DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2019

Nomor: 3
Tahun: 2019
Ditetapkan: 26 September 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 20

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Cirebon

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, mekanisme pengangkatan direksi dan dewan pengawas serta penggunaan laba sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Jati Kabupaten Cirebon, yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Jati Kabupaten Cirebon, perlu untuk disesuaikan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Jati Kabupaten Cirebon, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat SALINAN 2 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
4.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173); 3
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
15.Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 14 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat, Perusahaan Daerah Air Minum dan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2007 Nomor 14, Seri E.5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 14 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Bank Pembangunan Derah Jawa Barat, Perusahaan Daerah Air Minum dan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 11, Seri E.4);
16.Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Jati Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2011 Nomor 11, Seri E.3), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Jati Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2013 Nomor 1, Seri E.1);
17.Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 14 Tahun 2011 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Daerah kabupaten Cirebon Tahun 2011 Nomor 14, Seri E.5). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON Dan BUPATI CIREBON

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA JATI KABUPATEN CIREBON. 4 Pasal I Beberapa ketentuan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Jati Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2011 Nomor 11, Seri E.3), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Jati Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2013 Nomor 1 Seri E.1), diubah sebagai berikut :

1.Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Cirebon.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cirebon.
3.Kepala Daerah adalah Bupati Cirebon.
4.Bupati Cirebon adalah Kuasa Pemilik Modal yang selanjutnya disingkat KPM.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
6.Perusahaan Umum Daerah adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki oleh satu Daerah dan tidak terbagi atas saham.
7.Perusahaan Umum Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat Perumda Air Minum adalah Perumda Air Minum Tirta Jati Kabupaten Cirebon.
8.Direksi adalah Direksi Perumda Air Minum Tirta Jati Kabupaten Cirebon.
9.Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perumda Air Minum Kabupaten Cirebon.
10.Pegawai adalah Pegawai Perumda Air Minum Kabupaten Cirebon.
11.Laba bersih adalah kelebihan pendapatan atas beban yang dikeluarkan dalam proses menghasilkan pendapatan setelah dikurangi pajak penghasilan Perumda Air Minum dalam 1 (satu) tahun buku.
12.Tahun Takwim adalah perhitungan tahun dimulai dari 1 Januari dan berakhir sampai dengan 31 Desember.
13.Air Minum adalah Air yang melalui proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum
14.Air bersih adalah air yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan perlu direbus terlebih dahulu sebelum diminum. 5
15.Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang selanjutnya disebut RKAP adalah pedoman dan alat kendali manajemen dalam mengelola organisasi dan kegiatan usaha tahunan Perumda Air Minum.
2.Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

(1)Dengan Peraturan Daerah ini, mengubah bentuk badan hukum Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Jati Kabupaten Cirebon menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Jati Kabupaten Cirebon.
(2)Perumda Air Minum Tirta Jati Kabupaten Cirebon, selanjutnya adalah sama dengan PDAM Tirta Jati Kabupaten Cirebon.

3.Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

(1)Modal PDAM sejak pembentukan sampai dengan hasil audit Kantor Akuntan Publik (KAP) per 31 Desember 2018 sebesar Rp 64.473.331.277,- (Enam puluh empat miliar empat ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh tujuh rupiah).
(2)Rincian modal PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kekayaan PDAM pada saat pembentukan sebagaimana tercantum dalam neraca akhir per 31 Desember 2018 yang merupakan hasil audit Kantor Akuntan Publik dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(3)Modal PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
(4)Untuk kebutuhan penyehatan dan pengembangan PDAM dibutuhkan penambahan modal dalam bentuk penyertaan modal dari Pemerintah Daerah.
(5)Penambahan modal PDAM dalam bentuk penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) realisasinya dilaksanakan secara bertahap setiap tahun anggaran berkenaan yang nilainya disesuaikan dengan kebutuhan baik sebagai DDUB (Dana Daerah Untuk Bersama) maupun untuk kegiatan lainnya yang dibutuhkan bagi penyehatan dan pengembangan pelayanan. 6
(6)Dalam hal PDAM masih membutuhkan penyertaan modal untuk peningkatan dan pengembangan pelayanan prosedurnya tetap melalui penetapan peraturan daerah tentang penyertaan modal kepada PDAM.

4.Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

(1)Organ PDAM terdiri atas :
1. a.Bupati selaku Kuasa Pemilik Modal (KPM);
2. b.Dewan Pengawas selaku pengawas perusahaan; dan
3. c.Direksi selaku pimpinan perusahaan.
(2)Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam operasionalnya dibantu oleh pegawai.

5.Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

(1)Direksi diangkat oleh Kuasa pemilik Modal (KPM).
(2)Berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali.
(3)Jabatan Direksi berakhir pada saat yang bersangkutan berumur paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.
(4)Pengangkatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(5)Tata cara pengangkatan Direksi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

6.Ketentuan Pasal 12 A dihapus.
7.Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

(1)Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi, yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut:
1. a.Warga Negara Indonesia;
2. b.sehat jasmani dan rohani;
3. c.memiliki keahlian yang dibuktikan dengan sertifikat manajemen air minum baik dalam maupun luar negeri, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan 7 dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
4. d.memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
5. e.memahami manajemen perusahaan air minum;
6. f.memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan;
7. g.berijazah paling rendah S-1 (strata satu);
8. h.pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
9. i.berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
10. j.tidak pernah menjadi anggota Direksi, anggota Dewan Pengawas, atau anggota Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
11. k.tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
12. l.tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
13. m.tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau calon wakil Kepala Daerah, dan/atau calon anggota legislatif.
(2)Pengangkatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

8.Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

(1)Jumlah Direksi ditetapkan berdasarkan jumlah pelanggan PDAM dengan ketentuan:
1. a.1 (satu) orang direksi untuk jumlah pelanggan sampai dengan 30.000;
2. b.paling banyak 3 (tiga) orang direksi untuk jumlah pelanggan dari 30.001 sampai dengan 100.000; dan
3. c.paling banyak 4 (empat) orang direksi untuk jumlah pelanggan di atas 100.000.
(2)Penentuan jumlah direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas pengurusan dan pengelolaan PDAM.
(3)Direksi yang berjumlah paling banyak 3 (tiga) atau paling banyak 4 (empat) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, terdiri dari Direktur Utama dan dibantu Direktur Bidang. 8
(4)Masa jabatan direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1(satu) kali masa jabatan.
(5)Ketentuan mengenai seleksi Direksi, tidak berlaku bagi pengangkatan kembali Direksi yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
(6)Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kecuali :
1. a.ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
2. b.dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.
(7)Keahlian khusus dan prestasi yang sangat baik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (6) huruf b paling sedikit memenuhi kriteria:
1. a.melampaui target realisasi terhadap rencana bisnis serta rencana kerja dan anggaran BUMD;
2. b.opini audit atas laporan keuangan perusahaan minimal Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut di akhir periode kepemimpinan;
3. c.seluruh hasil pengawasan sudah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
4. d.terpenuhinya target dalam kontrak kinerja sebesar 100% (seratus persen) selama 2 (dua) periode kepemimpinan.
(8)Ketentuan pengangkatan kembali Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) diatur dengan Peraturan Bupati.

9.Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 26

(1)Direksi diberhentikan oleh KPM.
(2)Pemberhentian Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila:
1. a.meninggal dunia;
2. b.masa jabatannya berakhir; dan/atau
3. c.diberhentikan sewaktu-waktu.
(3)Dalam hal masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) b, anggota Direksi wajib menyampaikan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir jabatannya. 9
(4)Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengurusan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
(5)Berdasarkan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Dewan Pengawas wajib menyampaikan penilaian dan rekomendasi atas kinerja Direksi kepada pemegang saham.
(6)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) serta penilaian dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai dasar pertimbangan KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Direksi.
(7)Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Direksi yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik dan disampaikan kepada KPM.
(8)Tata cara pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

10.Diantara Pasal 26 dan Pasal 27 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 26 A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 26

(1)Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
(2)Pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Direksi yang bersangkutan:
1. a.tidak dapat melaksanakan tugas;
2. b.tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
3. c.terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada BUMD, negara, dan/atau Daerah;
4. d.dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. e.mengundurkan diri;
6. f.tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau 10
7. g.tidak terpilih lagi disebabkan adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah dalam hal restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran BUMD.
(3)Tata cara pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

11.Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Isi peraturan

Teks20PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, mekanisme pengangkatan direksi dan dewan pengawas serta penggunaan laba sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Jati Kabupaten Cirebon, yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Jati Kabupaten Cirebon, perlu untuk disesuaikan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Jati Kabupaten Cirebon, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat SALINAN 2 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
4.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173); 3
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
15.Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 14 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat, Perusahaan Daerah Air Minum dan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2007 Nomor 14, Seri E.5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 14 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Bank Pembangunan Derah Jawa Barat, Perusahaan Daerah Air Minum dan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 11, Seri E.4);
16.Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Jati Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2011 Nomor 11, Seri E.3), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Jati Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2013 Nomor 1, Seri E.1);
17.Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 14 Tahun 2011 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Daerah kabupaten Cirebon Tahun 2011 Nomor 14, Seri E.5). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON Dan BUPATI CIREBON

Menetapkan

1.Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Cirebon.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cirebon.
3.Kepala Daerah adalah Bupati Cirebon.
4.Bupati Cirebon adalah Kuasa Pemilik Modal yang selanjutnya disingkat KPM.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
6.Perusahaan Umum Daerah adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki oleh satu Daerah dan tidak terbagi atas saham.
7.Perusahaan Umum Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat Perumda Air Minum adalah Perumda Air Minum Tirta Jati Kabupaten Cirebon.
8.Direksi adalah Direksi Perumda Air Minum Tirta Jati Kabupaten Cirebon.
9.Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perumda Air Minum Kabupaten Cirebon.
10.Pegawai adalah Pegawai Perumda Air Minum Kabupaten Cirebon.
11.Laba bersih adalah kelebihan pendapatan atas beban yang dikeluarkan dalam proses menghasilkan pendapatan setelah dikurangi pajak penghasilan Perumda Air Minum dalam 1 (satu) tahun buku.
12.Tahun Takwim adalah perhitungan tahun dimulai dari 1 Januari dan berakhir sampai dengan 31 Desember.
13.Air Minum adalah Air yang melalui proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum
14.Air bersih adalah air yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan perlu direbus terlebih dahulu sebelum diminum. 5
15.Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang selanjutnya disebut RKAP adalah pedoman dan alat kendali manajemen dalam mengelola organisasi dan kegiatan usaha tahunan Perumda Air Minum.
2.Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

(1)Dengan Peraturan Daerah ini, mengubah bentuk badan hukum Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Jati Kabupaten Cirebon menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Jati Kabupaten Cirebon.
(2)Perumda Air Minum Tirta Jati Kabupaten Cirebon, selanjutnya adalah sama dengan PDAM Tirta Jati Kabupaten Cirebon.

3.Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

(1)Modal PDAM sejak pembentukan sampai dengan hasil audit Kantor Akuntan Publik (KAP) per 31 Desember 2018 sebesar Rp 64.473.331.277,- (Enam puluh empat miliar empat ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh tujuh rupiah).
(2)Rincian modal PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kekayaan PDAM pada saat pembentukan sebagaimana tercantum dalam neraca akhir per 31 Desember 2018 yang merupakan hasil audit Kantor Akuntan Publik dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(3)Modal PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
(4)Untuk kebutuhan penyehatan dan pengembangan PDAM dibutuhkan penambahan modal dalam bentuk penyertaan modal dari Pemerintah Daerah.
(5)Penambahan modal PDAM dalam bentuk penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) realisasinya dilaksanakan secara bertahap setiap tahun anggaran berkenaan yang nilainya disesuaikan dengan kebutuhan baik sebagai DDUB (Dana Daerah Untuk Bersama) maupun untuk kegiatan lainnya yang dibutuhkan bagi penyehatan dan pengembangan pelayanan. 6
(6)Dalam hal PDAM masih membutuhkan penyertaan modal untuk peningkatan dan pengembangan pelayanan prosedurnya tetap melalui penetapan peraturan daerah tentang penyertaan modal kepada PDAM.

4.Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

(1)Organ PDAM terdiri atas :
1. a.Bupati selaku Kuasa Pemilik Modal (KPM);
2. b.Dewan Pengawas selaku pengawas perusahaan; dan
3. c.Direksi selaku pimpinan perusahaan.
(2)Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam operasionalnya dibantu oleh pegawai.

5.Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

(1)Direksi diangkat oleh Kuasa pemilik Modal (KPM).
(2)Berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali.
(3)Jabatan Direksi berakhir pada saat yang bersangkutan berumur paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.
(4)Pengangkatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(5)Tata cara pengangkatan Direksi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

6.Ketentuan Pasal 12 A dihapus.
7.Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

(1)Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi, yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut:
1. a.Warga Negara Indonesia;
2. b.sehat jasmani dan rohani;
3. c.memiliki keahlian yang dibuktikan dengan sertifikat manajemen air minum baik dalam maupun luar negeri, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan 7 dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
4. d.memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
5. e.memahami manajemen perusahaan air minum;
6. f.memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan;
7. g.berijazah paling rendah S-1 (strata satu);
8. h.pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
9. i.berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
10. j.tidak pernah menjadi anggota Direksi, anggota Dewan Pengawas, atau anggota Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
11. k.tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
12. l.tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
13. m.tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau calon wakil Kepala Daerah, dan/atau calon anggota legislatif.
(2)Pengangkatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

8.Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

(1)Jumlah Direksi ditetapkan berdasarkan jumlah pelanggan PDAM dengan ketentuan:
1. a.1 (satu) orang direksi untuk jumlah pelanggan sampai dengan 30.000;
2. b.paling banyak 3 (tiga) orang direksi untuk jumlah pelanggan dari 30.001 sampai dengan 100.000; dan
3. c.paling banyak 4 (empat) orang direksi untuk jumlah pelanggan di atas 100.000.
(2)Penentuan jumlah direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas pengurusan dan pengelolaan PDAM.
(3)Direksi yang berjumlah paling banyak 3 (tiga) atau paling banyak 4 (empat) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, terdiri dari Direktur Utama dan dibantu Direktur Bidang. 8
(4)Masa jabatan direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1(satu) kali masa jabatan.
(5)Ketentuan mengenai seleksi Direksi, tidak berlaku bagi pengangkatan kembali Direksi yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
(6)Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kecuali :
1. a.ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
2. b.dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.
(7)Keahlian khusus dan prestasi yang sangat baik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (6) huruf b paling sedikit memenuhi kriteria:
1. a.melampaui target realisasi terhadap rencana bisnis serta rencana kerja dan anggaran BUMD;
2. b.opini audit atas laporan keuangan perusahaan minimal Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut di akhir periode kepemimpinan;
3. c.seluruh hasil pengawasan sudah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
4. d.terpenuhinya target dalam kontrak kinerja sebesar 100% (seratus persen) selama 2 (dua) periode kepemimpinan.
(8)Ketentuan pengangkatan kembali Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) diatur dengan Peraturan Bupati.

9.Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 26

(1)Direksi diberhentikan oleh KPM.
(2)Pemberhentian Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila:
1. a.meninggal dunia;
2. b.masa jabatannya berakhir; dan/atau
3. c.diberhentikan sewaktu-waktu.
(3)Dalam hal masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) b, anggota Direksi wajib menyampaikan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir jabatannya. 9
(4)Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengurusan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
(5)Berdasarkan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Dewan Pengawas wajib menyampaikan penilaian dan rekomendasi atas kinerja Direksi kepada pemegang saham.
(6)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) serta penilaian dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai dasar pertimbangan KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Direksi.
(7)Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Direksi yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik dan disampaikan kepada KPM.
(8)Tata cara pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

10.Diantara Pasal 26 dan Pasal 27 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 26 A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 26

(1)Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
(2)Pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Direksi yang bersangkutan:
1. a.tidak dapat melaksanakan tugas;
2. b.tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
3. c.terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada BUMD, negara, dan/atau Daerah;
4. d.dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. e.mengundurkan diri;
6. f.tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau 10
7. g.tidak terpilih lagi disebabkan adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah dalam hal restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran BUMD.
(3)Tata cara pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

11.Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 26

Pasal 26

Dasar hukum (24)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Darurat No. 14 Tahun 1950

Undang-undang (UU) No. 4 Tahun 1968

Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 1974

Undang-undang (UU) No. 28 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 122 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 12 Tahun 2017

Peraturan Pemerintah (PP) No. 54 Tahun 2017

Peraturan Pemerintah (PP) No. 54 Tahun 2017

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 2 Tahun 2007

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 37 Tahun 2018

Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 14 Tahun 2007

Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 11 Tahun 2011

Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 11 Tahun 2011

Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 14 Tahun 2011

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 14 Tahun 2012

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 14 Tahun 2012

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Cirebon No. 11 Tahun 2016

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 26

Pasal 26

Dasar hukum (24)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Darurat No. 14 Tahun 1950

Undang-undang (UU) No. 4 Tahun 1968

Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 1974

Undang-undang (UU) No. 28 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 122 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 12 Tahun 2017

Peraturan Pemerintah (PP) No. 54 Tahun 2017

Peraturan Pemerintah (PP) No. 54 Tahun 2017

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 2 Tahun 2007

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 37 Tahun 2018

Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 14 Tahun 2007

Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 11 Tahun 2011

Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 11 Tahun 2011

Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 14 Tahun 2011

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 14 Tahun 2012

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 14 Tahun 2012

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Cirebon No. 11 Tahun 2016