DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Boven Digoel Nomor 5 Tahun 2014

Nomor: 5
Tahun: 2014
Ditetapkan: 11 Maret 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan daerah ini diatur tentang penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Boven Digoel pada PT Bank Pembangunan Daerah Papua dengan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang maksud dan tujuan, penyertaan modal daerah, dan pengawasan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mendukung peningkatan pendapatan asli daerah Pemerintah Kabupaten Boven Digoel perlu melakukan penyertaan modal pada PT. Bank Pembangunan Daerah Papua;
c.bahwa pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membuat Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Boven Digoel pada PT. Bank Pembangunan Daerah Papua; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 2387);

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
3.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31 TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790)
4.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
6.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pengunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);
7.Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
8.Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
9.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
11.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724)
13.Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
14.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4578);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Tahun 2005 Nomor 4593 );
17.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4261)
19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Dengan persetujuan bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL dan BUPATI BOVEN DIGOEL

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan: PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL PADA PERSEROAN TERBATAS (PT) BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Boven Digoel.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Boven Digoel.
3.Bupati adalah Bupati Boven Digoel.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boven Digoel.
5.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Boven Digoel.
6.Modal Daerah adalah modal dalam bentuk uang dan atau kekayaan daerah (yang belum dipisahkan) yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin – mesin, inventaris, surat – surat berharga, fasilitas dan hak – hak lainnya yang dimiliki daerah yang merupakan kekayaan daerah.
7.Perusahaan daerah adalah badan usaha milik daerah yang modal seluruhnya atau sebagian merupakan kekayaan milik daerah yang dipisahkan.
8.Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta peraturan pelaksanaannya.
9.Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Papua adalah Badan Usaha Milik Daerah ( BUMD) Provinsi Papua.
10.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disepakati bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD selanjutnya ditetapkan dengan peraturan daerah.
11.Penyertaan modal daerah adalah setiap usaha dalam menyertakan modal daerah pada suatu usaha bersama atau pemanfaatan modal daerah oleh pihak ketiga yang dananya bersumber dari APBD dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Pemerintah Kabupaten Boven Digoel melakukan Penyertaan Modal Daerah dalam bentuk saham kepada Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Papua.
(2)Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk peningkatan hak suara di PT. Bank Pembangunan Daerah Papua, meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah dan menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
(3)Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyertaan Modal Daerah dilaksanakan berdasarkan Prinsip Ekonomi Perusahaan dan pelayanan kepada masyarakat

BAB III

PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 3

(1)Pemerintah Kabupaten Boven Digoel melakukan Penyertaan Modal Daerah dalam bentuk investasi pada PT. Bank Pembangunan Daerah Papua adalah sebesar Rp 6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah) yang akan disetor sampai dengan tahun 2016.
(2)Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya pada tahun 2014 dibayarkan, sebesar Rp 2.000.000.000,00 ( dua milyar rupiah).
(3)Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
(4)Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Boven Digoel pada PT. Bank Papua ditambah dengan penyertaan modal sebagaimana tersebut pada ayat (2) secara keseluruhan berjumlah Rp 14.000.000.000,00 (empat belas milyar rupiah).
(5)Selanjutnya rencana Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Boven Digoel sebagaimana tersebut pada ayat (1) secara keseluruhan berjumlah Rp 18.000.000.000,00 (delapan belas milyar).
(6)Pelaksanaan penyertaan modal diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB IV

PENGAWASAN

Pasal 4

(1)Bupati Boven Digoel dapat menunjuk pejabat yang akan mewakili Pemerintah Kabupaten Boven Digoel untuk melakukan pengawasan atas penyertaan modal pada (PT) Bank Pembangunan Daerah Papua.
(2)Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memahami wawasan usaha secara profesional dan bertanggungjawab kepada Bupati.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Boven Digoel. Ditetapkan di Tanah Merah pada tanggal 11 Maret 2014 Plt. BUPATI BOVEN DIGOEL, CAP/TTD YESAYA MERASI. Diundangkan di Tanah Merah pada tanggal 11 Maret 2014 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL, CAP/TTD EVERT SAFUF LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL TAHUN 2014 NOMOR 5 Salinan sesuai dengan Aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, WAHYUDIANA, SH PEMBINA TK. I NIP. 19661214 199302 1 001 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL NOMOR TAHUN 2014 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL PADA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA. I. UMUM Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah serta untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian darah diperlukan upaya-upaya dan usaha untuk meningkatkan sumber pendapatan daerah Berdasarkan ketentuan Pasal 157 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa sumber-sumber pendapatan daerah terdiri atas :

a.Pendapatan Asli Daerah , yang terdiri dari :
1. 1.Hasil Pajak daerah.
2. 2.Hasil Retribusi Daera.
3. 3.Hasil Pengelolahan Kekayaan Daerah yang dipisahkan.
4. 4.Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.
b.Dana Perimbangan;dan
c.Lain - lain Pendapatan Daerah yang sah. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 173 Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah daerah dapat melakukan Penyertaan modal pada suatu Badan Usaha Milik Pemerintah dan/atau milik swasta. Penyertaan Modal tersebut dapat ditambah, dikurangi, dijual kepada pihak lain, dan/atau dapat dialihkan kepada badan usaha milik daerah, dalam pelaksanaannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, untuk mendukung tercapainya peningkatan pendapatan asli dearah tersebut dibutuhkan intensifikasi maupun ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan asli daerah yang salah satunya berupa penyertaan modal daerah pada badan usaha milik daerah. Penyertaan modal daerah yang diatur dalam peraturan daerah ini mencakup tujuan, besaran penyertaan modal, penganggaran, pelaporan, pengendalian dan pengawasan sesuai mekanisme APBD. Besarnya alokasi penyediaan dana penyertaan modal dalam APBD setiap tahun anggaran disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah yang tersedia pada tahun anggaran berkenaan. II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Dasar hukum (18)

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1962

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 1969

Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 1992

Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 1998

Undang-undang (UU) No. 28 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 21 Tahun 2001

Undang-undang (UU) No. 26 Tahun 2002

Undang-undang (UU) No. 15 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 35 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 79 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 50 Tahun 2007

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 1 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Dasar hukum (18)

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1962

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 1969

Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 1992

Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 1998

Undang-undang (UU) No. 28 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 21 Tahun 2001

Undang-undang (UU) No. 26 Tahun 2002

Undang-undang (UU) No. 15 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 35 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 79 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 50 Tahun 2007

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 1 Tahun 2014