(1)Dasar pengenaan Pajak Air Tanah adalah Nilai Perolehan Air Tanah.
(2)Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor sebagai berikut:
a.jenis sumber air;
b.lokasi sumber air;
c.tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
d.volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
e.kualitas air;
f.tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
(3)Besarnya Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada Nilai Perolehan Air Tanah yang ditetapkan oleh Gubernur.
6.Ketentuan Pasal 88 dihapus.
Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo. Ditetapkan di Wonosobo pada tanggal 13 Agustus 2018 BUPATI WONOSOBO, ttd EKO PURNOMO Diundangkan di Wonosobo pada tanggal 14 Agustus 2018 Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOSOBO, ttd MUHAMMAD ZUHRI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2018 NOMOR 10 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN WONOSOBO M. NURWAHID, S.H. Pembina 19721110 199803 1 013 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO, PROVINSI JAWA TENGAH : (10/2018) PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO NOMOR 10 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO NOMOR 11 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK DAERAH I. UMUM Pajak Daerah merupakan kontribusi wajib bagi Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selain itu, Pajak Daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang memiliki peranan yang sangat strategis dalam meningkatkan kemampuan keuangan Daerah dalam membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan pelayanan umum. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, disebutkan bahwa Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, dan Pajak Sarang Burung Walet merupakan jenis Pajak Kabupaten/Kota. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah berwenang memungut Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, dan Pajak Sarang Burung Walet kepada orang pribadi atau badan yang memiliki objek pajak di wilayah Daerah. Dalam pelaksanaannya, Pemerintah Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah yang mengatur ketentuan Pajak Daerah sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dalam perkembangan selanjutnya, berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 180/114 Tahun 2016 tentang Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo, mengamanatkan pembatalan atas Pasal 7 ayat (3) huruf g dan Pasal 30 huruf i Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah. Di sisi lain, untuk lebih memberikan kepastian hukum maka dinilai perlu lebih memperjelas tentang objek pajak hotel. Dengan pertimbangan di atas, maka harus dilakukan Perubahan Atas Peraturan Daerah dimaksud. II. PASAL DEMI PASAL