Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Boven Digoel. Ditetapkan di Tanah Merah pada tanggal 11 Maret 2014 Plt. BUPATI BOVEN DIGOEL, CAP/TTD YESAYA MERASI. Diundangkan di Tanah Merah pada tanggal 11 Maret 2014 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL, CAP/TTD EVERT SAFUF LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL TAHUN 2014 NOMOR 5 Salinan sesuai dengan Aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, WAHYUDIANA, SH PEMBINA TK. I NIP. 19661214 199302 1 001 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL NOMOR TAHUN 2014 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL PADA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA. I. UMUM Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah serta untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian darah diperlukan upaya-upaya dan usaha untuk meningkatkan sumber pendapatan daerah Berdasarkan ketentuan Pasal 157 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa sumber-sumber pendapatan daerah terdiri atas :
a.Pendapatan Asli Daerah , yang terdiri dari :
1.Hasil Pajak daerah.
2.Hasil Retribusi Daera.
3.Hasil Pengelolahan Kekayaan Daerah yang dipisahkan.
4.Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.
b.Dana Perimbangan;dan
c.Lain - lain Pendapatan Daerah yang sah.
Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 173 Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah daerah dapat melakukan Penyertaan modal pada suatu Badan Usaha Milik Pemerintah dan/atau milik swasta. Penyertaan Modal tersebut dapat ditambah, dikurangi, dijual kepada pihak lain, dan/atau dapat dialihkan kepada badan usaha milik daerah, dalam pelaksanaannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, untuk mendukung tercapainya peningkatan pendapatan asli dearah tersebut dibutuhkan intensifikasi maupun ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan asli daerah yang salah satunya berupa penyertaan modal daerah pada badan usaha milik daerah. Penyertaan modal daerah yang diatur dalam peraturan daerah ini mencakup tujuan, besaran penyertaan modal, penganggaran, pelaporan, pengendalian dan pengawasan sesuai mekanisme APBD. Besarnya alokasi penyediaan dana penyertaan modal dalam APBD setiap tahun anggaran disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah yang tersedia pada tahun anggaran berkenaan. II. PASAL DEMI PASAL