DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bulungan No. 6 Tahun 2014

Nomor: 6
Tahun: 2014
Ditetapkan: 3 Juni 2014
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 98

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengenai penyelenggaraan dan pengelolaan sektor ketenagalistrikan di Kabupaten Bulungan. Peraturan ini dirancang untuk memastikan bahwa penyediaan dan pengelolaan tenaga listrik di daerah tersebut dilakukan secara efektif, aman, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Peraturan Daerah ini bertujuan untuk memastikan bahwa penyediaan dan pengelolaan tenaga listrik di Kabupaten Bulungan dilakukan dengan baik, aman, dan efisien, serta untuk melindungi hak-hak konsumen dan memastikan keberlanjutan layanan listrik di daerah tersebut.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mewujudkan ketersediaan tenaga listrik dan pemanfaatan sumber energi secara efisien, aman, dan ramah lingkungan perlu melakukan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan secara teknis sesuai kewenangan Pemerintah Daerah;
c.bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan menyatakan bahwa “penetapan Peraturan Daerah kabupaten/kota di bidang ketenagalistrikan”;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Ketenagalistrikan; Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
5.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746); SALINAN 2
7.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
8.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
10.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standarisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintaan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5281);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5326);
17.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0045 Tahun 2005 tentang Instalasi Ketenagalistrikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0046 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Nomor 0045 Tahun 2005 tentang Instalasi Ketenagalistrikan;
18.Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
19.Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bulungan (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2008 Nomor 2);
20.Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak-Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 6). 3 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULUNGAN dan BUPATI BULUNGAN

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KETENAGALISTRIKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintah negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.Menteri adalah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia.
3.Daerah adalah Kabupaten Bulungan.
4.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Bulungan.
6.Bupati adalah Bupati Bulungan.
7.Dinas Teknis adalah Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Bulungan.
8.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Bulungan.
9.Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat yang ditunjuk oleh Bupati untuk melaksanakan pelayanan perizinan di bidang Ketenagalistrikan.
10.Badan usaha adalah suatu badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama atau bentuk apapun persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
11.Ketenagalistrikan adalah segala sesuatu yang menyangkut penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik serta usaha penunjang tenaga listrik.
12.Tenaga listrik adalah suatu bentuk energi sekunder yang dibangkitkan, ditransmisikan, dan didistribusikan untuk segala macam keperluan, tetapi tidak meliputi listrik yang dipakai untuk komunikasi, elektronika, atau isyarat.
13.Usaha penyediaan tenaga listrik adalah pengadaan tenaga listrik meliputi pembangkitan, transmisi, distribusi, dan penjualan tenaga listrik kepada konsumen.
14.Pembangkitan tenaga listrik adalah kegiatan memproduksi tenaga listrik.
15.Transmisi tenaga listrik adalah penyaluran tenaga listrik dari pembangkitan ke sistem distribusi atau ke konsumen, atau penyaluran tenaga listrik antar sistem.
16.Distribusi tenaga listrik adalah penyaluran tenaga listrik dari sistem transmisi atau dari pembangkitan ke konsumen.
17.Penjualan tenaga listrik adalah kegiatan usaha penjualan tenaga listrik kepada konsumen. 4
18.Terintegrasi adalah usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum mulai dari pembangkitan, transmisi, distribusi, penjualan, dan mempunyai wilayah usaha sendiri.
19.Instalasi tenaga listrik adalah bangunan sipil dan elektromekanik, mesin, peralatan, saluran dan perlengkapannya yang digunakan untuk pembangkitan, konversi, transformasi, penyaluran, distribusi, dan pemanfaatan tenaga listrik.
20.Pembangkit adalah setiap pembangkit tenaga listrik termasuk gedung dan perlengkapan yang dipakai untuk maksud itu beserta alat yang diperlukan.
21.Konsumen adalah setiap orang atau badan yang membeli tenaga listrik dari pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik.
22.Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah yang selanjutnya disingkat RUKD adalah rencana pengembangan sistem penyediaan tenaga listrik yang meliputi bidang pembangkitan, transmisi, dan distribusi tenaga listrik yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tenaga listrik di Kabupaten Bulungan.
23.Wilayah usaha adalah wilayah yang ditetapkan oleh Menteri sebagai tempat badan usaha distribusi dan/atau penjualan tenaga listrik melakukan usaha penyediaan tenaga listrik.
24.Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik yang selanjutnya disingkat IUPTL adalah izin untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum.
25.Pemegang IUPTL yang selanjutnya disingkat PIUPTL adalah BUMN/BUMD, Koperasi, Badan Hukum Swasta, yang telah mendapat izin untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum.
26.Izin Operasi yang selanjutnya disingkat IO adalah izin untuk melakukan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri.
27.Pemegang Izin Operasi yang selanjutnya disingkat PIO adalah Koperasi, Badan Hukum Swasta, BUMN/BUMD atau Lembaga Negara lainnya yang telah mendapat izin operasi dari Kepala Daerah untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri.
28.Surat Keterangan Pendaftaran Usaha Ketenagalistrikan yang selanjutnya disingkat SKPUK adalah ketetapan telah terdaftar yang diberikan kepada setiap orang untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri sampai dengan kapasitas tertentu.
29.Penggunaan Utama adalah penggunaan tenaga listrik yang dibangkitkan secara terus menerus untuk melayani sendiri tenaga listrik yang diperlukan.
30.Penggunaan Cadangan adalah penggunaan tenaga listrik yang dibangkitkan sewaktu-waktu dengan maksud untuk menjamin keandalan penyediaan tenaga listrik.
31.Penggunaan Darurat adalah penggunaan tenaga listrik yang dibangkitkan hanya pada waktu terjadi gangguan.
32.Penggunaan Sementara adalah penggunaan tenaga listrik yang dibangkitkan untuk kegiatan yang bersifat sementara.
33.Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik yang selanjutnya disingkat IUJPTL adalah izin untuk melakukan usaha jasa penunjang di bidang ketenagalistrikan.
34.Ganti rugi hak atas tanah adalah penggantian atas pelepasan atau penyerahan hak atas tanah berikut bangunan, tanaman, dan/atau benda lain yang terdapat di atas tanah tersebut.
35.Kompensasi adalah pemberian sejumlah uang kepada pemegang hak atas tanah berikut bangunan, tanaman, dan/atau benda lain yang terdapat di atas tanah tersebut karena tanah tersebut digunakan secara tidak langsung untuk pembangunan ketenagalistrikan tanpa dilakukan pelepasan atau penyerahan hak atas tanah. 5
36.Sertifikat Laik Operasi yang selanjutnya disingkat SLO adalah Sertifikat yang berfungsi sebagai tanda bukti penilaian bahwa instalasi yang diperiksa dan diuji sudah sesuai dengan standar.
37.Uji Laik Operasi adalah uji yang dilakukan terhadap pembangkit dan instalasi listrik terhadap kesesuaian dengan standar yang berlaku.
38.Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah.
39.Inspektur Ketenagalistrikan adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melakukan inspeksi ketenagalistrikan.
40.Harga jual tenaga listrik adalah harga tenaga listrik yang disepakati antara penjual dan pembeli tenaga listrik atau harga tenaga listrik kepada konsumen yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
41.Sumber energi primer adalah sumber energi yang berasal dari alam.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Pembangunan ketenagalistrikan menganut azas :
1. a.manfaat;
2. b.efisiensi berkeadilan;
3. c.berkelanjutan;
4. d.optimalisasi ekonomi dalam pemanfaatan sumber daya energi;
5. e.percaya pada kemampuan sendiri;
6. f.kaidah usaha yang sehat;
7. g.keamanan dan keselamatan;
8. h.kelestarian fungsi lingkungan; dan
9. i.otonomi daerah.
(2)Pembangunan ketenagalistrikan memiliki tujuan :
1. a.untuk menjamin tersedianya tenaga listrik dalam jumlah cukup, kualitas yang baik, dan harga yang wajar untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat secara adil dan merata;
2. b.mendorong peningkatan kegiatan ekonomi yang berkelanjutan; dan
3. c.mendorong terciptanya kegiatan usaha ketenagalistrikan dan pemanfaatan energi di daerah lebih efektif, efisien, dan mandiri agar mampu berperan dan bersaing secara kompetitif.

BAB III

PENGUASAAN DAN PENGUSAHAAN

Pasal 3

(1)Penyediaan tenaga listrik dikuasai oleh negara yang penyelenggaraannya dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah berdasarkan prinsip otonomi daerah.
(2)Untuk penyelenggaraan penyediaan tenaga listrik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan kewenangannya. 6

Pasal 4

(1)Pelaksanaan usaha penyediaan tenaga listrik oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah dilakukan oleh BUMN dan BUMD.
(2)Badan usaha swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat dapat berpartisipasi dalam usaha penyediaan tenaga listrik.
(3)Untuk penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Pemerintah Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah wajib menyediakan dana untuk :
1. a.kelompok masyarakat tidak mampu;
2. b.pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik di daerah yang belum berkembang;
3. c.pembangunan tenaga listrik di daerah terpencil; dan
4. d.pembangunan listrik perdesaan.

BAB IV

LINGKUP PENGELOLAAN

Pasal 5

Kewenangan Pemerintah Daerah di bidang ketenagalistrikan meliputi :

a.penetapan Peraturan Daerah di bidang ketenagalistrikan;
b.penetapan Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah (RUKD);
c.penetapan izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk badan usaha yang wilayah usahanya dalam wilayah Kabupaten Bulungan;
d.penetapan izin operasi yang fasilitas instalasinya berada dalam wilayah Kabupaten Bulungan;
e.penetapan tarif tenaga listrik untuk konsumen dari pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
f.penetapan persetujuan harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik untuk badan usaha yang menjual tenaga listrik dan/atau menyewakan tenaga listrik kepada badan usaha yang izinnya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
g.penetapan izin usaha penunjang tenaga listrik bagi badan usaha yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh penanam modal dalam negeri;
h.penetapan persetujuan penjualan kelebihan tenaga listrik dari pemegang izin operasi yang izinnya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
i.penetapan izin pemanfaatan jaringan tenaga listrik untuk kepentingan telekomunikasi, multimedia, dan informatika pada jaringan milik pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik atau izin operasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
j.pembinaan dan pengawasan kepada badan usaha di bidang ketenagalistrikan yang izinnya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
k.pengangkatan inspektur ketenagalistrikan; dan
l.penetapan sanksi administratif kepada badan usaha yang izinnya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

BAB V

PEMANFAATAN SUMBER ENERGI PRIMER

Pasal 6

(1)Sumber energi primer yang terdapat di dalam Daerah dan/atau berasal dari luar Daerah harus dimanfaatkan secara optimal sesuai dengan Kebijakan Energi Nasional untuk menjamin penyediaan tenaga listrik yang berkelanjutan. 7
(2)Pemanfaatan sumber energi primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan dengan mengutamakan sumber energi baru dan terbarukan.
(3)Pemanfaatan sumber energi primer yang terdapat di dalam Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan untuk daerah dengan menyesuaikan kepentingan ketenagalistrikan secara nasional.

BAB VI

RENCANA UMUM KETENAGALISTRIKAN DAERAH

Pasal 7

(1)Bupati menetapkan RUKD setelah mendapat persetujuan DPRD.
(2)RUKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan pada Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional dan Provinsi.

BAB VII

USAHA KETENAGALISTRIKAN

Pasal 8

Usaha ketenagalistrikan terdiri atas :

a.usaha penyediaan tenaga listrik; dan
b.usaha penunjang tenaga listrik.

Pasal 9

Usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a terdiri atas :

a.usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum; dan
b.usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri.

Isi peraturan

Teks98PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (23)

Undang-undang Darurat No. 3 Tahun 1953

Undang-undang (UU) No. 27 Tahun 1959

Undang-undang (UU) No. 18 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 30 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2008

Undang-undang (UU) Nomor 30 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) No. 20 Tahun 2012

Peraturan Pemerintah (PP) No. 27 Tahun 1999

Peraturan Pemerintah (PP) No. 102 Tahun 2000

Peraturan Pemerintah (PP) No. 79 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 14 Tahun 2012

Peraturan Pemerintah (PP) No. 62 Tahun 2012

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0045 Tahun 2005

Peraturan Menteri Nomor 0045 Tahun 2005

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 46/PMK.02/2006

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 53 Tahun 2011

Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 2 Tahun 2008

Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 9 Tahun 2011

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (23)

Undang-undang Darurat No. 3 Tahun 1953

Undang-undang (UU) No. 27 Tahun 1959

Undang-undang (UU) No. 18 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 30 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2008

Undang-undang (UU) Nomor 30 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) No. 20 Tahun 2012

Peraturan Pemerintah (PP) No. 27 Tahun 1999

Peraturan Pemerintah (PP) No. 102 Tahun 2000

Peraturan Pemerintah (PP) No. 79 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 14 Tahun 2012

Peraturan Pemerintah (PP) No. 62 Tahun 2012

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0045 Tahun 2005

Peraturan Menteri Nomor 0045 Tahun 2005

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 46/PMK.02/2006

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 53 Tahun 2011

Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 2 Tahun 2008

Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 9 Tahun 2011