DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 10 Tahun 2022

Nomor: 10
Tahun: 2022
Ditetapkan: 21 September 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara

Ringkasan

Peraturan ini berisi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2021 yang memuat: Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan yang dilampiri dengan Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2021, 1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945,

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Nomor 3569):
3.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688),
4.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), 2 5. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Propinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235 ), . Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara6. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), . Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan7. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), . Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan8. Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757) . Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan9. Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165), Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165), Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5202), Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang pengelolaan Keuangan Badan layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Badan layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4805), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041) sebagaimana telah dicabut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322), 3
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 17. 18. 19. 20. 21. Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781), Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Tahun 2008 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 6), Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2009 Nomor 12), Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021 (Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 8), Keputusan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 903/1823-V/BPKAD Tahun 2022 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dan Rancangan Peraturan Bupati Penajam Paser Utara tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA dan BUPATI PENAJAM PASER UTARA

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

(1)Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat: a w P2 Ap . Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas laporan keuangan yang dilampiri dengan.ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah. 4

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut:

a.Pendapatan Rp 1.222.723.310.615,79
b.Belanja dan Transfer ...... Rp 1.128.312.802.397,08 Surplus Rp 94.410.508.218,71
c.Pembiayaan - Penerimaan Rp 13.216.714.882,40 - Pengeluaran Rp 65.948.006.730,00 Pembiayaan Netto Rp (52.731.291.847,60) Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Rp41.679.216.371,11

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut:

a.Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp678.720.909.516,21 dengan rincian sebagai berikut :
1. 1.Anggaran Pendapatan Rp 1.901.444.220.132,00
2. 2.Realisasi Pendapatan Rp 1.222.723.310.615,79 Selisih Kurang Rp 678.720.909.516,21 Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp827.739.785.642,92 dengan rincian sebagai berikut : b.
3. 1.Anggaran Belanja dan Transfer Rp 1.956.052.588.040,00
4. 2.Realisasi Belanja dan Transfer Rp 1.128.312.862.397,08 Selisih Kurang Rp 827.739.785.642,92 Selisih anggaran dengan realisasi surplus/ defisit sejumlah Rp149.018.876.126,71 dengan rincian sebagai berikut : c.
5. 1.Anggaran Defisit Rp (54.608.367.908,00)
6. 2.Realisasi Surplus Rp 94.410.508.218,71 Selisih Lebih Rp 149.018.876.126,71 Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp142.622.328.665,60 dengan rincian sebagai berikut : d.
7. 1.Anggaran Penerimaan Pembiayaan Rp 155.839.043.548,00
8. 2.Realisasi Penerimaan Pembiayaan Rp 13.216.714.882,40 Selisih Kurang Rp 142.622.328.665,60 5
e.Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp35.282.668.910,00 dengan rincian sebagai berikut :
1. 1.Anggaran Pengeluaran Pembiayaan Rp 101.230.675.640,00
2. 2.Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Rp 65.948.006.730,00 Selisih Kurang Rp 35.282.668.910,00
f.Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp107.339.659.755,60 dengan rincian sebagai berikut :
1. 1.Anggaran Pembiayaan Netto Rp 54.608.367.908,00
2. 2.Realisasi Pembiayaan Netto Rp (52.731.291.847,60) Selisih Kurang Rp 107.339.659.755,60

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 sebagai berikut:

a.Saldo Anggaran Lebih Awal Rp 13.216.714.882,40
b.Penggunaan SAL Penerimaan Pembiayaan Rp Tahun Berjalan Rp (13.216.714.382,40)
c.Subtotal Rp 0,00
d.Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Rp 41.679.216.371,11
e.Subtotal Rp 41.679.216.371,11
f.Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya Rp -
g.Saldo Anggaran Lebih Akhir Rp 41.679.216.371,11

Pasal 5

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 sebagai berikut:

a.Pendapatan-LO Rp 1.207.573.353.786,79 b.Beban Operasi dan Transfer Rp 1.311.783.120.627,04
c.Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Rp (3.919.584.874,66)
d.Defisit-LO Rp (108.129.351.714,91)

Pasal 6

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 sebagai berikut:1

a.Ekuitas Awal Rp 4.093.434.542.963,36 6
b.Defisit - LO Rp (108.129.351.714,91)
c.Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar Rp 39.183.770.115,91
d.Ekuitas Akhir Rp 4.024.488.961.364,37

Pasal 7

Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) huruf e per 31 Desember Tahun 2021 sebagai berikut:1

a.Jumlah Asei Rp 4.595.819.797.631,91
b.Jumlah Kewajiban Rp 571.330.836.267,54
c.Jumlah Ekuitas Dana Rp 4.024.488.961.364,37

Pasal 8

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 sebagai berikut:

a.Arus kas bersih dari aktivitas operasi Rp 329.792.097.475,53
b.Arus kas bersih dari aktivitas investasi Rp (254.984.436.356,82)
c.Arus kas dari aktivitas pendanaan Rp (46.348.006.730,00)
d.Arus kas dari aktivitas transitoris Rp 0,00
e.Saldo Awal Kas Daerah, BLUD, Kapitasi Rp 13.216.714.882,40 dan BOS
f.Saldo Akhir Kas Daerah, BLUD, Kapitasi Rp 41.076.369.271,11 dan BOS
g.Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan Rp 2.847.100,00
h.Saldo Kas Akhir per 31 Desember 2021 Rp 41.679.216.371,11

Pasal 9

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g tahun anggaran 2021 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (22)

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 1985

Undang-undang (UU) No. 21 Tahun 1997

Undang-undang (UU) No. 28 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 2002

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 15 Tahun 2004

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020

Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022

Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 79 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah (PP) No. 10 Tahun 2011

Peraturan Pemerintah (PP) No. 74 Tahun 2012

Peraturan Pemerintah (PP) No. 12 Tahun 2017

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 64 Tahun 2013

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020

Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 8 Tahun 2008

Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 12 Tahun 2009

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 8 Tahun 2020

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (22)

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 1985

Undang-undang (UU) No. 21 Tahun 1997

Undang-undang (UU) No. 28 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 2002

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 15 Tahun 2004

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020

Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022

Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 79 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah (PP) No. 10 Tahun 2011

Peraturan Pemerintah (PP) No. 74 Tahun 2012

Peraturan Pemerintah (PP) No. 12 Tahun 2017

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 64 Tahun 2013

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020

Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 8 Tahun 2008

Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 12 Tahun 2009

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 8 Tahun 2020