DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 7 Tahun 2021

Nomor: 7
Tahun: 2021
Ditetapkan: 20 Mei 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 4

Lembaga terkait

Ringkasan

Pada Peraturan ini terdapat perubahan pada Pasal 8 yaitu mengenai Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Qanun ini.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa ada sejumlah aset kabupaten Aceh Tamiang yang yang belum terakomodir dalam Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 5 Tahun 2017, sehingga perlu dilakukan penyesuaian terhadap Qanun dimaksud;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Qanun tentang Perubahan Ketiga Atas Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pemakaian Kekayaan Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3029);
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4.Undang-Undang ... SALINAN
4.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4176);
5.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
7.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
8.Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonsia Nomor 6398);
9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10.Peraturan...
10.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 516);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.07/2010 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi terhadap Pelanggaran Ketentuan di Bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28);
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
17.Peraturan ...
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18.Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Aceh Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 38);
19.Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2011 Nomor 11) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Daerah (Lembaran Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2017 Nomor 5);
20.Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 53); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TAMIANG dan BUPATI ACEH TAMIANG

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : QANUN TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS QANUN KABUPATEN ACEH TAMIANG NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH. Pasal I Ketentuan Pasal 8 Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2011 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2017 Nomor 5), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal ...

Pasal 8

Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Qanun ini. Pasal II Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Aceh Tamiang. 19 Ditetapkan di Karang Baru pada tanggal, 20 Mei 2021 M 8 Syawal 1442 H BUPATI ACEH TAMIANG, dto MURSIL Diundangkan di Karang Baru pada tanggal, 20 Mei 2021 M 8 Syawal 1442 H SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG, dto ASRA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2021 NOMOR 7 NOREG QANUN KABUPATEN ACEH TAMIANG PROVINSI ACEH (6/62/2021 ) TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH NO. OBJEK RETRIBUSI SATUAN TARIF (Rp) 1 2 3 4

1.Bangunan/Gedung

a.Gedung Serba Guna SKB (fasilitas sound system, kursi dan sofa, dekorasi, kebersihan dan AC) (untuk kegiatan di luar dinas) per-hari 1.000.000
b.Gedung Nasional (untuk kegiatan di luar dinas) per-hari 500.000
c.Wisma SKB (untuk kegiatan di luar dinas) per-kamar/ hari 80.000
d.Mess Koperasi, UKM dan Perindustrian dengan uraian:
1. 1.Kamar dengan fasilitas Kamar Mandi dan AC per-kamar/ hari 125.000
2. 2.Kamar dengan fasilitas Kamar Mandi dan Kipas Angin per-kamar/ hari 75.000
e.Aula pada SKPK untuk kegiatan seminar/pertemuan di luar Dinas per-hari 350.000
f.Rumah Toko Dua Lantai di Jl. Rantau Kecamatan Kota Kualasimpang per-tahun 20.000.000
g.Rumah Toko Dua Lantai di Pajak Hongkong Baru Kecamatan Kota Kualasimpang per-tahun 7.000.000
h.Rumah Toko Dua Lantai di Pajak Hongkong Lama Kecamatan Kota Kualasimpang per-tahun 7.000.000
i.Rumah Toko Dua Lantai di Jl. Iskandar Muda Kota Kualasimpang per-tahun 15.000.000
j.Rumah Toko Dua Lantai di Komplek Terminal Kota Kualasimpang per-tahun 7.000.000
k.Rumah Toko Dua Lantai di Jl. Sutoyo Kota Kualasimpang per-tahun 12.000.000
l.Rumah Pemda Bangunan Kayu per-tahun 2.000.000
m.Rumah Pemda Beton per-tahun 2.500.000
n.Rumah Pemda Semi Permanen per-tahun 2.250.000 LAMPIRAN : QANUN KABUPATEN ACEH TAMIANG NOMOR : 7 TAHUN 2021 TENTANG : PERUBAHAN KETIGA ATAS QANUN KABUPATEN ACEH TAMIANG TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH. NO. OBJEK RETRIBUSI SATUAN TARIF (Rp)
o.Rumah Pemda (Bekas Kantor Camat Karang Baru) Jl. Ir. H Juanda Karang Baru per-tahun 15.000.000
p.Rumah Toko Dua Lantai Pajak Ikan Lama/Pajak Pagi belakang depan SDN per-tahun 12.000.000
q.Rumah Toko di Jl. DI. Panjaitan per-tahun 6.000.000
r.Rumah Toko di Jl. Suprapto :
1. 1.Ukuran 4 x 4,5 meter per-tahun 2.500.000
2. 2.Ukuran 4 x 5 meter per-tahun 2.700.000
s.Rumah Toko Satu Lantai di Jl. Sutoyo per-tahun 3.000.000
t.Rumah Toko Dua Lantai di Jl. Sutoyo eks UPTD Dispenda per-tahun 6.000.000
u.Pemakaian Gedung Olah Raga (tidak termasuk jasa kebersihan) per-kegiatan 2.500.000
v.Lapangan Bola dalam Kabupaten Aceh Tamiang: per-hari per-kegiatan per-hari 200.000 1.500.000 50.000
1. 1.Kegiatan Komersil (< 7 hari) per-hari 200.000
2. 2.Kegiatan Komersil (>7 hari) per-kegiatan 1.500.000
3. 3.Kegiatan Sosial per-hari 50.000
4. 2.Bangunan/Gedung di kecamatan
a.Kecamatan Rantau : Kios per-tahun 600.000
b.Kecamatan Bandar Pusaka :
1. 1.Kios ukuran 7 x 10 M² per-tahun 2.000.000
2. 2.Kios ukuran 4 x 8 M² per-tahun 1.000.000
c.Kecamatan Tenggulun :
1. 1.Kios ukuran 4 x 8 M ² per-tahun 1.000.000
2. 2.Kios ukuran 3 x 3 M² per-tahun 500.000
d.Kecamatan Tamiang Hulu :
1. 1.Rumah ukuran 6 x 8 M² per-tahun 1.500.000
2. 2.Kios ukuran 3 x 3 M² per-tahun 500.000
e.Kecamatan Kejuruan Muda : Kios ukuran 4 x 3 M² per-tahun 700.000
f.Kecamatan Manyak Payed : Rumah ukuran 4 x 5 M² per-tahun 800.000
g.Kecamatan Bendahara : Kios ukuran 3 x 3 M per-tahun 450.000
1. 3.Pemakaian Tanah
a.Pemasangan rangka reklame per-hari/m2 250
b.Lapangan Upacara/Tribun :
1. 1.Advertising (Even Besar) per-hari (2 hari) 3.500.000
2. 2.Olah Raga dan Kegiatan Lain per-kegiatan (2 hr) 500.000 NO. OBJEK RETRIBUSI SATUAN TARIF (Rp)
c.Pemakaian dan pemanfaatan tanah dalam wilayah kecamatan Kota Kualasimpang dan kecamatan Karang Baru (untuk kepentingan sosial dikarenakan sebesar 50% dari tarif retribusi) per- /hari 150
d.Pemakaian dan pemanfaatan tanah dalam wilayah Kecamatan Kejuruan Muda, Rantau, Seruway, Tamiang Hulu dan Manyak Payed (untuk kepentingan sosial dikenakan sebesar 50% dari tarif retribusi) per- /hari 100
e.Pemakaian dan pemanfaatan tanah dalam wilayah Kecamatan Bandar Pusaka, Tenggulun, Banda Mulia dan Bendahara (untuk kepentingan sosial dikenakan sebesar 50% dari tarif retribusi) per- /hari 75
1. 4.Alat-peralatan bidang Pekerjaan Umum (di luar jasa supir dan BBM)
a.Motor Grade MG330 per-jam 200.000
b.Motor Grader Hidromax MG 330 per-jam 230.000
c.Motor Grader 135 HP Komatsu per-jam 250.000
d.Vibratory oller :
1. 1.> 8 ton per-jam 230.000
2. 2.> 16 ton per-jam 250.000
e.Tandem Roller per-jam 180.000
f.Dump Truck per-hari 250.000
g.Water Tanker per-hari 200.000
h.Asphalt Sprayer per-jam 30.000
i.Bapm Asphalt Mixing Plant per-jam 100.000
j.Air Compressor per-jam 50.000
k.Stamper per-hari 50.000
l.Aspal Finisher per-jam 250.000
m.Tire Roller (FTR) per-hari 400.000
n.Pedistrian Tandem Roller (PTR) per-jam 200.000
o.Buldoser D8555 per-jam 300.000
p.Buldoser D6 per-jam 250.000
q.Buldoser D3 per-jam 200.000
r.Mollen per-hari 100.000
s.Alat Pengecat Jalan per-hari 150.000
t.Trado > 10 ton:
1. 1.0 – 4,999 KM per-km 100.000
2. 2.5 – 9,999 KM per-km 70.000
3. 3.10 – 19,999 KM per-km 50.000
4. 4.20 – 39,999 KM per-km 40.000 NO. OBJEK RETRIBUSI SATUAN TARIF (Rp)
5. 5.40 – 49,999 km per-km 20.000
6. 6.50 km keatas per-km 15.000
u.Pemotong Aspal per-hari 100.000
v.Backhoe Louder 3 JDX super JCD per-jam 200.000
w.Excavator Long Arm Komatsu per-jam 230.000
x.Trado Crane per-jam 200.000
y.Excavator Hitachi 210 F per-jam 180.000
z.Excavator PC 160 per-jam 200.000 aa. Excavator PC 130 per-jam 180.000 bb. Excavator EX 200 per-jam 200.000 cc. Excavator SH 130 per-jam 180.000 dd. Traktor 450 YT (Rotari) per-rante 60.000 ee. Traktor 480 YTC (flow) per- rante 100.000 ff. Ponton (4,4x9,6x1,2 m) Per-100 m 1.000.000
1. 5.Alat-peralatan bidang Pertambangan
a.Peralatan Pemboran PAT-Drill (lengkap) per-kegiatan 5.000.000
b.Air Compressor Atlas Coppo (Pencucian Sumur Bor Air Tanah) per-jam 200.000
c.Alat Geolistrik per-hari 200.000
d.GPS per-hari 25.000
e.Theodolite per-hari 500.000
f.Palu Geologi per-hari 15.000
g.Radio HT per-hari 10.000
h.Kompas per-hari 10.000
i.Klinometer per-hari 10.000
j.Tenda Survey per-hari 50.000
1. 6.Alat-peralatan bidang Kebersihan/Persampahan (di luar jasa supir dan BBM)
a.Truck Tangki Air per-hari 150.000
b.Dump Truck per-hari 200.000
c.Mesin Pemotong Rumput per-hari 75.000
1. 7.Alat-peralatan bidang Pertanian dan Peternakan
a.Wheel Traktor per-hari 150.000
b.Traktor For Wheel per-hari 150.000
1. 8.Pemakaian bus Bus sekolah dengan tujuan :
2. 1.Kota Kualasimpang-Lubuk Punti per-orang 2.000
3. 2.Kota Kualasimpang-Langkat per-orang 2.000
4. 3.Kota Kualasimpang-Opak-Rantau per-orang 2.000
5. 4.Kota Kualasimpang-Seruway : per-orang 2.000
a.Bus sekolah yang digunakan pada hari libur (tidak termasuk jasa supir dan BBM) per-hari 400.000 NO. OBJEK RETRIBUSI SATUAN TARIF (Rp)
b.Bus Pemkab yang digunakan selain keperluan dinas (tidak termasuk jasa supir dan BBM):
1. 1.Keluar Kabupaten Aceh Tamiang per-hari 400.000
2. 2.Dalam wilayah Kabupaten Aceh Tamiang, Langsa, Idi dan Kecamatan Berandan per-hari 200.000
3. 9.Panggung/Pentas (tidak termasuk biaya bongkar pasang dan transportasi)
a.1 (satu) hari pemakaian per-kegiatan 3.500.000
b.Setiap penambahan hari pemakaian per-hari 1.500.000
1. 10.Pemakaian Gudang
a.Penggunaan lahan gudang terbuka per-hari 20.000
b.Jasa Gudang penyimpanan barang per-hari 30.000
c.Sewa Forklift per-hari 40.000
d.Sewa Trolly per-hari 10.000
e.Sewa Gerobak Pengangkut per-hari 20.000
1. 11.Laboratorium Kesehatan
a.Air minum parameter pemeriksaan:
1. 1.Fisika per-sampel 20.000
2. 2.Kimia lengkap per-sampel 175.000
3. 3.Kimia sederhana per-sampel 60.000
4. 4.Mikrobiologi (E. coli dan koliform) per-sampel 60.000
5. 5.Mikrobiologi (koliform) per-sampel 35.000
6. 6.Kimia Organic per-sampel 20.000
b.Limbah cair RS parameter pemeriksaan :
1. 1.Fisika per-sampel 20.000
2. 2.Kimia per-sampel 50.000
3. 3.Mikrobiologi per-sampel 30.000
c.Air kolam renang parameter pemeriksaan :
1. 1.Fisika per-sampel 20.000
2. 2.Kimia per-sampel 50.000
d.Air pemandian umum parameter pemeriksaan :
1. 1.Fisika per-sampel 20.000
2. 2.Kimia per-sampel 50.000
e.Air badan air parameter pemeriksaan:
1. 1.Fisika per-sampel 20.000
2. 2.Kimia Lengkap per-sampel 300.000
3. 3.Kimia Sederhana per-sampel 100.000
4. 4.Mikrobiologi (Ecoli Dan Koliform) per-sampel 60.000
5. 5.Mikrobiologi (Koliform) per-sampel 35.000
6. 6.Kimia Organic per-sampel 30.000 NO. OBJEK RETRIBUSI SATUAN TARIF (Rp)
f.Limbah cair industri parameter pemeriksaan :
1. 1.Fisika per-sampel 20.000
2. 2.Kimia per-sampel 170.000
g.Choline Esterase per-sampel 15.000
1. 12..Pemakaian alat pada laboratorium Lingkungan Hidup milik Pemerintah Kabupaten
a.Uji dara Emisi :
1. 1.Total Partikel Debu Metode Isokinetik per-sampel 285.000
2. 2.Total Partikel Debu Metode Isokinetik dan Destruksi Logam per-sampel 380.000
3. 3.Kobalt (Co) Metode Spektrofotometer Serapan Atom (SSA) Logam per-sampel 45.000
4. 4.Kadmium (Cd) Metode SSA per-sampel 45.000
5. 5.Tembaga (Cu) Metode SSA per-sampel 45.000
6. 6.Kromium (Cr) Metode SSA per-sampel 60.000
7. 7.Nikel (Ni) Metode SSA per-sampel 45.000
8. 8.Selenium (Se) Metode SSA per-sampel 65.000
9. 9.Seng {Zn) Metode SSA per-sampel 70.000
10. 10.Stanum (Sn) Metode SSA per-sampel 45.000
11. 11.Timah Hitam (Pb) Metode SSA per-sampel 45.000
12. 12.Arsen (As) Metode SSA per-sampel 214.000
13. 13.Amonia (NH3) Metode Biru lndofenol per-sampel 110.000
14. 14.Kiorin Bebas (CI2) & Klorin dioksida (CI02) Metode Lodometrik per-sampel 195.000
15. 15.Klorin Bebas (CL2) Melode Ortotoluidin per-sampel 195.000
16. 16.Hidrogen Florida (HF) Melode Lanthanun Alizarin per-sampel 220.000
17. 17.Hidrogen Klorida (HCI) Metode Mercuri Thiosianate per-sampel 183.000
18. 18.Hidrogen Sulfida (H2S) Metode Biru Metilen per-sampel 193.000
19. 19.NOx Metode PhenolDisulfonic Acid (PDS) per-sampel 197.000
20. 20.Sulfurdioksida (S02) Metode Turbidimetrik per-sampel 210.000
21. 21.Opasitas per-sampel 138.000
22. 22.Komposisi Gas (CO2, CO, 02) dengan Metode Gas Analyzer. Temperatur. Laju Alir Gas. Kadar Air per-sampel 260.000 NO. OBJEK RETRIBUSI SATUAN TARIF (Rp)
23. 23.Komposisi Gas (CO2, CO,O2) Metode Gas Analyzer (AnalyzerAnalyzer) per-sampel 225.000
24. 24.Kadar Air Metode Gravimetrik per-sampel 100.000
25. 25.Laju Alir Gas per-sampel 100.000
26. 26.Merkuri (Hg) Metode Cold Vapour- SSA per-sampel 244.000
27. 27.Hidro Carbon (HC)-CH4 Melode Gas (Chromatography- Flame Ionized Detector) per-sampel 230.000
b.Uji Udara Ambien :
1. 1.Amonia (NH3) Metode Biru lndofenol per-sampel 210.000
2. 2.Hidrogen Sulfida (H2S) Metode Biru Metilen per-sampel 220.000
3. 3.Hidrokarbon (HC.THC.CH4 ) Metode Gas Chromatography - Flame Ionized Detector per-sampel 230.000
4. 4.Karbondioksida (C02) Metode Infra Merah per-sampel 250.000
5. 5.Karbonmonoksida (CO) Metode Non Dispersive Infra
6. 6.Red per-sampel 250.000
7. 7.Nitrogendioksida (N02) Metode Saltzman per-sampel 213.000
8. 8.Oksidan (Ox) Metode Netral Buffer Kalium Iodide per-sampel 210.000
9. 9.Sulfurdioksida (S02) Metode Pararosanilin per-sampel 185.000
10. 10.Timah Hitam (Pb) Metode SSA per-sampel 192.000
11. 11.Total Partikulat (TSP)-Debu Metode Gravimelrik per-sampel 213.000
12. 12.Kecepatan Angin Metode Anemometer per-sampel 245.000
13. 13.Oksigen (02) Metode lnframerah per-sampel 213.000
14. 14.Temperatur dan Kelembaban Metode Hygrometer per-sampel 213.000
15. 15.Sulfat lndek per-sampel 213.000
16. 16.Dustfall per-sampel 200.000
17. 17.Particulate Matter 10 (PM10) per-sampel 213.000
18. 18.Particulate Matter 2,5 (PM 2.5) per-sampel 213.000
19. 19.Passive Sampler per-sampel 173.000 NO. OBJEK RETRIBUSI SATUAN TARIF (Rp)
20. 20.Pengukuran S02. NOx, CO. Particulate Matter10 & Ozon dengan Alat Otomatis (Mobile station) per-24 jam 3.000.000
c.Jasa Pemakaian Peralatan Laboratorium :
a.DO Meter per-hari 200.000
b.TDS Meter per-hari 200.000
c.Salino Meter per-hari 200.000
d.Turbidimeter per-hari 200.000
e.pH Meter per-hari 200.000
f.DHL Meter per-hari 200.000
g.Soil Test Kit per-hari 500.000
h.Sound Level per-hari 200.000
i.Vibrator Meter per-hari 200.000
j.Spektrofotometer per-hari 350.000
k.HVAS per-hari 350.000
l.Impinger Air Sampling Pump per-hari 250.000
m.Simpelfred Smoke Indicator per-hari 500.000
n.Alat Sampling Udara per-hari 2.000.000
o.Enviromental Soil per-hari 500.000
1. 13.Pemakaian Alat Pengujian Laboratorium Kebinamargaan Milik Pemerintah Daerah
a.Alat Survei :
1. 1.Theodolite per-unit per-hari 175.000
2. 2.Water Pass per-unit per-hari 150.000
3. 3.Meteran Laser per-unit per-hari 75.000
4. 4.Meteran Dorong per-unit per-hari 50.000
b.Pengujian Beton :
1. 1.Kuat Tekan Beton per-sampel 15.000
2. 2.Hummer Test per-sampel 10.000
3. 3.Slump Test per-sampel 20.000
4. 4.Cetakan Kubus/silinder per-sampel 15.000
5. 5.Core Drill Beton Keras per-titik 120.000
c.Pengujian Tanah dan Bantuan (Geoteknik) :
1. 1.Sand Cone per-titik 15.000
2. 2.California Bearing Ratio (CBR) Laboratorium per-sampel 20.000
3. 3.California Bearing Ratio (CBR) Lapangan per-titik 25.000
4. 4.Sondir per-titik 140.000
5. 5.Pemboran Tangan per-meter 20.000
6. 6.Atterberg Limit per-sampel 50.000 NO. OBJEK RETRIBUSI SATUAN TARIF (Rp)
7. 7.Analisa Saringan per-sampel 15.000
8. 8.Standard Penetration Test per-uji 50.000
9. 9.Dinamic Cone Penetrometer Test per-titik 50.000
10. 10.Hidrometer per-sampel 30.000
11. 11.Speedy Moisture Test per-sampel 30.000
12. 12.Pengambilan Sampel di Lapangan per-sampel a) Disturbed Sampel per-titik 50.000 b) Undisturbed Sampel per-titik 75.000
13. 13.Pemadatan Tanah a) Pemadatan Standar per-sampel 15.000 b) Pemadatan Modified per-sampel 20.000
d.Pengujian Aspal :
1. 1.Bengkelmean Beam per-titik 15.000
2. 2.Extraction Test per-sampel 25.000
3. 3.Marshall Test per-sampel 200.000
4. 4.Core Drill Aspal per-titik 50.000
e.Pengujian Aspal Agregat :
1. 1.Abrasi per-sampel 25.000
2. 2.Analisa Saringan Agregat Kasar per-sampel 25.000
3. 3.Analisa Saringan Agregat Halus per-sampel 25.000
4. 4.Kadar Air Agregat per-sampel 15.000
5. 5.Berat Jenis Agregat per-sampel 20.000
6. 6.Kelekatan Terhadap Aspal per-sampel 20.000
f.Perancangan Aspal dan Beton :
1. 1.Mix Design LPA/LPB per-sampel 200.000
2. 2.Mix Design Aspal per-sampel 400.000
3. 3.Mix Design Beton per-sampel 125.000
4. 14.Bidang Perikanan Integrated Cold Storage :
5. 1.Kendaraan Roda Enam (tidak termasuk supir dan BBM) per-tahun per-unit 18.000.000
6. 2.Gudang Beku (tidak termasuk biaya listrik) per-tahun per-unit 18.000.000
7. 15.Bidang Kekhususan Adat Aceh (tidak termasuk jasa pengangkutan dan jasa lainnya)
a.Pelaminan Aceh per set 1.200.000
b.Baju Adat Aceh Pria Lengkap per set 50.000
c.Baju Adat Aceh Wanita Lengkap per set 50.000
d.Tepak Sirih buah 10.000
e.Dalung buah 20.000
f.Bale buah 20.000 BUPATI ACEH TAMIANG, dto MURSIL

Isi peraturan

Teks4PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 8

Dasar hukum (27)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1981

Undang-undang (UU) No. 28 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 4 Tahun 2002

Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 2006

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2007

Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Undang-undang (UU) Nomor 15 Tahun 2019

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 1983

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah (PP) No. 69 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah (PP) No. 27 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 12 Tahun 2017

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 11/PMK.07/2010

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 80 Tahun 2015

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 120 Tahun 2018

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020

Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 11 Tahun 2011

Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 11 Tahun 2011

Qanun tentang Perubahan Ketiga Atas Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 11 Tahun 2011

Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011

Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 5 Tahun 2017

Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 5 Tahun 2017

Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 4 Tahun 2021

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 8

Dasar hukum (27)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1981

Undang-undang (UU) No. 28 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 4 Tahun 2002

Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 2006

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2007

Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Undang-undang (UU) Nomor 15 Tahun 2019

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 1983

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah (PP) No. 69 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah (PP) No. 27 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 12 Tahun 2017

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 11/PMK.07/2010

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 80 Tahun 2015

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 120 Tahun 2018

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020

Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 11 Tahun 2011

Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 11 Tahun 2011

Qanun tentang Perubahan Ketiga Atas Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 11 Tahun 2011

Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011

Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 5 Tahun 2017

Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 5 Tahun 2017

Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 4 Tahun 2021