DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Boven Digoel Nomor 3 Tahun 2014

Nomor: 3
Tahun: 2014
Ditetapkan: 11 Maret 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 91

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan daerah ini diatur tentang pertambangan mineral bukan logam dan batuan dengan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang asas, tujuan dan ruang lingkup, kewenangan, WIUP dan IUP, WPR dan IPR, hak dan kewajiban, penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan, berakhirnya IUP dan IPR, penggunaan tanah untuk kegiatan pertambangan, pengawasan dan pengendalian, reklamasi dan pasca tambang, penyidikan, sanksi administratif.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa mineral bukan logam dan batuan yang ada di wilayah Kabupaten Boven Digoel merupakan kekayaan alam yang tak terbarukan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa, mempunyai peranan penting dalam memenuhi hajat hidup orang banyak, karena itu pengelolaannya perlu diatur;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Boven Digoel; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2097);

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 menjadi Undang-Undang tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001;
3.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pengunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4245); BUPATI BOVEN DIGOEL PROVINSI PAPUA PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BOVEN DIGOEL, Menimbang : a. bahwa tujuan utama pembangunan adalah meningkatnya kesejahteraan masyarakat dengan mengelola sumber daya yang ada dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan

b.bahwa mineral bukan logam dan batuan yang ada di wilayah Kabupaten Boven Digoel merupakan kekayaan alam yang tak terbarukan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa, mempunyai peranan penting dalam memenuhi hajat hidup orang banyak, karena itu pengelolaannya perlu diatur;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Boven Digoel; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2097);
1. 2.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 menjadi Undang-Undang tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001;
2. 3.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pengunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4245); BUPATI BOVEN DIGOEL PROVINSI PAPUA PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BOVEN DIGOEL, Menimbang : a. bahwa tujuan utama pembangunan adalah meningkatnya kesejahteraan masyarakat dengan mengelola sumber daya yang ada dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan
b.bahwa mineral bukan logam dan batuan yang ada di wilayah Kabupaten Boven Digoel merupakan kekayaan alam yang tak terbarukan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa, mempunyai peranan penting dalam memenuhi hajat hidup orang banyak, karena itu pengelolaannya perlu diatur;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Boven Digoel; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2097);
1. 2.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 menjadi Undang-Undang tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001;
2. 3.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pengunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4245); BUPATI BOVEN DIGOEL PROVINSI PAPUA PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BOVEN DIGOEL, Menimbang : a. bahwa tujuan utama pembangunan adalah meningkatnya kesejahteraan masyarakat dengan mengelola sumber daya yang ada dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan
b.bahwa mineral bukan logam dan batuan yang ada di wilayah Kabupaten Boven Digoel merupakan kekayaan alam yang tak terbarukan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa, mempunyai peranan penting dalam memenuhi hajat hidup orang banyak, karena itu pengelolaannya perlu diatur;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Boven Digoel; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2097);
1. 2.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 menjadi Undang-Undang tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001;
2. 3.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pengunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4245);
3. 4.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. 5.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. 6.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
6. 7.Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. 8.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. 9.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
9. 10.Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4453), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 137, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5056);
10. 11.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
11. 12.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);
12. 13.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5111), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5282);
13. 14.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5142);
14. 15.Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pasca Tambang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5172);
15. 16.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5230);
16. 17.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 24 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 989);
17. 18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyusunan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 32);
18. 19.Peraturan Daerah Kabupaten Boven Digoel Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Lembaran Daerah Kabupaten Boven Digoel tahun 2011 Nomor 10); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL Dan BUPATI BOVEN DIGOEL

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Boven Digoel ;
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3.Bupati adalah Bupati Boven Digoel ;
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Boven Digoel;
5.Dinas Pertambangan dan Energi adalah Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Boven Digoel;
6.Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang;
7.Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu;
8.Mineral bukan logam meliputi : intan, korundum, grafit, arsen, pasir kuarsa, fluorspar, kriolit, yodium, brom, klor, belerang, fosfat, halit, asbes, talk, mika, magnesit, yarosit, oker, fluorit, ball clay, fire clay, zeolit, kaolin, feldspar, bentonit, gipsum, dolomit, kalsit, rijang, pirofilit, kuarsit, zirkon, wolastonit, tawas, batu kuarsa, perlit, garam batu, clay, dan batu gamping untuk semen.
9.Batuan meliputi : pumice, tras, toseki, obsidian, marmer, perlit, tanah diatome, tanah serap (fullers earth), slate, granit, granodiorit, andesit, gabro, peridotit, basalt, trakhit, leusit, tanah liat, tanah urug, batu apung, opal, kalsedon, chert, kristal kuarsa, jasper, krisoprase, kayu terkesikan, gamet, giok, agat, diorit, topas, batu gunung, quarry besar, kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, batu kali, kerikil sungai ayak tanpa pasir, pasir urug, pasir pasang, kerikil berpasir alami (sirtu), bahan timbunan pilihan (tanah), urukan tanah setempat, tanah merah (laterit), batu gamping,onik, pasir laut, dan pasir yang tidak mengandung unsur mineral logam atau unsur mineral bukan logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan.
10.Pertambangan mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi serta air tanah.
11.Usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral bukan logam dan batuan yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang.
11.Penyelidikan umum adalah tahapan kegiatan pertambangan untuk mengetahui kondisi geologi regional dan indikasi adanya mineralisasi.
12.Eksplorasi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dan sumber daya terukur dari bahan galian, serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup.
13.Studi kelayakan adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara rinci seluruh aspek yang berkaitan untuk menentukan kelayakan ekonomis dan teknis usaha pertambangan, termasuk analisis mengenai dampak lingkungan serta perencanaan pascatambang.
14.Operasi produksi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan yang meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan, pemurnian, termasuk pengangkutan dan penjualan, serta sarana pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan hasil studi kelayakan.
15.Konstruksi adalah kegiatan usaha pertambangan untuk melakukan pembangunan seluruh fasilitas operasi produksi, termasuk pengendalian dampak lingkungan.
16.Penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan mineral ikutannya.
17.Pengangkutan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk memindahkan mineral dari daerah tambang dan/atau tempat pengolahan dan pemurnian sampai tempat penyerahan.
18.Penjualan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk menjual hasil pertambangan mineral.
19.Wilayah Pertambangan yang selanjutnya disebut WP adalah Wilayah yang memiliki potensi Mineral dan /atau Batu Bara dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari Rencana Tata Ruang Nasional;
20.Wilayah Usaha Pertambangan yang selanjutnya disingkat WUP, adalah bagian dari WP yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi.
21.Wilayah Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disingkat WIUP adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang Izin Usaha Pertambangan.
22.Wilayah Pertambangan Rakyat yang selanjutnya disingkat WPR adalah bagian dari WP tempat dilakukan kegiatan usaha pertambangan rakyat.
23.Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disingkat IUP adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan.
24.IUP Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan.
25.IUP Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi.
26.Izin Pertambangan Rakyat yang selanjutnya disingkat IPR adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas.
27.Penyelidikan umum adalah tahapan kegiatan pertambangan untuk mengetahui kondisi geologi regional dan indikasi adanya mineralisasi.
28.Eksplorasi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dan sumber daya terukur dari bahan galian, serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup.
29.Studi kelayakan adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara rinci seluruh aspek yang berkaitan untuk menentukan kelayakan ekonomis dan teknis usaha pertambangan, termasuk analisis mengenai dampak lingkungan serta perencanaan pascatambang.
30.Operasi produksi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan yang meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan, pemurnian, termasuk pengangkutan dan penjualan, serta sarana pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan hasil studi kelayakan.
31.Konstruksi adalah kegiatan usaha pertambangan untuk melakukan pembangunan seluruh fasilitas operasi produksi, termasuk pengendalian dampak lingkungan.
32.Penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan mineral ikutannya.
33.Pengangkutan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk memindahkan mineral dari daerah tambang dan/atau tempat pengolahan dan pemurnian sampai tempat penyerahan.
34.Penjualan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk menjual hasil pertambangan mineral.
35.Badan usaha adalah setiap badan hukum yang bergerak di bidang pertambangan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan
36.Usaha Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan yang selanjutnya disebut UKL-UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
37.Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya.
38.Kegiatan pascatambang yang selanjutnya disebut pascatambang adalah kegiatan terencana, sistematis, dan berlanjut setelah akhir sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah penambangan.
39.Pemberdayaan masyarakat adalah usaha untuk meningkatkan kemampuan masyarakat, baik secara individual maupun kolektif, agar menjadi lebih baik tingkat kehidupannya.
32.Penyidik adalah Pejabat Polisi Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

BAB II

ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pertambangan mineral dikelola berdasarkan asas :

a.manfaat, keadilan, kesehatan dan keseimbangan;
b.keberpihakan kepada kepentingan bangsa;
c.partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas; dan
d.berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Pasal 3

Tujuan pengelolaan mineral bukan logam dan batuan adalah :

a.menjamin efektifitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha pertambangan secara berdaya guna, berhasil guna, dan berdaya saing;
b.menjamin manfaat pertambangan mineral bukan logam dan batuan secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup;
c.menjamin tersedianya mineral bukan logam dan batuan sebagai bahan baku pembangunan;
d.meningkatkan pendapatan masyarakat lokal dan daerah; dan
e.menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan.

Pasal 4

Ruang lingkup peraturan daerah ini meliputi: kewenangan pemerintah daerah; Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) dan Izin Usaha Pertambangan (IUP); pemasangan tanda batas, komoditas tambang lain dan penciutan WIUP; Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan Ijin Pertambangan Rakyat (IPR); hak dan kewajiban pemegang IUP dan IPR; penghentian sementara kegiatan pertambangan; berakhirnya IUP dan IPR; penggunaan tanah untuk pertambangan; penyampaian laporan; pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar WIUP; pembinaan, pengawasan dan pengendalian; reklamasi dan pasca tambang; penyidikan, sanksi administratif dan ketentuan pidana; serta ketentuan peralihan dan ketentuan penutup.

BAB III

KEWENANGAN

Pasal 5

Dalam pengelolaan pertambangan mineral bukan logam dan batuan, pemerintah daerah bertugas dan berwenang:

a.melakukan penginventarisasian, penyelidikan dan penelitian serta eksplorasi untuk memperoleh data dan informasi mineral bukan logam dan batuan;
b.mengolah data dan informasi hasil penyelidikan, penelitian dan eksplorasi pertambangan menjadi peta potensi/cadangan mineral;
c.menyusun rencana penetapan suatu wilayah di dalam WP menjadi WPR;
d.menetapkan WPR setelah berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan berkonsultasi dengan DPRD Kabupaten;
e.menyampaikan secara tertulis penetapan WPR kepada Menteri dan Gubernur;
f.menetapkan WIUP mineral bukan logam dan/atau batuan untuk wilayah Kabupaten Boven Digoel;
g.menerbitkan rekomendasi penerbitan WIUP untuk wilayah lintas kabupaten;
h.menerbitkan IUP mineral bukan logam dan/atau batuan untuk wilayah Kabupaten Boven Digoel;
i.Menerbitkan IPR berdasarkan permohonan yang diajukan oleh penduduk setempat;
j.mengelola data dan/atau informasi kegiatan usaha pertambangan;
k.pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat dalam usaha pertambangan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan;
l.pengembangan dan peningkatan nilai tambah dan manfaat kegiatan usaha pertambangan secara optimal; dan
m.Melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh pemegang IUP dan IPR;

BAB IV

WIUP dan IUP

Pasal 6

(1)Usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan dilakukan berdasarkan Izin Usaha Pertambangan (IUP);
(2)IUP diberikan melalui tahapan:
1. a.Pemberian WIUP; dan
2. b.Pemberian IUP.

Pasal 7

(1)WIUP terdiri atas :
1. a.WIUP mineral bukan logam; dan/atau
2. b.WIUP batuan.
(2)WIUP mineral bukan logam dan batuan diberikan kepada:
1. a.Badan usaha;
2. b.Koperasi;.
3. c.Perseorangan.
(3)WIUP mineral bukan logam dan batuan ditetapkan oleh Bupati.
(4)Untuk menetapkan WIUP dalam suatu WUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria :
1. a.letak geografis;
2. b.kaidah konservasi;
3. c.daya dukung lingkungan;
4. d.optimalisasi sumber daya mineral;
5. e.tingkat kepadatan penduduk; dan
6. f.merupakan wilayah kawasan peruntukan pertambangan sesuai dengan rencana tata ruang.

Pasal 8

(1)WIUP mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada pasal 7ayat (1) huruf a dan huruf b diperoleh dengan cara mengajukan permohonan wilayah.
(2)Setiap pemohon hanya dapat diberikan 1 (satu) WIUP.
(3)Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pemberian WIUP diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

(1)IUP sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) huruf b terdiri atas:
1. a.IUP Eksplorasi; dan
2. b.IUP Operasi Produksi.
(2)IUP diberikan kepada:
1. a.Badan usaha;
2. b.Koperasi;
3. c.Perseorangan
(3)Badan usaha sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat berupa badan usaha swasta, BUMN, atau BUMD.
(4)Perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat berupa orang perseorangan, perusahaan firma, atau perusahaan komanditer.
(5)Dalam 1 (satu) WIUP dapat diberikan 1 (satu) atau beberapa IUP.
(6)IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati untuk wilayah dalam 1 (satu) kabupaten setelah mendapatkan WIUP.
(7)Persyaratan dan tata cara penerbitan IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)diatur dengan Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks91PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (25)

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 1969

Undang-undang (UU) No. 21 Tahun 2001

Undang-undang (UU) No. 26 Tahun 2002

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 26 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 35 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 4 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 1 Tahun 2008

Peraturan Pemerintah (PP) No. 16 Tahun 2004

Peraturan Pemerintah (PP) No. 45 Tahun 2004

Peraturan Pemerintah (PP) No. 26 Tahun 2008

Peraturan Pemerintah (PP) No. 60 Tahun 2009

Peraturan Pemerintah (PP) No. 22 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah (PP) No. 55 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah (PP) No. 78 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2011

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2012

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2009

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 24 Tahun 2012

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 1 Tahun 2014

Peraturan Daerah Kabupaten Boven Digoel Nomor 10 Tahun 2011

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (25)

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 1969

Undang-undang (UU) No. 21 Tahun 2001

Undang-undang (UU) No. 26 Tahun 2002

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 26 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 35 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 4 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 1 Tahun 2008

Peraturan Pemerintah (PP) No. 16 Tahun 2004

Peraturan Pemerintah (PP) No. 45 Tahun 2004

Peraturan Pemerintah (PP) No. 26 Tahun 2008

Peraturan Pemerintah (PP) No. 60 Tahun 2009

Peraturan Pemerintah (PP) No. 22 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah (PP) No. 55 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah (PP) No. 78 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2011

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2012

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2009

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 24 Tahun 2012

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 1 Tahun 2014

Peraturan Daerah Kabupaten Boven Digoel Nomor 10 Tahun 2011