DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Buru Selatan Nomor 5 Tahun 2018

Nomor: 5
Tahun: 2018
Ditetapkan: 19 Desember 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2019.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 181 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah .sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang, Keps Daerah mengajukan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rai--yat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan bersama;
b.bahwa Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada tangga 21 bulan November tahun 2018;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perfu membentuk Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2019; M ■ n id iw 6 wr L Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4286);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4438);
8.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Buru Selatan di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4878);
9.Undang-Undam Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, (Lembarn Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130);
10.Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (lembaran Negara Repbulik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Repbulik Indonesia Nomor 5234); 1 1 . Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Sadan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); ii . - • , � • .. i' • • • '!' ' • • < ' • • • • • M '• < •,_. -) : •• • •, • > • • • ' • • - • , ,- \ l ! j I
13.Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4574);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4575);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang lnformasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4585);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
20.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
21.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Repuofik Indonesia Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
22.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik lndoneisa Nomor 5, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 1572);
23.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 129 Tahun 2018 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019; iii #
24.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
25.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2019. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BURU SELATAN dan BUPATI BURU SELATAN

Menetapkan

MEMUTUSKAN PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BEi.ANJA DAERAH KABUPATEN BURU SELATAN TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut:

a.Pendapatan Daerah Rp. 728.390.611.000,00
b.Belanja Daerah t - Rp. 742.033 257.0&.20 Surplus/ (Defisit) (Rp. 13.642.646.000,00) C. Pembiayaan Daerah :
1. 1.Penerimaan Rp. 20.892.646.000,00
2. 2.Pengeluaran Ro. 7.250,000.000,00 Pembiayaan Neto Rp. 13.642.646.000,00 Sisa lebih Perhitungan Anggaran Tahun Berkenaan (SiLPA): Rp. iv 0,00 . ,

Pasal 2

(1)Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
1. a.Pendapatan Asli Daerah sejumlah
2. b.Dana Perimbangan sejumlah
3. c.lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sejumlah Rp. 21.217.105.000,00 Rp. 598.075.038.000,00 Rp. 109.098.468.000,00
(2)Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
1. a.Pajak Daerah sejumlah Rp.
2. b.Retribusi Daerah sejumlah Rp.
3. c.Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sejumlah Rp.
4. d.lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sejumlah Rp. 4.494.400.000,00 3.484.060.000,00 100.000.000,00 13.138.645.000,00 ' � l I
(3)Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
1. a.Dana Bagi Hasil sejumlah Rp. 13.595.593.000,00
2. b.Dana Alokasi Umum sejumlah Rp. 440.886.206.000,00
3. c.Dana Alokasi Khusus sejumlah Rp. 143.593.239.000,00
(4)Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :
1. a.Hibah sejumlah ' Rp. 13.000.000.000,00
2. b.Dana Bagi HasilPajak sejumlah Rp. 8.904.715.000,00
3. c.Dana Penyusuaian dan Otonomi Khusus sejumlah Rp. 87.193.753.000,00

Pasal 3

(1)Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
1. a.Belanja Tidak Langsung sejumlah
2. b.Belanja Langsung sejumlah V Rp. 338.501.726.000,00 Rp. 403.531.531.000,00 ' ' � j ; f I '· ; f I } I ;
(2)Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :
1. a.Belanja Pegawai sejumlah Rp.
2. b.Belanja Subsidi sejumlah Rp.
3. c.Belanja Hibah sejumlah Rp.
4. d.Belanja Bantuan Sosial sejumlah Rp.
5. e.Belanja Bantuan Keuangan sejumlah Rp.
6. f.Belanja Tidak Terduga sejumlah Rp.
(3)Belanja Langsung sebagaimana dimiaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :
1. a.Belanja Pegawai sejumlah Rp.
2. b.Belanja Barang dan Jasa sejumlah Rp.
3. c.Belanja Modal sejumlah Rp.

Pasal 4

(1)Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud diam Pasal 1 terdiri dari:
1. a.Penerimaan sejumlah Rp.
2. b.Pengeluaran sejumlah Rp.
(2)Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :
1. a.Sisa Lebih Perhitunz Anggaran Tahun Anggaran berkenaan (SILPA) Rp. sejumlah
2. b.Penerimaan Pinjaman Daerah sejumlah Rp.
(3)Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :
1. a.Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah sejumlah Rp.
2. b.Pembayaran Pokok Utang sejumlah Rp. vi 174.104.406.000,00 2.816.480.000,00 7 .570.000.000,00 13.507.132.000,00 136.503.116.000,00 4.000.000.000,00 15.816.438.000,00 195.140.528.000,00 192.574.565.000,00 20.892.646.000,00 7.250.000.000,00 20.892.646.000,00 0,00 7.250.000.000,00 0,00 •
(1)
(2)
(3)

1.Larnpiran I
2.Lampiran II
3.Lampiran Ill
4.Lampiran IV
5.Lampiran V
6.Larnpiran VI
7.Larnpiran VII
8.Larnpiran VIII
9.Larnpiran IX
10.Lampiran X 1 1 . Larnpiran XI
12.Larnpiran XII
13.Larnpiran XIII Ringkasan APBD; Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi; Rincian APBD rnenurut Urusan Pernerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan; Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pernerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; Daftar Jurnlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan; Daftar Piutang Daerah; Daftar Penyertaan Modal (infestasi) Daerah; Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Asset Tetap daerah; Daftar Perkiraan Penarnbahan dan Pengurangan Asset lainnya; Daftar Kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelurnnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini; Daftar Dana Cadangan Daerah dan; Daftar Pinjarnan Daerah dan Obligasi Daerah;

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

Pasal 6

Dalam keadaaan darurat dan keperluan mendesak Pemerintah Daerah Kabupaten Buru Selatan dapat melakukan pengeluaran yang belum + tersedia anggarannya dengan mengeluarkan Peraturan Bupati mendahului, yang selanjutnya diusulkan dalam Rancangan Peruba. APBD; Keadaan darurat sebagairnana di maksud pada ayat (1) sekurang-kurangnyua rnemenuhi kriteria sebagai berikut:

a.Bukan merupakan kegiatan normal dari aktifitas Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
b.Tidak diharapkan terjadi secara berulang;
c.Berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Derah; dan
d.Merniliki darnpak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat; Kriteria belanja unutk keperluan rnendesak sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) mencakup :
a.Program dan kegiatan pelayananan dasar masyarakat yang anggarannnya belum tersedia atau tidak cukup tersedia dalam tahun anggaran yang berkenaan; vii •
b.Program dan kegiatan OAK dan /atau spesifik grant lainnya yang bersumber dari transfer ke daerah dalam APBN;
c.Keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.

Pasal 7

(1)Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (1) dapat menggunakan Belanja Tidak Terduga pada APBD Tahun berkenaan;
(2)Kriteria belanja untuk keperluan keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup :
1. a.Bencana Alam;
2. b.Bencana Sosial seperti Wabah Penyakit Menular/ Pendemi;
3. c.Penanganan kerusuhan diluar kemampuan kendali Pemerintah Daerah yang dapat mengancam stabilitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
(3)Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi untuk membiayai kriteria belanja sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat dilakukan dengan cara
1. a.Menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berkenaan;
2. b.Memanfaatkan uang kas yang tersedia.

Pasal 8

(1)Pendanaan keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (2) dapat dilakukan dengan menggunakan Belanja Tidak Terduga secara langsung dan atau melakukan pergeseran dari Belanja Tidak Terduga menjadi Belanja Langsung dalam bentuk program dan kegiatan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) teknis;
(2)Pelaksanaan pengeluaran Belanja Tidak Terduga dengan cara melakukan pergeseran dari Belanja Tidak Terduga menjadi Belanja Langusng dalam bentuk Program dan Kegiatan pada SKPD Teknis, dengan terlebih dahulu ditetapxe dalam Peraturan Bupati mendahului Penetapan Perubahan APBD;
(3)Pelaksanaan penanganan keadaan darurat yang dilakukan sebelum perubahan APBD, diusulkan dalam rancangan perubahan APBD dan dituangkan dalam DPPA SKPD, sedangkan bila dilakukan setelah perubahan APBD dapat disampaikan dalam laporan Realisasi Anggaran (LRA).

Pasal 9

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan opersional pelaksanaan APBD. viii . . . . ' - - -

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (29)

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 28 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 15 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 23 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 2005

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 3 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 Tahun 2004

Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 37 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 54 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 55 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 56 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 65 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 79 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 8 Tahun 2006

Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah (PP) No. 2 Tahun 2012

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 21 Tahun 2011

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2018

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (29)

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 28 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 15 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 23 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 2005

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 3 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 Tahun 2004

Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 37 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 54 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 55 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 56 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005