DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gresik No. 8 Tahun 2015

Nomor: 8
Tahun: 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 36

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi Pokok pada Peraturan ini memuat tentang Ketentuan Umum, Asas, Tujuan dan Ruang Lingkup, Pengelolaan Air Limbah Domestik, Pengolahan Air Limbah Domestik Setempat, Pengolahan Air Limbah Domestik Terpusat, Pengelolaan Air Limbah Domestik pada Industri, Izin Pembuangan Air Limbah Domestik, Hak dan Kewajiban, Larangan, Pembinaan dan Pengawasan, Sanksi Administrasi, Ketentuan Penyidikan, Ketentuan Pidana, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan semakin meningkatnya kegiatan pembuangan air limbah domestik ke sumber-sumber air, maka untuk melestarikan fungsi air dan mencegah terjadinya dampak yang dapat merusak lingkungan hidup, kesehatan manusia dan makhluk hidup lainnya, perlu dilakukan pengaturan pengelolaan air limbah domestik secara bijaksana dengan memperhatikan sistem sanitasi yang sehat demi kepentingan generasi sekarang dan mendatang serta keseimbangan ekologis;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air limbah Domestik; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2930) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 243,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4045);
4.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
5.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161); 3
9.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
14.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
15.Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 112 Tahun 2003 tentang Baku Mutu Air Limbah bagi Usaha dan/atau Kegiatan Domestik;
16.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kebijakan dan Skala Nasional Pengubahan Limbah;
17.Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air;
18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
19.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air di Jawa Timur; 4
20.Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2011 Nomor 8);
21.Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 15 Tahun 2011 tentang Konservasi Sumber Daya Air (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2011 Nomor 15);
22.Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2012 Nomor 2);
23.Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pengendalian Air Limbah dan Pengelolaan Kualitas Air (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2013 Nomor 6); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAHKABUPATEN GRESIK dan BUPATI GRESIK

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Gresik.
2.Pemerintah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik.
3.Bupati adalah Bupati Gresik.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik. 5
5.Air adalah semua air yang terdapat diatas ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat.
6.Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan stabilitas,dan produktivitas lingkungan hidup.
7.Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.
8.Air limbah adalah sisa dari suatu hasil usaha dan/ atau kegiatan yang berwujud cair.
9.Air Limbah Domestik atau disebut juga air limbah rumah tangga adalah air limbah berupa air buangan mandi, cuci, kakus dan dapur, yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan permukiman/real estate, rumah makan/restotan, perkantoran, perniagaan, apartemen, asrama dan rumah tangga.
10.Air limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut Air Limbah B3 adalah limbah B3 fase cair yang mengandung bahan berbahaya dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat merusak dan/atau mencemari lingkungan hidup dan/atau dapat membahayakan kesehatan manusia.
11.Pengelolaan air limbah adalah suatu upaya terpadu yang terdiri atas perencanaan, penataan pengolahan pemeliharaan, pengawasan, dan pengendalian air limbah.
12.Pengelolaan air limbah domestik adalah suatu upaya terpadu yang terdiri atas perencanaan, penataan, pengolahan, pemeliharaan, pengawasan, pemantauan dan pengendalian air limbah domestik.
13.Instalasi Pengolahan Air Limbah yang selanjutnya disebut IPAL adalah tempat pengolahan air limbah domestik sehingga memenuhi baku mutu yang ditetapkan.
14.Instalasi Pengolahan air limbah Domestik Komunal yang selanjutnya disebut IPAL Domestik Komunal adalah tempat pengolahan air limbah domestik secara terpadu dari suatu kawasan/wilayah sehingga`memenuhi baku mutu air limbah domestik yang ditetapkan. 6
15.Jaringan Air Limbah Domestik Terpusat adalah suatu sistem jaringan perpipaan untuk menampung dan mengalirkan air limbah ke suatu tempat pengolahan.
16.Sumber air adalah wadah air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini akuifer, mata air, sungai, rawa, danau, situ, waduk, dan muara.
17.Akuifer adalah lapisan batuan jenuh air tanah yang dapat menyimpan dan menerskan air tanah dalam jumlh cukup dan ekonomis.
18.Tangki Septik Individual adalah tempat pengolahan air limbah domestik yang digunakan untuk rumah tangga sendiri tanpa dihubungkan dengan jaringan perpipaan komunal atau terpusat.
19.Tangki Septik Komunal adalah tempat pengolahan air limbah domestik terpisah dengan jaringan perpipaan terpusat yang digunakan secara bersama-sama oleh beberapa rumah tangga.
20.Baku Mutu Air Limbah adalah ukuran batas atau kadar polutan yng ditenggang untuk dimasukkan ke media air.
21.Izin Pembuangan air Limbah adalah izin yang diberikan bagi usaha dan/atau kegiatan membuang air limbah ke sumber air.
22.Izin Pemanfaatan air Limbah adalah izin yang di berikan bagi usaha dan/atau kegiatan memanfaatkan air limbah.
23.Orang adalah orang perseorangan, dan/atau kelompok orang, dan/atau badan hukum.
24.Badan adalah sekumpulan orang pribadi dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseoan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. 7
25.Analisis mengenai Dampak Lingkungan yang selanjutnya disebut Amdal adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
26.Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
27.Dampak lingkungan adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan.
28.Alat pengukur debit adalah alat ukur untuk mengukur jumlah pembuangan air limbah.
29.Tim Teknis adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati yang terdiri dari SKPD terkait.
30.Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan untuk mengetahui kepatutan pemenuhan pemberian dan penggunaan izin pembuangan air limbah.
31.Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti untuk membuat terang tindak pidana di bidang pembuangan air limbah.

BAB II

ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

(1)Pengelolaan Air Limbah Domestik diselenggarakan berdasarkan asas :
1. a.kelestarian dan keberlanjutan; 8
2. b.keserasian dan keseimbangan;
3. c.keterpaduan;
4. d.kemanfaatan;
5. e.kehati-hatian;
6. f.keadilan;
7. g.partisipatif;
8. h.kearifan lokal;
9. i.tata kelola pemerintahan yang baik; dan
10. j.otonomi daerah;
(2)Pengelolaan Air Limbah Domestik bertujuan untuk :
1. a.mengendalikan pembuangan air limbah domestik;
2. b.menjaga, melindungi, dan mempertahankan kualitas air tanah dan air permukaan sehingga dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya;
3. c.mewujudkan tercapainya kualitas air limbah domestik yang memenuhi baku mutu; dan
4. d.meningkatkan upaya pelestarian sumber daya air agar dalam pemanfaatannya dapat berlangsung secara berkelanjutan hingga generasi mendatang.

Pasal 3

(1)Pengelolaan Air Limbah Domestik diselenggarakan secara terpadu dengan pendekatan ekosistem.
(2)Keterpaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi.

Pasal 4

Ruang lingkup Pengelolaan Air Limbah Domestik yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi :

a.pengembangan pelayanan sistem pengolahan air limbah domestik terpusat;
b.pengembangan sistem pengolahan air limbah domestik setempat yang diarahkan pada sistem publik bagi wilayah/kawasan yang tidak terlayani sistem pengolahan air limbah domestik terpusat. 9

BAB III

PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

Pasal 5

(1)Pengelolaan Air Limbah Domestik dilaksanakan melalui sistem pengolahan air limbah domestik setempat maupun terpusat.
(2)Lokasi Pengelolaan Air Limbah Domestik sebagaimana di maksud pada ayat (1) diprioritaskan pada kawasan perumahan dan kawasan padat penduduk non perumahan yang ada di Daerah.
(3)Bagi pengembang pada kawasan Perumahan berkewajiban menyediakan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah domestik sebagai mana dimaksud pada ayat (1).
(4)Sistem pengolahan air limbah domestik setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara individual melalui pengolahan dan pembuangan air limbah domestik setempat.
(5)Sistem pengolahan air limbah domestik terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara kolektif melalui jaringan pengumpul dan diolah serta dibuang secara terpusat.

Pasal 6

(1)Pengolahan dan pembuangan air limbah domestik setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) terdiri atas Tangki Septik Individual, Tangki Septik Komunal, dan IPAL Domestik Komunal.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis pembuatan tangki septik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 7

(1)Sistem pengolahan air limbah terpusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) berupa pembuangan air limbah kedalam jaringan pembuangan air limbah domestik yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten. 10
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai jaringan pengumpul pada sistem pengolahan air limbah domestik terpusat sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV

PENGOLAHAN AIR LIMBAH DOMESTIK SETEMPAT

Pasal 8

(1)Setiap orang pada wilayah yang karena kondisi dan pertimbangan tertentu tidak dapat memanfaatkan Jaringan Air Limbah Domestik Terpusat, harus membuat IPAL domestik setempat berupa Tangki Septik Komunal atau IPAL Domestik Komunal.
(2)Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilaksanakan, diperbolehkan membuat tangki septik individual yang memenuhi persyaratan teknis sanitasi.
(3)Untuk wilayah yang dekat dengan sumber air, masyarakat wajib membangun IPAL domestik komunal atau tangki septik individual.

Pasal 9

(1)Pembangunan IPAL Domestik Setempat dapat dilaksanakan Pemerintah Daerah, pengembang perumahan, dan/atau masyarakat.
(2)Pekerjaan pembangunan IPAL Domestik Setempat yang dilaksanakan oleh masyarakat dan/atau pihak ketiga harus memenuhi ketentuan yang berlaku dan dengan pengawasan Dinas Pekerjaan Umum.
(3)Masyarakat harus menyalurkan air limbah domestiknya kedalam IPAL setempat sesuai dengan kondisi dan kapasitas IPAL.
(4)Masyarakat yang akan membangun atau menyambung IPAL Domestik Setempat harus menyampaikan laporan kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas Pekerjaan Umum. 11

Isi peraturan

Teks36PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (24)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 12 tahun 1950

Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 1965

Undang-undang (UU) No. 31 Tahun 2000

Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 82 Tahun 2001

Peraturan Pemerintah (PP) No. 79 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 42 Tahun 2008

Peraturan Pemerintah (PP) No. 43 Tahun 2008

Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2011

Peraturan Pemerintah (PP) No. 27 Tahun 2012

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 87 Tahun 2014

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 112 Tahun 2003

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2008

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 1 Tahun 2010

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 1 Tahun 2014

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2008

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 15 Tahun 2011

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2011

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2012

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2013

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (24)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 12 tahun 1950

Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 1965

Undang-undang (UU) No. 31 Tahun 2000

Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 82 Tahun 2001

Peraturan Pemerintah (PP) No. 79 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 42 Tahun 2008

Peraturan Pemerintah (PP) No. 43 Tahun 2008

Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2011

Peraturan Pemerintah (PP) No. 27 Tahun 2012

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 87 Tahun 2014

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 112 Tahun 2003

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2008

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 1 Tahun 2010

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 1 Tahun 2014

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2008

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 15 Tahun 2011

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2011

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2012

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2013