MEMUTUSKAN: Menetapkan:PERATURANDAERAH TENTANGRETRIBUSI PELAYANANTERA/TERAULANG. BABI KETENTUANUMUM Pasal 1 DalamPeraturanDaerah ini yangdimaksuddengan: 1.Daerahadalah Kabupaten Langkat. BupatiadalahBupati Langkat. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraanurusan pemerintahanolehpemerintah daerahdandewan perwakilanrakyat daerahmenurut asas otonomi dan tugas pembantuandengan prinsip otonomiseluas-luasnyadalam systemdanprinsip Negara Kesatuan RepublikIndonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara RepublikIndonesia Tahun 1945. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsurpenyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom. Dewan Perwakilan Rakyat Daerahyangselanjutnya disingkatDPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagaiunsurpenyelenggara Pemerintahan Daerah. UPTDadalah Unit Pelaksana Teknis Daerah bidang Metrologi Legal sebagaiUPTDDinas. Dinas adalah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Langkat. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
8.Metrologi Legal adalah metrologi yang mengelola satuan-satuan ukuran, metoda-metoda pengukuran dan alat-alat ukur, yang menyangkut persyaratan teknik dan peraturan berdasarkan Undang-Undang yang bertujuan melindungi kepentingan umum dalam hal kebenaran pengukuran.
9.Pelayanan Tera adalah pelayanan berupa pengujian, pengesahan, penjustiran, pembatalan, penelitian, kalibrasi atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya.
10.Retribusi Pelayanan Tera adalah biaya yang dipungut atas jasa tera dan tera ulang, kalibrasi terhadap alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya, jasa profesi dan pengujian.
11.Alat ukur, alat takar, alat timbang dan perlengkapannya, yang selanjutnya disingkat UTTP adalah alat-alat yang dipergunakan di bidang kernetrologian.
12.Alat ukur adalah alat yang diperuntukan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas dan/atau kualitas.
13.Alat Takar adalah alat yang diperuntukan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas atau penakaran.
14.Alat Timbang adalah alat yang diperuntukan atau dipakai bagi pengukuran massa atau penimbangan.
15.Alat Perlengkapan adalah alat yang diperuntukan atau dipakai sebagai pelengkap atau tambahan pada alat ukur, takar dan timbang, yang menentukan hasil pengukuran, penakaran dan penimbangan.
16.Tera adalah suatu kegiatan menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh Penera berdasarkan hasil pengujian yang dijalankan atas UTTP yang belum dipakai, sesuai persyaratan atau ketentuan yang berlaku.
17.Penera adalah Aparatur Sipil Negara pada lingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat yang mempunyai keahlian khusus dan diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh Pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pelayanan kemetrologian.
18.Tera Ulang adalah suatu kegiatan menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan tertulisyangbertandateraatautanda terabatalyangberlaku, dilakukanolehPenera berdasarkanhasil pengujianyangdijalankan atasUTTPyangtelah ditera.
19.Kalibrasiadalah kegiatanuntuk menentukan kebenaran konvensional nilaipenunjukanalat ukur danbahanukurdengan membandingkandenganstandarukuranyangmamputertelusurke standarNasionaldaninternasionaluntukSatuanukuran. 20.Wajib Retribusiadalahorangpribadiataubadan yang menurut peraturan perundang-undanganretribusidiwajibkan melakukan pembayaranretribusi,termasukpemungutataupemotongretribusi tertentu. 1 21.SuratPendaftaranObjekRetribusiDaerah,yangselanjutnya disingkatSPORDadalahsuratyangdigunakanoleh wajibretribusi untukmelaporkanobjekretribusisebagaidasarpenghitungan pembayaran retribusiyangterutangmenurutperaturan perundang- undanganyangberlaku. 22.SuratKetetapan RetribusiDaerah,yangselanjutnya disingkatSKRD adalah surat keputusanyang menetapkan besamyajumlah retribusiyangterutang. 23.SuratKetetapanRetribusiDaerah Kurang Bayar Tambahan,yang selanjutnya disingkatSKRDKBTadalahsurat keputusanyang menentukantambahan atas jumlahyangterutang.
24.SuratKetetapan RetribusiDaerahLebihBayar,yang selanjutnya disingkatSKRDLBadalahsuratkeputusanyangmenentukan jumlahkelebihan pembayaran retribusikarenajumlah kredit retribusilebih besar dari pada retribusi yang terutang atautidak seharusnya terutang.
I25.Surat Tagihan Retribusi Daerah, yangselanjutnya disingkatSTRD adalah surat untukmelakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi bunga dan/atau denda. 26.SuratKeputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan SKRD,SKRDKBTdanSKRDLByang diajukanoleh wajib retribusi. 27.Penjustiran adalah penyesuaian dengan keadaan yang sebenarnya atau mencocokan atau melakukan perbaikan ringan dengan tujuan agar alat yang dicocokan atau diperbaiki itu memenuhi persyaratan tera atau tera ulang.
28.Unjuk keija adalah kemampuan UTTP untuk menunjukkan hasil yang sebenarnya.
29.Pembinaan dan pengawasan terhadap UTTP dilaksanakan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil Perlindungan Konsumen yang kemudian disingkat dengan PPNS-PK.