DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2014

Nomor: 7
Tahun: 2014
Ditetapkan: 24 Juli 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 89

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Kewenangan dan Tanggung Jawab, Perencanaan, Pelaksanaan, Konservasi, Pendayagunaan Sumber Daya Air, Pengendalian Daya Rusak Air dan Penanggulangan Kekeringan, Sistem Informasi, Pemberdayaan Masyarakat, Koordinasi dan Konsultasi, Kerjasama dan Kemitraan, Pembiayaan, Penyelesaian Sengketa, Sanksi Administrasi, Larangan, Penegak Hukum, Penyidikan, Ketentuan Pidana, Ketentuan PIdana, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air, perlu dilakukan peninjauan kembali atas Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2001 sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Pengelolaan Sumber daya Air; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010); 2
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
4.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
5.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
13.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2010 tentang Bendungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5117); 3
14.Peraturan pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
16.Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2011 tentang Kebijakan Nasional Pengelolaan Sumber Daya Air;
17.Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penetapan Wilayah Sungai;
18.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2004 Nomor 2 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8);
19.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2005 tentang Sempadan Sumber Air (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005 Nomor 16 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 19);
20.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2008 tentang Irigasi (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 40);
21.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Air Tanah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 4 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 41);
22.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 24 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 87);
23.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 46);
24.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 22 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 86);
25.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 117); 4
26.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelestarian dan Pengendalian Pemanfaatan Kawasan Lindung (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 137); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT dan GUBERNUR JAWA BARAT

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Jawa Barat.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat.
3.Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4.Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Jawa Barat.
5.Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Jawa Barat.
6.Dinas adalah Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat.
7.Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang bidang tugasnya berkaitan dengan bidang sumber daya air, meliputi fungsi pengelolaan hutan, air tanah, pertanian, perkebunan, perikanan dan kelautan, perhubungan, penataan ruang, dan lingkungan hidup.
8.Sumber Daya Air adalah air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya.
9.Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat.
10.Air Permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah.
11.Air Tanah adalah semua air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
12.Sumber Air adalah tempat atau wadah alami dan/atau buatan yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah. 5
13.Pengelolaan Sumber Daya Air adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air.
14.Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air adalah arahan strategis dalam pengelolaan sumber daya air.
15.Pola Pengelolaan Sumber Daya Air adalah kerangka dasar dalam merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi kegiatan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air.
16.Konservasi Sumber Daya Air adalah upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat, dan fungsi sumber daya air agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan mahluk hidup, baik pada waktu sekarang maupun generasi yang akan datang.
17.Pendayagunaan Sumber Daya Air adalah upaya penatagunaan, penyediaan, penggunaan, pengembangan, dan pengusahaan sumber daya air secara optimal agar berdaya guna dan berhasil guna.
18.Pengendalian Daya Rusak Air adalah upaya untuk mencegah, menanggulangi, dan memulihkan kerusakan kualitas lingkungan yang disebabkan oleh daya rusak air.
19.Daya Rusak Air adalah daya air yang dapat merugikan kehidupan.
20.Wilayah Sungai adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 km².
21.Wilayah Sungai Daerah adalah wilayah sungai yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi.
22.Daerah Aliran Sungai adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungai, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alamiah dengan batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
23.Cekungan Air Tanah adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung.
24.Pelindungan Sumber Air adalah upaya pengamanan sumber air dari kerusakan yang ditimbulkan, baik akibat tindakan manusia maupun gangguan yang disebabkan oleh daya alam.
25.Pengawetan Air adalah upaya pemeliharaan keberadaan dan ketersediaan air atau kuantitas air agar tersedia sesuai dengan fungsi dan manfaatnya.
26.Pengelolaan Kualitas Air adalah upaya mempertahankan dan memulihkan kualitas air yang masuk dan yang berada di sumber air.
27.Zona Pemanfaatan Sumber Air adalah ruang pada sumber air yang dialokasikan, baik sebagai fungsi lindung maupun budi daya. 6
28.Peruntukan Air adalah penggolongan air pada sumber air menurut jenis penggunaannya.
29.Penyediaan Sumber Daya Air adalah penentuan dan pemenuhan volume air per satuan waktu untuk memenuhi kebutuhan air dan daya air serta memenuhi berbagai keperluan sesuai dengan kualitas dan kuantitas.
30.Penggunaan Sumber Daya Air adalah pemanfaatan sumber daya air dan prasarananya sebagai media dan/atau materi.
31.Prasarana Sumber daya Air adalah bangunan air beserta bangunan lain yang menunjang kegiatan pengelolaan sumber daya air, baik langsung maupun tidak langsung.
32.Pengembangan Sumber Daya Air adalah upaya peningkatan kemanfaatan fungsi sumber daya air guna memenuhi kebutuhan air baku untuk berbagai keperluan.
33.Modifikasi Cuaca adalah upaya dengan cara memanfaatkan parameter cuaca dan kondisi iklim pada lokasi tertentu untuk tujuan meminimalkan dampak bencana alam akibat iklim dan cuaca.
34.Pengusahaan Sumber Daya Air adalah upaya pemanfaatan sumber daya air untuk memenuhi kebutuhan usaha.
35.Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang, masyarakat adat, badan usaha, maupun yang berhimpun dalam suatu lembaga atau organisasi kemasyarakatan.
36.Dewan Sumber Daya Air Daerah adalah wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air di Daerah sebagai tempat segenap pemilik kepentingan dalam bidang sumber daya air melakukan koordinasi dalam rangka mengintegrasikan kepentingan berbagai sektor, wilayah, dan para pemilik kepentingan dalam bidang sumber daya air.
37.Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air yang selanjutnya disingkat TKPSDA adalah institusi tempat segenap pemilik kepentingan bidang sumber daya air melakukan koordinasi dalam rangka mengintegrasikan kepentingan berbagai sektor, wilayah, dan para pemilik kepentingan dalam bidang sumber daya air.
38.Masyarakat Petani adalah kelompok masyarakat yang bergerak dalam bidang pertanian, baik yang tergabung dalam organisasi perkumpulan petani pemakai air maupun lainnya yang belum tergabung dalam organisasi perkumpulan petani pemakai air.
39.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan yang jenis usaha utamanya adalah bidang sumber daya air.
40.Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan yang jenis usaha utamanya adalah bidang sumber daya air.

Pasal 2

Pengelolaan sumber daya air dimaksudkan untuk mewujudkan pemanfaatan sumber daya air secara menyeluruh, terpadu, dan berwawasan lingkungan hidup serta berkelanjutan, untuk sebesar- besar kemakmuran masyarakat. 7

Pasal 3

Pengelolaan sumber daya air bertujuan:

a.melindungi, mengkonservasi, merehabilitasi, dan memanfaatkan sumber daya air serta sistem ekologisnya secara berkelanjutan;
b.menciptakan harmonisasi dan sinergi antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pengelolaan sumber daya air;
c.mewujudkan sistem informasi sumber daya air yang terpadu, mudah diakses dan memenuhi kebutuhan data serta informasi sumber daya air yang cepat dan terpusat;
d.mewujudkan pemenuhan kebutuhan pokok kehidupan masyarakat sehari-hari, kebutuhan irigasi, dan kebutuhan air baku lainnya secara adil;
e.mengendalikan pendayagunaan sumber daya air secara optimal agar berdayaguna dan berhasilguna dalam rangka meningkatkan kemanfaatan fungsi sumber daya air dengan mengutamakan penggunaan air baku permukaan;
f.mengendalikan daya rusak air secara terpadu melalui upaya struktural dan non struktural; dan
g.memperkuat peran dan inisiatif masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air, agar tercapai keadilan, keseimbangan, dan keberkelanjutan.

Pasal 4

Pengelolaan sumber daya air dilaksanakan berdasarkan asas:

a.kelestarian;
b.keseimbangan;
c.kemanfaatan umum;
d.keterpaduan dan keserasian;
e.keadilan;
f.kemandirian; serta
g.transparansi dan akuntabilitas.

Pasal 5

(1)Pemerintah Daerah karena kedudukan dan kewenangannya, menguasai sumber daya air yang dipergunakan untuk sebesar- besarnya kemakmuran masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
(2)Penguasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan untuk menjamin hak masyarakat dalam mendapatkan air bagi kebutuhan pokok minimal sehari-hari guna memenuhi kehidupannya yang sehat, bersih, dan produktif. 8
(3)Penguasaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), dilaksanakan dengan tetap mengakui hak ulayat masyarakat hukum adat setempat dan hak sejenis lainnya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Hak ulayat dan hak sejenis lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tetap diakui sepanjang kenyataannya masih ada dan dikukuhkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Dalam melaksanakan kedudukan dan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Pemerintah Daerah melakukan pengelolaan sumber daya air Daerah, yang diselenggarakan melalui:

a.perencanaan;
b.pelaksanaan;
c.pemantauan; dan
d.pengevaluasian.

BAB II

KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 7

Kewenangan dan tanggungjawab Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sumber daya air, meliputi:

a.penetapan kebijakan Provinsi tentang pengelolaan sumber daya air;
b.penetapan pola pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai Daerah;
c.penetapan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai Daerah;
d.penetapan dan pengelolaan kawasan lindung sumber air pada wilayah sungai Daerah;
e.konservasi sumber daya air pada wilayah sungai Daerah;
f.pendayagunaan sumber daya air pada wilayah sungai Daerah;
g.pengendalian daya rusak air pada wilayah sungai Daerah;
h.penyelenggaraan sistem informasi sumber daya air;
i.pemberdayaan para pemilik kepentingan dalam pengelolaan sumber daya air;
j.pembentukan wadah koordinasi sumber daya air Provinsi dan/atau pada wilayah sungai Daerah;
k.pembentukan komisi irigasi Provinsi;
l.pengaturan, penetapan dan pemberian izin atas penyediaan, peruntukan, penggunaan, dan pengusahaan sumber daya air pada wilayah sungai Daerah;
m.menjaga efektivitas, efisiensi, kualitas, dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai Daerah;
n.pemberian bantuan teknis dalam pengelolaan sumber daya air kepada Kabupaten/Kota;
o.membantu kabupaten/kota pada wilayahnya dalam memenuhi kebutuhan pokok masyarakat atas air; 9
p.fasilitasi penyelesaian sengketa antar Kabupaten/Kota dalam pengelolaan sumber daya air; dan
q.pengawasan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai Daerah.

BAB III

PERENCANAAN

Pasal 8

(1)Pemerintah Daerah menyelenggarakan perencanaan pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, sesuai landasan pengelolaan sumber daya air.
(2)Perencanaan pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi upaya konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, pengendalian daya rusak air, pengelolaan sistem informasi sumber daya air, dan pemberdayaan masyarakat.
(3)Landasan pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
1. a.kebijakan Daerah tentang pengelolaan sumber daya air; dan
2. b.pola pengelolaan sumber daya air wilayah sungai.
(4)Perencanaan pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.rencana pengelolaan sumber daya air;
2. b.program pengelolaan sumber daya air; dan
3. c.kegiatan pengelolaan sumber daya air.

Pasal 9

Kebijakan Daerah dalam pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terintegrasi dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi.

Isi peraturan

Teks89PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (29)

Undang-undang Darurat No. 11 Tahun 1950

Undang-undang Darurat No. 20 Tahun 1950

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1990

Undang-undang (UU) No. 23 Tahun 2000

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 29 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Peraturan Pemerintah (PP) No. 82 Tahun 2001

Peraturan Pemerintah (PP) No. 16 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 20 Tahun 2006

Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 42 Tahun 2008

Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2011

Peraturan Pemerintah (PP) No. 27 Tahun 2012

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 33 Tahun 2011

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 12 Tahun 2012

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2004

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2005

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2008

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2008

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2012

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2013

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bekasi Nomor 20 Tahun 2019

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (29)

Undang-undang Darurat No. 11 Tahun 1950

Undang-undang Darurat No. 20 Tahun 1950

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1990

Undang-undang (UU) No. 23 Tahun 2000

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 29 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Peraturan Pemerintah (PP) No. 82 Tahun 2001

Peraturan Pemerintah (PP) No. 16 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 20 Tahun 2006

Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 42 Tahun 2008

Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2011

Peraturan Pemerintah (PP) No. 27 Tahun 2012

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 33 Tahun 2011

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 12 Tahun 2012