( I ) Jenjang jabatan fungsional Mediator Hubungan lndustrial dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, yaitu:
a.Mediator Hubungan lndustrial Pertama;
b.Mediator Hubungan lndustrial Muda;
c.Mediator Hubungan lndustrial Madya.
(2)Jenjang pangkat dan golongan ruang Mediator Hubungan lndustrial sebagaimana dimaksud pada ayat (I), sesuai dengan jenjang jabatannya, yaitu:
a.Mediator Hubungan lndustrial Pertama:
1.Penata Muda, golongan ruang Illla;
2.Penata Muda Tingkat I, golongan ruang Illlb.
b.Mediator Hubungan lndustrial Muda:
1.Penata, golongan ruang Ill/c;
2.Penata Tingkat I, golongan ruang Illld.
c.Mediator Hubungan lndustrial Madya:
1.Pembina, golongan ruang IVIa;
2.Pembina Tingkat I, golongan ruang IVlb;
3.Pembina Utama Muda, golongan ruang IVIc.
(3)Jenjang pangkat untuk masing-masing jabatan Mediator Hubungan Industrial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah jenjang pangkat dan jabatan berdasarkan jumlah angka kredit yang dimiliki untuk masing-masing jenjang jabatan.
(4)Penetapan jenjang jabatan Mediator Hubungan lndustrial untuk pengangkatan dalam jabatan ditetapkan berdasarkan jumlah angka kredit yang dimiliki setelah ditetapkan oleh pejabat yang betwenang menetapkan angka kredit, sehingga dimungkinkan pangkat dan jabatan tidak sesuai dengan pangkat dan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
BAB VI RlNClAN KEGIATAN DAN UNSUR YANG DlNllAl DALAM MEMBERIKAN ANGKA KREDIT Pasal 8
(1)Rincian kegiatan Mediator Hubungan lndustrial Pertama, sebagai berikut :
1.Menyusun rencana penyuluhan dan bimbingan Persyaratan Kerja;
2.Menyusun rencana penyuluhan dan bimbingan produk- produk Lernbaga Kerjasarna Tripartit ;
3.Menyusun rencana penyuluhan dan bimbingan pencegahan perselisihan hubungan industrial, pernogokan, unjuk rasa dan penutupan perusahaan;
4.Menyusun rencana penyuluhan dan bimbingan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;
5.Menyusun rencana penyuluhan dan bimbingan kegiatan deteksi dini dan penyusunan peta hubungan industrial di perusahaan.
6.Menyusun rencana monitoring Kelembagaan Hubungan Industrial;
' 7 Menyusun rencana monitoring Pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
8.Memberikan layanan pencatatan organisasi pekerja dan atau organisasi pengusaha;
9.Memberikan layanan konsultasi peran dan fungsi serikat pekerjalserikat buruh dan asosiasi pengusaha dalam hubungan industrial;
10.Memberikan layanan pencatatan Perjanjian Kerja;
11.Memberikan layanan pendaftaran Perjanjian Pemborongan pekerjaan penyediaan jasa pekerjalburuh;
12.Memberikan layanan pengesahan Peraturan Perusahaan;
13.Memberikan layanan pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama;
14.Memberikan layanan pencegahan pemogokan, unjuk rasa dan perselisihan Hubungan Industrial;
15.Memberikan layanan pembentukan Lembaga Kerjasama Bipartit;
16.Memberikan layanan pembentukan Lembaga Kerjasama Tripartit;
17.Memberikan layanan konsultasi lainnya di bidang Hubungan Industrial;
18.Melakukan bimbingan pembuatan Perjanjian Kerja;
19.Melakukan bimbingan pembuatan Peraturan Perusahaan;
20.Melakukan bimbingan pembuatan Perjanjian Kerja Bersama;
21.Melakukan bimbingan pembuatan Buku Upah;
22.Melakukan bimbingan perhitungan Uang Pesangon;
23.Melakukan bimbingan perhitungan Uang Penghargaan Masa Kerja;
24.Melakukan bimbingan perhitungan Uang Penggantian Hak;
25.Melakukan bimbingan perhitungan ganti kerugian sisa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu;
26.Melakukan bimbingan perhitungan Upah Lembur;
27.Melaksanakan survei Kebutuhan Hidup Layak dan lndeks Harga Konsumen;
28.Melakukan deteksi dini dan penyusunan Peta Hubungan Industrial di perusahaan;
5
29.Memantau kegiatan organisasi ketenagakerjaan intemasional di Indonesia;
30.Memantau pelaksanaan produk Lembaga Kerjasama Tripartit;
31.Menyusun materi Pemasyarakatan Hubungan Industrial tingkat dasar;
32.Mediasi Penyelesaian Perselisihan Hak tingkat rkgan;
33.Mediasi Penyelesaian Perselisihan Kepentingan tingkat ringan;
34.Mediasi Penyelesaian Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja tingkat ringan;
35.Mediasi Penyelesaian Perselisihan antar Serikat PekerjaISerikat Buruh dalam satu perusahaan tingkat ringan;
36.Membuat anjuran tertillis penyelesaian perselisihan hubungan industrial;
37.Membantu dan membimbing para pihak yang mencapai kesepakatan dalam penyusunan Perjanjian Bersama;
38.Membuat risalah penyelesaian perselisihan hubungan industrial;
39.Memantau penyelesaian perselisihan Hak, Kepentingan, Pemutusan Hubungan Kerja, antar Serikat PekerjaISerikat Buruh dalam satu perusahaan;
40.Memantau pelaksanaan perjanjian bersama yang telah dicapai dalam perundingan Bipartit;
41.Memantau pelaksanaan perjanjian bersama yang telah dicapai dalam Mediasi;
42.Memantau pelaksanaan perjanjian bersama yang telah dicapai Konsiliasi;
43.Memantau pelaksanaan putusan yang telah dicapai Arbitrase;
44.Memantau pelaksanaan putusan yang telah dicapai Pengadilan penyelesaian perselisihan hubungan industrial;
45.Membuat resume dan tanggapan kasus pemogokan atau unjuk rasa;
46.Membuat laporan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, pemogokan, unjuk rasa dan penutupan perusahaan;
47.Memantau tindaklanjut pelaksanaan penyelesaian pemogokan, unjuk rasa dan penutupan perusahaan;
48.Membuat resume kasus penutupan perusahaan;
49.Melakukan penyelesaian hak-hak pekerja karena penutupan perusahaan;
50.Membuat anjuran tertulis penyelesaian penutupan perusahaan;
51.Melakukan pemantauan pelaksanaan hak-hak pekerja dalam penutupan perusahaan;
(2)Rincian Kegiatan Mediator Hubungan Industrial Muda, sebagai berikut :
1.Menyusun peta hubungan industrial;
2.Menyusun - rencana penyuluhan dan bimbingan kelembagaan hubungan industrial;
3.Menyusun rencana penyuluhan dan bimbingan persyaratan kerja;
4.Menyusun rencana penyuluhan dan bimbingan pengupahan;
5.Menyusun rencana penyuluhan dan bimbingan fasilitas kesejahteraan pekerja;
6.Menyusun rencana penyuluhan dan bimbingan koperasi pekerja dan pengembari'gan usaha produktif;
7.Menyusun rencana penyuluhan dan bimbingan jaminan . v . - = ; . . . - . . - .
sosial tenaga kerja (dalam hubungan kerja dan luar . .. hubungan kerja)
8.Menyusun rencana penyuluhan dan bimbingan produk- produk lembaga kerjasama tripartit;
9.Menyusun rencana penyuluhan dan bimbingan pencegahan perselisihan hubungan industrial, pemogokan, unjuk rasa dan penutupan perusahaan;
10.Menyusun rencana penyuluhan dan bimbingan peraturan perundang-undangan hubungan ind u strial;
11.Menyusun rencana penyuluhan dan bimbingan pemasyarakatan hubungan industrial bagi pekerja, pengusaha, pemerintah, masyarakat dan dunia pendidikan;
12.Menyusun rencana penyuluhan dan bimbingan penyelesaian perselisihan hubungan industrial;
13.Menyusun rencana penyuluhan dan bimbingan kegiatan deteksi dini dan penyusunan peta hubungan industrial di perusahaan;
14.Menyusun rencana pembinaan pembentukan Lembaga Kerjasama Bipartit;
15.~enyusunrencana pembinaan pembentukan Lembaga Kerjasama Tripartit;
16.Menyusun rencana pembinaan pembuatan Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, Perjanjian Kerja Bersama;
17.Menyusun rencana monitoring kelembagaan hubungan industrial;
18.Menyusun rencana monitoring persyaratan kerja;
19.Menyusun rencana monitoring pengupahan dan jaminan sosial tenaga kerja;
20.Menyusun rencana monitoring penyelesaian perselisihan hubungan industrial;
21.Menyusun rencana monitoring kelembagaan dan - tenaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial
22.Menyusun profil kelembagaan hubungan industrial;
23.Menyusun profil pemasyarakatan hubungan industrial bagi pekerja dan pengusaha;
24.Menyusun profil fasilitas kesejahteraan pekerja, koperasi pekerja dan pengembangan usaha produktif;
25.Menyusun profil perkembangan pelaksanaan program atau kepesertaan jaminan sosial tenaga kerja dalam hubungan kerja dan luar hubungan kerja;
26.Menyusun profil perusahaan yang wajib memiliki peraturan perusahaan;
27.Menyusun profil perusahaan yang potensial membentuk dan telah mempunyai perjanjian kerja bersama;
28.Menyusun profil perusahaan yang mempekerjakan pekerja dengan perjanjian kerja waktu tertentu;
29.Menyusun profil perusahaan yang melakukan penyerahan sebagian pekerjaan pada perusahaan lain;
30.Menyusun profil data pengupahan dan jaminan sosial dalam hubungan kerja dan luar hubungan kerja;
31.Menyusun profil diskriminasi syarat kerja;
32.Menyusun profil struktur dan skala upah, ratio upah dan tingkat jabatan menurut sektor lapangan usaha;
33.Menyusun profil penyelesaian perselisihan hubungan industrial, unjuk rasa, pemogokan dan penutupan perusahaan;
34.Menyusun profil mediator, konsiliator dan arbiter hubungan industrial;
35.Menyusun profil hakim ad-hoc pada pengadilan hubungan industrial dan rnahkamah agung;
36.Menyusun kurikulum dan silabi pernasyarakatan hubungan industrial;
37.Melakukan penyuluhan kelernbagaan hubungan industrial;
38.Melakukan penyuluhan persyaratan-kerjay-.--- - - '
39.Melakukan penyuluhan pengupahan;
40.Melakukan penyuluhan program jaminan sosial dalam hubungan kerja dan luar hubungan kerja;
41.Melakukan penyuluhan fasilitas kesejahteraan pekerja, koperasi pekerja dan pengembangan usaha produktif;
42.Melakukan penyuluhan prosedur dan tata cara penyelesaian perselisihan hubungan industrial;
43.Melakukan penyuluhan pencegahan perselisihan hubungan industrial, unjuk rasa, pemogokan dan penutupan perusahaan;
44.Melakukan penyuluhan tata cara pelaksanaan verifikasi;
45.Melakukan penyuluhan pencatatan serikat pekerjatserikat buruh;
46.Melakukan penyuluhan produk-produk lembaga kerjasama tripartit;
47.Melakukan penyuluhan peraturan perundang-undangan bidang hubungan industrial;
48.Melakukan penyuluhan pemasyarakatan hubungan industrial;
49.Melakukan penyuluhan deteksi dini dan penyusunan peta hubungan industrial;
50.Melakukan penyuluhan kelembagaan dan tenaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial;
51.Melakukan bimbingan penerapan komponen upah di perusahaan;
52.Melakukan deteksi dini dan penyusunan peta hubungan industrial di perusahaan;
53.Membuat naskah penyebarluasan informasi tentang hubungan industrial serikat pekerjalserikat buruh;
54.Membuat naskah penyebarluasan informasi tentang hubungan industrial organisasi pengusaha;
-- -
55.Memantau pembentukan lembaga kerjasama tripartit;
56.Memantau pembuatan perjanjian keja;
57.Memantau pembuatan peraturan perusahaan;
58.Memantau pembuatan perjanjian kerja bersama;
59.Memantau perjanjian pemborongan pekerjaan dan penyediaan jasa pekerjalburuh;
60.Memantau penyelesaian perselisihan hubungan industrial, pemogokan, unjuk rasa dan penutupan perusahaan;
61.Memantau pelaksanaan jaminan sosial dalam hubungan kerja dan luar hubungan kerja;
62.Mengevaluasi hasil penyuluhan hubungan industrial;
63.Mengevaluasi perkembangan serikat pekerjalserikat buruh atau organisasi pengusaha;
64.Mengevaluasi kinerja lembaga kerjasama bipartit di perusahaan;
65.Mengevaluasi pelaksanaan sistem struktur dan skala upah di perusahaan;
66.Mengevaluasi penyediaan fasilitas kesejahteraan pekerja, koperasi pekerja dan pengembangan usaha produktif;
67.Mengevaluasi penyelenggaraan program jaminan sosial tenaga kerja dalam hubungan kerja dan luar hubungan kerja;
68.Mengevaluasi pelaksanaan program jaminan sosial tenaga kerja dalam hubungan ke rja dan luar hubungan kerja;
69.Mengevaluasi pelaksanaan perjanjian kerja;
70.Mengevaluasi pelaksanaan peraturan perusahaan;
71.Mengevaluasi pelaksanaan perjanjian kerja bersama;
72.Mengevaluasi hasil penyelesaian perselisihan hubungan industrial, unjuk rasa, pemogokan dan penutupan perusahaan;
73.Mengevaluasi perjanjian pemborongan pekerjaan dan penyediaan jasa pekerjalburuh;
74.Menganalisis kebutuhan hidup pekerja dan keluarga sesuai dengan kebutuhan hidup layak;
75.Menganalisis komponen upah sesuai ketentuan yang berlaku;
76.Menganalisis hasil survey kebutuhan hidup minimum dan indeks harga konsumen;
77.Menganalisis materi perjanjian kerja;
78.Menganalisis materi peraturan perusahaan;
79.Menganalisis materi perjanjian kerja bersama;
80.Menganalisis perselisihan industrial, pemogokan, unjuk rasa dan penutupan perusahaan kabupatenlkota;
81.Menganalisis perselisihan industrial, pemogokan, unjuk rasa dan penutupan perusahaan provinsi;
82.Menganalisis perselisihan industrial, pemogokan, u n j ~ k rasa dan penutupan perusahaan nasional;
83.Menganalisis penyelesaian perselisihan hubungan industrial, yang diselesaikan oleh pihak-pihak (bipartit);
84.Menganalisis penyelesaian perselisihan hubungan industrial, yang diselesaikan oleh mediator hubungan industrial;
85.Menganalisis penyelesaian perselisihan hubungan industrial, yang diselesaikan oleh konsiliator hubungan industrial;
86.Menganalisis penyelesaian perselisihan hubungan industrial, yang diselesaikan oleh arbiter hubungan industrial;
87.Menganalisis putusan pengadilan hubungan industrial dan membuat catatan dasar pertimbangan hukum putusan; . .
88.Menganalisis diskriminasi syarat kerja;
. - -
89.Mengidentifikasi kasus pemogokan atau. - unjuk rasa;
90.Melakukan penyelesaian pemogokan atau unjuk rasa;
- ---,-...- -
91.Mengidentifikasi kasus penutupan perusahaan;
92.Menyusun naskah pedoman hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja;
93.Menyusun naskah petunjuk teknis pernhinaan hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja;
94.Menyusun materi pemasyarakatan hubungan industrial tingkat lanjutan;
95.Menyusun kompilasi putusan pengadilan hubungan industrial;
96.Mediasi penyelesaian perselisihan hak tingkat sedang;
97.Mediasi penyelesaian perselisihan kepentingan tingkat sedang;
98.Mediasi penyelesaian perselisihan pemutusan hubungan kerja tingkat sedang;
99.Mediasi penyelesaian perselisihan antar serikat pekerjalserikat buruh dalam satu perusahaan tingkat sedang;
100.Membuat anjuran tertulis penyelesaian perselisihan hubungan industrial;
101.Membantu dan membimbing para pihak yang .
mencapai kesepakatan dalam penyusunan perjanjian bersama;
102.Membuat risalah penyelesaian perselisihan hubungan industrial;
103.Memantau penyelesaian perselisihan hak, kepentingan, pemutusan hubungan kerja, antar serikat pekerjalserikat buruh dalam satu perusahaan;
104.Memantau pelaksanaan perjanjian bersama yang telah dicapai dalam perundingan bipartit;
105.Memantau pelaksanaan perjanjian . bersama yang telah dicapai dalam mediasi;
-, -
106.Memantau pelaksanaan perjanjian bersama yang - -.--- .. - . - .
telah dicapai konsiliasi; - .- -
107.Memantau pelaksanaan putusan yang telah dicapai arbitrase;
108.Memantau pelaksanaan putusan yang telah dicapai Pengadilan Hubungan Industrial;
109.Membuat resume dan tanggapan kasus pemogokan - atau unjuk rasa;
110.Membuat laporan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, pemogokan, unjuk rasa dan penutupan perusahaan;
1 11. Memantau tindak-lanjut pelaksanaan penyelesaian pemogokan, unjuk rasa dan penutupan perusahaan;
112.Membuat resume kasus penutupan perusahaan;
113.Melakukan penyelesaian hak-hak pekerja karena penutupan perusahaan;
114.Membuat anjuran tertulis penyelesaian penutupan perusahaan;
115.Melakukan pemantauan pelaksanaan hak-hak pekerja dalam penutupan perusahaan.
(3)Rincian Kegiatan Mediator Hubungan Industrial Madya, sebagai berikut :
1.Menyusun peta hubungan industrial;
2.Menyusun rencana penyuluhan dan bimbingan pencegahan perselisihan hubungan industrial, pemogokan, unjuk rasa dan penutupan perusahaan;
3.Menyusun rencana penyuluhan dan bimbingan pemasyarakatan hubungan industrial bagi pekerja, pengusaha, pemerintah, masyarakat dan dunia pendidikan;
4.Menyusun rencana penyuluhan dan bimbingan penyelesaian perselisihan hubungan industrial;
5.Menyusun rencana penyuluhan dan bimbingan kegiatan deteksi dini dan penyusunan peta hubungan industrial di perusahaan;
6.Menyusun rencana monitoring kelembagaan hubungan industrial;
7.Menyusun rencana monitoring pengupahan dan jaminan sosial tenaga keja;
8.Menyusun rencana monitoring kelembagaan dan tenaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial;
9.Menyusun profil struktur dan skala upah, ratio upah dan tingkat jabatan menurut sektor lapangan usaha;
10.Menyusun profil hakim ad-hoc pada Pengadilan Hubungan Industrial dan Mahkamah Agung;
11.Menyusun kurikulum dan silabi pemasyarakatan hubungan industrial;
12.Memberikan bimbingan penerapan sistem struktur dan skala upah diperusahaan;
13.Melakukan deteksi dini dan penyusunan peta hubungan industrial di perusahaan;
14.Membuat naskah penyebarluasan informasi tentang Lembaga Kerjasama Bipartit;
15.Membuat naskah penyebarluasan informasi tentang Lembaga Kerjasama Tripartit;
16.Membuat naskah penyebarluasan informasi tentang Perjanjian Kerja;
17.Membuat naskah penyebarluasan informasi tentang Peraturan Perusahaan;
18.Membuat naskah penyebarluasan informasi tentang Perjanjian Kerja Bersama;
19.Membuat naskah penyebarluasan inforrnasi tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial;
20.Membuat naskah penyebarluasan informasi tentang peraturan perundang-undangan bidaLng hubungan industrial;
21.Membuat naskah penyebarluasan inforrnasi tentang pengupahan;
22.Membuat naskah penyebarluasan inforrnasi tentang jaminan sosial;
23.Membuat naskah penyebarluasan informasi tentang pemasyarakatan hubungan industrial;
24.Membuat naskah penyebarluasan informasi tentang perjanjian pemborongan pekerjaan dan penyediaar, jasa pekerjalburuh;
25.Memantau pembentukan dan aktivitas lembaga kerjasama bipartit;
26.Memantau pelaksanaan deteksi dini dan peta hubungan industrial di perusahaan;
27.Memantau pelaksanaan upah minimum;
28.Memantau penerapan sistem struktur dan skala upah di perusahaan;
29.Memantau pembentukan serikat pekerjatserikat buruh;
30.Memantau pembentukan organisasi pengusaha;
31.Memantau pembentukan lembaga kerjasama tripartit;
32.Mengkaji peraturan perundang-undangan bidang hubungan industrial dan pelaksanaannya;
33.Menyusun naskah pedoman hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja;
34.Menyusun naskah petunjuk pelaksanaan pembinaan hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja;
35.Menyusun materi pemasyarakatan hubungan industrial;
36.Menyusun konsep pengembangan metode dan teknis mediasi, konsiliasi dan arbitrase Hubungan Industrial;
37.Mediasi penyelesaian perselisihan hak tingkat berat;
38.Mediasi penyelesaian perselisihan kepentingan tingkat berat;
39.Mediasi penyelesaian perselisihan pemutusan * - - . . - . . . -.. . . - -.. . --.. . .. . . .
- hubungan kerja tingkat berat; . - - - - - - . - - .
40.Mediasi penyelesaian persrttisihan---antar serikat pekerjalserikat buruh dalam satu perusahaan tingkat
41.Membuat anjuran tertulis penyelesaian perselisihan hubungan industrial;
42.Membantu dan membimbing para pihak yang mencapai kesepakatan dalam penyusunan perjanjian bersama;
43.Membuat risalah penyelesaian perselisihan hubungan industrial;
44.Memantau penyelesaian perselisihan hak, kepentingan, pemutusan hubungan kerja, antar serikat pekerjalserikat buruh dalam satu perusahaan;
45.Menjadi saksi ahli dalam persidangan penyelesaian perselisihan hubungan industrial pengadilan negeri;
46.Menjadi saksi ahli dalam persidangan penyelesaian perselisihan hubungan industrial di Pengadilan Hubungan Industrial;
47.Menjadi saksi ahli dalam persidangan penyelesaian perselisihan hubungan industrial di kepolisianlpenyidik pegawai negeri sipil;
48.Memantau pelaksanaan perjanjian bersama yang telah dicapai dalam perundingan bipartit;
49.Memantau pelaksanaan perjanjian bersama yang telah dicapai dalam mediasi;
50.Memantau pelaksanaan perjanjian bersama yang telah dicapai konsiliasi;
51.Memantau pelaksanaan putusan yang telah dicapai arbitrase;
52.Memantau pelaksanaan putusan yang telah dicapai Pengadilan Hubungan Industrial;
53.Membuat resume dan tanggapan kasus pemogokan atau unjuk rasa; .
-- - -54: Membuat laporan penyelesaian perselisihan hubungan - industrial, pemogokan, unjuk rasa dan penutupan perusahaan;
55.Memantau tindaklanjut pelaksanaan penyelesaian pemogokan, unjuk rasa dan penutupan perusahaan;
56.Membuat resume kasus penutupan perusahaan;
57.Melakukan penyelesaian hak-hak pekerja karena penutupan perusahaan;
58.Membuat anjuran tertulis penyelesaian penutupan perusahaan;
59.Melakukan pemantauan pelaksanaan hak-hak pekerja dalam penutupan perusahaan;
(4)Mediator Hubungan lndustrial Pertama sampai dengan Mediator Hubungan lndustrial Madya yang melaksanakan kegiatan pengembangan profesi, dan penunjang tugas Mediator Hubungan lndustrial diberikan nilai angka kredit sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara ini.