DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2014

Nomor: 7
Tahun: 2014
Ditetapkan: 8 Agustus 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 3

Lembaga terkait

Ringkasan

Laporan Keuangan yang dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerab/Perusabaan Daerab. Dan mengenai Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan rnemuat Laporan realisasi anggaran, Neraca, Laporan arus kas dan Catatan atas laporan keuangan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2013; Mengingat . .

Mengingat

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 3 Tahun 1964 ten tang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat 1 Sumatcra Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 81 menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 26881;
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Ncgara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nornor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569); , ' . . .' - 2
4.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988J;.
5.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bcbas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
10.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor .59. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
11.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); '. , " 22. 23, 24. 25. 26, 27. 28. 29. 30. - 4 Peraturan PemerintahNomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwaldlan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693); Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pernerintah, Pemerintah Daerah, dan Pemerintahan Daerah Kabupaterr/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 ten tang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272); Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 315); Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 18 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2012 Nomor 18); Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2015-2019 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 4041); ·5· Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKJLAN RAKYAT DAERAH PROVlNSI LAMPUNG dan GUBERNUR LAMPUNG

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVlNSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2013. Pasall

(1)Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan rnemuat:
1. a.Laporan realisasi anggaran;
2. b.Neraca;
3. c.Laporan arus kas; dan
4. d.Catatan atas laporan keuangan.
(2)Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerab/Perusabaan Daerab. Pasa12 Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (II huruf a Tahun 2013 sebagai berikut:
1. a.Pendapatan Rp. 3.901.950.613.831,73
2. b.Belanja dan Transfer Rp. 3.884.534.953.491,60 Surplus Rp. 17.415.660.340,13
3. c.Pembiayaan Penerirnaan Rp. 23.710.615.001,59 Pengeluaran Rp. 0,00 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Rp. 41, 126.275.341,72 Pasa13 Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut: 1, Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlab (Rp. 508.779.237.365,49) dengan rincian sebagai berikut:
4. a.Anggaran pendapatan Rp. 4.410.729.851.197,22
5. b.Realisasi Rp. 3.901.950.613.831,73 Selisih kurang Rp. 508.779.237.365,49 - 6
  1. 2.Se1isih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp. 526. i 94.897.705,62' dengan rincian sebegai berikut: - - - a. b. Anggaran belanja Realisasi Selisih lebih Rp. Rp. Rp. 4.410.729.851.197,22 3.884.534.953.491.60 526.194.897.705,62
  2. 3.Selisih defisit anggaran dengan realisasi surplus sejumlah Rp. 17.415.660.340,13 dengan rincian sebagai berikut:
6. a.Anggaran defisit Rp. 0,00 17.415.660.340.13b. Realisasi ~R~p,-,. ~~~~~'?;;-~ Selisih lebih Rp. 17.415.660.340,13
  1. 4.Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp. 23.710.615.001,59 dengan rincian sebagai berikut:
7. a.Anggaran penerimaan pembiayaan Rp. 0,00 23.710.615.001.59b. Realisasi ::R:-,p,-,.__~~~~~~~~ Selisih lebih Rp. 23.710.615.001,59
  1. 5.Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp. 0,00 dengan rincian sebagai berikut:
8. a.Anggaran pengeluaran pembiayaan Rp. 0,00
9. b.Realisasi £R"p'-'. 0.00~~ Selisih lebih(kurang Rp. 0,00
  1. 6.Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah Rp. 23.710.615.001,59 dengan rincian sebagai berikut:
10. a.Anggaran pembiayaan netto Rp. 0,00 23.710.615.001,59b. Realisasi ",R"p,-,.-_~~~~~~"-L~ Selisih lebih(kurang Rp. 23.710.615.001,59 Pasa14 Neraca sebagaimana dimalrsud dalam Pasal 1 ayat (1) hurufb per 31 Desember Tahun 2013 sebagai berikut:
11. a.Jumlah Aset Rp. 6.979.456.466.835,18
12. b.Jumlah Kewajiban Rp. 604.995.103.591,50
13. c.Jumlah Ekuitas Dana Rp. 6.374.461.363.243,68 Pasn15 Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c untuk tahun berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2013 sebagai berikut:
14. a.Saldo kas awal per 1 -Jarruari 2013 Rp. 23.696.615.001,59
15. b.Koreksi Kas Rp. 14.000.000,00
16. c.Arus kas ber-sih dari aktivitas operasi Rp. 821.010.318.627,83
17. d.Arus kas beraih dari aktivitas investasi Rp. (803.594.658.287,70) Asset non ~keuangan
18. e.Arus kas dar! alrtivitas pembiayaan Rp. 0,00
19. f.Arus kas dari aktivitas non-anggaran Rp. (9.766.009,00)
20. g.Saldo kas akhir per 31 Desember 2013 Rp. 41.116.509.332,72 · .' ' .' -7 Pasal 6 Catatan atas laporan keuangan sebagairnana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d Tahun Anggaran 2013· memuat infonnasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pas-pes Ieporan keuangan. Pasa17 Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampir-an Pcraturan Daerah ini merupakan bagian yang terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini yang terdiri dari:
21. a.Lampiran I : Laporan realisasi anggaran; Larnpiran I.l : Ringkasan Iaporan realieaei anggaran menurut urusan pemerintah daerah dan organisasi; Lampiran 1.2 : Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja, dan pembiayaan; Lampiran 1.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, program dan kegiatan: Lampiran 1.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan keselarasan dan keterpaduan urusan pernerintahan daerah dan fungsi dalam rangka pengelolaan keuangan negara; Larnpiran 1.5 : Daftar jumlah pegawai pergolongan dan perjabatan; Lampiran 1.6 : Daftar piutang daerah; Lampiran 1.7 : Daftar penyertaan modal (investasi) daerah; Lampiran 1.8 : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah T.A. 2013; Lampir'an 1.9 : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset lainnya T.A. 2013; Lampiran 1.10 : Kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalarn tehun anggaran berikutnya T.A. 2013; Lampiran 1.11 : Daftar Dana Cadangan T.A. 2013; Lampiran 1.12 : Daftar Pinjaman Daerah T.A.2013;
22. b.Lampiran II : Neraca
23. c.Lampiran III : Laporan arus kas
24. d.Lampiran IV : Catatan atas laporan keuangan Pasa18 Gubernur menetapkan Peraturan Gubemur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 sebagai rincian Icbih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2013. - 8 Pasal 9 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Lampung. Ditetapkan di Telukbetung pada tanggal ?r:J8C'?- 118 2014 GUBERNUR LAMPUNG, ~ M. RIDHO FICARDO Diundangkan di Telukbetung pada tanggal B8 -- 08- 2014 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG, Ir. ARINAL DJUNAIDI Pembina Utama Madya NIP. 19560617 198503 1 005 LEMBARAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014 NOMOR:; 7 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG (...?../~~

Isi peraturan

Teks3PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Dasar hukum (25)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 14 Tahun 1964

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 1985

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 1994

Undang-undang (UU) No. 21 Tahun 1997

Undang-undang (UU) No. 28 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 20 Tahun 2000

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 15 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 2004

Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009

Peraturan Pemerintah (PP) No. 3 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah (PP) No. 2 Tahun 2012

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 54 Tahun 2010

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 70 Tahun 2011

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 21 Tahun 2011

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 18 Tahun 2012

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Dasar hukum (25)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 14 Tahun 1964

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 1985

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 1994

Undang-undang (UU) No. 21 Tahun 1997

Undang-undang (UU) No. 28 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 20 Tahun 2000

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 15 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 2004

Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009

Peraturan Pemerintah (PP) No. 3 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah (PP) No. 2 Tahun 2012

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 54 Tahun 2010

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 70 Tahun 2011

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 21 Tahun 2011

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 18 Tahun 2012

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2014