penutupan perusahaan;
57.Melakukan penyelesaian hak-hak pekerja karena penutupan perusahaan;
58.Membuat anjuran tertulis penyelesaian penutupan perusahaan;
59.Melakukan pemantauan pelaksanaan hak-hak pekerja dalam penutupan perusahaan;

(4)Mediator Hubungan lndustrial Pertama sampai dengan Mediator Hubungan lndustrial Madya yang melaksanakan kegiatan pengembangan profesi, dan penunjang tugas Mediator Hubungan lndustrial diberikan nilai angka kredit sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara ini.

BAB VI

RlNClAN KEGIATAN DAN UNSUR YANG DlNllAl DALAM MEMBERIKAN ANGKA KREDIT Pasal 8

Pasal 9

Apabila pada suatu unit kerja tidak terdapat Mediator Hubungan lndustrial yang sesuai dengan jenjang jabatannya untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, maka Mediator Hubungan lndustr~allain yang satu tingkat diatas atau satu tingkat di bawah jenjang jabatannya dapat melakukan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan. Pasall0 Penilaian angka kredit pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ditetapkan sebagai berikut :

a.Mediator Hubungan lndustrial yang melaksanakan tugas Mediator Hubungan lndustrial satu tingkat di atas jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 80 % (delapan puluh persen) dari angka-kredtt setiap butlr- kegiatan, sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara ini;
b.Mediator Hubungan lndustrial yang melaksanakan tugas Mediator Hubungan lndustrial satu tingkat di bawah jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 100% (seratus persen) dengan angka kredit dari setiap butir kegiatan, sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara ini.

Pasal 11

(1)Unsur kegiatan yang dinilai dalam memberikan angka kredit terdiri atas :
1. a.Unsur Utama;
2. b.Unsur Penunjang.
(2)Unsur Utama terdiri atas :
1. a.Pendidikan;
2. b.Pembinaan dan Pengembangan Hubungan Industrial;
3. c.Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;
4. d.Pengembangan Profesi.
(3)Unsur penunjang adalah kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas Mediator Hubungan lndustrial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e.
(4)Rincian kegiatan Mediator Hubungan lndustrial dan angka kredit masing-masing butir kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tersebut pada Lampiran I Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara ini.

Pasal 12

(1)Jumlah angka kredit kumulatif minimal yang harus dipenuhi oleh setiap Pegawai Negeri Sipil untuk dapat diangkat dalam jabatan dan kenaikan jabatanlpangkat Mediator Hubungan Industrial, adalah sebagaimana tersebut dalam . . - - --tampiran 11, Ill dan IV Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara ini.
(2)Jumlah angka kredit kumulatif minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (I)adalah:
1. a.paling rendah 80% (delapan puluh persen) angka kredit berasal dari unsur utama; dan
2. b.paling tinggi 20% (dua puluh persen) angka kredit berasal dari unsur penunjang.

Pasal 13

(1)Mediator Hubungan Industrial yang rnemiliki angka kredit melebihi angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatanlpangkat setingkat !ebih tinggi, kelebihan angka kredit tersebut diperhitungkan untuk kenaikan jabatanlpangkat berikutnya.
(2)Mediator Hubungan lndustrial pada tahun pertama telah memenuhi atau melebihi angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat dalam masa pangkat yang didudukinya, maka pada tahun kedua diwajibkan mengumpulkan paling kurang 20 % (dua puluh persen) angka kredit dari jumlah angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan jabatanlpangkat setingkat lebih tinggi yang berasal dari kegiatan tugas pokok.

Pasal 14

Mediator Hubungan lndustrial Madya yang akan naik pangkat menjadi Pembina Tingkat I, golongan ruang IVIb dan Pembina Utama Muda golongan ruang IVIc, wajib mengumpulkan paling kurang 12 (dua belas) angka kredit harus berasal dari kegiatan pengembangan profesi. Pasall5 Mediator Hubungan lndustrial Madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IVlc, setiap tahun sejak menduduki jabatanl pangkatnya wajib mengumpulkan paling kurang 20 (dua puluh) angka kredit dari kegiatan tugas pokok.

Isi peraturan

Teks28PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 7

Pasal 9

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Dasar hukum (22)

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1974

Undang-undang (UU) No. 43 Tahun 1999

Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2004

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 1977

Peraturan Pemerintah (PP) No. 30 Tahun 1980

Peraturan Pemerintah (PP) No. 16 Tahun 1994

Peraturan Pemerintah (PP) No. 101 Tahun 2000

Peraturan Pemerintah (PP) No. 98 Tahun 2000

Peraturan Pemerintah (PP) No. 99 Tahun 2000

Peraturan Pemerintah (PP) No. 11 Tahun 2002

Peraturan Pemerintah (PP) No. 12 Tahun 2002

Peraturan Pemerintah (PP) No. 54 Tahun 2003

Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 2003

Peraturan Pemerintah (PP) No. 8 Tahun 2009

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 87 Tahun 1999

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 103 Tahun 2001

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 64 Tahun 2005

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 9 Tahun 2005

Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008

Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 40/KEP/M.PAN/l2/2000

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 7

Pasal 9

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Dasar hukum (22)

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1974

Undang-undang (UU) No. 43 Tahun 1999

Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2004

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 1977

Peraturan Pemerintah (PP) No. 30 Tahun 1980

Peraturan Pemerintah (PP) No. 16 Tahun 1994

Peraturan Pemerintah (PP) No. 101 Tahun 2000

Peraturan Pemerintah (PP) No. 98 Tahun 2000

Peraturan Pemerintah (PP) No. 99 Tahun 2000

Peraturan Pemerintah (PP) No. 11 Tahun 2002

Peraturan Pemerintah (PP) No. 12 Tahun 2002

Peraturan Pemerintah (PP) No. 54 Tahun 2003

Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 2003

Peraturan Pemerintah (PP) No. 8 Tahun 2009

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 87 Tahun 1999

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 103 Tahun 2001

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 64 Tahun 2005

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 9 Tahun 2005

Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008

Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 40/KEP/M.PAN/l2/2000