DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pasuruan Nomor 3 Tahun 2021

Nomor: 3
Tahun: 2021
Ditetapkan: 26 Juli 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Ringkasan

Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 dengan Pemerintahan Desa, diubah sebagai berikut: 1. ketentuan pasal 46 ayat (1) huruf e,j,n,o dan p diubah; 2. ketentuan pasal 51 ayat (2) diubah dan ayat (3) huruf c dan huruf d dihapus; 3. ketentuan pasal 61 ayat (2) diubah dan ayat (3) dihapus serta ayat (4) dan ayat (5) terakhir diubah menjadi ayat (6) dan ayat (7); 4. diantara bagian keempat dan bagian kelima disisipkan 1(satu) bagian yaitu bagian keempat A; 5. diantara pasal 80 dan pasal 81 disisipkan 1(satu) pasal baru yaitu pasal 80A; 6. ketentuan pasal 102 ayat (2) huruf a diubah, diantara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (3a) dan ayat (4a) ditambahkan 1(satu) huruf setelah huruf g yaitu huruf h; 7. ketentuan pasal 103 ayat (1) huruf a,b,b1,d,g1, ayat (2) diubah dan diantara huruf b1 dan huruf c disisipkan 1(satu) huruf yaitu huruf 2; 8. ketentuan pasal 105 ayat (3), ayat (4) huruf h diubah, diantara huruf i dan j disisipkan 1 (satu) huruf yaitu huruf i1; 9. diantara pasal 113 dan pasal 114 disisipkan 1(satu) pasal yaitu pasal 113a; 10. Pasal 140 diubah; 11. Ketentuan pasal 141 diubah; 12. Ketentuan pasal 142 diubah; 13. Ketentuan pasal 143 diubah.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
8.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
12.Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
13.Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 160);
14.Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);
21.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1955);
23.Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 282) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 319). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASURUAN DAN BUPATI PASURUAN

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG PEMERINTAHAN DESA Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 282) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 319) diubah sebagai berikut:

1.Ketentuan Pasal 46 ayat (1) huruf e, j, n, o dan p diubah, sehingga Pasal 46 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46

Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan :

a.Warga Negara Republik Indonesia;
b.bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
c.memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
d.berkelakuan baik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Kepolisian Resort setempat;
e.berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat atau tamat pondok pesantren dan atau Lembaga Pendidikan madrasah diniah tingkat wustho yang dibuktikan dengan ijasah yang dilegalisir dari instansi/lembaga yang berwenang atau instansi/lembaga yang menerbitkan ijasah ditandatangani oleh Pimpinan Lembaga yang menerbitkan ijasah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) dan dibubuhi stempel instansi/lembaga sebagai bukti pengesahan ijasah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB).
f.berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar yang dibuktikan dengan Akta Kelahiran/Surat Kenal Lahir;
g.bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai cukup;
h.dihapus.
i.tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Pengadilan Negeri setempat;
j.tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Pengadilan Negeri setempat, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dibuktikan dengan Surat Keterangan Telah Menjalani Pidana dari Kementerian Hukum dan HAM dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik melalui media yang mudah diakses oleh masyarakat desa, bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang lebih dari 2 (dua) kali berdasarkan surat keterangan dari Lembaga Pemasyarakatan;
k.tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Pengadilan Negeri setempat;
l.berbadan sehat, bebas dari penyalahgunaan narkotika, obat-obatan terlarang lainnya dan HIV/AIDS yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Pemerintah; l.1 bebas dari penyalahgunaan narkotika, obat-obatan terlarang lainnya yang dibuktikan dengan surat keterangan dari BNNK atau Instansi yang berwenang;
m.tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan baik secara berturut-turut atau tidak di wilayah Republik Indonesia yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai cukup;
n.tidak sedang menjabat sebagai Penjabat Kepala Desa, kecuali minimal 6 (enam) bulan setelah selesai menjabat sebagai Penjabat Kepala Desa yang dibuktikan dengan surat keterangan Camat;
o.lulus ujian baca tulis yang dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten; dan
p.lulus ujian membaca Kitab Suci sesuai agama yang dianutnya yang dilaksanakan oleh Panitia Tingkat Kabupaten.
1. 2.Ketentuan Pasal 51 ayat (2) diubah dan ayat (3) huruf c dan huruf d dihapus, sehingga Pasal 51 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 51

(1)Penelitian dan klarifikasi berkas Bakal Calon Kepala Desa dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa di tingkat Desa pada saat melakukan proses pengumuman dan pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa.
(2)Berdasarkan hasil Penelitian dan klarifikasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten melakukan ujian baca tulis dan ujian membaca kitab suci sesuai agama yang dianutnya.
(3)Dalam hal Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dan ayat (2) lebih dari 5 (lima) orang, maka panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten dapat melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria :
1. a.pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan;
2. b.tingkat pendidikan;
3. c.dihapus;
4. d.dihapus.
(4)Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa menetapkan Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa.
(5)Penetapan Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Camat paling lama 2 (dua) hari kerja sejak tanggal ditetapkan.

3.Ketentuan Pasal 61 ayat (2) diubah dan ayat (3) dihapus serta ayat (4) dan ayat (5) terakhir diubah menjadi ayat (6) dan ayat (7), sehingga Pasal 61 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 61

(1)Dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa masing-masing Calon Kepala Desa menugaskan atau menunjuk 2 (dua) orang sebagai saksi dalam pemungutan dan penghitungan suara.
(2)Dalam hal jumlah TPS lebih dari 1 (satu), masing-masing Calon Kepala Desa menugaskan atau menunjuk 2 (dua) orang sebagai saksi dalam pemungutan suara dan penghitungan suara di masing-masing TPS.
(3)dihapus.
(4)Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) adalah pemilih yang terdaftar di desa setempat.
(5)Penugasan atau penunjukan saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dengan menggunakan formulir yang disediakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa.
(6)Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) wajib mematuhi tata tertib pelaksanaan pemilihan Kepala Desa yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa.
(7)Ketidakhadiran saksi pada saat pelaksanaan pemungutan dan/atau penghitungan suara pemilihan Kepala Desa, tidak mempengaruhi keabsahan Pemilihan Kepala Desa.

4.Diantara Bagian Keempat dan Bagian Kelima disisipkan 1 (satu) Bagian yaitu Bagian Keempat A, sehingga Bagian Keempat A berbunyi sebagai berikut:
5.Di antara Pasal 80 dan Pasal 81 disisipkan 1 (satu) pasal baru yaitu Pasal 80A, sehingga Pasal 80A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 80A

(1)Dalam setiap pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pilkades Serentak dan Pilkades Antarwaktu Dalam Kondisi Bencana Non alam COVID-19 wajib menerapkan Protokol Kesehatan Pencegahan Penyebaran COVID- 19 sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan penanganan wabah COVID-19.
(2)Dalam setiap tahapan pelaksanaan Pilkades Serentak dan Pilkades Antarwaktu, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Panitia Pilkades berkoordinasi, berkonsultasi dan melibatkan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Tingkat Desa, Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kabupaten.
(3)Ketentuan teknis mengenai tata cara pelaksanaan pemilihan kepala desa dalam kondisi khusus atau terjadinya kondisi bencana non alam atau wabah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

6.Ketentuan Pasal 102 ayat (2) huruf a diubah, diantara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (3A) dan ayat (4) ditambahkan 1 (satu) huruf setelah huruf g yaitu huruf h, sehingga Pasal 102 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 102

(1)Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari Warga Negara Indonesia yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus.
(2)Persyaratan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
1. a.berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum atau yang sederajat atau tamat pondok pesantren dan/atau Lembaga Pendidikan madrasah diniah tingkat ulya yang dibuktikan dengan Ijasah yang dilegalisir oleh instansi yang berwenang atau instansi atau lembaga yang menerbitkan ijasah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) dan dibubuhi stempel instansi/lembaga sebagai bukti pengesahan ijasah /Surat Tanda Tamat Belajar (STTB);
2. b.berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun; dan
3. c.memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.
(3)Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah persyaratan yang bersifat khusus dengan memperhatikan hak asal usul dan nilai sosial budaya masyarakat setempat dan syarat lainnya.
(3A)Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai berikut:
1. a.ijasah atau sertifikat pendidikan komputer bagi calon Sekretaris Desa;
2. b.surat pernyataan tidak sedang merangkap jabatan sebagai pengurus atau anggota LSM, Partai Politik, dan profesi lain;
3. c.surat keterangan sehat yang dikeluarkan oleh Puskemas atau Rumah Sakit Pemerintah;
4. d.surat keterangan dari BNNK atau Instansi yang berwenang; dan
5. e.surat pernyataan kesanggupan bertempat tinggal di Desa/Dusun wilayah kerjanya apabila di terima menjadi Perangkat Desa.
(4)Kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, antara lain terdiri:
1. a.Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
2. b.Surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai;
3. c.Surat Pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai cukup;
4. d.Ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
5. e.Akte Kelahiran atau surat keterangan kenal lahir;
6. f.Surat keterangan berbadan sehat dari Puskesmas atau aparat kesehatan yang berwenang;
7. g.Surat permohonan menjadi Perangkat Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai cukup; dan
8. h.dapat membaca Kitab Suci sesuai agama yang dianutnya, dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai cukup.
(5)Dalam hal PNS dan/atau TNI/POLRI diangkat menjadi Perangkat Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Perangkat Desa tanpa kehilangan hak sebagai PNS dan/atau TNI/POLRI.

7.Ketentuan Pasal 103 ayat (1) huruf a, b, b1, d, g1, ayat (2) diubah dan diantara huruf b1 dan huruf c disisipkan 1 (satu) huruf yaitu huruf b2, sehingga Pasal 103 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 103

(1)Pengangkatan Perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:
1. a.Kepala Desa membentuk Tim seleksi yang terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris dan minimal seorang anggota;
2. b.Tim seleksi melakukan penjaringan dan penyaringan calon perangkat desa; b1. penjaringan sebagaimana dimaksud pada huruf b meliputi tahapan seleksi administrasi dan seleksi akademis; b.2 apabila dalam penjaringan terdapat bakal calon dengan nilai yang sama maka dilakukan ujian ulang;
3. c.pelaksanaan penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Desa dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan Perangkat Desa kosong atau diberhentikan;
4. d.hasil penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon dikonsultasikan oleh Kepala Desa kepada Camat;
5. e.Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon Perangkat Desa paling lambat 7 (tujuh) hari kerja; e1. Rekomendasi tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf e adalah calon perangkat desa yang terbaik hasil penjaringan; e2. apabila setelah 7 (tujuh) hari kerja Camat tidak memberikan rekomendasi, maka Camat dianggap menyetujui Perangkat Desa yang terbaik hasil penjaringan; e3. Camat dapat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon perangkat terbaik kedua apabila calon perangkat terbaik pertama tersangkut kasus hukum atau meninggal dunia;
6. f.rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan;
7. g.dalam hal Camat memberikan persetujuan Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang pengangkatan Perangkat Desa; g1. Kepala Desa mengangkat dan melantik Perangkat Desa berdasarkan persetujuan Camat dan Keputusan Kepala Desa tentang pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada huruf g paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak mendapatkan persetujuan dari Camat; dan
8. h.dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan kembali calon Perangkat Desa.
(2)Pengaturan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dalam Peraturan Kepala Desa.

8.Ketentuan Pasal 105 ayat (3), ayat (4) huruf h diubah, diantara huruf i dan j disisipkan 1 (satu) huruf yaitu huruf i1, sehingga Pasal 105 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 105

(1)Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Perangkat Desa, maka tugas Perangkat Desa yang kosong dilaksanakan oleh Pelaksana Tugas yang memiliki posisi jabatan dari unsur yang sama.
(2)Pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Surat Perintah Tugas yang tembusannya disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal surat penugasan.
(3)Pengisian jabatan Perangkat Desa yang kosong selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak Perangkat Desa yang bersangkutan berhenti dan Kepala Desa melakukan seleksi Calon Perangkat Desa dengan membentuk Tim seleksi yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
(4)Tim seleksi Calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas :
1. a.Mengumumkan seluas-luasnya tentang adanya lowongan jabatan Perangkat Desa;
2. b.Mengumumkan jadwal waktu pendaftaran;
3. c.Melaksanakan pendaftaran selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak dibukanya pendaftaran;
4. d.Menerima dan meneliti berkas pendaftaran para calon;
5. e.Menerima materi ujian seleksi yang akan diujikan;
6. f.Menetapkan jadwal ujian seleksi;
7. g.Memberitahukan/mengumumkan jadwal ujian kepada para calon paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum diadakan ujian;
8. h.Melaksanakan ujian seleksi secara tertulis serta dapat membaca kitab suci sesuai agama yang dianutnya yang dilaksanakan oleh tim seleksi;
9. i.Memeriksa dan menilai hasil ujian seleksi dan menetapkan kelulusan peserta ujian; dan i.1 Dalam hal terjadi kesamaan nilai ujian terbaik pertama dan kedua, maka Tim Seleksi melaksanakan ujian tambahan bagi peraih nilai yang sama.
10. j.Mengumumkan hasil ujian seleksi.
  1. 9.Diantara Pasal 113 dan Pasal 114 disisipkan 1 (satu) pasal yaitu Pasal 113A, sehingga Pasal 113A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 113A

Persyaratan calon anggota BPD adalah :

a.Warga Negara Indonesia, dibuktikan dengan foto copy Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku dan dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
b.bertempat tinggal minimal 1 (satu) tahun di desa yang bersangkutan, dibuktikan dengan Surat Keterangan Kepala Desa yang diketahui oleh Camat;
c.Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
d.berkelakukan baik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Kepolisian Resort setempat;
e.memegang teguh mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
f.berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah, yang dibuktikan dengan Akta Kelahiran/Surat Kenal Lahir;
g.berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat atau tamat pondok pesantren dan atau Lembaga Pendidikan madrasah diniyah tingkat wustho yang dibuktikan dengan ijasah yang dilegalisir dari instansi/lembaga yang berwenang atau instansi/lembaga yang menerbitkan ijasah ditandatangani oleh Pimpinan Lembaga yang menerbitkan ijasah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) dan dibubuhi stempel instansi/lembaga sebagai bukti pengesahan ijasah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB).
h.bukan sebagai perangkat Pemerintah Desa, dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Kepala Desa dan diketahui oleh Camat;
i.bersedia dicalonkan sebagai BPD, dibuktikan dengan surat pernyataan yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai cukup;
j.wakil penduduk Desa yang dipilih secara demokratis, yang dibuktikan dengan Berita Acara Pemilihan;
k.tidak menjabat 3 (tiga) kali masa jabatan baik berturut turut maupun tidak berturut, dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepala Desa dan disahkan oleh Camat;
l.berbadan sehat, bebas dari penyalahgunaan narkotika dan obat obatan terlarang lainnya yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Pemerintah;
m.tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Pengadilan Negeri setempat;
n.tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Pengadilan Negeri setempat;
o.dapat membaca kitap suci sesuai agama yang dianutnya.
1. 10.Pasal 140 diubah, sehingga Pasal 140 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 140

(1)Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya diberikan penghasilan tetap setiap bulan.
(2)Selain penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya dapat diberikan tunjangan yang bersumber dari Belanja Desa dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
(3)Ketentuan lebih lanjut tentang penghasilan tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tunjangan kepala Desa, sekretaris Desa, dan perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

11.Ketentuan Pasal 141 diubah, sehingga Pasal 141 berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 46

Pasal 51

Pasal 61

Pasal 80A

Pasal 102

Pasal 103

Pasal 105

Pasal 113A

Pasal 140

Dasar hukum (28)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950

Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 1965

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Undang-undang (UU) Nomor 15 Tahun 2019

Peraturan Pemerintah (PP) No. 43 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2014

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 111/PMK.03/2014

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 112 Tahun 2014

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 114 Tahun 2014

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 80 Tahun 2015

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2015

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 44 Tahun 2016

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 137 Tahun 2017

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 66 Tahun 2017

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 120 Tahun 2018

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 72 Tahun 2020

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015

Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2019

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 46

Pasal 51

Pasal 61

Pasal 80A

Pasal 102

Pasal 103

Pasal 105

Pasal 113A

Pasal 140

Dasar hukum (28)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950

Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 1965

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Undang-undang (UU) Nomor 15 Tahun 2019

Peraturan Pemerintah (PP) No. 43 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2014

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 111/PMK.03/2014

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 112 Tahun 2014

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 114 Tahun 2014

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 80 Tahun 2015

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2015

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 44 Tahun 2016

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 137 Tahun 2017

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 66 Tahun 2017