DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2014

Nomor: 2
Tahun: 2014
Ditetapkan: 8 Agustus 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 4

Lembaga terkait

Ringkasan

Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Organisasi Dan Tatakerja Kesekertariat Daerah Provinsi Lampung Dan Sekertarian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa guna menyesuaikan kembali dengan pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan, kebutuhan organisasi dan pelak.sanaan atas peraturan perundang undangan yang lebih tinggi, perlu untuk meninjau kembali susunan organisasi dan tatakerja perangkat daerah tersebut di atas;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalarn huruf a dan huruf b tersebut di atas, agar penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat berjalan dengan baik, optimal dan efektif, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Larnpung; Mengingat 1. Pasa! 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah 'I'ingkat [ Larnpung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 8) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95 1 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688); -2
2.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakbir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupateri/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4741);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010;
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2011 tentang Pedoman Jabatan Fungsional Umum Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11.Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Lampung (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 333);
12.Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 341) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 387);
13.Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 355); -3 DengBn PenetuJuan Bersama DEWAN PERWAKILAIf RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG dan GUBERRUR LAMPUNG

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR I I TAHUN 2009 TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan TatakeIja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Ra!<yat Daerah Provinsi Lampung (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 341) sebagalmana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 387), diubah sebagai berikut:

1.Ketentuan Pasa14 ayat (1) huruf c dan huruf e diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1)Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, terdiri dari:
1. a.Sekretaris Daerah;
2. b.Asisten Bidang Pernerintahan, membawahi:
  1. 1.Biro Tata Pemerintahan Umum, membawahi: a) Bagian Pemerintahan UmUIn, membawahi: 1) Sub Bagian Administrasi Pemerintahan Umum; 2) Sub Bagian Ketertiban; dan 3) Sub Bagian Tata Usaha. b) Bagian Pertanahan, membawahi: 1) Sub Bagian Penataan Batas Wilayah; 2) Sub Bagian PenyeIesaian Masalah Tanah; dan 3) Sub Bagian Inventarisasi dan Evaluasi Pertanahan. -4 c} Bagian Administrasi Kependudukan dan Catatan sipil, membawahi: I) Sub Bagian Administrasi Kependudukan; 2) Sub Bagian Catatan Sipil; dan 3) Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Kependudukan. d) Bagian Bina Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, membawahi: 1) Sub Bagian Penyelenggaraan dan Pengawasan; 2) Sub Bagian Koordinasi; dan 3) Sub Bagian Pendataan dan Kewilayaban.
  2. 2.Biro Otonomi Daerah, membawahi: a) Bagian Pejabat Negara, membawahi: I) Sub Bagian Kepala Daerab/Wakil Kepala Daerab; 2) Sub Bagian Legislatif; dan 3) Sub Bagian Tata Usaba. b) Bagian Bina Otonomi Daerah, membawahi: I) Sub Bagian Penyelenggaraan Otonomi Daerab; 2) Sub Bagian Administrasi Pengembangan Daerab dan Kecarnatan; dan 3) Sub Bagian Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintaban Daerab. c) Bagian Kerjasama, membawahi: I) Sub Bagian KeIjasama Antar Daerab; 2) Sub Bagian KeIjasama Luar Negeri; dan 3) Sub Bagian Kerjasama Pihak Ketiga. d) Bagian Pemerintaban Desa/Kelurahan, membawahi: I) Sub Bagian Perangkat Desa/Kelurahan; 2) Sub Bagian Pengembangan Desa/Kelurahan: dan 3) Sub Bagian Administrasi dan Kekayaan Desa/Kelurahan.
  3. 3.Biro Hukum, membawahi: a) Bagian Peraturan Perundang-undangan, membawabi: 1) Sub Bagian Perundang-undangan; 2) Sub Bagian Produk Hukum; dan 3) Sub Bagian Evaluasi Produk Hukum. b) Bagian Bantuan Hukum, membawahi: 1) Sub Bagian Sengketa Hukum; 2) Sub Bagian Bantuan Hukum; dan 3) Sub Bagian Hak Asasi Manusia. c) Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum, membawahi: 1) Sub Bagian SosiaJisasi Hukum; 2) Sub Bagian Dokumentasi Hukum; dan 3) Sub Bagian Tata Usaba. d) Bagian Kebijakan Daerab, membawabi: 1) Sub Bagian Kebijakan Daerab Wilayab I; 2) Sub Bagian Kebijakan Daerah Wilayab II; dan 3) Sub Bagian Kebijakan Daerab Wilayab III. -5
3. c.Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan, mernbawahi:
  1. 1.Biro Perekonomian, membawahi: a} Bagian Pengembangan Perekonorruan Daerah, membawahi. 1) Sub Bagian KoperasijUMKM, Perindustrlan, Perdagangan dan Lingkungan Hidup; 2) Sub Bagian BUMD dan Kemitraan; dan 3) Sub Bagian Perhubungan dan 'Telekomunikasi. b) Bagian Pengembangan Produksi Daerah, membawahi: 1) Sub Bagian Pertanian, Perkebunan dan Peternakan; 2) Sub Bagian Kelautan, Perikanan, Kehutanan dan Sumber Daya Air; dan 3) Sub Bagian Pertambangan, Energi dan Kelistrikan. c) Bagian Pengembangan Promosi Daerah, membawahi: 1) Sub Bagian Penanaman Modal dan Perizinan; 2) Sub Bagian Kebudayaan dan Pariwisata;dan 3) Sub Bagian Promosi Perekonomian Daerah. d) Bagian Data dan Pelaporan, membawahi: 1) Sub Bagian Tata Usaha; 2) Sub Bagian Pengolahan dan Penyusunan Data dan Pelaporan; dan 3) Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Perekonomian.
  2. 2.Biro Administrasi Pembangunan, membawahi: a) Bagian Evaluasi dan Pengendalian, membawahi: 1) Sub Bagian Evaluasi Ekonomi; 2) Sub Bagian Evaluasi Sosial Budaya; dan 3) Sub Bagian Evaluasi Fisik dan Prasarana. b) Bagian Bina Program, membawahi: 1) Sub Bagian Tata Usaha; 2) Sub Bagian Pengembangan Kebijakan; dan 3) Sub Bagian Program. c) Bagian Analisa Data dan Pelaporan, membawahi: 1) Sub Bagian Pelaporan; 2) Sub Informaai Data; dan 3) Sub Pengolahan dan Analisis Data. d) Bagian Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), membawahi: 1) Sub Bagian Analisis Administrasi Pengadaan; 2) Sub Bagian Teknologi Informasi LPSE; dan 3) Sub Bagian Pembinaan Pengadaan Barang Jasa.
4. d.Asisten Bidang Kesejahteraan Rakyat, membawahi:
  1. 1.Biro Bina Sosial, membawahi: a) Bagian Kesejahteraan Sosial, membawahi: 1) Sub Bagian Sosial; 2) Sub Bagian Penanggulangan Bencana; dan 3) Sub Bagian Kelembagaan dan Kemitraan Sosial. -6 b) Bagian Kesehatan, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, membawahi: 1) Sub Bagian Kesehatan dan Keluarga Berencana; 2) Sub Bagian Tenaga Kerja dan Transmigrasi; dan 3) Sub Bagian Data dan Informasi. c) Bagian Pemberdayaan Masyarakat,membawahi: 1) Sub Bagian Tata Usaha; 2) Sub Bagian Pemberdayaan Masyarakat; dan 3) Sub Bagian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
  2. 2.Biro Bina Mental, membawahi: a) Bagian Agama, membawahi: 1) Sub Bagian Pembinaan Keagamaan; 2) Sub Bagian Urusan Haji; dan 3) Sub Bagian Sarana dan Prasarana Peribadatan. b) Bagian Pendidikan dan Kebudayaan, membawahi: 1) Sub Bagian Pendidikan Formal; 2) Sub Bagian Pendidikan Informal dan Non Formal; dan 3) Sub Bagian Kebudayaan. c) Bagian Pemuda dan Olahrega, membawahi: 1) Sub Bagian Pemuda dan Olahraga; 2) Sub Bagian Data dan Informasi; dan 3) Sub Bagian Tata Vsaha.
5. e.Asisten Bidang Administrasi Umum, membawahi:
  1. 1.Biro Urnum, membawahi: a} Bagian Umurn, membawahi: 1) Sub Bagian Umum; 2) Sub Bagian Pengurusan Surat dan Ekspidisi; dan 2) Sub Bagian Tata Vsaha. b) Bagian Rumah Tangga, membawahi: 1) Sub Bagian Urusan Dalam; 2) Sub Bagian Perawatan Gedung dan Peralatan; dan 3) Sub Bagian PengeIoIaan Kendaraan. c) Bagian Tata Usaha Keuangan Sekretariat Daerah, membewahi: 1) Sub Bagian Belanja Pegawai; 2) Sub Bagian Belanja Lain-lain; dan 3) Sub Bagian Administrasi Perjalanan, d) Bagian Tata Usaha Staf Ahli, membawahi: 1) Sub Bagian Fasilitasi dan Konsultasi; dan 2) Sub Bagian Administrasi dan Evaluasi.
  2. 2.Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol, membawahi: a) Bagian Protokol, membawahi: 1) Sub Bagian Tamu dan Acara; 2) Sub Bagian Perjalanan Pimpinan; dan 3) Sub Bagian Hubungan Keprotokolan. -7 bJ Bagian Tata Usaha Pimpinan, membawahi: IJ Sub Bagian Tata Usaha; 2J Sub Bagian Urusan Dalam Pimpinan; dan 3) Sub Bagian Fasilitasi dan Koordinasi Pimpinan. c) Bagian Hubungan Masyarakat, membawahi: 1) Sub Bagian Pengumpulan dan Penyaringan Informasi; 2) Sub Bagian Penerangan dan Pemberitaan; dan 3) Sub Bagian Dokumentasi dan Distribusi.
  3. 3.Biro Keuangan, membawahi: a) Bagian Anggaran, membawahi: 1) Sub Bagian Tata Usaha; 2) Sub Bagian Penyusunan Anggaran; dan 3) Sub Bagian Pembinaan dan Evaluasi Anggaran Kabupaten/Kota. b) Bagian Perbendaharaan, membawahi: 1) Sub Bagian Perbendaharaan Belanja Pegawai; 2) Sub Bagian Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Daerah; dan 3) Sub Bagian Perbendaharaan Belanja Non Pegawai. c) Bagian Akuntansi, membawahi: 1) Sub Bagian Pencatatan Non APBD dan Pembinaan/Evaluasi Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/ Kota; 2) Sub Bagian Pencatatan, Verifikasi dan Pelaporan APBD; dan 3) Sub Bagian Monitoring, Pengendalian dan Evaluasi Penyertaan Modal Daerah dan PPK-BLUD. d) Bagian Kas Daerah, membawahi: 1) Sub Bagian Penerimaan Kas; 2) Sub Bagian Pengeluaran Kas; dan 3) Sub Bagian Administrasi Pajak.
  4. 4.Biro Perlengkapan dan Aset Daerah, membawahi: a) Bagian Analisis Kebutuhan Barang Daerah, rnembawahi: 1) Sub Bagian Tata Usaha; 2) Sub Bagian AnaIisis Penyusunan Kebutuhan Barang Daerah; dan 3) Sub Bagian Penganggaran Kebutuhan Barang Daerah. b) Bagian Pengadaan Barang Daerah, membawahi: I) Sub Bagian Pengadaan; 2) Sub Bagian Pelelangan; dan 3) Sub Bagian Penetapan dan Pelaporan Hasil Pengadaan. c) Bagian Penyimpanan dan PenatausalIaan Barang Daerah, membawahi: 1) Sub Bagian Penyimpanan dan Distribusi Barang Daerah; 2) Sub Bagian Penatausahaan Barang Daerah; dan 3) Sub Bagian Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Neraca Barang Daerah. d) Bagian Pemanfaatan Barang Daerah, membawahi: 1) Sub Bagian Pemanfaatan Barang Daerah; 2) Sub Bagian Penghapusan Barang Daerah; dan 3) Sub Bagian Pengendalian Barang Daerah. -8
  5. 5.Biro Organisasi, membawahi: a) Bagian Kelembagaan, membawahi: 1) Sub Bagian Perangkat Daerab Provinsi; 2) Sub Bagian Perangkat Daerab Kabupaten/Kota; dan 3) Sub Bagian Tata Usaba. b) Bagian Ketatalaksanaan, membawabi: 1) Sub Bagian Tata Cara dan Prosedur Kerja: 2) Sub Bagian Standarisasi dan Pengaturan; dan 3) Sub Bagian Pelayanan Publik. c) Bagian Analisis dan Formasi Jabatan, membawahi: 11 Sub Bagian Analisis Jabatan; 2) Sub Bagian Formasi Jabatan; dan 3) Sub Bagian Kepegawaian dan Perpustakaan. d) Bagian Pendayagunaan KineIja Aparatur, membawabi: 1) Sub Bagian Pengembangan Budaya Kerja Aparatur; 2) Sub Bagian Manajemen Pengendalian Intern Aparatur; dan 3) Sub Bagian Pelaporan KineIja Aparatur.
6. f.Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlab jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keablian dan keterampilannya.
(2)Asisten-asisten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang berada di bawab dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerab.
(3)Biro-biro sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Biro yang berada di bawab dan bertanggung jawab kepada Asisten yang bersangkutan.
(4)Bagian-Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawab dan bertanggung jawab kepada Kepala Biro yang bersangkutan.
(5)Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian, yang berada di bawab dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian yang bersangkutan.
(6)Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerab.
(7)Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Daerab Provinsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1, Lampiran lA, Lampiran IB, Lampiran IC, Lampiran !D, Lampiran IE dan Lampiran I F, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerab ini.

2.Ketentuan Pasal S ayat (4) diubab, sehingga Pasal S berbunyi sebagai berikut: Pasa1S

(1)Staf Ahli merupakan unsur pelaksana yang mempunyai tugas memberikan telaaban bidang hukum dan politik, bidang pemerintahan, bidang pembangunan, bidang kemasyarakatan dan sumberdaya manusia, dan bidang ekonomi dan keuangan. -9
(2)Staf Ahli bertanggung jawab kepada Gubernur dan dalam melaksanakan tugasnya secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah Provinsi.
(3)Untuk memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi star Ahli Gubernur dibentuk unsur penunjang Sekretariat sebagai unsur staf yang mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif.
(4)star Abli terdiri dari:
1. a.star Abli Bidang Hukum dan Politik;
2. b.star Ahli Bidang Pemerintahan;
3. c.star Abli Bidang Pembangunan;
4. d.star Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan; dan
5. e.star Abli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia.
(5)Struktur Organisasi star Abli Gubernur sebagaimana tercantum dalam Lampiran lll, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Pasalll Pcraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Lampung. PARAF KOORDINASI , AU.110. !'EM. , , • All. 1m. EK !WIG ASS. Bm. KEW ASS. BlD. UMUM 1 J t'IlIlQ()t.(jAlIJi;/lt:1 ~~ • 111 BliO H"KIlM Ditetapkan di Telukbetung pada tanggal 8 Agustus 2014 <, GUBERNUR LAMPUNG, M. RIDHO FICARDO Diundangkan di Telukbetung pada tanggal 8 Agustus 2014 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG, Ir. ARINAL DJUlIfAIDI Pembina Utama Madya NIP. 19560617198503 1 005 LEMBARAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014 NOMOR .~ ... -9
(2)Staf Ahli bertanggung jawab kepada Gubemur dan dalam melaksanakan tugasnya secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerab Provinsi.
(3)Untuk memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi Staf Ahli Gubemur dibentuk unsur penunjang Sekretariat sebagai unsur staf yang mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif
(4)Staf Ahli terdiri dari:
1. a.Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik;
2. b.Staf Ahli Bidang Pemerintaban;
3. c.Staf Ahli Bidang Pembangunan;
4. d.Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan; dan
5. e.Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia.
(5)Struktur Organisasi Staf Ahli Gubemur sebagairnana tercantum dalam Lampiran Ill, yang merupakan bagian yang tidak terpisabkan dari Peraturan Daerah ini. PasalII Peraturan Daerab ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerab ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerab Provinsi Lampung. Ditetapkan di Telukbetung pada tanggal 8 Agustus 2014 GUBERNUR LAMPUNG, M.tn~ARDO Diundangkan di Telukbetung pada tanggal 8 Agustus 2014 BEKRETARIS DAERAH PROVINBI LAMPUNG, I•. ARINAL DJUNAiDI Pembina Utama Madya NIP. 19560617 198503 1 005 LEMBARAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014 NOMOR ..2... PENJELASAIf ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR 2 TAHUl'l2014 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR 11 TAHUN 2009 TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA SEKRETARlAT DAERAH PROVINSI DAN SEKRETARlAT DEWAN PERWAKlLAli RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG I. UMUM Reformasi birokrasi eli bidang kelembagaan baik pada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah merupakan salah satu upaya yang diharapkan dapat mewujudkan orgarusasi modern yang ditandai dengan tertatanya organisasi yang tepat fungsi tepat ukuran (rightsizing), ketegasan fungsi lini dan staf, banyak menggunakan jabatan fungsional, rentang kendali yang tepat, serta pelaksanaan tugas dan fungsi yang efisien dan efektif. Pada tataran pemerintah daerah, reformasi birokrasi di bidang kelembagaan membawa perubahan yang cukup signifikan antara lain kriteria besaran struktur organisasi yang didasarkan pada beban kerja; pewadahan urusan pemerintahan dalam bentuk dinas; pewadahan fungsi-fungsi penunjang dalam bentuk badan; pewadahan pelayanan tertentu kepada masyarakat dalam unit pelaksana daerah dan lain sebagainya. Perubahan tersebut didasarkan pada kerangka teoritis bahwa dalam mendesain suatu organisasi terdapat 5 (lima) elemen dasar : 1. Strategic Apec. yaitu GubernurjBupatijWalikota sebagai pimpinan puncak pembuat dan pengambil keputusanjkebijakan; 2. Middle Line, yaitu Sekretariat Daerah sebagai koordinator dan penghubung antara GubernurjBupatijWalikota dengan satuan kerja perangkat daerah; 3. Operating Core, yaitu Dinas Daerah sebagai satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang melaksanakan tugas teknis operasional; 4. Technostructure, yaitu Badan Daerah sebagai satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang melaksanakan tugas pengkajian, analisa dan standarisasi; dan 5. Supporting Staf, yaitu unsur staf yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah (SKPD). - 2 Dengan demikian, dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, gubemur dibantu oleh perangkat daerah yang terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, badan daerah, unit pelaksana daerah dan lembaga lain. Dasar utama pembentukan organisasi perangkat daerah adalah adanya urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah dan menjadi kewenangan daerah, yaitu terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib terdiri dari urusan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Da1am penyelenggaraan urusan pemerintahan tersebut, pemerintah daerah memprioritaskan penyelenggaraan urusan wajib yang berkaitan dengan pe1ayanan dasar dalam rangka optimalisasi pe1ayanan kepada masyarakat. Pembinaan dan pengendalian organisasi perangkat daerah dimaksudkan dalam rangka penerapan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi (KISS) antar daerah dan antar sektor, sehingga dalam penataan organisasi perangkat daerah masing-masing pemerintah daerah taat asas dan taat norma, yang dilaksanakan melalui fasilitasi, asistensi, pemberian arahan, pedoman, bimbingan, supervisi, pelatihan serta kerjasama, Dalam penataan organisasi perangkat daerah harris menerapkan prinsip prinsip organisasi, antara lain visi, misi dan sasaran strategis yang jelas, pelembagaan fungsi staf, fungsi lini dan fungsi pendukung secara tegas, efisiensi dan efektifitas, rentang kendali serta tatakerja yang jelas. Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Lampung, sebagai implementasi berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusen Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, setelah dilakukan evaluasi kelembagaan perlu dilakukan penataan kembali kelembagaan perangkat daerah terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah pada umumnya dan khususnya perubahan dari sisi - 3 kelembagaan, bahkan perubahan dimaksud berpengaruh pada gans kebijaksanaan, koordinasi, pengendalian serta pertanggungjawaban. Sebagai tindak lanjut dari berlakunya peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut di atas guna menyesuaikan dengan perkembangan, kebutuhan organisasi dan pelaksanaan atas peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka perlu untuk meninjau kembaJi susunan Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung. Agar penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat berjalan dengan baik, optimal dan efektif, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Lampung. D. PASAL DEMl PASAL Pasal I Cukupjelas Pasal 4 Cukupjelas Pasal II Cukupjelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014 NOMOR . I - 4 BAGAN STRUKTUR ORGANISASI LAMPlRAN I PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG SEKRETARlAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR : 2 TAHUN 2014 TANGGAL : 8 Agustus 2014 INBTANSI 1 VERTIKAL 1- 1 STAFAHLI GUBERBUR 1· I ASISTEN BIDANG PEMERfNTAHAN Biro TB.lfl Pemerintahanl- Um= Biro Otonomi Daerah Biro ~ Hukum GUBERBUR WAKIL GUBERBUR _____··__ I _... I ASISTEN BIDANG PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN Biro f- Perekonomian Biro Adminietresi Pembangunan SEKRETARIS DAERAH PROVINSI I Kelornpok .Iabatan FungsionaJ ........................._............................. .................._. ASISTEN BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT Biro Bine Sosial Biro Bina Mental DPRD &EKRE'rARIAT DPRD ASISTEN BIDANG ADMlNISTRASI UMUM Biro Umum ~I I Biro Humas& Protokol Biro Keuangan Biro Perelengkapan dan Aset Daerah Biro Organisasi PARAF KOORDINA51 , vwm.GUBERHUR 2 Sf.KDA. PROVINSI 2 ASS. alP. !'Ell. r:5t , ASS. lID.EK S_NG s Ass. BID.III$RA I ASS, BID. UMur.1 t 81YhiLO OfZ..~ISi\Sl 'lll I 10 BIRO KUKUM - GUBERNUR LAMPUNG, ~~ARDO ------------------ ---- -- - 5 LAMPlRAN IA: PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG BAGAN STRUKTUR ORGANISASI NOMOR : 2 TAHUN 2014 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI !.AMPUNG STAFABLI

1.Bidang Hukum dan Politik
2.Bidang Pemerimaban
3.Bidang Pembangunan
4.Bidang Ekonomi dan Keuangan
5.Bidang Kemasyarekaian dan SDM ASISTEN BIDANG PEMERINTAHAN BIRO TATA PEMERINTAHAN UMUM BIRO OTONOMI DAERAH 1 BIRO HUKUM PARAF KOORDINASI WAKIL GUBERtU!ft , SEKDA. MOVINS! 3 ASS. BID. ~EM. • ASS. 6:0 I:KBANG ; ASS, BID. KES~ ASS. 610. \If'(,t.bl ~e hbt~CI OtL~tjlt-~l rT,' -.. ~'a'''''>:~'KtJM TANGGAL : 8 Agustus 2014 GUBERNUR WAIQL GUBERNUR ASISTEN BIDANG PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN BIRO PEREKONOMlAN BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN .-(\,ij: S • :z:::::: i r; SEKRETARlS f- DAERAH ASISTEN BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT BIRO BINA SOSIAL BIRO BINAMENTAL KEWMPOK JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN BIDANG ADIMINISTRASI UMUM BIRO UMUM BIRO HUMASDAN PROTOKOL BIRO KEUANGAN BIRO PERLENGKAPAN DANASET BIRO ORGANlSASI GUBERNUR LAMPUNG, -, ~ M. RIDHO FICARDO --- -- -- - 6 BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SEKRE'TARIAT DAERAH PROYINSI LAMPUNG LAMPIRAN IB: PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR 2 TAHUN 2014 TANGGAL 8 Agustus 2014 GUBERilDk WAKIL GUB.ERRtJR H sEKRETARJS DAERAH PROVINSI I A31STEN BIDANG PEMERINTAHAN ~ Kepe........... dan Cdat.D Sipil ~ Sub Bagi.an Adminisl::ra&i Kep!mdudukan Sub Bacian CatatanSipil SUb Bagian DoIm=t8fli dan Inf""""Bi Kr.p:ndudulwn BIRO TA,1:A PEMERDlTAIL\lI tJ1lUII ""glen Pem.erlntahaD UJIlDm. Sub Bagian JldminiBtrnsi Pemf!l'intahan Umum Sub Ba,gian """""bon Sub Bagjan Tata Usaha H ........... - Sub Bagi&n ~n.ro.taan Batll.s Wikyah Sub Bagjan Penyelesals,n Masa1ah Tllnah Bapm Billa n.~t:rul... ~ Sub Bagian In""ntarisllai dan Evo.h.Iaai Pertanahan ~ ....... BIRO 0'1'01101111 DAERAB H _. PeJllbat Negara Sub BagiaQ Kepa.la Daerahf Waki! Kepu,18 Dal!l'ah SubBagllm Legie1itlif Sub Bagian TaW. Usaha - Sub Bagian Penyelenggaraan Otonomi .DtM.Tah SUb IlagimIIldm!nislnl.6i Pengeml:>anp.n D""mh dan Sub B8gjom- Pelapa<an 1'I<n1~l£nggoman Pemerinlahal' "'" - Sl.lbBagian KeIjaaa.m1l Antar Daerah Sub Bagian KnjaMma Luar Negeri Sub Bag!an Kerjasama:Pihlllr: ketiga - ~t:ahaIl o-a/Ka11lftlbta I ~ ~ I BIRO IItJKUM BqlaD Peratun.n Pen1Ddaq_Un d Ropn Sub Bag!an Perundang,Undangan SubBagian Produk Hukum Sub Bagian EvalWUli Produ1c Hukwn BuatuaD BIIkIIm. - Sub Bagia.n Sengketa Huklun Sub Bagian Bantuan Hukum SUbBilgian Hak AsB.... Manuaia ~ Dokamcata.: dan _B..... Sub Bagian Sosialiaaai Hukum Sub Bq;iwt Doku..... nlHBi Huku.m Sub Bagilm TaW. Ueaha -_ - ...... Sub Bagian K"bijakan Oa.f'ftlh Wilayah I Sub Bagian Krilijakan Daemh Wi!qyah II Sub Bag;ian Kebijalmn Doern.h Wilayah ill GUBERlfUR LAMPUNG, M'Rm~CARDO SubBagjan Sub Bagian P",rangka.t ~nyeh:"'mnaandan PeIlga"''''''''' DeBa/Kelumhan SubBagi&n Sub Bagian PengeIn bwlgan Koordinasi Desai Keluraban Sub Bilgian Pendataen dan Sub Bagian Administrasi dan Kewilayahan PARAF 1 WAKIL GlJSERNUR i: , SEKDA. PROVlNSI , ASS, SID. !'EM. , ASS. 810, EK BANG , ASS, BID, KESRA I 4S5.B1D, lIMUiiii 5 1 ~ 8 I ~1l()O(l~I~.ts\ s Rillnil'.lJlllM -- -- -- -- -- BAGAN STRUKTUR ORGANISASI LAMPlRAN tc . PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR 2 TAHUN 2014 TANGGAL 8 Agustus 2014 GlJIlERIfOR WAKIL GtJBERlIUR - SEKRETARIS DAERAH PROVINSr I BIRO PBRBKOllOJllAB PenpmbaDpn PeftkDnomian Dauah Sub Bagian Kopemsi/UMlOI, F'limnduarrian, Perd.agangan dan Lingkungan Hldup Sub Bagian BUMO dan Kemitraan sub &gian Perbubunpn dan T~lekomunikasi _. PeapmbaDgan Produbl Daerah H Sub Bagian PertlLnian, I'erl<Ebunan dan ~n Sub Bagian KelauIIUL Perikanan, Kehulanan dan Sum"ber Day,,- Air !lub Botgian Pl:rtBmbanp.n, Energi dan Kelistrikan W PeopmbaDgan Promoai Daerah Sub Bagian Penanam Modal dan Perizinan Sub Bagian Kebudaywm dan I'ariwisata Sub Bagian Prolnosi Perekonom.ia.n Daerah B_ Data dan Pelaporan Sub Bagian Tala Ueaha Sub Bagian Pengolahan dan Penyllsunan Data, dim Pt!la.pornn Sub Bagjan Dokumenta8i dan Infonnasi Perl'lummnian II MlISTEN BIDANG PEREKONQMlAN ,I DAN PEMBANGUNAN I I I BIRO ADMIlIISTRASl PEIIDlAJIOUlIIAIf I PARAF KOORDINASI BagIaD BvII1aa.1 dan PeogeD4allaq Sub Bagian Evaluasi Ekonomi Sub Bagian EYaluasi. Sosial Bude.}'a Sub Bagian EvDJuaai Fillik dan Prasamna W .ADa1IBa Data dan Pelaporu Sub Bagian Pelapol"lln Sub Bagian Informasi Data Sub Bagian Pengolahan & Anali!lill Data Y BlnaPmgnom Sub Bagian Tata Uaaha. Sub Bagian Pengembllngan KebijakaD SubBagian Progmm -~ Sub Bagian An~s MminlatnlSi Pengodean Sub Bagian Pelak8e.naan Pengadaan Sub Bagjan Pr:nlbinaan Pengadaan !Janu>&J...... 1 WAKJL """RNU' 2 SEJ<DA. PROVINSI , ASS. B!D. PEN. • ASS. BID. EK BANG 5 ASS. BID. KESRA • ASS. BID. ilMUM 1 I 1'f'J' (IrQ ~1VISl " , DillO ~Ul(,lIM ~ ' , GUBERl'IUR LAMPUNG, M.RID~ARDO - 8 LAMPmAN ID: PERATURAN DAERAH PROVlNSI LA.MPUNG BAGAN STRUKTUR ORGANISASI NOMOR 2 TAHUN 2014 SEKRETARlAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TANGGAL 8 Agustus 2014 BIRO BINA SOSlAL Bagian Kesejahreraan Sosial Sub Bagian S"'"'" Sub Bagiarl - Sub Ba.gian Kelembiogaan dan Kemitraan Sosial Bagian Kesebatan, Tennga Kerja dan TranlOUligrasi Sub Bagie.n Keo.o,hatan dan Keluarga. 8erwIcana Sub Bagipn Tenaga Xnja dan TmnIlollligrB.Jl.i Sub Bagian Data dan lnfomL8.8i - Pembe:rdo.yaan Masyarakat SUb BagiaIl Tala Usaha Sub Bagian Pem.berdayaan NIl9Y'lJ.nllm-t Sub Bagian Prmben:1ayaan PerempUSD dan Perlindungan ADak GUBERNUR WAKIL GUBERNUR H SEKRETARlS DAERAH PROVINSI I ASISTEN BIDANG I r KESEJAHTERAAN RAKYAT BIRO BINAMENTAL Bagian ""'"'" Sub Bagia.n Pembinaan Keagamaan SubBagian UI'UJJllJI Haji Sub Bagian serene dan Praearana PeribadalBn I Pendidikan dan Kebudayaan - SubBagian Pendidib.n Fon:n.al Sub Bagiarl PendidiJr.an In Farmal dan Non Fon:n.a1 SubBagian Kcbudayaan Bagian Pemuda dan Olahraga SUb Bagian Pemuda. dan Olahraga SubBagian Data dan lnformlilli Sub Bagian Tata. UftIl..h.a PARAF KOORO;S.I I WAKIL GU8ERNUR 2 SEKtl.... PftOVUIISI ~ , ASS. 810. PEM. • ASS. BID, EK SANG , ASS. BID, KESRA • ItSS, alD. UMlJM , ~ , ~\~O 0_ ,iii' • " ill!OItliKUM -- GUBERlroR LAMPUlfG, M. RID~CARDO --- -- -- -- -- -- -- - 9 LAMPIRAN IE: PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG BAGAN STRUKTUR ORGANISASI NOMOR 2 TAHUN 2014 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG I BIRO UMUM Bagian UUll.IID Sub &gian Um= Bub BogiaD. SUb Bagian Tala u_ Bagjan Rumah T"""", SUb B8gian Ur\111llJl Dalam 8v.b B;tgian - ..... Sub Bagian PengtlloJaan Kendaraan _. Tata U5llh8 Ktut<ogBn ~ -~.. SUbBsgian BcIBIga p"g-al SubBaglan Belanja Lain-Ialn SUbBlllJian AdnIinistt»si. - 'tara Ut'iIl.hBSW Ahli - SUb~ Fasililasi dan ""'''''~ SubBagian Admin;"""'o:i d:ln Evaluasl TANGGAL 8 Agustus 2014 GUBERNUR WAKIL GUBERNUR SEKRETARlS DAERAH PROVlNSI ~ I BIRO HUMAS & PROTOICOL B"""", Protakol SUbBaglan T:m1n dan Acem Sob Bo:gi.m I'<:rjalaftaD PimpimD , Sub Bagian Hub K.r:protokoJan B8gia.n Tam Usaha Pimpinan SubBagian 1'al,l Us:aha. SUb~ un!...... Dalaw Pimpinan ~ Pimpi<I.oo Huhungan Magyaral<at - SUbBagian PengumpuJan 110 Pmyaringan Inlbnnasi Su b BllIJian ""'n~!lI SubBagian Doiwmentasi 110 Oislribusi ~---_. , I PAFAr Bagian ~f.l<:'mm -"""'" Sub Bagial> "' -"""'" SUb5agia.n ""D@.hBpuean -~"'"SubBsgian - -~ """"" I ASlSTEN BlDANQ IADMINISTRASI UMUM BIRO BIRO KEUANGAN PERLENGKAPAN B"""", - Al1ab6L~ K"buru.hal! Anggaran _0' Sub Bagian Sub Bagian Tala Uaaha. Tata Usaha Subaagian s"bH.ogian_ -",~ -.............x.tIu"'~ - - llubBogiaD. ~ ~- --- - - ""'...""..._ _n SUb~ SubBagian ,.",, "'_.EkJanja ~wQi SubBogiaD. _<alii SubBagian - Pele!anpn _0_ - bub~ -- "'- Bol'lllja N... Pqpm.D - - I B8gien Penyimpanan Akuntansi dan pellaoousahaan - ...._- """"-- Sub_~ -, -"""""'""' ........ 21 - - __ 0 ,,",,'K_ - ""b~ ~v_ ~- -- -~ 3t.ib~Ilf"""""-1I& ""..... I'onyu""'-""'" 1(......". -- -- ~Daonioh __ aWl> - "'" Daemh SubBagian -- SubBagian Pengeluamn J;a. --Adm~~~j~-- .•-, BIRO ORGANISASI - Kelembagaan Sub Bagian """",,,Of Daenoll Provi«oi ~- -~ ~- SubBagi ... 1'.... U_ - Ketatalaksanaan Sub BIlgian ~"""Prosedw- lU:rjiJ. SUbBagian Slandarisasi dan "'....- SUb B8l!;lan _yanon Publik - AoalisisDan y""",,", JliheLan SubSopm AlL9.lio:is Jllha1an SUb 60gian l'ormDsi. Jabatan SubBagian Dan I'eJpustaJcalln Pt:ndayagunaan Kirletia Ap"ottU<- SUbBagian Pengemb.Budaya KeJja Aparator SUbBagianM_ "'."",,"""'" SubB9gian I'l-la;><>ranKiocrja Aparnwr GUBERlIUR LAMPUNG, M'RID~ARDO iii z __ ° e " :>00

a.cs c :'i" Qi z z '" - :>" > "'., i5 UJ~ Po 51 ~ ." '" OJ<Xl -< Cl .... Z :> '" :;l ... 0° iii ,,0 ",OZ c, Z ~ "' .. ~ 0: ~ - " f" , · · · · · · · , ! · ,....L !, , jL I~ r- ~ m il£ • A • I i! 0' • J f ! ·, iio. ! td IIi '~r _. '", j U • in • .' , j • , • ., Ii I, , i I! ~ oi~ II rl .' Ii .H II d « 'I U oj ,. .~ il z • ., 11 ~I , .g{ i· ., - , " " ~ , "' , -. -. Cl • ~.J: I, f • o~ • • « • , a:: I , I" 0 ~ 0 ~ ~<ii !i1 , ::0:: ~" • "'I: ~ :IE i • I ; r w> lElIl..,J ~ • Ii i I , i! LL. ~:il It!~l:;!~ • I , '. J D1! ... .i~ .~ I. " i, t! i Ii ! ~~~~ ., .. r '1 !~ Ii I' n. ~Il .a T· ;~ ,I J. •• f ~~ .nm~~ .. " !~ • ~o , 'I ' , h ,j ~I '.~ :144 ""11 H " "I • i, ,. , 0 • • ~ . , r ,. I " , • " - N - • '.', to I ~l ~ ~ ~ m. l' I • j il I • j l i J ii I . · I "~ j ., . it h I I s I! ., , , ~Ir h 1", 'i 11 i r! l~ HI III rl '. j' i t J " U " iJ ., jA , .1 ., f •• ~ ~ ,. II ,. .' I' .. f ~ ., '1 II Ii , , • ", -. <l • , • • • .s • I , • l~ ! 1, , - J jl ~ .. ! • 'ii , "i;. I t. I' t A I j • ,. fl H e! H -J ·. " I i ~'I ' , Ii " i' " II jl , i, II " ., II • , " I) H u .ej t' , II '. i~ • }IJ .. jl " .. j' i '. .~ !~ l' a ., • " ii rr , • 1'< " • ;1 .J ae I" .' f ~~ l " l i 1 I j.o , $~ • <1 ;1 ~ " , , i 'I ~~ '-- • L '-- • ! • Jl d , h ! , , 1 P , i 1h Ii l~ ., ~~ il! j~ ..1. , " l' i~ 01 !~ 1& ~i ~i l~ " ~I ,§J I" ~1 ! ~~ 'i If .' • ;i II ", .1 '. H !~ .' ., , i , l ! I! 1 lSi: -I n " •• H d ,. '- '- oi If l H I! ,1 ·1 i, to ,J Ii I. I i~l 1 I~ ". •• II • I' 11 !I ., ' , -, Jj Il II i~ ., _I ~~ Ii' ,g] .' :[~ ,I 'I , ~ i " I' l~ ,j , i • zl " ,I &;r t~ .H , " < h l , " ~~ " f~ .- ~l I~ , • , lj .. ~ •.1 J .. I, .. 'I• '1 !~ I, ., , " 'j f~ it d ~! i • ·, io ~i' i" 'I "I 1i ~~ lJj I'I .. 'I L I•. II l' i f~ " '. '§! " fl i--I i H Ii " , " I' I] -, i~ ,. i j H JII ,I "J -J Z " ~l , • • 1 ,. " • " II • s ..-:: '-- ~ ·,• • -.o. f] la ~ , ~il· 0!lj ," • ~ ,; ..: , I , I i I I I~I I~i ~I !~l "~~~ I - 11 LAMPIRAN 1Il; PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG BAGAN STRUKTUR ORGANISASI NOMOR 2 TAHUN 2014 STAt' AHLI GUBERNUR LA.MPUNG TANGGAL 8 Agustus 2014 GUBERNUR WAKIL GUBERIfUR •................. SEKRETARIS DAERAH . :......................"?"!'...................... ..'!..............................;...........................: , star Ahli Bidang Hukumdan Politik , star Ahli Bidang Pemerintahan I MS. BID. PEN. , ASJ.ICO.UBANG • 10 PARAF KOORDINASI , WAKIL. GIJiERHUR ~Sf1(D.... P1t0YlNSlI , ASS. BlD. KESRA • ASS. BID. UMUM 7 • i"IU -.,. tIlRQIlUK1JM , , , Staf AbUStaf Ahli Staf Ahli BidangBidang Bidang KemasyarakatanEkonomidan Pembangunan danSDMKeuengan GUBERNUR LAMPllNG. MoLf2ARDO

Isi peraturan

Teks4PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 4

Dasar hukum (18)

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 1959

Undang-undang (UU) No. 14 Tahun 1964

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 3 Tahun 1964

Peraturan Pemerintah (PP) No. 79 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 41 Tahun 2007

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 57 Tahun 2007

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 56 Tahun 2010

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 70 Tahun 2011

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 1 Tahun 2014

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2009

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2011

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2013

Peraturan turunan (2)

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 4

Dasar hukum (18)

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 1959

Undang-undang (UU) No. 14 Tahun 1964

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 3 Tahun 1964

Peraturan Pemerintah (PP) No. 79 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 41 Tahun 2007

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 57 Tahun 2007

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 56 Tahun 2010

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 70 Tahun 2011

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 1 Tahun 2014

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2009

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2011

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2013

Peraturan turunan (2)

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2014