DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2015

Nomor: 7
Tahun: 2015
Ditetapkan: 15 Juli 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 34

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Perubahan Bentuk Hukum, Nama Dan Logo Perseroan, Tempat Kedudukan, Pengalihan Aset, Hak, Dan Kewajiban, Neraca, Kegiatan Usaha, Permodalan Dan Saham, Organisasi, Sumber Daya Manusia, Penyertaan Modal Daerah, Prinsip Pengelolaan, Penetapan Dan Penggunaan Laba Bersih, Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Dan Pemisahan, Pembubaran Dan Likuidasi, Pembinaan, Pengawasan, Dan Pengendalian, Divestasi, Ketentuan Peralihan.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan di Daerah Kabupaten Bogor, Daerah Kabupaten Sukabumi, Daerah Kabupaten Cianjur, Daerah Kabupaten Kuningan, Daerah Kabupaten Karawang, Daerah Kabupaten Purwakarta, Daerah Kabupaten Ciamis, Daerah Kabupaten Tasikmalaya, Daerah Kabupaten Garut, Daerah Kabupaten Sumedang, Daerah Kabupaten Pandeglang, Daerah Kabupaten Lebak, dan Daerah Kabupaten Serang, telah dibentuk dan dilakukan konsolidasi atau merger berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2006 sebagimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2015;
b.bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro jo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Perusahan Daerah Perkreditan Kecamatan hasil konsolidasi atau merger sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, harus dilakukan perubahan bentuk hukum menjadi Perseroan Terbatas;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan Menjadi Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro;

Mengingat

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR JAWA BARAT, Mengingat Menimbang PERUBAHAN BENTUK HUKUM PERUSAHAAN DAERAH PERKREDITAN KECAMATANHASIL KONSOLIDASI ATAU MERGER MENJADI PERSEROAN TERBATAS LEMBAGA KEUANGAN MIKRO TENTANG PERATURAN DAERAH PROVINS! JAWA BARAT NOMOR 7 TAHUN 2015 GUBERNUR JAWA BARAT
2.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 34 72), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
4.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 ten tang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
7.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 737); 2 PERUBAHAN BENTUK HUKUM PERUSAHAAN DAERAH PERKREDITAN KECAMATAN HASIL KONSOLIDASI ATAU MERGER MENJADI PERSEROAN TERBATAS LEMBAGA KEUANGAN MIKRO.

Menetapkan

Menetapkan MEMUTUSKAN: GUBERNUR JAWA BARAT dan DEWAN PERWAKlLAN RAKYAT DAERAH PROVINS! JAWA BARAT Dengan Persetujuan Bersama

10.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2006 tentang Penyertaan Modal Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2006 Nomor 10 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 29);
11.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2006 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat dan Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2006 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 30) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2006 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat dan Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 185);
12.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 5 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 42), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 74);
13.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10);
14.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 117), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2015 ten tang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 4 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 183); 3 Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:
1.Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2.Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4.Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor, Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi, Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur, Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan, Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang, Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi, Pemerintah Daerah Ka bu paten Purwakarta, Pemerintah Daerah Ka bu paten Ciamis, Pemerintah Daerah Kabu paten Tasikmalaya, Pemerintah Daerah Kabupaten Garut, Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang, Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang, Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak, dan Pemerintah Daerah Kabupaten Serang.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat.
6.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat.
7.Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan adalah Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan di Daerah Kabupaten Bogor, Daerah Kabupaten Sukabumi, Daerah Kabupaten Cianjur, Daerah Kabupaten Kuningan, Daerah Kabupaten Karawang, Daerah Kabupaten Bekasi, Daerah Kabupaten Purwakarta, Daerah Kabupaten Ciamis, Daerah Kabupaten Tasikmalaya, Daerah Kabupaten Garut, Daerah Kabupaten Sumedang, Daerah Kabupaten Pandeglang, Daerah Kabupaten Lebak, dan Daerah Kabupaten Serang.
8.Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta peraturan pelaksanaannya.
9.Perseroan adalah PT. LKM Bogor, PT. LKM Sukabumi, PT. LKM Akhlakul Karimah, PT. LKM Kuningan, PT. LKM Karawang, PT. LKM Bekasi, PT. LKM Mekar Asih Purwakarta, PT. LKM Ciamis, PT. LKM Pancatengah Tasikmalaya, PT. LKM Garut, PT. LKM Sumedang, PT. LKM Pandeglang Berkah, PT. LKM Lebak, dan PT. LKM Serang.
10.Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, clan Dewan Komisaris.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

22.Divestasi adalah penjualan surat berharga dan/ atau kepemilikan Pemerintah Daerah Provinsi baik sebagian atau keseluruhan kepada pihak lain.
11.Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan.
12.Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggungjawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar Pengadilan, sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
13.Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus serta memberi nasihat kepada Direksi, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
14.Modal Dasar adalah jumlah dan nominal modal Perseroan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
15.Modal Disetor adalah sejumlah uang dan/atau nilai aset yang disetor oleh Pemegang Saham.
16.Laba Bersih adalah laba Perseroan setelah dikurangi pajak.
17.Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperanserta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
18.Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu Perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan Perseroan lain yang telah ada, yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari Perseroan yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada Perseroan yang menerima penggabungan, dan selanjutnya status badan hukum Perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.
19.Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua Perseroan atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu Perseroan baru, yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari Perseroan yang meleburkan diri, dan status badan hukum Perseroan yang meleburkan diri berakhir karena hukum.
20.Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambilalih saham Perseroan, yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas Perseroan tersebut.
21.Pemisahan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh Perseroan untuk memisahkan usaha, yang mengakibatkan seluruh aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada dua Perseroan atau lebih atau sebagian aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada satu Perseroan atau lebih. 5

a.PD.PK Bogor;
b.PD.PK Sukabumi;
c.PD.PK Cianjur;
d.PD.PK Kuningan;
e.PD.PK Karawang;
f.PD.PK Purwakarta;
g.PD.PK Ciamis;
h.PD.PK Tasikmalaya;
1. 1.PD.PK Garut; J. PD.PK Sumedang;

(1)Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan (PD.PK) hasil konsolidasi atau merger, meliputi:
1. e.mengoptimalkan konstribusi Perseroan terhadap Pendapatan Asli Daerah; dan
2. f.menggerakan perekonomian Daerah dan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 3

Tujuan perubahan bentuk hukum Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan menjadi Perseroan Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah:

a.memperluas wilayah dan produk usaha Perseroan;
b.meningkatkan daya saing Perseroan;
c.meningkatkan kualitas pengelolaan Perseroan;
d.meningkatkan dayaguna investasi Pemerintah Daerah Provinsi;

Pasal 2

Maksud perubahan bentuk hukum Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan menjadi Perseroan Terbatas di Daerah Kabupaten Bogor, Daerah Kabupaten Sukabumi, Daerah Kabupaten Cianjur, Daerah Kabupaten Kuningan, Daerah Kabupaten Karawang, Daerah Kabupaten Purwakarta, Daerah Kabupaten Ciamis, Daerah Kabupaten Tasikmalaya, Daerah Kabupaten Garut, Daerah Kabupaten Sumedang, Daerah Kabupaten Pandeglang, Daerah Kabupaten Lebak, dan Daerah Kabupaten Serang adalah untuk mengembangkan kelembagaan keuangan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 6

(3)PD.PK di Daerah Kabupaten Sukabumi yang dilakukan konsolidasi atau merger ke dalam PD.PK Sukabumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
1. a.PD. PK Cidolog; dan
2. b.PD.PK Sagaranten.
(4)PD.PK di Daerah Kabupaten Cianjur yang dilakukan konsolidasi atau merger ke dalam PD.PK Cianjur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
1. a.PD.PK Cianjur;
2. b.PD.PK Mantle;
3. c.PD.PK Cibinong;
4. d.PD. PK Cugenang;
5. e.PD.PK Pagelaran;
6. f.PD.PK Karang Tengah; dan
7. g.PD.PK Campaka.
(5)PD.PK di Daerah Kabupaten Kuningan yang dilakukan konsolidasi atau merger ke dalam PD.PK Kuningan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:
1. a.PD.PK Selajambe; dan
2. b.PD.PK Kramatmulya.
(6)PD.PK di Daerah Kabupaten Karawang yang dilakukan konsolidasi atau merger ke dalam PD.PK Karawang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri atas:
1. a.PD.PK Karawang;
2. b.PD.PK Majalaya;
3. c.PD.PK Tirtajaya;
4. d.PD.PK Cisarua;
5. e.PD.PK Jasinga;
6. f.PD.PK Gunung Sindur;
7. g.PD.PK Cimanggis;
8. h.PD.PK Cariu;
  1. 1.PD. PK Caringin; J. PD.PK Cigudeg;
9. k.PD.PK Gunung Putri;
  1. 1.PD.PK Cibungbulang; dan
10. m.PD. PK Parung.
11. k.PD. PK Serang;
  1. 1.PD. PK Pandeglang; dan
12. m.PD.PK Lebak.
(2)PD.PK di Daerah Kabupaten Bogor yang dilakukan konsolidasi atau merger ke dalam PD.PK Bogor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
1. a.PD.PK Jonggol;
2. b.PD.PK Rumpin;
3. c.PD.PK Nanggung; 7
4. b.PD.PK Pangarangan;
5. c.PD.PK Rangkasbitung;
6. d.PD.PK Banjarsari;
7. e.PD.PK Bayah;
8. f.PD.PK Muncang;
9. g.PD.PK Leuwidamar;
10. d.PD.PK Cemarajaya;
11. e.PD.PK Pakisjaya;
12. f.PD.PK Tirtamulya;
13. g.PD.PK Ciampel;
14. h.PD.PK Jayakerta; dan
  1. 1.PD.PK Kutawaluya.
(7)PD.PK di Daerah Kabupaten Purwakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, adalah PD.PK Jatiluhur.
(8)PD.PK di Daerah Kabupaten Ciamis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, adalah PD.PK Cidolog.
(9)PD.PK di Daerah Kabupaten Tasikmalaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, adalah PD.PK Pancatengah.
(10)PD.PK di Daerah Kabupaten Garut yang dilakukan konsolidasi atau merger ke dalam PD.PK Garut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, terdiri atas:
1. a.PD.PK Cisompet;
2. b.PD.PK Cikelet; dan
3. c.PD.PK Selaawi.
(11)PD.PK di Daerah Kabupaten Sumedang yang dilakukan konsolidasi a tau merger ke dalam PD. PK Sumedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, terdiri atas:
1. a.PD.PK Ujungjaya; dan
2. b.PD.PK Paseh.
(12)PD.PK di Daerah Kabupaten Serang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k, adalah PD.PK Ciomas.
(13)PD.PK di Daerah Kabupaten Pandeglang yang dilakukan konsolidasi atau merger ke dalam PD.PK Pandeglang Berkah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 1, terdiri atas:
1. a.PD.PK Cimanuk;
2. b.PD.PK Cibaliung;
3. c.PD.PK Cigeulis;
4. d.PD.PK Pandeglang;
5. e.PD.PK Cadasari;
6. f.PD.PK Labuan; dan
7. g.PD.PK Bojong.
(14)PD.PK di Daerah Kabupaten Lebak yang dilakukan konsolidasi atau merger ke dalam PD.PK Lebak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m, terdiri atas:
1. a.PD.PK Maja; 8

BAB III

NAMA DAN LOGO PERSEROAN

Pasal 6

(1)Nama Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, meliputi:
1. a.PD.PK Bogor menjadi PT. LKM Bogor;
2. b.PD.PK Sukabumi menjadi PT. LKM Sukabumi;
3. c.PD.PK Cianjur menjadi PT. LKM Akhlakul Karimah;
4. d.PD.PK Kuningan menjadi PT. LKM Kuningan;
5. e.PD.PK Karawang menjadi PT. LKM Karawang;
6. f.PD.PK Purwakarta menjadi PT. LKM Mekar Asih Purwakarta;
7. g.PD.PK Ciamis menjadi PT. LKM Ciamis;
8. h.PD.PK Tasikmalaya menjadi PT. LKM Pancatengah Tasikmalaya;
  1. 1.PD.PK Garut menjadi PT. LKM Garut; J. PD.PK Sumedang menjadi PT. LKM Sumedang;
9. k.PD.PK Serang menjadi PT. LKM Serang;
  1. 1.PD.PK Pandeglang menjadi PT. LKM Pandeglang Berkah; dan
10. m.PD.PK Lebak menjadi PT. LKM Lebak.
(2)Dalam hal nama Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)tidak disetujui oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, maka nama Perseroan dapat diubah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Perubahan nama Perseroan ditetapkan oleh RUPS rnasing- masing Perseroan.

BAB II

PERUBAHANBENTUKHUKUM

Pasal 5

(1)Dengan Peraturan Daerah ini, bentuk hukum Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, diubah menjadi Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro.
(2)Proses perubahan bentuk hukum Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Pemegang Saham Perseroan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
1. h.PD.PK Cimarga; dan
  1. 1.PD.PK Gunung Kencana. 9
2. f.PT. LKM Mekar Asih Purwakarta, berdomisili di Daerah Kabupaten Purwakarta;
3. g.PT. LKM Ciamis, berdomisili di Daerah Kabupaten Ciamis;
4. h.PT. LKM Pancatengah Tasikmalaya, berdomisili di Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
  1. 1.PT. LKM Garut, berdomisili di Daerah Kabupaten Garut; J. PT. LKM Sumedang, berdomisili di Daerah Kabupaten Sumedang;
5. k.PT. LKM Serang, berdomisili di Daerah Kabupaten Serang;
  1. 1.PT. LKM Pandeglang Berkah, berdomisili di Daerah Kabupaten Pandeglang; dan
6. m.PT. LKM Lebak, berdomisili di Daerah Kabupaten Lebak.
(2)Kantor Cabang dan Kantor Kas Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkedudukan di Daerah Provinsi Jawa Barat serta Daerah Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang, dan Daerah Kabupaten Lebak.
1. c.PT. LKM Akhlakul Karimah, berdomisili di Dae rah Kabupaten Cianjur;
2. d.PT. LKM Kuningan, ' berdomisili di Dae rah Ka bu paten Kuningan;
3. e.PT. LKM Karawang, berdomisili di Daerah Ka bu paten Karawang;
(1)Tempat dan kedudukan atau kantor pusat Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), adalah:
1. a.PT. LKM Bogor, berdomisili di Daerah Kabupaten Bogar;
2. b.PT. LKM Sukabumi, berdomisili di Daerah Kabupaten Sukabumi;
(3)Nama panggilan (called name) dan logo Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) beserta perubahannya, ditetapkan oleh RUPS.

BAB IV

TEMPAT KEDUDUKAN Pasal 8

Pasal 7

(1)Untuk penegasan identitas Perseroan, dapat ditetapkan nama panggilan (called name) dan logo, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Nama panggilan (called name) dan logo Perseroan harus memiliki nilai jual dan menggambarkan visi dan misi Perseroan. 10

BAB VII

KEGIATANUSAHA

Pasal 12

(1)Bidang kegiatan usaha Perseroan, meliputi:
1. a.penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan, deposito;
2. b.pemberian pmjaman dan/ a tau pembiayaan dengan memprioritaskan petani, nelayan, dan pelaku usaha skala mikro, kecil, dan rnenengah sesuai potensi/karakteristik daerah terkait;

Pasal 11

(1)Pendiri Perseroan menyiapkan Neraca Pembuka pada saat pendirian Perseroan, sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Neraca Pembuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disahkan oleh RUPS, setelah mendapat telaahan, saran dan pertimbangan dari Dewan Komisaris serta menjadi lampiran atau bagian yang tidak terpisahkan dari Akta Pendirian Perseroan. menyusun Neraca Penutup, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Neraca Penutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disahkan oleh RUPS setelah mendapat telaahan, saran dan pertimbangan dari Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan. KecamatanPerkreditanDaerahPerusahaan(1) Direksi

Pasal 10

(1)Dengan perubahan bentuk hukum Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan menjadi Perseroan Terbatas, maka seluruh aset, hak, dan kewajiban Perusahaan Daerah beralih kepada Perseroan.
(2)Pengalihan aset, hak, dan kewajiban Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan kepada Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 11

Isi peraturan

Teks34PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 3

Pasal 2

Pasal 6

Pasal 5

Pasal 7

Pasal 12

Pasal 11

Pasal 10

Dasar hukum (14)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Darurat No. 11 Tahun 1950

Undang-undang Darurat No. 20 Tahun 1950

Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 1992

Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 1998

Undang-undang (UU) No. 23 Tahun 2000

Undang-undang (UU) No. 29 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 40 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) No. 21 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2013

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2007

Peraturan turunan (5)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kuningan No. 9 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Garut Nomor 13 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kuningan No. 4 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Garut Nomor 7 Tahun 2016

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 3

Pasal 2

Pasal 6

Pasal 5

Pasal 7

Pasal 12

Pasal 11

Pasal 10

Dasar hukum (14)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Darurat No. 11 Tahun 1950

Undang-undang Darurat No. 20 Tahun 1950

Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 1992

Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 1998

Undang-undang (UU) No. 23 Tahun 2000

Undang-undang (UU) No. 29 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 40 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) No. 21 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2013

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2007

Peraturan turunan (5)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kuningan No. 9 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Garut Nomor 13 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kuningan No. 4 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Garut Nomor 7 Tahun 2016