DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/2/M.PAN/3/2009 Tahun 2009

Nomor: PER/2/M.PAN/3/2009
Tahun: 2009
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 23

Lembaga terkait

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penetapan Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran dan Angka Kreditnya sebagaimana dimaksud di atas, ditetapkan dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok- pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3890);

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4301);
3.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4437), sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4844);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang PemberhentianlpemberhentianSementara Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1966 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 2797);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3098), sebagaimana telah sepuluh kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2008 Nomor 23);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3176);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3547);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4015), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4332);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4016), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4192);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RepuMik lndonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4017), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002, (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4193);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lernbaran Negara Republik lndonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4019);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lernbaran Negara Republik lndonesia Nomor 4263);
13.Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
14.Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah tiga kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006; Memperhatikan : a. Usul Menteri Pendidikan Nasional dengan surat Nomor 5242UA4.2/KP/2008 tanggal 22 Oktober 2008;

b.Pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara dengan surat Nomor K 26-30N 6-1/93 tanggal 19 Januari 2009;

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENGEMBANG TEKNOLOGI PEMBELAJARAN DAN ANGKA KREDITNYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara ini yang dimaksud dengan:

1.Pengembang Teknologi Pembelajaran adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengembangan teknologi pembelajaran yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang;
2.Pengembangan teknologi pembelajaran adalah suatu proses analisis, pengkajian, perancangan, produksi, penerapan dan evaluasi sistemlmodel teknologi pembelajaran;
3.Teknologi Pembelajaran adalah suatu bidang yang secara sistematik memadukan komponen sumber daya belajar yang meliputi: orang, isi ajaran, media atau bahan ajar, peralatan, teknik, dan lingkungan, yang digunakan untuk membelajarkan peserta didik pada semua jalur, jenjang dan jenis pendidikan;
4.Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan danlatau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh Pengembang Teknologi Pembelajaran dalam rangka pembinaan karier kepangkatan dan jabatannya.
5.Tim Penilai Angka Kredit adalah tim penilai yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan bertugas menilai prestasi kerja Pengembang Teknologi Pembelajaran.

BAB II

RUMPUN JABATAN, KEDUDUKAN, DAN TUGAS POKOK Pasal 2 Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran termasuk dalam rumpun pendidikan lainnya.

Pasal 3

(1)Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang pengembangan teknologi pembelajaran pada instansi pemerintah.
(2)Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jabatan karier yang hanya dapat diduduki oleh seseorang yang telah berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 4

Tugas pokok Pengembang Teknologi Pembelajaran adalah melaksanakan analisis dan pengkajian sistem/model teknologi pembelajaran, perancangan sistem/model teknologi pembelajaran, produksi media pembelajaran, penerapan sisteml model dan pemanfaatan media pembelajaran, pengendalian sistem/model pembelajaran, dan evaluasi penerapan sistemlmodel dan pemanfaatan media pembelajaran.

(1)lnstansi Pembina Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran adalah Departemen Pendidikan Nasional.
(2)lnstansi Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaksanakan tugas pembinaan, yang antara lain meliputi:
1. a.Penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan jabatan fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran;
2. b.Penyusunan pedoman forrnasi jabatan fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran;
3. c.Penetapan standar kompetensi jabatan fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran;
4. d.Pengusulan tunjangan jabatan fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran;
5. e.Sosialisasi jabatan fungsional Pengembang Tekndogi Pembelajaran serta petunjuk pelaksanaannya;
6. f.Penyusunan kurikulum pendidikan dan pelatihan fungsionall teknis fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran;
7. g.Penyelenggaran pendidikan dan pelatihan fungsionallteknis bagi Pengembang Teknologi Pembelajaran dan penetapan sertifikasi;
8. h.Pengembangan sistem informasi jabatan fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran;
9. i.Fasilitasi pelaksanaan jabatan fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran;
10. j.Fasilitasi pembentukan organisasi profesi Pengembang Teknologi Pembelajaran;
11. k.Fasilitasi penyusunan dan penetapan etika profesi dan kode etik Pengembang Teknologi Pembelajaran; dan I. Melakukan monitoring dan evaluasi fungsional jabatan Pengembang Teknologi Pembelajaran.

BAB IV

UNSUR DAN SUB UNSUR KEGIATAN

Pasal 6

Unsur dan sub unsur kegiatan Pengembang Teknologi Pembelajaran yang dapat dinilai angka kreditnya, terdiri dari:

a.Pendidikan, meliputi:
1. 1.Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazahlgelar;
2. 2.Pendidikan dan pelatihan (Diklat) fungsional di bidang pengembangan teknologi pembelajaran serta memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat; dan
3. 3.Diklat prajabatan dan memperoleh STTPP atau sertifikat.
b.Pengembangan teknologi pembelajaran, meliputi:
1. 1.Analisis dan pengkajian sistem/model teknologi pembelajaran;
2. 2.Perancangan sisterdmodel teknologi pembelajaran;
3. 3.Produksi media pembelajaran;
4. 4.Penerapan sistem/model dan pemanfaatan media pembelajaran;
5. 5.Pengendalian sistem/model pembelajaran; dan
6. 6.Evaluasi penerapan sistemlmodel dan pemanfaatan media pembelajaran.
c.Pengembangan profesi Pengembang Teknologi Pembelajaran, meliputi:
1. 1.Pembuatan karya ilmiah tulislkarya ilmiah di bidang pengembangan teknologi pembelajaran;
2. 2.Menemukan teknologi tepat guna di bidang pengembangan teknologi pembelajaran;
3. 3.Penerjemahanlpenyaduran buku dan bahan lainnya di bidang pengembangan teknologi pembelajaran;
4. 4.Pembuatan buku pedomanlpetunjuk pelaksanaanl petunjuk teknis di bidang pengembangan teknologi pembelajaran; dan
5. 5.Pelaksanaan studi banding di bidang pengembangan teknologi pembelajaran dan pendidikan terbukaljarak jauh.
d.Penunjang tugas Pengembang Teknologi Pembelajaran, meliputi:
1. 1.Pengajar I pelatih / tutor / fasilitator di bidang pengembangan teknologi pembelajaran;
2. 2.Memberikan bimbingan di bidang pengembangan teknologi pembelajaran;
3. 3.Keanggotaan dalam tim penilai jabatan fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran;
4. 4.Peran serta dalam seminar/lokakarya/konferensi di bidang pengembangan teknologi pembelajaran;
5. 5.Keanggotaan dalam lkatan Profesi Teknologi Pendidikan Indonesia (IPTPI);
6. 6.Keanggotaan dalam Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran;
7. 7.Perolehan penghargaanltanda jasa; dan
8. 8.Perolehan gelar kesarjanaan lainnya.

(1)Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran adalah Jabatan Tingkat Ahli.
(2)Jenjang jabatan Pengembang Teknologi Pembelajaran paling rendah sampai dengan paling tinggi, yaitu:
1. a.Pengembang Teknologi Pembelajaran Pertama;
2. b.Pengembang Teknologi Pembelajaran Muda; dan
3. c.Pengembang Teknologi Pembelajaran Madya.
(3)Jenjang pangkat Pengembang Teknologi Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai dengan jenjang jabatannya, yaitu:
1. a.Pengembang Teknologi Pembelajaran Pertama:
  1. 1.Penata Muda, golongan ruang Illla; dan
  2. 2.Penata Muda Tingkat I, golongan ruang Illlb.
2. b.Pengembang Teknologi Pembelajaran Muda:
  1. 1.Penata, golongan ruang Illlc; dan
  2. 2.Penata Tingkat I, golongan ruang Illld.
3. c.Pengembang Teknologi Pembelajaran Madya:
  1. 1.Pembina, golongan ruang IVla;
  2. 2.Pembina Tingkat I, golongan ruang IVIb; dan
  3. 3.Pembina Utama Muda, golongan ruang IVIc.
(4)Jenjang pangkat untuk masing-masing jabatan Pengembang Teknologi Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah jenjang pangkat dan jabatan berdasarkan jumlah angka kredit yang dimiliki untuk masing-masing jenjang jabatan.
(5)Penetapan jenjang jabatan Pengembang Teknologi Pembelajaran untuk pengangkatan dalam jabatan ditetapkan berdasarkan jumlah angka kredit yang dimiliki setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, sehingga dimungkinkan pangkat dan jabatan tidak sesuai dengan pangkat dan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
(1)Rincian kegiatan Pengembang Teknologi Pembelajaran sesuai dengan jenjang jabatan, sebagai berikut:
1. a.Pengembang Teknologi Pembelajaran Pertama, yaitu:
  1. 1.Menganalisis kebutuhan sistem dan model teknologi pembelajaran tingkat kesulitan 1 berdasarkan kurikulum yang berlaku sesuai dengan jenis, jalur dan jenjang pendidikan;
  2. 2.Membuat rancangan sistemlmodel pembelajaran, tingkat kesulitan 1 ;
  3. 3.Membuat standar layanan pembelajaran, tingkat kesulitan 1;
  4. 4.Menyusun Garis Besar Isi Media (GBIM), tingkat kesulitan 1;
  5. 5.Membuat rancangan pengembangan bahan belajar tingkat kesulitan 1 ;
  6. 6.Menulis naskah media pembelajaran sederhana;
  7. 7.Menulis naskah media pembelajaran audio;
  8. 8.Menulis naskah media pembelajaran video;
  9. 9.Menulis naskah media pembelajaran multimedia;
  10. 10.Menulis naskah media pembelajaran multimedia interaktift hypermedia; II.Menulis naskah media pembelajaran bahan belajar mandiri (modul);
  11. 12.Melakukan uji coba prototipa media pembelajaran sederhana;
  12. 13.Melakukan uji coba prototipa media pembelajaran audio;
  13. 14.Melakukan uji coba prototipa media pembelajaran video;
  14. 15.Melakukan uji coba prototipa media pembelajaran multimedia;
  15. 16.Melakukan uji coba prototipa media pembelajaran multimedia interaktiflhyperrnedia;
  16. 17.Melakukan uji coba prototipa media pembelajaran bahan belajar mandiri (modul);
  17. 18.Menulis naskah bahan penyerta media pembelajaran audio;
  18. 19.Menulis naskah bahan penyerta media pembelajaran video;
  19. 20.Menulis naskah bahan penyerta media pembelajaran multimedia;
  20. 21.Menulis naskah bahan penyerta media pembelajaran multimedia interaktiflhypermedia; dan
  21. 22.Memberikan pelayanan konsultasi dalam penerapan sistemlmodel pengembangan dan pemanfaatan media pembelajaran tingkat kesulitan
2. b.Pengembang Teknologi Pembelajaran Muda, yaitu:
  1. 1.Menganalisis kebutuhan sistem dan model teknologi pembelajaran tingkat kesulitan 2 berdasarkan kurikulum yang berlaku sesuai dengan, jalur, jenjang dan jenis pendidikan;
  2. 2.Melakukan studi kelayakan sistemlmodel teknologi pembelajaran, sebagai anggota tim;
  3. 3.Membuat rancangan sistemlmodel pembelajaran, tingkat kesulitan 2;
  4. 4.Membuat standar layanan pembelajaran, tingkat kesulitan 2;
  5. 5.Membuat petunjuk pelaksanaan pembelajaran;
  6. 6.Menyusun GBIM, tingkat kesulitan 2;
  7. 7.Membuat rancangan pengembangan bahan belajar, tingkat kesulitan 2;
  8. 8.Mengkaji kelayakan produksi terhadap naskah media pembelajaran. sebagai anggota tim;
  9. 9.Menyutradarai/memimpin/menyelia produksi media pembelajaran sederhana;
  10. 10.Menyutradarailmemimpin/menyelia produksi media pembelajaran audio;
  11. 11.Menyutradarai/memimpin/menyelia produksi media pembelajaran video;
  12. 12.Menyutradarai/memimpin/menyelia produksi media pembelajaran multimedia;
  13. 13.Menyutradarailmemimpinlmenyelia produksi media pembelajaran multimedia interaktiflhypermedia;
  14. 14.Menyutradarailmemimpinlmenyelia produksi media pembelajaran bahan belajar mandiri (modul);
  15. 15.Melaksanakan studi kelayakan pemanfaatan media pembelajaran;
  16. 16.Melaksanakan perintisan penerapan sistemimodel dan pemanfaatan media pembelajaran, sebagai anggota tim;
  17. 17.Melaksanakan orientasi perintisan sistemlmodel dan pemanfaatan media pembelajaran; 18.Memberikan pelayanan konsultasi dalam penerapan sistemlmodel pengembangan media dan pemanfaatan media pembelajaran, tingkat kesulitan 2;
  18. 19.Menyusun instrumen evaluasi penerapan sistem dan model pembelajaran;
  19. 20.Menyusun instrumen evaluasi pemanfaatan media pembelajaran; dan
  20. 21.Melakukan evaluasi penerapan sistemlmodel dan pemanfaatan media pembelajaran, sebagai anggota tim.
3. c.Pengembang Teknologi Pembelajaran Madya, yaitu:
  1. 1.Menganalisis kebutuhan sistem dan model teknologi pembelajaran tingkat kesulitan 3 berdasarkan kurikulum yang berlaku sesuai dengan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan;
  2. 2.Melakukan studi kelayakan sisternlmodel teknologi pembelajaran, sebagai ketua tim;
  3. 3.Membuat rancangan sisternlmodel pembelajaran, tingkat kesulitan 3;
  4. 4.Membuat standar layanan pembelajaran, tingkat kesulitan 3;
  5. 5.Membuat pedoman pengelolaan sistemlmodel pembelajaran;
  6. 6.Menyusun GBIM, tingkat kesulitan 3;
  7. 7.Merancang model pemanfaatan media pembelajaran;
  8. 8.Mengkaji kelayakan produksi terhadap naskah media pembelajaran, sebagai ketua tim;
  9. 9.Melaksanakan studi kelayakan penerapan model sistem pembelajaran;
  10. 10.Melaksanakan perintisan penerapan sistem/model dan pemanfaatan media pembelajaran, sebagai katua tim;
  11. 11.Melaksanakan sosialisasi sistem/model dan pemanfaatan media pembelajaran; 12.Membimbing dan membina tenaga dalam penerapan sistem/model pembelajaran;
  12. 13.Membimbing dan membina tenaga dalam pemanfaatan media pembelajaran;
  13. 14.Memberikan pelayanan konsultasi dalam penerapan sistem/model, pengembangan media dan pemanfaatan media pembelajaran, tingkat kesulitan 3;
  14. 15.Mengendalikan sistemlmodel pembelajaran berbasis audio;
  15. 16.Mengendalikan sistemlmodel pembelajaran berbasis video;
  16. 17.Mengendalikan sistendmodel pembelajaran berbasis multimedia:
  17. 18.Mengendalikan sistemlmodel pembelajaran berbasis multimedia interaktiflhypermedia;
  18. 19.Mengendalikan sistem/model pembelajaran berbasis bahan belajar mandiri (modul);
  19. 20.Menyusun desain evaluasi penerapan sistem/model pembelajaran berbasis media;
  20. 21.Menyusun desain evaluasi pemanfaatan media pembelajaran; dan
  21. 22.Melakukan evaluasi penerapan sistemlmodel dan pemanfaatan media pembelajaran, sebagai ketua tim.
(2)Pengembang Teknologi Pembelajaran Pertama sampai dengan Pengembang Teknologi Pembelajaran Madya yang melaksanakan kegiatan pengembangan profesi dan penunjang tugas Pengembang Teknologi Pembelajaran diberikan nilai angka kredit sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara ini.

BAB VI

RlNClAN KEGIATAN DAN UNSUR YANG DlNlLAl DALAM MEMBERIKAN ANGKA KREDIT Pasal 8

Pasal 9

Apabila pada suatu unit kerja tidak terdapat Pengembang Teknologi Pembelajaran yang sesuai dengan jenjang jabatannya untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) maka Pengembang Teknologi Pembelajaran lain yang berada satu tingkat di atas atau satu tingkat di bawah jenjang jabatannya dapat melakukan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan. Pasall0 Penilaian angka kredit pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ditetapkan sebagai berikut:

a.Pengembang Teknologi Pembelajaran yang melaksanakan tugas Pengembang Teknologi Pembelajaran satu tingkat di atas jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari angka kredit dari setiap butir kegiatan, sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara ini;
b.Pengembang Teknologi Pembelajaran yang melaksanakan tugas Pengembang Teknologi Pembelajaran satu tingkat di bawah jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 100% (seratus persen) dari angka kredit dari setiap butir kegiatan, sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara ini.

Pasal 11

(1)Unsur kegiatan yang dinilai dalam memberikan angka kredit, terdiri atas:
1. a.Unsur utama; dan
2. b.Unsur penunjang.
(2)Unsur utama, terdiri atas:
1. a.Pendidikan;
2. b.Pengembangan teknologi pembelajaran; dan
3. c.Pengembangan profesi .
(3)Unsur penunjang adalah kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas pokok Pengembang Teknologi Pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d.
(4)Rincian kegiatan Pengembang Teknologi Pembelajaran dan angka kredit masing-masing unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara ini. Pasall2
(1)Jumlah angka kredit kumulatif minimal yang hams dipenuhi oleh setiap Pegawai Negeri Sipil untuk dapat diangkat dalam jabatan dan kenaikan jabatanlpangkat Pengembang Teknologi Pembelajaran, untuk:
1. a.Pengembang Teknologi Pembelajaran dengan pendidikan sekolah Sarjana (Sl) 1 Diploma IV adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara ini.
2. b.Pengembang Teknologi Pembelajaran dengan pendidikan sekolah Pascasarjana (S2) adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran Ill Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara ini.
3. c.Pengembang Teknologi Pembelajaran dengan pendidikan sekolah Doktor (S3) adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran IV Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara ini.
(2)Jumlah angka kredit kumulatif minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
1. a.Paling rendah 80% (delapan puluh persen) angka kredit berasal dari diklat, pengembangan teknologi pembelajaran, dan pengembangan profesi; dan
2. b.Paling tinggi 20% (dua puluh persen) angka kredit berasal dari unsur penunjang.

Pasal 13

(I) Pengembang Teknologi Pembelajaran yang memiliki angka kredit melebihi angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatanlpangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan angka kredit tersebut dapat diperhitungkan untuk kenaikan jabatanlpangkat berikutnya.

(2)Pengembang Teknologi Pembelajaran pada tahun pertama telah memenuhi atau melebihi angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat dalam masa pangkat yang didudukinya, pada tahun kedua wajib mengumpulkan paling kurang 20% (dua puluh persen) angka kredit dari jumlah angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan jabatanlpangkat setingkat lebih tinggi yang berasal dari kegiatan tugas pokok.

Pasal 14

(1)Pengembang Teknologi Pembelajaran Madya yang akan naik pangkat menjadi Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b sampai dengan Pembina Utama Muda, golongan ruang IVIc, wajib mengumpulkan paling kurang 12 (dua belas) angka kredit dari kegiatan pengembangan profesi.
(2)Pengembang Teknologi Pembelajaran Madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IVlc, setiap tahun sejak menduduki jabatanlpangkatnya wajib mengumpulkan paling kurang 20 (dua puluh) angka kredit dari kegiatan tugas pokok.

Pasal 15

(1)Pengembang Teknologi Pembelajaran yang secara bersama-sama membuat karya tulis ilmiah di bidang pengembangan teknologi pembelajaran, diberikan angka kredit dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.Apabila terdiri dari 2 (dua) orang penulis maka pembagian angka kreditnya adalah 60% (enam puluh persen) untuk penulis utama dan 40% (empat puluh persen) untuk penulis pembantu;
2. b.Apabila terdiri dari 3 (tiga) orang penulis maka pembagian angka kreditnya adalah 50% (lima puluh persen) untuk penulis utama dan masing-masing 25% (dua puluh lima persen) untuk penulis pembantu; dan
3. c.Apabila terdiri dari 4 (empat) .orang penulis maka pembagian angka kreditnya adalah 40% (empat puluh persen) untuk penulis utama dan masing-masing 20% (dua puluh persen) untuk penulis pembantu.
(2)Jumlah penulis pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (I), paling banyak 3 (tiga) orang.
(1)Untuk kelancaran penilaian dan penetapan angka kredit, setiap Pengembang Tekndogi Pembelajaran wajib mencatat dan menginventarisasi selunrh kegiatan yang dilakukan.
(2)Setiap Pengembang Teknologi Pembelajaran mengusulkan secara hirarkhi Daftar Usulan Penilaian Angka Kredit (DUPAK) setiap tahun.
(3)Penilaian dan penetapan angka kredit Pengembang Teknologi Pembelajaran dilakukan paling kurang 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun yaitu 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil.

Isi peraturan

Teks23PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 6

Pasal 9

Pasal 11

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Dasar hukum (19)

Undang-undang (UU) No. 20 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2008

Peraturan Pemerintah (PP) No. 4 Tahun 1966

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 1977

Peraturan Pemerintah (PP) No. 30 Tahun 1980

Peraturan Pemerintah (PP) No. 16 Tahun 1994

Peraturan Pemerintah (PP) No. 101 Tahun 2000

Peraturan Pemerintah (PP) No. 97 Tahun 2000

Peraturan Pemerintah (PP) No. 98 Tahun 2000

Peraturan Pemerintah (PP) No. 99 Tahun 2000

Peraturan Pemerintah (PP) No. 11 Tahun 2002

Peraturan Pemerintah (PP) No. 12 Tahun 2002

Peraturan Pemerintah (PP) No. 54 Tahun 2003

Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 2003

Peraturan Pemerintah (PP) No. 10 Tahun 2008

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 87 Tahun 1999

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 9 Tahun 2005

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 94 Tahun 2006

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 6

Pasal 9

Pasal 11

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Dasar hukum (19)

Undang-undang (UU) No. 20 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2008

Peraturan Pemerintah (PP) No. 4 Tahun 1966

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 1977

Peraturan Pemerintah (PP) No. 30 Tahun 1980

Peraturan Pemerintah (PP) No. 16 Tahun 1994

Peraturan Pemerintah (PP) No. 101 Tahun 2000

Peraturan Pemerintah (PP) No. 97 Tahun 2000

Peraturan Pemerintah (PP) No. 98 Tahun 2000

Peraturan Pemerintah (PP) No. 99 Tahun 2000

Peraturan Pemerintah (PP) No. 11 Tahun 2002

Peraturan Pemerintah (PP) No. 12 Tahun 2002

Peraturan Pemerintah (PP) No. 54 Tahun 2003

Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 2003

Peraturan Pemerintah (PP) No. 10 Tahun 2008

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 87 Tahun 1999

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 9 Tahun 2005

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 94 Tahun 2006