DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tulungagung No. 18 Tahun 2016

Nomor: 18
Tahun: 2016
Ditetapkan: 20 Juni 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 29

Lembaga terkait

Ringkasan

peraturan ini mengatur mengenai perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi; perubahan antara lain: ketentuan pasal 4 terkait persyaratan;

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa pengendalian atas pendirian menara telekomunikasi di Kabupaten Tulungagung telah dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2012;
b.bahwa sehubungan dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan penjelasan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap substansi Peraturan Daerah mendasarkan putusan Mahkamah Konstitusi;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu melakukan perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2010 ten tang Pengendalian Menara Telekomunikasi;

Mengingat

1.Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran ~ 2 Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
5.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
6.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
7.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
8.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
9.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
10.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
11.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
12.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
13.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
14.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 3 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban, Serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3660);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
20.Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
21.Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103 );
22.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
23.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
24.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 10 Tahun 2005 tentang Sertifikasi Alat dan Perangkat Tekekomunikasi;
25.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 4 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
26.Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009, Nomor 07 /PRT/M/2009, Nomor 19/PER/M.KOMINFO/03/2009, Nomor 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;
27.Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 49 Tahun 2000 tentang Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP);
28.Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 17 Tahun 2010 ten tang Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2010 Nomor 1 Seri C);
29.Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2010 Nomor 2 Seri C), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 23 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2012 Nomor 6 Seri C);
30.Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tulungagung 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2012 Nomor 1 Seri E); 31 . Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 9 Tahun 2014 ten tang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2014 Nomor 3 Seri D); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG dan BUPATITULUNGAGUNG

Menetapkan

MEMUTUSKAN : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH N0MOR 18 TAHUN 2010 TENTANG PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI. Pasall Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran 5 daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2010 Nomor 02 Seri C) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 23 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2012 Nomor 6 Seri C), diubah sebagai berikut:

1.Diantara ketentuan angka Sd dan angka 6 Pasal 1 disisipkan 2 (dua) angka yakni angka Sedan Sf, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Tulungagung.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulungagung.
3.Bupati adalah Bupati Tulungagung.
4.Menara telekomunikasi, yang selanjutnya disebut menara adalah bangunan-bangunan untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, dimana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi.
5.Menara bersama adalah menara telekomunikasi yang digunakan secara bersama-sama oleh operator penyelenggara telekomunikasi. Sa. Menara Kamuflase adalah menara telekomunikasi yang desain dan bentuknya diselaraskan dengan lingkungan dimana menara tersebut berada. Sb. Menara Tunggal (monopole tower) adalah menara telekomunikasi yang bangunannya berbentuk tunggal tanpa adanya simpul-simpul rangka yang mengikat satu sama lain. Sc. Menara Mandiri (Self Supporting Tower) adalah menara telekomunikasi yang memiliki pola batang yang disusun dan disambung sehingga membentuk rangka yang berdiri sendiri tanpa adanya sokongan lainnya. Sd. Menara Teregang (Guyed Tower) adalah menara telekomunikasi yang berdiri dengan diperkuat kabel-kabel yang diangkurkan pada landasan tanah dan disusun atas pola batang yang memiliki dimensi batang lebih kecil dari menara telekomunikasi mandiri. Se. Portable Guyed Tower atau Menara Portabel adalah menara telekomunikasi yang dapat berdiri tanpa pondasi beton karena didesain menggunakan landasan trailer yang dapat dipindahkan kemanapun dan kapanpun. Sf. Microcell adalah adalah perangkat telekomunikasi yang berfungsi untuk memancarkan gelombang mikro yang diterima dari suatu Cellular Based Station bertenaga rendah yang dikirim melalui serat optik (fiber optic) dari suatu pusat data.
6.Penyelenggara telekomunikasi adalah perseorangan, Koperasi, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Swasta, Instansi Pemerintah, dan Instansi Pertahanan Keamanan Negara.
7.Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan a tau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, 6 tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya. 8 . Jaringan Utama adalah bagian dari jaringan infrastruktur telekomunikasi yang menghubungkan berbagai elemen jaringan telekomunikasi yang dapat berfungsi sebagai central trunk, Mobile Switching Center (MSC), Base Station Controller (BSC) / Radio Network Controller (RNC), dan jaringan transmisi utama (backbone transmission).
9.Zona adalah batasan area persebaran peletakan menara telekomunikasi berdasarkan potensi ruang yang tersedia.
10.Penetapan Zona Pembangunan Menara Telekomunikasi adalah kajian penentuan lokasi-lokasi yang diperuntukkan bagi pembangunan menara telekomunikasi.
11.Penyedia J asa Konstruksi adalah orang perseorangan a tau badan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi.
12.Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatan, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya maupun kegiatan khusus.
13.Penyedia Menara adalah perseorangan, koperasi, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Swasta yang memiliki dan mengelola menara telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh penyelenggara telekomunikasi.
14.Pengelola menara adalah badan usaha yang mengelola atau mengoperasikan menara yang dimiliki oleh pihak lain.
15.Perusahaan nasional adalah badan usaha yang berbentuk badan usaha atau tidak berbadan usaha yang seluruh modalnya adalah modal dalam negeri dan berkedudukan di Indonesia serta tunduk pada peraturan perundang-undangan Indonesia.
16.Badan Usaha adalah orang perseorangan atau badan hukum yang didirikan dengan hukum Indonesia, mempunyai tempat kedudukan dan beroperasi di Indonesia.
17.Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
18.Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
19.Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah terkait pengelolaan persampahan, untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
20.Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah retribusi yang dipungut sebagai pembayaran atas pengendalian dan pengawasan menara telekomunikasi yang dibangun khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
21.Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan 7 pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
22.Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
23.Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
24.Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/ atau sanksi administratif beru pa bunga dan / a tau denda.
25.Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
2.Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1)Pembangunan menara harus didasarkan pada adanya:
1. a.rekomendasi peruntukan ruang;
2. b.ijin mendirikan bangunan menara.
(2)Tata cara dan persyaratan pembangunan menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
(3)Rekomendasi peruntukan ruang diterbitkan berdasar penetapan zona pembangunan menara telekomunikasi yang ditetapkan oleh Bupati.

3.Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1)Pembangunan menara dilaksanakan dengan memperhatikan ketersediaan lahan, keamanan dan kenyamanan warga, serta kesinambungan dan pertumbuhan industri.
(2)Menara dapat didirikan di atas permukaan tanah maupun pada bagian bangunan gedung.
(3)Dalam hal menara didirikan pada bagian bangunan/ gedung, Penyedia Menara wajib :
1. a.mempertimbangkan dan menghitung kemampuan teknis bangunan;
2. b.keselamatan dan kenyamanan pengguna bangunan gedung sesuai persyaratan keandalan bangunan gedung;
3. c.tidak melampui ketinggian maksimum selubung bangunan gedung yang diizinkan; dan
4. d.memenuhi estetika.
(4)Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
1. a.menara Kamuflase;
2. b.menara Tunggal;
3. c.menara Mandiri;
4. d.menara Teregang;
5. e.menara Portable atau Portable Guyed Tower; 8
6. f.micro Cell.
  1. 4.Diantara ketentuan Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan 2 (dua) pasal yakni Pasal 9A, dan Pasal 9B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9A

Pembangunan menara diatas gedung dapat dilakukan apabila konstruksi gedung mampu mendukung beban bangunan menara dan atau bangunan penunjang menara telekomunikasi.

Pasal 9B

(1)Penempatan Menara Portabel a tau Portable Guyed Tower yang bersifat insidentil harus mendapatkan izin dari Bupati.
(2)Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
(3)Permohonan penempatan Menara Portabel atau Portable Guyed Tower diajukan kapada Bupati sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sebelum penempatan menara.
(4)Tata cara perizinan penempatan Menara Portabel atau Portable Guyed Tower dan ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan menara telekomunikasi lainnya sesuai dengan perkembangan teknologi akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

5.Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

( 1) Setiap menara telekomunikasi yang dibangun wajib diasuransikan oleh pemilik dan/ atau pengelola menara selama menara telekomunikasi beroperasi.

(2)Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) harus dapat menanggung semua kerugian yang diderita oleh korban dan/atau kerusakan lingkungan, apabila terjadi kecelakaan yang timbul karena keberadaan bangunan menara telekomunikasi.
(3)Dalam hal asuransi tidak mencukupi untuk menanggung semua kerugian yang diderita sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka pemilik dan/ a tau pengelola menara wajib menanggung kekurangan biayanya.

6.Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

(1)Besarnya retribusi yang terutang dihitung berdasarkan biaya penggunaan jasa yang ditanggung Pemerintah Daerah dalam rangka pengendalian menara.
(2)Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dihitung berdasarkan frekuensi pengendalian menara.

7.Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 9

Pasal 24

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi ditetapkan dengan memperhatikan aspek keadilan, biaya penggunaan jasa dan efektivitas pengendalian menara telekomunikasi.

8.Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

(1)Besarnya Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dihitung dengan formula sebagai berikut: RPMT = TPx TR Keterangan : RPMT : Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi TP : Tingkat Penggunaan J asa TR : Tarif Retribusi
(2)Tarif retribusi merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi yang terutang.
(3)Penghitungan tarif retribusi didasarkan pada biaya operasional pengendalian dan pengawasan, dengan komponen biaya sebagai berikut:

1.honorarium petugas pengawas;
2.transportasi;
3.uang makan; dan
4.alat tulis kantor.

(4)Satuan biaya untuk masing-masing komponen disesuaikan dengan standar harga yang ditetapkan oleh Bupati;
(5)Besaran Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dengan memperhitungkan :

1.zonasi;
2.ketinggian menara;
3.jenis menara; dan
4.jarak tempuh.
9.Ketentuan Pasal 29 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks29PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 9A

Pasal 9B

Pasal 11

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Dasar hukum (32)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950

Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1960

Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 1965

Undang-undang (UU) No. 18 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 28 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 36 Tahun 1999

Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 28 Tahun 2002

Undang-undang (UU) No. 26 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2009

Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009

Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 69 Tahun 1996

Peraturan Pemerintah (PP) No. 52 Tahun 2000

Peraturan Pemerintah (PP) No. 53 Tahun 2000

Peraturan Pemerintah (PP) No. 36 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 45 Tahun 2008

Peraturan Pemerintah (PP) No. 15 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah (PP) No. 69 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah (PP) No. 27 Tahun 2012

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 59 Tahun 2007

Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 17 Tahun 2010

Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 18 Tahun 2010

Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2010

Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 11 Tahun 2012

Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 23 Tahun 2012

Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2012

Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 9 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 9A

Pasal 9B

Pasal 11

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Dasar hukum (32)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950

Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1960

Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 1965

Undang-undang (UU) No. 18 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 28 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 36 Tahun 1999

Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 28 Tahun 2002

Undang-undang (UU) No. 26 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2009

Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009

Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 69 Tahun 1996

Peraturan Pemerintah (PP) No. 52 Tahun 2000

Peraturan Pemerintah (PP) No. 53 Tahun 2000

Peraturan Pemerintah (PP) No. 36 Tahun 2005