(1)Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, terdiri dari:
a.Sekretaris Daerah;
b.Asisten Bidang Pernerintahan, membawahi:
1.Biro Tata Pemerintahan Umum, membawahi:
a) Bagian Pemerintahan UmUIn, membawahi: 1) Sub Bagian Administrasi Pemerintahan Umum; 2) Sub Bagian Ketertiban; dan 3) Sub Bagian Tata Usaha. b) Bagian Pertanahan, membawahi: 1) Sub Bagian Penataan Batas Wilayah; 2) Sub Bagian PenyeIesaian Masalah Tanah; dan 3) Sub Bagian Inventarisasi dan Evaluasi Pertanahan. -4 c} Bagian Administrasi Kependudukan dan Catatan sipil, membawahi: I) Sub Bagian Administrasi Kependudukan; 2) Sub Bagian Catatan Sipil; dan 3) Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Kependudukan. d) Bagian Bina Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, membawahi: 1) Sub Bagian Penyelenggaraan dan Pengawasan; 2) Sub Bagian Koordinasi; dan 3) Sub Bagian Pendataan dan Kewilayaban.
2.Biro Otonomi Daerah, membawahi:
a) Bagian Pejabat Negara, membawahi: I) Sub Bagian Kepala Daerab/Wakil Kepala Daerab; 2) Sub Bagian Legislatif; dan 3) Sub Bagian Tata Usaba. b) Bagian Bina Otonomi Daerah, membawahi: I) Sub Bagian Penyelenggaraan Otonomi Daerab; 2) Sub Bagian Administrasi Pengembangan Daerab dan Kecarnatan; dan 3) Sub Bagian Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintaban Daerab. c) Bagian Kerjasama, membawahi: I) Sub Bagian KeIjasama Antar Daerab; 2) Sub Bagian KeIjasama Luar Negeri; dan 3) Sub Bagian Kerjasama Pihak Ketiga. d) Bagian Pemerintaban Desa/Kelurahan, membawahi: I) Sub Bagian Perangkat Desa/Kelurahan; 2) Sub Bagian Pengembangan Desa/Kelurahan: dan 3) Sub Bagian Administrasi dan Kekayaan Desa/Kelurahan.
3.Biro Hukum, membawahi:
a) Bagian Peraturan Perundang-undangan, membawabi: 1) Sub Bagian Perundang-undangan; 2) Sub Bagian Produk Hukum; dan 3) Sub Bagian Evaluasi Produk Hukum. b) Bagian Bantuan Hukum, membawahi: 1) Sub Bagian Sengketa Hukum; 2) Sub Bagian Bantuan Hukum; dan 3) Sub Bagian Hak Asasi Manusia. c) Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum, membawahi: 1) Sub Bagian SosiaJisasi Hukum; 2) Sub Bagian Dokumentasi Hukum; dan 3) Sub Bagian Tata Usaba. d) Bagian Kebijakan Daerab, membawabi: 1) Sub Bagian Kebijakan Daerab Wilayab I; 2) Sub Bagian Kebijakan Daerah Wilayab II; dan 3) Sub Bagian Kebijakan Daerab Wilayab III. -5
c.Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan, mernbawahi:
1.Biro Perekonomian, membawahi:
a} Bagian Pengembangan Perekonorruan Daerah, membawahi. 1) Sub Bagian KoperasijUMKM, Perindustrlan, Perdagangan dan Lingkungan Hidup; 2) Sub Bagian BUMD dan Kemitraan; dan 3) Sub Bagian Perhubungan dan 'Telekomunikasi. b) Bagian Pengembangan Produksi Daerah, membawahi: 1) Sub Bagian Pertanian, Perkebunan dan Peternakan; 2) Sub Bagian Kelautan, Perikanan, Kehutanan dan Sumber Daya Air; dan 3) Sub Bagian Pertambangan, Energi dan Kelistrikan. c) Bagian Pengembangan Promosi Daerah, membawahi: 1) Sub Bagian Penanaman Modal dan Perizinan; 2) Sub Bagian Kebudayaan dan Pariwisata;dan 3) Sub Bagian Promosi Perekonomian Daerah. d) Bagian Data dan Pelaporan, membawahi: 1) Sub Bagian Tata Usaha; 2) Sub Bagian Pengolahan dan Penyusunan Data dan Pelaporan; dan 3) Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Perekonomian.
2.Biro Administrasi Pembangunan, membawahi:
a) Bagian Evaluasi dan Pengendalian, membawahi: 1) Sub Bagian Evaluasi Ekonomi; 2) Sub Bagian Evaluasi Sosial Budaya; dan 3) Sub Bagian Evaluasi Fisik dan Prasarana. b) Bagian Bina Program, membawahi: 1) Sub Bagian Tata Usaha; 2) Sub Bagian Pengembangan Kebijakan; dan 3) Sub Bagian Program. c) Bagian Analisa Data dan Pelaporan, membawahi: 1) Sub Bagian Pelaporan; 2) Sub Informaai Data; dan 3) Sub Pengolahan dan Analisis Data. d) Bagian Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), membawahi: 1) Sub Bagian Analisis Administrasi Pengadaan; 2) Sub Bagian Teknologi Informasi LPSE; dan 3) Sub Bagian Pembinaan Pengadaan Barang Jasa.
d.Asisten Bidang Kesejahteraan Rakyat, membawahi:
1.Biro Bina Sosial, membawahi:
a) Bagian Kesejahteraan Sosial, membawahi: 1) Sub Bagian Sosial; 2) Sub Bagian Penanggulangan Bencana; dan 3) Sub Bagian Kelembagaan dan Kemitraan Sosial. -6 b) Bagian Kesehatan, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, membawahi: 1) Sub Bagian Kesehatan dan Keluarga Berencana; 2) Sub Bagian Tenaga Kerja dan Transmigrasi; dan 3) Sub Bagian Data dan Informasi. c) Bagian Pemberdayaan Masyarakat,membawahi: 1) Sub Bagian Tata Usaha; 2) Sub Bagian Pemberdayaan Masyarakat; dan 3) Sub Bagian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
2.Biro Bina Mental, membawahi:
a) Bagian Agama, membawahi: 1) Sub Bagian Pembinaan Keagamaan; 2) Sub Bagian Urusan Haji; dan 3) Sub Bagian Sarana dan Prasarana Peribadatan. b) Bagian Pendidikan dan Kebudayaan, membawahi: 1) Sub Bagian Pendidikan Formal; 2) Sub Bagian Pendidikan Informal dan Non Formal; dan 3) Sub Bagian Kebudayaan. c) Bagian Pemuda dan Olahrega, membawahi: 1) Sub Bagian Pemuda dan Olahraga; 2) Sub Bagian Data dan Informasi; dan 3) Sub Bagian Tata Vsaha.
e.Asisten Bidang Administrasi Umum, membawahi:
1.Biro Urnum, membawahi:
a} Bagian Umurn, membawahi: 1) Sub Bagian Umum; 2) Sub Bagian Pengurusan Surat dan Ekspidisi; dan 2) Sub Bagian Tata Vsaha. b) Bagian Rumah Tangga, membawahi: 1) Sub Bagian Urusan Dalam; 2) Sub Bagian Perawatan Gedung dan Peralatan; dan 3) Sub Bagian PengeIoIaan Kendaraan. c) Bagian Tata Usaha Keuangan Sekretariat Daerah, membewahi: 1) Sub Bagian Belanja Pegawai; 2) Sub Bagian Belanja Lain-lain; dan 3) Sub Bagian Administrasi Perjalanan, d) Bagian Tata Usaha Staf Ahli, membawahi: 1) Sub Bagian Fasilitasi dan Konsultasi; dan 2) Sub Bagian Administrasi dan Evaluasi.
2.Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol, membawahi:
a) Bagian Protokol, membawahi: 1) Sub Bagian Tamu dan Acara; 2) Sub Bagian Perjalanan Pimpinan; dan 3) Sub Bagian Hubungan Keprotokolan. -7 bJ Bagian Tata Usaha Pimpinan, membawahi: IJ Sub Bagian Tata Usaha; 2J Sub Bagian Urusan Dalam Pimpinan; dan 3) Sub Bagian Fasilitasi dan Koordinasi Pimpinan. c) Bagian Hubungan Masyarakat, membawahi: 1) Sub Bagian Pengumpulan dan Penyaringan Informasi; 2) Sub Bagian Penerangan dan Pemberitaan; dan 3) Sub Bagian Dokumentasi dan Distribusi.
3.Biro Keuangan, membawahi:
a) Bagian Anggaran, membawahi: 1) Sub Bagian Tata Usaha; 2) Sub Bagian Penyusunan Anggaran; dan 3) Sub Bagian Pembinaan dan Evaluasi Anggaran Kabupaten/Kota. b) Bagian Perbendaharaan, membawahi: 1) Sub Bagian Perbendaharaan Belanja Pegawai; 2) Sub Bagian Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Daerah; dan 3) Sub Bagian Perbendaharaan Belanja Non Pegawai. c) Bagian Akuntansi, membawahi: 1) Sub Bagian Pencatatan Non APBD dan Pembinaan/Evaluasi Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/ Kota; 2) Sub Bagian Pencatatan, Verifikasi dan Pelaporan APBD; dan 3) Sub Bagian Monitoring, Pengendalian dan Evaluasi Penyertaan Modal Daerah dan PPK-BLUD. d) Bagian Kas Daerah, membawahi: 1) Sub Bagian Penerimaan Kas; 2) Sub Bagian Pengeluaran Kas; dan 3) Sub Bagian Administrasi Pajak.
4.Biro Perlengkapan dan Aset Daerah, membawahi:
a) Bagian Analisis Kebutuhan Barang Daerah, rnembawahi: 1) Sub Bagian Tata Usaha; 2) Sub Bagian AnaIisis Penyusunan Kebutuhan Barang Daerah; dan 3) Sub Bagian Penganggaran Kebutuhan Barang Daerah. b) Bagian Pengadaan Barang Daerah, membawahi: I) Sub Bagian Pengadaan; 2) Sub Bagian Pelelangan; dan 3) Sub Bagian Penetapan dan Pelaporan Hasil Pengadaan. c) Bagian Penyimpanan dan PenatausalIaan Barang Daerah, membawahi: 1) Sub Bagian Penyimpanan dan Distribusi Barang Daerah; 2) Sub Bagian Penatausahaan Barang Daerah; dan 3) Sub Bagian Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Neraca Barang Daerah. d) Bagian Pemanfaatan Barang Daerah, membawahi: 1) Sub Bagian Pemanfaatan Barang Daerah; 2) Sub Bagian Penghapusan Barang Daerah; dan 3) Sub Bagian Pengendalian Barang Daerah. -8
5.Biro Organisasi, membawahi:
a) Bagian Kelembagaan, membawahi: 1) Sub Bagian Perangkat Daerab Provinsi; 2) Sub Bagian Perangkat Daerab Kabupaten/Kota; dan 3) Sub Bagian Tata Usaba. b) Bagian Ketatalaksanaan, membawabi: 1) Sub Bagian Tata Cara dan Prosedur Kerja: 2) Sub Bagian Standarisasi dan Pengaturan; dan 3) Sub Bagian Pelayanan Publik. c) Bagian Analisis dan Formasi Jabatan, membawahi: 11 Sub Bagian Analisis Jabatan; 2) Sub Bagian Formasi Jabatan; dan 3) Sub Bagian Kepegawaian dan Perpustakaan. d) Bagian Pendayagunaan KineIja Aparatur, membawabi: 1) Sub Bagian Pengembangan Budaya Kerja Aparatur; 2) Sub Bagian Manajemen Pengendalian Intern Aparatur; dan 3) Sub Bagian Pelaporan KineIja Aparatur.
f.Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlab jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keablian dan keterampilannya.
(2)Asisten-asisten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang berada di bawab dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerab.
(3)Biro-biro sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Biro yang berada di bawab dan bertanggung jawab kepada Asisten yang bersangkutan.
(4)Bagian-Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawab dan bertanggung jawab kepada Kepala Biro yang bersangkutan.
(5)Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian, yang berada di bawab dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian yang bersangkutan.
(6)Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerab.
(7)Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Daerab Provinsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1, Lampiran lA, Lampiran IB, Lampiran IC, Lampiran !D, Lampiran IE dan Lampiran I F, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerab ini.
2.Ketentuan Pasal S ayat (4) diubab, sehingga Pasal S berbunyi sebagai berikut:
Pasa1S
(1)Staf Ahli merupakan unsur pelaksana yang mempunyai tugas memberikan telaaban bidang hukum dan politik, bidang pemerintahan, bidang pembangunan, bidang kemasyarakatan dan sumberdaya manusia, dan bidang ekonomi dan keuangan.
-9
(2)Staf Ahli bertanggung jawab kepada Gubernur dan dalam melaksanakan tugasnya secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah Provinsi.
(3)Untuk memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi star Ahli Gubernur dibentuk unsur penunjang Sekretariat sebagai unsur staf yang mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif.
(4)star Abli terdiri dari:
a.star Abli Bidang Hukum dan Politik;
b.star Ahli Bidang Pemerintahan;
c.star Abli Bidang Pembangunan;
d.star Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan; dan
e.star Abli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia.
(5)Struktur Organisasi star Abli Gubernur sebagaimana tercantum dalam Lampiran lll, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Pasalll Pcraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Lampung. PARAF KOORDINASI , AU.110. !'EM. , , • All. 1m. EK !WIG ASS. Bm. KEW ASS. BlD. UMUM 1 J t'IlIlQ()t.(jAlIJi;/lt:1 ~~ • 111 BliO H"KIlM Ditetapkan di Telukbetung pada tanggal 8 Agustus 2014 :~'KtJM TANGGAL : 8 Agustus 2014 GUBERNUR WAIQL GUBERNUR ASISTEN BIDANG PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN BIRO PEREKONOMlAN BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN .-(\,ij: S • :z:::::: i r; SEKRETARlS f- DAERAH ASISTEN BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT BIRO BINA SOSIAL BIRO BINAMENTAL KEWMPOK JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN BIDANG ADIMINISTRASI UMUM BIRO UMUM BIRO HUMASDAN PROTOKOL BIRO KEUANGAN BIRO PERLENGKAPAN DANASET BIRO ORGANlSASI GUBERNUR LAMPUNG, -, ~ M. RIDHO FICARDO --- -- -- - 6 BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SEKRE'TARIAT DAERAH PROYINSI LAMPUNG LAMPIRAN IB: PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR 2 TAHUN 2014 TANGGAL 8 Agustus 2014 GUBERilDk WAKIL GUB.ERRtJR H sEKRETARJS DAERAH PROVINSI I A31STEN BIDANG PEMERINTAHAN ~ Kepe........... dan Cdat.D Sipil ~ Sub Bagi.an Adminisl::ra&i Kep!mdudukan Sub Bacian CatatanSipil SUb Bagian DoIm=t8fli dan Inf""""Bi Kr.p:ndudulwn BIRO TA,1:A PEMERDlTAIL\lI tJ1lUII ""glen Pem.erlntahaD UJIlDm. Sub Bagian JldminiBtrnsi Pemf!l'intahan Umum Sub Ba,gian """""bon Sub Bagjan Tata Usaha H ........... - Sub Bagi&n ~n.ro.taan Batll.s Wikyah Sub Bagjan Penyelesals,n Masa1ah Tllnah Bapm Billa n.~t:rul... ~ Sub Bagian In""ntarisllai dan Evo.h.Iaai Pertanahan ~ ....... BIRO 0'1'01101111 DAERAB H _. PeJllbat Negara Sub BagiaQ Kepa.la Daerahf Waki! Kepu,18 Dal!l'ah SubBagllm Legie1itlif Sub Bagian TaW. Usaha - Sub Bagian Penyelenggaraan Otonomi .DtM.Tah SUb IlagimIIldm!nislnl.6i Pengeml:>anp.n D""mh dan Sub B8gjom- Pelapa &J...... 1 WAKJL """RNU' 2 SEJ "' -"""'" SUb5agia.n ""D@.hBpuean -~"'"SubBsgian - -~ """"" I ASlSTEN BlDANQ IADMINISTRASI UMUM BIRO BIRO KEUANGAN PERLENGKAPAN B"""", - Al1ab6L~ K"buru.hal! Anggaran _0' Sub Bagian Sub Bagian Tala Uaaha. Tata Usaha Subaagian s"bH.ogian_ -",~ -.............x.tIu"'~ - - llubBogiaD. ~ ~- --- - - ""'...""..._ _n Bagian Pengadaan Perbendaharaan 8anl.ng Da. - "'" Daemh SubBagian -- SubBagian Pengeluamn J;a. --Adm~~~j~-- .•-, BIRO ORGANISASI - Kelembagaan Sub Bagian """",,,Of Daenoll Provi«oi ~- -~ ~- SubBagi ... 1'.... U_ - Ketatalaksanaan Sub BIlgian ~"""Prosedw- lU:rjiJ. SUbBagian Slandarisasi dan "'....- SUb B8l!;lan _yanon Publik - AoalisisDan y""",,", JliheLan SubSopm AlL9.lio:is Jllha1an SUb 60gian l'ormDsi. Jabatan SubBagian Dan I'eJpustaJcalln Pt:ndayagunaan Kirletia Ap"ottU <>ranKiocrja Aparnwr GUBERlIUR LAMPUNG, M'RID~ARDO iii z __ ° e " :>00
a.cs c :'i" Qi z z '" - :>" > "'., i5 UJ~ Po 51 ~ ." '" OJ '" :;l ... 0° iii ,,0 ",OZ c, Z ~ "' ..
~ 0: ~ - " f" , · · · · · · · , ! · ,....L !, , jL I~ r- ~ m il£ • A • I i! 0' • J f ! ·, iio. ! td IIi '~r _. '", j U • in • .' , j • , • ., Ii I, , i I! ~ oi~ II rl .' Ii .H II d « 'I U oj ,. .~ il z • ., 11 ~I , .g{ i· ., - , " " ~ , "' , -. -. Cl • ~.J: I, f • o~ • • « • , a:: I , I" 0 ~ 0 ~ ~ lElIl..,J ~ • Ii i I , i! LL. ~:il It!~l:;!~ • I , '. J D1! ... .i~ .~ I. " i, t! i Ii ! ~~~~ ., .. r '1 !~ Ii I' n. ~Il .a T· ;~ ,I J. •• f ~~ .nm~~ .. " !~ • ~o , 'I ' , h ,j ~I '.~ :144 ""11 H " "I • i, ,. , 0 • • ~ . , r ,. I " , • " - N - • '.', to I ~l ~ ~ ~ m. l' I • j il I • j l i J ii I . · I "~ j ., . it h I I s I! ., , , ~Ir h 1", 'i 11 i r! l~ HI III rl '. j' i t J " U " iJ ., jA , .1 ., f •• ~ ~ ,. II ,. .' I' .. f ~ ., '1 II Ii , , • ", -. <l • , • • • .s • I , • l~ ! 1, , - J jl ~ .. ! • 'ii , "i;. I t. I' t A I j • ,. fl H e! H -J ·. " I i ~'I ' , Ii " i' " II jl , i, II " ., II • , " I) H u .ej t' , II '. i~ • }IJ .. jl " .. j' i '. .~ !~ l' a ., • " ii rr , • 1'< " • ;1 .J ae I" .' f ~~ l " l i 1 I j.o , $~ • <1 ;1 ~ " , , i 'I ~~ '-- • L '-- • ! • Jl d , h ! , , 1 P , i 1h Ii l~ ., ~~ il! j~ ..1. , " l' i~ 01 !~ 1& ~i ~i l~ " ~I ,§J I" ~1 ! ~~ 'i If .' • ;i II ", .1 '. H !~ .' ., , i , l ! I! 1 lSi: -I n " •• H d ,. '- '- oi If l H I! ,1 ·1 i, to ,J Ii I. I i~l 1 I~ ". •• II • I' 11 !I ., ' , -, Jj Il II i~ ., _I ~~ Ii' ,g] .' :[~ ,I 'I , ~ i " I' l~ ,j , i • zl " ,I &;r t~ .H , " < h l , " ~~ " f~ .- ~l I~ , • , lj .. ~ •.1 J .. I, .. 'I• '1 !~ I, ., , " 'j f~ it d ~! i • ·, io ~i' i" 'I "I 1i ~~ lJj I'I .. 'I L I•. II l' i f~ " '. '§! " fl i--I i H Ii " , " I' I] -, i~ ,. i j H JII ,I "J -J Z " ~l , • • 1 ,. " • " II • s ..-:: '-- ~ ·,• • -.o. f] la ~ , ~il· 0!lj ," • ~ ,; ..: , I , I i I I I~I I~i ~I !~l "~~~ I - 11 LAMPIRAN 1Il; PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG BAGAN STRUKTUR ORGANISASI NOMOR 2 TAHUN 2014 STAt' AHLI GUBERNUR LA.MPUNG TANGGAL 8 Agustus 2014 GUBERNUR WAKIL GUBERIfUR •................. SEKRETARIS DAERAH . :......................"?"!'...................... ..'!..............................;...........................: , star Ahli Bidang Hukumdan Politik , star Ahli Bidang Pemerintahan I MS. BID. PEN. , ASJ.ICO.UBANG • 10 PARAF KOORDINASI , WAKIL. GIJiERHUR ~Sf1(D.... P1t0YlNSlI , ASS. BlD. KESRA • ASS. BID. UMUM 7 • i"IU -.,. tIlRQIlUK1JM , , , Staf AbUStaf Ahli Staf Ahli BidangBidang Bidang KemasyarakatanEkonomidan Pembangunan danSDMKeuengan GUBERNUR LAMPllNG. MoLf2ARDO