Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tulang Bawang Nomor 01 Tahun 2014
- Nomor
- 01
- Tahun
- 2014
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 15
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
4400);
5234);
4712);
4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
5155);
4614);
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG dan BUPATI TULANG BAWANG
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013.
Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a Tahun Anggaran 2013 sebagai berikut :
Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :
Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember Tahun 2013 sebagai berikut :
Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2013 sebagai berikut :
31.637.173.673.91 136.711.759.143,77 (144.334.399.999,00) 3.791.737.143,00 (1.994.740.451,00) 27.557.960.095,68
Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d Tahun Anggaran 2013 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.
Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari :
: Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan Pemerintah Daerah dan Lampiran 1.1 Lampiran 1.2 organisasi; : Rincian Laporan Realisasi Anggaran Lampiran 1.3 menurut urusan Pemerintah Daerah, organisasi, pendapatan, belanja, dan pembiayaan; : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Lampiran 1.4 Daerah menurut urusan Pemerintah Daerah, organisasi, program dan kegiatan; : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Lampiran 1.5 Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara; : Daftar Piutang Daerah; Lampiran 1.6 : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Lampiran 1.7 Daerah; : Daftar Realisasi Penambahan dan Lampiran 1.8 Pengurangan Aset Tetap Daerah; : Daftar Realisasi Penambahan dan Lampiran 1.9 Pengurangan Aset Lainnya; : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum Lampiran 1.10 diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya; : Daftar Dana Cadangan Daerah; dan Lampiran 1.11 : Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi
: Neraca
Lampiran Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari :
Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.
Membuka PDF…
Undang-Undang
Peraturan Pemerintah (PP)
Peraturan Menteri (Permen)
Dokumen