(1)Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
a.Penerimaan sejumlah Rp. 13.329.155.506,00
b.Pengeluaran sejumlah Rp. 1.500.000.000,00
(2)Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:
a.Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SILPA)sejumlah Rp. 13.329.155.506,00
b.Pencairan dana cadangan sejumlah Rp. 0,00
c.Hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan sejumlah Rp.
d.Penerimaan pinjaman daerah Sejumlah
e.Penerimaan kembali pemberian Pinjaman sejumlah
f.Penerimaan piutang daerah Sejumlah Rp. 0,00
(3)Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:
a.Pembentukan dana cadangan Sejumlah
b.Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah Rp.
c.Pembayaran pokok utang sejumlah Rp.
d.Pemberian pinjaman daerah sejumlah Pasal 5 Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:
a.Lampiran I Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
6 Rp. 325.973.400.000,00 Rp. 2.487.500.000,00 Rp. 144.732.721.915,29 Rp. 49.249.223.800,00 Rp. 453.894.948.979,83 Rp. 385.251.924.280,00
d.Belanja hibah sejumlah
e.Belanja bantuan sosial sejumlah
f.Belanja bagi hasil sejumlah
g.Belanja bantuan keuangan Sejumlah Rp. 22.156.585.225,00 h,.aelanja tidak terduga sejumlah Rp. 5.000.000.000,00
(3)Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufb terdiri dari jenis belanja :
a.Belanja pegawai sejumlah
b.Belanja barang danjasa sejumlah
c.Belanja modal sejumlah 0,00 0,00 0,00 1.500.000.000,00 0,00 Rp.
Rp. Rp. Rp Pasal 4
(1)Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
a.Fenerimaan sejumlah Rp. 13.329.155.506,00
b.Pengeluaran sejumlah Rp. 1.500.000.000,00
(2)Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:
a.Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SILPA)sejumlah Rp. 13.329.1~5.506,00
b.Pencairan dana cadangan sejumlah Rp. 0,00
c.Hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan sejumlah Rp.
d.Penerimaan pinjaman daerah Sejumlah
e.Penerimaan kembali pemberian Pinjaman sejumlah
f.Penerimaan piutang daerah Sejumlah Rp. 0,00
(3)Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:
a.Pembentukan dana cadangan Sejumlah
b.Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah Rp.
c.Fembayaran pokok utang sejumlah Rp.
d.Pemberian pinjaman daerah sejumlah Pasal 5 Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Feraturan Daerah ini, terdiri dari:
a.Lampiran I Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
6
b.Lampiran II
c.Lampiran III
d.Lampiran IV
e.Lampiran V
f.Lampiran VI
g.Lampiran VII
h.Lampiran VlU
i.Lampiran IX J. LampiranX
k.Lampiran XI
1.Lampiran XII
m.Lampiran XIII Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Drusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Drusan Pemerintahan Daerah, Qrganisasi Pendapatan, aelanja dan Pembiayaan; Rekapitulasi Belanja menurut Drusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan; Rekapitulasi Belanja baerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara; Daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan; Daftar Piutang Daerah; brotar Penyertaan Modal (tnvestasi) baerah; Daftar Perkiraan penambahan dan pengurangan Aset Tetap Daerah; Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Oaerah; Oaftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini; Daftar Cadangan Oaerah; Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah. Pasa16
(1)Dalam hal terdapat tambahan dana yang penggunaannya sudah pasti yang diperoleh setelah peraturan daerah ini ditetapkan, pemerintah daerah dapat menggunakan dana tersebut dengan terlebih dahulu memberitahukan kepada OPRO Provinsi Gorontalo dan selanjutnya di masukan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2016.
(2)Dalam keadaan tertentu yang mendesak, maka dengan peraturan kepala daerah pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2016.
(3)Keadaan tertentu yang mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu suatu keadaan atau kejadian yang menyebabkan terganggunya aktifitas pelaksanaan pelayanan pemerintahan dan/ atau terganggunya aktifitas masyarakat, berupa:
a.bencana alam;
b.kerusuhan;
7
c.gangguan keamanan; dan/ atau
d.gangguan lainnya yang berdampak luas di masyarakat.