DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Langkat Nomor 4 Tahun 2018

Nomor: 4
Tahun: 2018
Ditetapkan: 20 Juli 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 67

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Ketentuan Umum, Azas dan Tujuan, Unsur Pelaksana, Pelayanan Tera/Tera Ulang, Nama,Objek,Subjek,dan Penggolongan Retribusi, Perrhitungan dan Tarif Retribusi, Wilayah dan Tata Cara Pemungutan, Tata Cara Pembayaran,Penyetoran,Tempat Pembayaran,Angsuran, dan Penundaan Pembayaran Retribusi, Pemanfaatan, Keberatan, Pengembalian Kelebihan Pembayaran, Penagihan, Pembukuan dan Pemeriksaan, Insentif Pemungutan, Sanksi Administrasi, Penyidikan, Ketentuan Pidana dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa kegiatan tera, tera ulang terhadap alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribus Daerah merupakan salah sumber pendapatan asli asli daerah sebagai Retribusi Jasa Umum;
c.bahwa Kabupaten Langkat memiliki potensi sarana dan prasarana serta sumber daya manusia yang dapat menjalankan kewenangan dalam bidang metrologi legal pada Unit Pelaksanan Teknis Daerah (UPTD); pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang; : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);
4.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
5.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan

d.bahwa berdasarkan Mengingat Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
1. 7.Undang - 2014Tentang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. 8.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dari Wilayah Kodya Daerah Tingkat II Binjai ke Kota Stabat dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 9);
3. 9.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Undang Nomor 23 Tahun Pemerintahan Daerah 5722);
4. 10.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib Dan Pembebasan untuk di Tera Dan atau di Tera Ulang Serta Syarat-syarat Bagi Tera Ulang Alat-alat Ukur, Takar, Timbang Dan Perlengkapannya (UTTP) (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3283) ;
5. 11.Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3322);
6. 12.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1989 tentang Standar Nasional untuk Satuan Ukuran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3388);
7. 13.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Nomor 29); DenganPersetujuanBersama DEWAN PERWAKILANRAKYATDAERAHKABUPATENLANGKAT dan BUPATILANGKAT

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan:PERATURANDAERAH TENTANGRETRIBUSI PELAYANANTERA/TERAULANG. BABI KETENTUANUMUM Pasal 1 DalamPeraturanDaerah ini yangdimaksuddengan: 1.Daerahadalah Kabupaten Langkat. BupatiadalahBupati Langkat. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraanurusan pemerintahanolehpemerintah daerahdandewan perwakilanrakyat daerahmenurut asas otonomi dan tugas pembantuandengan prinsip otonomiseluas-luasnyadalam systemdanprinsip Negara Kesatuan RepublikIndonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara RepublikIndonesia Tahun 1945. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsurpenyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom. Dewan Perwakilan Rakyat Daerahyangselanjutnya disingkatDPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagaiunsurpenyelenggara Pemerintahan Daerah. UPTDadalah Unit Pelaksana Teknis Daerah bidang Metrologi Legal sebagaiUPTDDinas. Dinas adalah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Langkat. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

8.Metrologi Legal adalah metrologi yang mengelola satuan-satuan ukuran, metoda-metoda pengukuran dan alat-alat ukur, yang menyangkut persyaratan teknik dan peraturan berdasarkan Undang-Undang yang bertujuan melindungi kepentingan umum dalam hal kebenaran pengukuran.
9.Pelayanan Tera adalah pelayanan berupa pengujian, pengesahan, penjustiran, pembatalan, penelitian, kalibrasi atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya.
10.Retribusi Pelayanan Tera adalah biaya yang dipungut atas jasa tera dan tera ulang, kalibrasi terhadap alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya, jasa profesi dan pengujian.
11.Alat ukur, alat takar, alat timbang dan perlengkapannya, yang selanjutnya disingkat UTTP adalah alat-alat yang dipergunakan di bidang kernetrologian.
12.Alat ukur adalah alat yang diperuntukan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas dan/atau kualitas.
13.Alat Takar adalah alat yang diperuntukan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas atau penakaran.
14.Alat Timbang adalah alat yang diperuntukan atau dipakai bagi pengukuran massa atau penimbangan.
15.Alat Perlengkapan adalah alat yang diperuntukan atau dipakai sebagai pelengkap atau tambahan pada alat ukur, takar dan timbang, yang menentukan hasil pengukuran, penakaran dan penimbangan.
16.Tera adalah suatu kegiatan menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh Penera berdasarkan hasil pengujian yang dijalankan atas UTTP yang belum dipakai, sesuai persyaratan atau ketentuan yang berlaku.
17.Penera adalah Aparatur Sipil Negara pada lingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat yang mempunyai keahlian khusus dan diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh Pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pelayanan kemetrologian.
18.Tera Ulang adalah suatu kegiatan menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan tertulisyangbertandateraatautanda terabatalyangberlaku, dilakukanolehPenera berdasarkanhasil pengujianyangdijalankan atasUTTPyangtelah ditera. 19.Kalibrasiadalah kegiatanuntuk menentukan kebenaran konvensional nilaipenunjukanalat ukur danbahanukurdengan membandingkandenganstandarukuranyangmamputertelusurke standarNasionaldaninternasionaluntukSatuanukuran. 20.Wajib Retribusiadalahorangpribadiataubadan yang menurut peraturan perundang-undanganretribusidiwajibkan melakukan pembayaranretribusi,termasukpemungutataupemotongretribusi tertentu. 1 21.SuratPendaftaranObjekRetribusiDaerah,yangselanjutnya disingkatSPORDadalahsuratyangdigunakanoleh wajibretribusi untukmelaporkanobjekretribusisebagaidasarpenghitungan pembayaran retribusiyangterutangmenurutperaturan perundang- undanganyangberlaku. 22.SuratKetetapan RetribusiDaerah,yangselanjutnya disingkatSKRD adalah surat keputusanyang menetapkan besamyajumlah retribusiyangterutang. 23.SuratKetetapanRetribusiDaerah Kurang Bayar Tambahan,yang selanjutnya disingkatSKRDKBTadalahsurat keputusanyang menentukantambahan atas jumlahyangterutang.
24.SuratKetetapan RetribusiDaerahLebihBayar,yang selanjutnya disingkatSKRDLBadalahsuratkeputusanyangmenentukan jumlahkelebihan pembayaran retribusikarenajumlah kredit retribusilebih besar dari pada retribusi yang terutang atautidak seharusnya terutang. I25.Surat Tagihan Retribusi Daerah, yangselanjutnya disingkatSTRD adalah surat untukmelakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi bunga dan/atau denda. 26.SuratKeputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan SKRD,SKRDKBTdanSKRDLByang diajukanoleh wajib retribusi. 27.Penjustiran adalah penyesuaian dengan keadaan yang sebenarnya atau mencocokan atau melakukan perbaikan ringan dengan tujuan agar alat yang dicocokan atau diperbaiki itu memenuhi persyaratan tera atau tera ulang.
28.Unjuk keija adalah kemampuan UTTP untuk menunjukkan hasil yang sebenarnya.
29.Pembinaan dan pengawasan terhadap UTTP dilaksanakan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil Perlindungan Konsumen yang kemudian disingkat dengan PPNS-PK.

BAB II

AZAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Tera, Tera Ulang alat UTTP dilakukan berazaskan nilai-nilai :

a.perlindungan konsumen;
b.transparan;
c.akuntabel.
d.kemanfaatan;
e.keadilan;
f.profesionalisme;
g.keilmupengetahuanan, dan
h.kepentingan umum.

Pasal 3

Tera, Tera Ulang alat UTTP dilakukan dengan tujuan :

a.memberikan perlindungan kepada masyarakat dari kemungkinan kecurangan dalam kegiatan perdagangan yang menggunakan alat UTTP sebagai penentu satuan pengukuran;
b.mengoptimalkan kemampuan sumber daya daerah dalam menjalankan urusan pemerintahan dalam bidang metrologi legal;
c.menumbuhkan kesadaran kepada masyarakat pelaku usaha perdagangan dan masyarakat pelaku kegiatan-kegiatan lain yang menggunakan alat UTTP guna terciptanya rasa aman bagi masyarakat konsumen;
d.meningkatkan sumber pendapatan asli daerah dari pelayanan tera, tera ulang alat UTTP sebagai Retribusi Jasa Umum, dan
e.mendorong partisipasi masyarakat dalam penegakkan hukum metroligi legal di daerah.

BAB III

UNSUR PELAKSANA

Pasal 4

(1)Tera, Tera Ulang alat UTTP dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) dibawah Dinas.
(2)Pembentukan Organisasi, Tata Keija dan Uraian Tugas UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 5

(1)Dalam rangka pelaksanaan kewenangan Daerah dalam bidang Metrologi Legal dan kegiatan tera, tera ulang alat UTTP, Pemerintah Daerah menjamin tersedianya sumber daya manusia yang cukup dan cakap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah dalam rangka menjamin tersedianya sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan pendidikan kedinasan dan pelatihan untuk Penera dan PPNS Kemetrologian Legal.
(3)Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran untuk pendidikan dan pelatihan SDM UPTD dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

BAB IV

PELAYANAN TERA/TERA ULANG

Pasal 6

(1)Setiap UTTP yang secara langsung ataupun tidak langsung digunakan atau disimpan dalam keadaan siap pakai untuk keperluan menentukan hasil pengukuran, penakaran, atau penimbangan ntuk:
1. a.Kepentingan umum;
2. b.Usaha;
3. c.Menyerahkan atau menerima barang;
4. d.Menentukan pungutan atau upah;
5. e.Menentukan produk akhir dalam perusahaan;
6. f.Melaksanakan peraturan perundang-undangan.
(2)Setiap BDKT yang diedarkan, dijual, ditawarkan atau dipamerkan, wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Untuk memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), wajib dilakukan tera/ tera ulang serta pengujan secara berkala.

Pasal 7

(1)Penyelenggaraan pelayanan tera/ tera ulang atas UTTP dan pengujian BDKT dilaksanakan di:
1. a.laboratorium UPTD;
2. b.luar laboratorium UPTD.
(2)Setiap UTTP yang memenuhi persyaratan dibubuhi dengan tanda tera sah yang berlaku dan/atau Surat Keterangan Hasil Pengujian dari setiap BDKT yang memenuhi persyaratan diberikan Surat Keterangan Hasil Pengujian;
(3)UTTP yang tidak memenuhi persyaratan dibubuhi dengan tanda tera batal dan/ atau Surat Keterangan Hasil Pengujian serta setiap BDKT yang tidak memenuhi persyaratan diberikan Surat Keterangan Hasil Pengujian.

Pasal 8

Ketentuan lebihlanjuttentangtatacarapenyelenggaraan pelayanan tera/teraulangatasUTTPsertapengujianBDKTsebagaimana dimaksud dalam Pasal6dan Pasal 7 diatur denganPeraturanBupati. BABV NAMA,OBJEK,SUBJEK,DANPENGGOLONGANRETRIBUSI Pasal 9 Dengan namaRetribusi PelayananTera/Tera Ulang,dipungut retribusi atasjasapelayanan tera,teraulang dan kalibrasiatasUTTPdan pengujianBDKT.

Pasal 10

Objek Retribusiadalah kegiatan Pemerintah Daerahberupapelayanan pengujian alat-alatukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang meliputi:

a.alatukurpanjang; b.alatukur permukaan cairan(LevelGauge); c.tajaranbasah; d.tangki ukur; e.tangki ukur gerak; f.alat ukur darigelas; g.bejana ukur; h.metertaksi; i.alat ukurcairanminyak; j.alat ukur gas;
k.meterair; l.meter cairan minum selain air; m.alat kompensasi suhu; n.meter Prover;
o.meter arus massa; p.alat ukur pengisi(filling machine);
q.meter listrik(Kwh meter);
r.pembatas arus listrik; s.anak timbangan; t.timbangan; u.alatukur tekanan; v.meterkadar air,dan w.alat ukur lainnya

Pasal 11

SubjekRetribusiadalahorangpribadiataubadanyang memperoleh jasapelayanan tera/teraulangdan kalibrasiatasUTTPsertamengujian BDKTdariPemerintah Daerah.

Isi peraturan

Teks67PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 10

Pasal 11

Dasar hukum (15)

Undang-undang Dasar

Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 1981

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1999

Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009

Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 5 Tahun 1982

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 1983

Peraturan Pemerintah (PP) No. 2 Tahun 1985

Peraturan Pemerintah (PP) No. 10 Tahun 1986

Peraturan Pemerintah (PP) No. 2 Tahun 1989

Peraturan Pemerintah (PP) No. 92 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2016

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 10

Pasal 11

Dasar hukum (15)

Undang-undang Dasar

Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 1981

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1999

Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009

Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 5 Tahun 1982

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 1983

Peraturan Pemerintah (PP) No. 2 Tahun 1985

Peraturan Pemerintah (PP) No. 10 Tahun 1986

Peraturan Pemerintah (PP) No. 2 Tahun 1989

Peraturan Pemerintah (PP) No. 92 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2016