DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pasuruan No. 13 Tahun 2015

Nomor: 13
Tahun: 2015
Ditetapkan: 9 Oktober 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 81

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini berisi tentang; 1. Ketentuan umum; 2. Asas dan Tujuan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial; 3. Tanggung Jawab dan Wewenang; 4. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial; 5. Standar Sarana dan Prasarana; 6. Pendaftaran dan Perizinan Lembaga Kesejahteraan Sosial; 7. Peran Masyarakat; 8. Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial; 9. Usaha Pengumpulan dan Penggunaan Sumber Pendanaan yang berasal dari Masyarakat; 10. Pembinaan, Pengawasan, Pemantauan dan Evaluasi; 11. Sanksi Administratif; 12. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Pemerintah Kota memiliki tugas untuk menyelenggarakan kesejahteraan sosial di wilayahnya;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551); 2
3.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
4.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670);
5.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796);
6.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
7.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
9.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 39 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279);
10.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301); 3
11.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 95 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4419);
12.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4456);
13.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4720);
14.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4723);
15.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4967);
16.Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
17.Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 143 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5062);
18.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
19.Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 161 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5080);
20.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
21.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 83 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5235); 4
22.Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention on the Right of Person with Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2017, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251);
23.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5571);
24.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
25.Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3241);
26.Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 51 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3177);
27.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bagi Anak yang Mempunyai Masalah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3367);
28.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
29.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199); 5
30.Peraturan Menteri Sosial Nomor I29/HUK/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
31.Peraturan Menteri Sosial Nomor 184 Tahun 2011 tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial;
32.Peraturan Menteri Sosial Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial;
33.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
34.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 Nomor 3 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 27); Dengan Persetujuan Bersama, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PASURUAN dan WALIKOTA PASURUAN

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL BAGI PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Kota adalah Kota Pasuruan.
2.Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pasuruan.
3.Walikota adalah Walikota Pasuruan.
4.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan. 6
5.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pasuruan.
6.Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Pasuruan.
7.Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pasuruan.
8.Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Kota, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.
9.Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
10.Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
11.Perlindungan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial.
12.Pemberdayaan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan warga negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
13.Jaminan Sosial adalah skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
14.Bantuan sosial adalah bantuan yang sifatnya sementara yang diberikan kepada penyandang masalah kesejahteraan sosial dengan maksud untuk meningkatkan kesejahteraan sosial.
15.Organisasi sosial adalah Lembaga Pemerintah, lembaga swasta maupun lembaga lainnya, Yayasan, Badan Sosial atau perkumpulan yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum yang menyelenggarakan usaha kesejahteraan sosial. 7
16.Lembaga Kesejahteraan Sosial adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
17.Panti Sosial adalah lembaga atau satuan kerja yang didirikan oleh masyarakat dan/atau pemerintah yang memberikan pelayanan kesejahteraan sosial.
18.Standar Minimum Sarana dan Prasarana Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah ukuran kelayakan yang harus dipenuhi secara minimum baik mengenai kelengkapan kelembagaan, proses, maupun hasil pelayanan sebagai alat dan penunjang utama dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
19.Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PMKS adalah perorangan, keluarga atau kelompok masyarakat yang sedang mengalami hambatan sosial, moral dan material baik yang berasal dari dalam maupun dari luar dirinya sehingga tidak dapat melaksanakan fungsinya untuk memenuhi kebutuhan minimun baik jasmani, rohani, maupun sosial.
20.Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami-istri, suami-istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.
21.Penyandang cacat adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan kegiatan secara selayaknya, yang terdiri dari:

a.penyandang cacat fisik;
b.penyandang cacat mental; dan
c.penyandang cacat fisik dan mental.
1. 22.Gelandangan adalah orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum.
2. 23.Penjangkauan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota dan/atau masyarakat untuk mendapatkan informasi yang seluas-luasnya mengenai Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial. 8
3. 24.Bencana Alam adalah peristiwa yang disebabkan oleh gejala alam, mengakibatkan korban jiwa, penderitaan manusia, kerugian harta benda, kerusakan alam dan lingkungan, kerusakan fasilitas umum serta menimbulkan gangguan terhadap tata kehidupan dan penghidupan masyarakat.
4. 25.Korban bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
5. 26.Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya yang selanjutnya disebut NAPZA adalah zat/obat yang berasal dari tanaman atau bahan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.
6. 27.Orang dengan virus HIV/AIDS yang selanjutnya disebut ODHA adalah orang yang sudah terinfeksi HIV baik pada tahap belum bergejala maupun yang sudah bergejala.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dilakukan berdasarkan asas:

a.kesetiakawanan;
b.keadilan;
c.kemanfaatan;
d.keterpaduan;
e.kemitraan;
f.keterbukaan;
g.akuntabilitas;
h.partisipasi;
i.profesionalitas; dan
j.keberlanjutan.

Pasal 3

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bertujuan:

a.meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup;
b.memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian; 9
c.meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah Kesejahteraan Sosial;
d.meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggung jawab sosial dunia usaha dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial secara melembaga dan berkelanjutan;
e.meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial secara melembaga dan berkelanjutan; dan
f.meningkatkan kualitas manajemen Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

BAB III

TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG

Pasal 4

Dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, Pemerintah Kota bertanggung jawab:

a.mengalokasikan anggaran untuk Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
b.melaksanakan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di daerah yang bersifat lokal termasuk tugas pembantuan;
c.memberikan Bantuan Sosial sebagai stimulan kepada masyarakat yang menyelenggarakan Kesejahteraan Sosial;
d.memelihara taman makam pahlawan;
e.melestarikan nilai kepahlawanan, keperintisan, dan kesetiakawanan sosial.

Pasal 5

Wewenang Pemerintah Kota dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, meliputi:

a.penetapan kebijakan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang bersifat lokal selaras dengan kebijakan pembangunan nasional dan provinsi di bidang Kesejahteraan Sosial;
b.koordinasi pelaksanaan program Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di wilayah Kota;
c.pemberian izin dan pengawasan pengumpulan sumbangan dan penyaluran Bantuan Sosial sesuai dengan kewenangannya; 10
d.pemeliharaan taman makam pahlawan; dan
e.pelestarian nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial.

BAB IV

PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

Pasal 6

(1)Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial ditujukan kepada PMKS baik secara perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat.
(2)Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan kepada mereka yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial:
1. a.kemiskinan;
2. b.ketelantaran;
3. c.kecacatan;
4. d.ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku;
5. e.korban bencana; dan/atau
6. f.korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi.
(3)Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial juga ditujukan untuk pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial.

Pasal 7

Pemerintah Kota menyelenggarakan kesejahteraan sosial dengan mengoptimalkan unsur-unsur potensi dan sumber Kesejahteraan Sosial perkotaan baik dari unsur pemerintah, masyarakat, dunia usaha dan pemangku kepentingan yang lain dalam manajemen yang sistematis, terpadu, terarah dan berkelanjutan. 11

Pasal 8

Pemerintah Kota mengembangkan prosedur-prosedur Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang terkoordinasikan antar komponen-komponen potensi dan sumber Kesejahteraan Sosial perkotaan yang ada untuk pelayanan Kesejahteraan Sosial yang komprehensif.

Pasal 9

Pemerintah Kota mengembangkan manajemen Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang meliputi:

a.perencanaan;
b.pelaksanaan dan penanganan;
c.pembinaan dan pengawasan;
d.penerapan sanksi atas pelanggaran; dan
e.monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Isi peraturan

Teks81PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (34)

Undang-undang Darurat No. 17 Tahun 1950

Undang-undang (UU) No. 13 Tahun 1954

Undang-undang (UU) No. 4 Tahun 1979

Undang-undang (UU) No. 4 Tahun 1997

Undang-undang (UU) No. 13 Tahun 1998

Undang-undang (UU) No. 39 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 16 Tahun 2001

Undang-undang (UU) No. 23 Tahun 2002

Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 20 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 23 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 40 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 21 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 24 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 35 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 36 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 52 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) No. 13 Tahun 2011

Undang-undang (UU) No. 19 Tahun 2011

Undang-undang (UU) No. 18 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 31 Tahun 1980

Peraturan Pemerintah (PP) No. 46 Tahun 1982

Peraturan Pemerintah (PP) No. 2 Tahun 1988

Peraturan Pemerintah (PP) No. 39 Tahun 2012

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 87 Tahun 2014

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 184/PMK.05/2011

Peraturan Menteri Sosial Nomor 08 Tahun 2012

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 1 Tahun 2014

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2013

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (34)

Undang-undang Darurat No. 17 Tahun 1950

Undang-undang (UU) No. 13 Tahun 1954

Undang-undang (UU) No. 4 Tahun 1979

Undang-undang (UU) No. 4 Tahun 1997

Undang-undang (UU) No. 13 Tahun 1998

Undang-undang (UU) No. 39 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 16 Tahun 2001

Undang-undang (UU) No. 23 Tahun 2002

Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 20 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 23 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 40 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 21 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 24 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2009