DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Purbalingga Nomor 9 Tahun 2016

Nomor: 9
Tahun: 2016
Ditetapkan: 23 Juli 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 99

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah (Perda) ini mengatur tentang ketertiban umum dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Purbalingga yang meliputi maksud dan tujuan, ruang lingkup, tertib jalan dan angkutan jalan, tertib jalur hijau, taman dan fasilitas umum, tertib sungai, saluran dan kolam, tertib lingkungan, tertib tempat dan usaha tertentu, tertib bangunan, tertib pariwisata, tertib usaha rekreasi dan hiburan umum, tertib kesehatan, tertib peran serta masyarakat, pembinaan, pengendalian dan pengawasan, sanksi administrasi, ketentuan penyidikan dan ketentuan pidana atas pelanggaran peraturan ini.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa guna mewujudkan Kabupaten Purbalingga yang tertib, tenteram serta menumbuhkan rasa disiplin dalam berperilaku bagi setiap masyarakat, maka perlu adanya upaya dalam meningkatkan ketertiban umum dan keten teraman;
b.bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 3 Tahun 1993 tentang Kebersihan, Ketertiban, dan Keindahan Dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Tahun 1993 Seri D Nomor 4) sudah tidak sesuai dengan perkembangan dinamika masyarakat dan perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga Peraturan Daerah dimaksud perlu ditinjau kembali;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat di Kabupaten Purbalingga; BUPATIPURBALINGGA, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA KETERTIBANUMUMDANKETENTERAMANMASYARAKAT DI KABUPATENPURBALINGGA TENTANG BUPATI PURBALINGGA PROVINS! JAWA TENGAH PERATURANDAERAHKABUPATENPURBALINGGA NOMOR 9 TAHUN 2016 Mengingat Menimbang Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882};

Mengingat

5.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
6.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia N omor 4444);
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
9.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
10.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4275);
11.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
12.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
13.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
14.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
15.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5054);
16.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
17.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia. Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
18.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
19.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
20.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 ten tang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
21.Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 Tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3177);
22.Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
23.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4838);
24.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160); BUPATIPURBALINGGA dan DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAH KABUPATENPURBALINGGA Dengan Persetujuan Bersama
25.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 ten tang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
26.Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 22 Tahun 2000 tentang Larangan, Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2000 Seri D Nomor 18);
27.Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 20 Tahun 2003 tentang Garis Sempandan Sungai, Daerah Manfaat Sungai, Daerah Penguasaan Sungai dan Bekas Sungai (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2003 Seri D Nomor 9);
28.Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 22 Tahun -2003 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2003 Seri D Nomor 10);
29.Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 15 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Lembaga lain Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2010 Nomor 15);
30.Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2012 Nomor 28);
31.Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 2 Tahun 2014 ten tang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2014 Nomor 2);
32.Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 13 Tahun 2015 ten tang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2015 Nomor 13);
33.Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2015 tentang Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2015 Nomor 12);
34.Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 1); Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1.Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2.Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Bupati adalah Bupati Purbalingga.
5.Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga.
6.Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disingkat Satpol PP, adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga.
7.Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah Tentara Nasional Indonesia di wilayah Kabupaten Purbalingga.
8.Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat POLRI adalah Kepolisian Republik Indonesia di wilayah Kabupaten Purbalingga.
9.Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya disingkat BNN adalah Badan Narkotika Nasional di wilayah Kabupaten Purbalingga.
10.Ketertiban adalah suatu keadaan kehidupan yang serba teratur dan tertata dengan b'aik sesuai ketentuan perundang-undangan guna mewujudkan kehidupan masyarakat yang dinamis, aman, tenteram lahir dan batin.
11.Ketertiban umum adalah suatu keadaan dimana Pemerintah Daerah dan Rakyat dapat melakukan kegiatan secara tertib dan teratur.
12.Ketenteraman masyarakat adalah suatu keadaan dimana Pemerintah Daerah dan Rakyat dapat melakukan kegiatannya dengan aman, tenteram, tertib dan teratur. Pasal 1

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan

13.Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib, dan teratur.
14.Izin adalah keputusan pejabat pemerintahan yang berwenang sebagai wujud persetujuan atas permohonan warga masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk Badan lainnya.
16.Bangunan adalah wujud fisik basil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi tidak sebagai tempat manusia melakukan kegiatan. 1 7. Jalan adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/ atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
18.Ruang Milik Jalan adalah ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu di luar manfaat jalan yang diperuntukkan bagi ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, penambahan jalur lalu lintas di masa datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan dan dibatasi oleh lebar, kedalaman dan tinggi tertentu, yang meliputi badan jalan, saluran tepi jalan dan ambang pengamannya, termasuk trotoar dan drainase.
19.Trotoar adalah bagian dari badan jalan yang khusus disediakan untuk pejalan kaki.
20.Tempat umum adalah sarana yang diselengggarakan oleh Pemerintah, Swasta atau perorangan yang digunakan untuk kepentingan masyarakat um um.
21.Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disingkat PKL, adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dan atau jasa dengan mengunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bukan peruntukannya baik bersifat sementara/ tidak menetap maupun menetap.
22.Pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.
23.Pengamen adalah seseorang atau sekelompok orang yang melakukan apresiasi seni melalui proses suatu latihan dengan menampilkan suatu karya seni, yang dapat didengar dan dinikmati orang lain, sehingga orang lain merasa terhibur yang kemudian orang lain memberikan jasa atau imbalan atas kegiatannya itu secara ikhlas.
24.Keindahan adalah suatu keadaan yang enak dipandang, cantik, bagus benar atau elok.
25.Fasilitas Umum adalah barang yang dikuasai Pemerintah/Pemerintah Daerah, dibiayai sebagian atau seluruhnya oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/ atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang pemakaiannya atau peruntukkannya oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah ditujukan bagi masyarakat umum.
26.Fasilitas Sosial adalah fasilitas yang diadakan oleh pemerintah atau pihak swasta yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat umum dalam lingkungan pemukiman seperti puskemas, klinik, sekolah, tempat ibadah, pasar, tempat rekreasi, ta.man bermain, tempat olahraga, ruang serbaguna, makam, dan lain sebagainya.
27.Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
28.Jalur Hijau adalah daerah yang ditanami rumput dan tanaman perindang yang berfungsi menyegarkan hawa, tidak boleh digunakan untuk bangunan, perumahan dan/atau bukan untuk peruntukkannya.
29.Taman adalah ruang terbuka dengan segala kelengkapannya yang dipergunakan dan dikelola untuk keindahan dan antara lain berfungsi sebagai paru-paru kota.
30.Saluran air adalah setiap jalur galian tanah meliputi selokan, sungai, saluran terbuka, saluran tertutup berikut gorong-gorong, tanggul tambak dan pintu air.
31.Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan kehidupan, dan kesejahteraan manusia serta mahluk hidup lainnya.
32.Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/ atau kegiatan berupa zat, energi, dan/ atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/ atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/ atau merusak lingkungan hidup, dan/ atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
33.Ternak potong adalah hewan untuk keperluan dipotong yaitu sapi, kerbau, domba, babi, kuda dan hewan lainnya yang dagingnya lazim dikonsumsi.
34.Pemasukan ternak adalah kegiatan memasukan ternak dari luar daerah ke Kabupaten Purbalingga untuk keperluan dipotong dan/ atau diperdagangkan.
35.Sungai adalah alur atau wadah air alami dan/atau buatan berupajaringan pengaliran air beserta air di dalamnya, mulai dari hulu sampai muara, dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan
36.Bantaran Sungai adalah ruang antara tepi palung sungai dan kaki tanggul sebelah dalam yang terletak di kiri dan/ a tau kanan palung sungai.
37.Sempadan Sungai adalah garis maya di kiri dan kanan palung sungai yang ditetapkan sebagai batas perlindungan sungai.
38.Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
39.Daerah manfaat sungai adalah mata air, palung sungai dan daerah sepandan yang telah dibebaskan. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat ditujukan untuk menciptakan suatu situasi dan kondisi yang kondusif dan dinamis agar Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melaksanakan kegiatan dalam rangka memenuhi tugas dan pekerjaannya secara tertib, teratur, aman, tenteram, melalui upaya pencegahan dan penanggulangan gangguan terhadap ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta stabilitas keamanan.

Pasal 3

Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan dan penghidupan masyarakat menjadi tertib, teratur, aman, dan tenteram.

Pasal 2

40.Daerah penguasaan sungai adalah dataran banjir, daerah retensi, bantaran atau daerah sempadan yang tidak dibebaskan.
41.Bekas sungai adalah sungai yang tidak berfungsi lagi.
42.Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
43.Wisatawan adalah orang yang melakukan kegiatan wisata.
44.Penjual Jasa Pariwisata adalah seseorang yang berada di lokasi daya tarik wisata dengan maksud untuk mencari nafkah atau memperoleh pendapatan, seperti pedagang asongan, pramuwisata, sewa payung, dan berbagai kegiatan jasa lainnya dengan maksud memberikan jasa untuk mendapatkan pembayaran.
45.Rekreasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang secara sengaja sebagai suatu kesenangan atau untuk kepuasan yang dimaksudkan pula sebagai upaya penyegaran jasmani dan rohani seseorang dalam bentuk pariwisata, olah raga, bermain atau hobi.
46.Lokasi Daya tarik wisata adalah tern pat/ areal dengan batas luas tertentu yang di dalamnya ada daya tarik wisata. 4 7. Pengunjung daya tarik wisata adalah semua orang yang datang ke lokasi daya tarik wisata, baik sebagai wisatawan, studi, kunjungan kerja, penelitian maupun sebagai penjual jasa pariwisata.
48.Hiburan adalah segala macam jenis keramaian, permainan atau segala bentuk usaha yang dapat dinikmati oleh setiap orang dengan nama dan bentuk apapun, dimana untuk menonton serta menikmatinya atau mempergunakan fasiitas yang disediakan baik dengan dipungut bayaran maupun tidak dipungut bayaran.
49.Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disebut PPNS Daerah, adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana terhadap pelanggaran Peraturan Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

(1)Setiap orang dan/atau Badan dilarang:
1. a.meminta bantuan/sumbangan dengan cara dan/atau alasan apapun, baik dilakukan sendiri-sendiri atau bersama-sama di jalan, angkutan umum, dan tempat-tempat umum lainnya;
2. b.menghimpun dan/ atau menyuruh orang lain dan/ atau bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri menjadi pengemis, pengamen, pengelap / pembersih mobil atau kegiatan lainnya untuk dimanfaatkan dan ditarik penghasilannya;
3. c.memberikan sejumlah uang dan atau barang kepada pengamen, pengemis, atau pengelap mobil ataupun kegiatan lainnya; dan
4. d.membeli barang/makanan/minuman dari pedagang asongan di ruang milik jalan.
(2)Dikecualikan meminta bantuan/sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan izin dari Bupati.
(3)Bupati dapat mendelegasikan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada pejabat yang membidangi sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 6

(1)Setiap pejalan kaki wajib berjalan ditempat yang telah ditentukan.
(2)Setiap orang yang menyeberang jalan wajib menggunakan sarana penyeberangan dan/ atau ditempat penyeberangan yang telah disediakan.
(3)Setiap orang yang menggunakan/menumpang kendaraan angkutan umum wajib menunggu ditempat pemberhentian yang telah ditetapkan.
(4)Setiap pengemudi kendaraan angkutan umum wajib menunggu, menaikkan dan/ a tau menurunkan orang dan/ a tau barang pada terminal atau tempat pemberhentian yang telah ditentukan.
(5)Setiap kendaraan angkutan umum harus berjalan melintasi rute ruas jalan yang telah ditetapkan.

Pasal 5

BABII TERTIB JALAN DAN ANGKUTAN JALAN Ruang lingkup ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat meliputi:

a.tertib jalan dan angkutan jalan;
b.tertib jalur hijau, taman dan fasilitas umum;
c.tertib sungai, saluran, dan kolam;
d.tertib lingkungan;
e.tertib tempat dan usaha tertentu;
f.tertib bangunan;
g.tertib pariwisata;
h.tertib usaha rekreasi dan hiburan umum;
i.tertib kesehatan; dan
j.tertib peran serta masyarakat.

Pasal 4

a.merokok;
b.mengamen;
c.meminta sumbangan;
d.meludah;
e.memberikan sumbangan kepada pengemis/pengamen; dan
f.membuang sampah keluar selain di tempat yang telah ditentukan.

(2)Pemilik kendaraan wajib menyediakan tempat sampah dan/atau sejenisnya di dalam mobilnya.
(3)Bagi kendaraan angkutan yang menggunakan hewan sebagai penariknya diwajibkan pula menyediakan kantong/ karung untuk menampung kotoran tinja hewan tersebut sehingga tidak berceceran dijalan sewaktu kendaraan tersebut dioperasikan.

Pasal 11

(1)Setiap pengendara kendaraan bermotor dilarang membunyikan klakson dan wajib mengurangi kecepatan kendaraannya pada waktu melintasi tempat ibadah, lembaga pendidikan, rumah duka, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan lainnya.
(2)Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dengan rambu lalu lintas.

Pasal 10

(1)Setiap orang dan/atau Badan dilarang memanfaatkan ruang terbuka di bawah jembatan kecuali mendapat izin dari Bupati.
(2)Bupati dapat mendelegasikan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pejabat yang membidangi sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 8

Setiap orang dan/ atau Badan dilarang:

a.mengoperasikan kendaraan bermotor umum yang tidak memenuhi kewajiban uji tipe sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
b.mengangkut bahan berdebu dan bahan berbau busuk dengan menggunakan alat angkut terbuka;
c.mengangkut bahan berbahaya dan beracun (B3) mengunakan alat angkut yang tidak sesuai dengan spesifikasi sebagaimana yang diatur dalam undang-undang.

(1)Setiap orang dan/atau Badan dilarang:
1. a.menutup jalan; dan
2. b.membuat dan memasang portal, atau penghalang jalan lainnya.
(2)Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila mendapat izin dari POLRI.

Pasal 7

(1)Setiap orang dan/atau Badan dilarang:
1. a.merusak, mengotori, menjemur di pagar dan/ atau pagar pemisah jalan, membuang dan/ atau membakar sampah atau kotoran di jalur hijau, taman, dan fasilitas umum lainnya;
2. b.memasang, menempelkan atau menggantungkan benda-benda di jalur hijau, taman, perlengkapan taman dan fasilitas umum lainnya;
3. c.membuat tempat tinggal darurat, bertempat tinggal, atau tidur di jalur hijau, taman, perlengkapan taman dan fasilitas umum lainnya;
4. d.menebang, memotong, mencabut pohon, tanaman dan tumbuh- tumbuhan di sepanjang jalur hijau, dan taman rekreasi umum;
5. e.menempelkan selebaran, poster, slogan, pamflet, kain bendera atau kain bergambar, spanduk dan sejenisnya pada pohon, lampu-lampu di sepanjang jalur hijau, taman, perlengkapan taman dan fasilitas umum lainnya;
6. f.mencoret atau menggambar pada dinding bangunan pemerintah, bangunan milik orang lain, swasta, tempat ibadah, pasar, jalan raya, pagar dan fasilitas umum lainnya;

Isi peraturan

Teks99PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 3

Pasal 2

Pasal 6

Pasal 5

Pasal 4

Pasal 11

Pasal 10

Pasal 8

Pasal 7

Dasar hukum (31)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 28 Tahun 2002

Undang-undang (UU) No. 38 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2006

Undang-undang (UU) No. 23 Tahun 2006

Undang-undang (UU) No. 21 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 26 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 20 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 22 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 36 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2011

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) No. 24 Tahun 2013

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 30 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 31 Tahun 1980

Peraturan Pemerintah (PP) No. 34 Tahun 2006

Peraturan Pemerintah (PP) No. 26 Tahun 2008

Peraturan Pemerintah (PP) No. 6 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2011

Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 22 Tahun 2000

Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 20 Tahun 2003

Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 15 Tahun 2010

Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 28 Tahun 2012

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Purbalingga Nomor 2 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Purbalingga Nomor 13 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Purbalingga No. 1 Tahun 2016

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 3

Pasal 2

Pasal 6

Pasal 5

Pasal 4

Pasal 11

Pasal 10

Pasal 8

Pasal 7

Dasar hukum (31)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 28 Tahun 2002

Undang-undang (UU) No. 38 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2006

Undang-undang (UU) No. 23 Tahun 2006

Undang-undang (UU) No. 21 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 26 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 20 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 22 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 36 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2011

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) No. 24 Tahun 2013

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 30 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 31 Tahun 1980