DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bogor No. 3 Tahun 2016

Nomor: 3
Tahun: 2016
Ditetapkan: 1 Maret 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang : Perubahan Status Desa Pabuaran Kecamatan Bojonggede Menjadi Kelurahan Pabuaran Kecamatan Bojonggede dengan sistematika berikut : 1. Ketentuan Umum 2. Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan 3. Ketentuan Peralihan 4. Ketentuan Lain-Lain 5. Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perubahan status desa menjadi kelurahan ditetapkan dalam Peraturan Daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Status Desa Pabuaran Kecamatan Bojonggede menjadi Kelurahan Pabuaran Kecamatan Bojonggede; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5.Undang-Undang … SALINAN
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 4018), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Dispilin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
15.Peraturan …
15.Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 31);
19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan;
20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
21.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
22.Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2003 Nomor 127);
23.Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2006 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2006 Nomor 254, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 24);
24.Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);
25.Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 24 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 24); 26.Peraturan...
26.Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 25 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 25);
27.Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 37);
28.Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 38);
29.Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2009 Nomor 10);
30.Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2009 Nomor 11);
31.Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pembentukan Sekretariat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2010 Nomor 9);
32.Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2011 tentang Lembaga Kemasyarakatan di Desa dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 57); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOGOR DAN BUPATI BOGOR

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN STATUS DESA PABUARAN KECAMATAN BOJONGGEDE MENJADI KELURAHAN PABUARAN KECAMATAN BOJONGGEDE.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Bogor.
2.Bupati adalah Bupati Bogor.
3.Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh camat. 4.Kelurahan...
4.Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat Daerah dalam wilayah kerja Kecamatan.
5.Perangkat Kelurahan adalah unsur organisasi kelurahan yang terdiri dari sekretaris kelurahan dan seksi paling banyak 4 (empat) seksi serta jabatan fungsional.
6.Lurah adalah Lurah Pabuaran Kecamatan Bojonggede.
7.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9.Kepala Desa adalah Kepala Desa Pabuaran Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor.
10.Penjabat Kepala Desa adalah pegawai negeri sipil pemerintah daerah yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban, dan hak kepala desa sampai dengan pelantikan lurah.
11.Perangkat Desa adalah Perangkat Desa Pabuaran Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor.
12.Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD, adalah Badan Permusyawaratan Desa Pabuaran Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor.
13.Kekayaan/aset desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.

BAB II

PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN

Pasal 2

(1)Dengan Peraturan Daerah ini Desa Pabuaran Kecamatan Bojonggede diubah statusnya menjadi Kelurahan Pabuaran Kecamatan Bojonggede.
(2)Dengan diubahnya status Desa menjadi Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka wilayah Desa Pabuaran Kecamatan Bojonggede menjadi wilayah Kelurahan Pabuaran Kecamatan Bojonggede.

Pasal 3

(1)Luas wilayah Kelurahan Pabuaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) adalah 248,48 Ha (dua ratus empat puluh delapan koma empat puluh delapan hektar) dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:
1. a.Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Ragajaya Kecamatan Bojonggede dan Kelurahan Bojong Pondok Terong dan Kelurahan Pondok Jaya Kecamatan Cipayung Kota Depok; b.Sebelah...
2. b.Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Susukan Kecamatan Bojonggede;
3. c.Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Susukan Kecamatan Bojonggede;
4. d.Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Rawapanjang dan Desa Bojongbaru Kecamatan Bojonggede.
(2)Peta Kelurahan Pabuaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

(1)Dengan diubahnya status Desa menjadi Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, pengisian Jabatan Lurah dan Perangkat Kelurahan berasal dari Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah.
(2)Organisasi dan tata kerja Kelurahan Pabuaran Kecamatan Bojonggede diatur lebih lanjut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Anggota BPD dari desa yang diubah statusnya menjadi Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diberhentikan dengan hormat dari jabatannya.
(4)Kepala Desa dan Perangkat Desa selain Sekretaris Desa serta Anggota BPD diberikan penghargaan dan/atau pesangon sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
(5)Pemberhentian dan pemberian penghargaan dan/atau pesangon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

(1)Dengan diubahnya status Desa menjadi Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, seluruh kekayaan/aset Desa Pabuaran Kecamatan Bojonggede menjadi kekayaan/aset Daerah serta dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Pengalihan seluruh kekayaan/aset Desa Pabuaran Kecamatan Bojonggede sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada saat pelantikan Lurah dan Perangkat Kelurahan.

Pasal 6

Pengangkatan dan pelantikan Lurah dan Perangkat Kelurahan dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan sejak ditetapkannya Peraturan Daerah ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Segala pembiayaan sebagai akibat diubahnya status Desa menjadi Kelurahan dan penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB III

…

Pasal 8

(1)Sebelum diangkatnya Lurah dan Perangkat Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Desa Pabuaran dipimpin oleh Penjabat Kepala Desa yang diangkat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Sebelum diangkatnya Lurah dan Perangkat Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Perangkat Desa dan BPD masih tetap menjalankan tugas pemerintahan desa.
(3)Pembentukan lembaga kemasyarakatan di Kelurahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Dokumen-dokumen yang dimiliki dan/atau akan dimohon oleh penduduk agar disesuaikan dengan status sebagai kelurahan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

Camat, Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait dan Penjabat Kepala Desa melaksanakan kegiatan-kegiatan:

a.menginventarisasi, memverifikasi kekayaan/aset Desa Pabuaran Kecamatan Bojonggede untuk dialihkan menjadi kekayaan/aset Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
b.melaksanakan sosialisasi perubahan status Desa Pabuaran Kecamatan Bojonggede menjadi Kelurahan Pabuaran Kecamatan Bojonggede;
c.melaksanakan persiapan peresmian dan pelantikan Lurah dan Perangkat Kelurahan; dan
d.melaksanakan upaya-upaya lain yang diperlukan dalam rangka kelancaran perubahan status Desa Pabuaran Kecamatan Bojonggede menjadi Kelurahan Pabuaran Kecamatan Bojonggede.

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (36)

Undang-undang Darurat No. 14 Tahun 1950

Undang-undang (UU) No. 4 Tahun 1968

Undang-undang (UU) No. 28 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 30 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 100 Tahun 2000

Peraturan Pemerintah (PP) No. 13 Tahun 2002

Peraturan Pemerintah (PP) No. 73 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 41 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 19 Tahun 2008

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah (PP) No. 46 Tahun 2011

Peraturan Pemerintah (PP) No. 27 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 43 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 47 Tahun 2015

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 17 Tahun 2007

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 5 Tahun 2007

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 21 Tahun 2011

Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2003

Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2006

Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 24 Tahun 2008

Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 25 Tahun 2008

Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008

Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 10 Tahun 2009

Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2009

Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2009

Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2009

Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2010

Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2011

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (36)

Undang-undang Darurat No. 14 Tahun 1950

Undang-undang (UU) No. 4 Tahun 1968

Undang-undang (UU) No. 28 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 30 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 100 Tahun 2000

Peraturan Pemerintah (PP) No. 13 Tahun 2002

Peraturan Pemerintah (PP) No. 73 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 41 Tahun 2007