DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2014

Nomor: 4
Tahun: 2014
Ditetapkan: 17 Januari 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 126

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan tersebut mengatur mengenai Ketentuan Umum; Ruang Lingkup; Maksud dan Tujuan; Prinsip Penyelenggaraan Kepariwisataan; Asas, Fungsi dan Tujuan; Pembangunan Kepariwisataan; Kawasan Strategis Pariwisata; Jenis-Jenis Usaha Pariwisata; Pendaftaran; Hak dan Kewajiban; Larangan; Badan Promosi Pariwisata Daerah; Pelaporan; Peran Serta Masyarakat; Pembinaan dan Pengawasan; Sanksi Administrasi; Pembekuan Sementara dan Pembatalan; Ketentuan Penyidikan; Ketentuan Pidana; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pembangunan kepariwisataan diperlukan untuk mendorong pemerataan kesempatan berusaha dan memperoleh manfaat serta mampu menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional dan global; 117
c.bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 14 dan Pasal 15 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan yang pada intinya menyebutkan pengusaha pariwisata wajib mendaftarkan usahanya kepada Pemerintah Daerah, maka perlu disusun Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Usaha Kepariwisataan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan di Kabupaten Semarang; Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3.Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
4.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
5.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, 118 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3470);
6.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4438);
8.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4725);
9.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
10.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 68, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4725); 119
11.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pembentukan Peraturan Perundang–undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara, Republik Indonesia Nomor 3658);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 120
17.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
20.Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan Dan Penyebarluasan Peraturan Perundang- undangan;
21.Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.85/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Wisata;
22.Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.86/HK.501/ MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyedia Akomodasi; 121
23.Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.87/HK.501/ MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Makanan dan Minuman;
24.Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.88/HK.501/ MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Kawasan Pariwisata;
25.Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.89/HK.501/ MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Transportasi Wisata;
26.Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.90/HK.501/ MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Daya Tarik Wisata;
27.Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.91/MKP/ HK.501/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyelengara Kegiatan Hiburan dan Rekreasi;
28.Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.92/HK.501/ MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Pramuwisata;
29.Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.93/HK.501/ MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyelenggara,Pertemuan,Perjalanan,Insentif,K onferensi dan Pameran;
30.Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.94/HK.501/ MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Konsultan Pariwisata;
31.Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.95/HK.501 MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Informasi Pariwisata; 122
32.Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.96/HK.501/ MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Wisata Tirta;
33.Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.97/HK.501 MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Spa;
34.Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 10 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Tahun 1988 Nomor 17 Seri D Nomor 11) ;
35.Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14);
36.Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Tata Ruang Wilayah Kabupaten Semarang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG dan BUPATI SEMARANG 123

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN DI KABUPATEN SEMARANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Semarang.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Bupati Semarang yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Semarang.
6.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi yang selanjutnya disebut SKPD yang membidangi adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi sesuai dengan bidang terkait.
7.Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah. 124
8.Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
9.Wisatawan adalah orang yang melakukan kegiatan wisata.
10.Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan Negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.
11.Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/ atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
12.Pengusaha Pariwisata adalah orang atau kelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.
13.Tanda Daftar Usaha Pariwisata adalah dokumen resmi yang membuktikan bahwa usaha pariwisata yang dilakukan oleh pengusaha telah tercantum didalam daftar usaha pariwisata.
14.Pendaftaran Usaha Pariwisata adalah serangkaian proses yang dilakukan untuk terselenggaranya kegiatan usaha pariwisata setelah memenuhi syarat - syarat yang ditetapkan.
15.Usaha Daya Tarik Wisata adalah yang selanjutnya disebut dengan usaha pariwisata adalah usaha pengelolaan daya tarik wisata alam, daya tarik wisata budaya, dan/atau daya tarik wisata buatan/binaan manusia.
16.Usaha Kawasan Pariwisata adalahyang selanjutnya disebut dengan usaha pariwisata adalah usaha pembangunan dan/atau pengelolaan kawasan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata sesuai peraturan perundang-undangan.
17.Usaha Jasa Transportasi Wisata adalah usaha khusus yang menyediakan angkutan untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata, bukan angkutan transportasi reguler/ umum.
18.Usaha Jasa Perjalanan Wisata adalah penyelenggaraan biro perjalanan wisata dan usaha agen perjalanan wisata. 125
19.Usaha Jasa Makanan dan Minuman adalah usaha jasa penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan dapat berupa restoran, kafe, jasa boga dan bar/kedai minum.
20.Usaha Penyedia Akomodasi adalah usaha yang menyediakan pelayanan penginapan untuk wisatawan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan pariwisata lainnya.
21.Usaha Penyelenggara Kegiatan Hiburan dan Rekreasi adalah merupakan usaha yang ruang lingkup kegiatannya berupa usaha seni pertunjukan, arena permainan, karaoke, bioskop, serta kegiatan hiburan dan rekreasi lainya yang bertujuan untuk pariwisata.
22.Usaha Penyelenggara Pertemuan Perjalanan Insentif, Konferensi, dan Pameran, adalah usaha yang memberikan jasa bagi suatu pertemuan sekolompok orang, menyelenggarakan perjalanan bagi karyawan dan mitra usaha sebagai imbalan atas prestasinya, serta menyelenggarakan pameran dalam rangka menyebar luaskan informasi dan promosi suatu barang dan jasa yang berskala nasional, regional, dan internasional.
23.Usaha Jasa Informasi Pariwisata adalah usaha yang menyediakan data, berita, feature, foto, video dan hasil penelitian mengenai kepariwisataan yang disebarkan dalam bentuk bahan cetak dan / atau elektronik.
24.Usaha Jasa Konsultan Pariwisata adalah usaha yang menyediakan saran dan rekomendasi mengenai studi kelayakan, perencanaan, pengelolaan usaha, penelitian, dan pemasaran dibidang kepariwisataan.
25.Usaha Jasa Pramuwisata adalah usaha yang menyediakan dan/atau mengkoordinasikan tenaga pemandu wisata untuk memenuhi kebutuhan wistawan dan/atau kebutuhan biro perjalanan wisata.
26.Usaha Wisata Tirtaadalah merupakan usaha yang menyelenggarakan wisata dan olahraga air termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa lainnya yang dikelola secara komersil diperairan laut, pantai, sungai, danau dan waduk. 126
27.Usaha Spa adalah usaha perawatan yang diberikan layanan dengan metode kombinasi terapi air, terapi aroma, pijat rempah-rempah, layanan makanan / minuman sehat, olah aktifitas fisik dengan tujuan menyeimbangkan jiwa dan raga dengan tetap memperhatikan tradisi dan budaya bangsa Indonesia.
28.Izin Lingkungan adalah ijin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/ atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh ijin usaha dan/ atau kegiatan.
29.Badan Promosi Pariwisata Daerah adalah lembaga swasta dan bersifat mandiri yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah meliputi :

a.maksud dan tujuan;
b.prinsip penyelenggaraan kepariwisataan;
c.asas, fungsi dan tujuan;
d.pembangunan kepariwisataan;
e.kawasan strategis pariwisata;
f.jenis-jenis usaha pariwisata;
g.pendaftaran;
h.hak dan kewajiban;
i.larangan;
j.badan promosi pariwisata daerah
k.pelaporan;
l.peran serta masyarakat;
m.pembinaan dan pengawasan;
n.sanksi administrasi;
o.pembekuan sementara dan pembatalan; 127
p.ketentuan penyidikan;
q.ketentuan pidana;
r.ketentuan peralihan; dan
s.ketentuan penutup.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

(1)Maksuddisusunnya Peraturan Daerah ini adalah :
1. a.untuk menjamin kepastian hukum bagi para pelaku kepariwisataan; dan
2. b.menyediakan sumber informasi bagi semua pihak yang berkepentingan mengenai hal- hal yang tercantum dalam Peraturan Daerah Ini.
(2)Tujuan disusunnya Peraturan Daerah ini adalah membantu pengusaha dalam memperoleh kemudahan / prosedur pelayanan yang sederhana, persyaratan teknis administratif yang mudah, lokasi pelayanan yang mudah dijangkau, standar pelayanan yang jelas dan informasi pelayanan yang terbuka, dengan cara mempercepat penyelesaian pendaftaran dan meringankan atau menghilangkan biaya pengurusan pendaftaran usaha.

BAB IV

PRINSIP PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN

Pasal 4

Kepariwisataan diselenggarakan dengan prinsip:

a.menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai pengejawantahan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan sesama manusia dan manusia dengan lingkungan; 128
b.menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya, dan kearifan lokal;
c.memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan dan proporsionalitas;
d.memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup;
e.memberdayakan masyarakat setempat;
f.menjamin keterpaduan antar sektor, antar daerah,antar pusat dan daerah yang merupakan kesatuan sistemik dalam kerangka otonomi daerah serta keterpaduan antar pemangku kepentingan;
g.mematuhi kode etik kepariwisataan dunia dan kesepakatan international dalam bidang kepariwisataan; dan
h.memperkukuh keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB V

ASAS, FUNGSI DAN TUJUAN

Pasal 5

(1)Kepariwisataan diselenggarakan berdasarkan asas :
1. a.manfaat;
2. b.kekeluargaan;
3. c.adil dan merata;
4. d.keseimbangan;
5. e.kemandirian;
6. f.kelestarian lingkungan;
7. g.partisipatif;
8. h.berkelanjutan;
9. i.demokratis;
10. j.kesetaraan; dan
11. k.kesatuan.
(2)Penyelenggaraankepariwisataan berfungsi untuk memenuhi kebutuhan jasmani, rohani dan intelektual setiap wisatawan dengan rekreasi dan perjalanan serta meningkatkan pendapatan daerah untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. 129
(3)Tujuan penyelenggaraan kepariwisataan adalah :
1. a.meningkatkan pertumbuhan ekonomi;
2. b.meningkatkan kesejahteraan rakyat;
3. c.mengurangi kemiskinan;
4. d.mengatasi pengangguran;
5. e.melestarikan alam, lingkungan dan sumber daya;
6. f.memajukan kebudayaan;
7. g.mengangkat citra daerah;
8. h.memupuk rasa cinta tanah air;
9. i.memperkukuh jati diri daerah dan kesatuan bangsa; dan
10. j.mempererat persahabatan antar daerah.

BAB VI

PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN

Pasal 6

(1)Pembangunan kepariwisataan yang berazaskan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diwujudkan sesuai Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah dengan memperhatikan keanekaragaman, keunikan, kekhasan budaya dan alam, serta kebutuhan untuk berwisata.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah.

Pasal 7

Pembangunan kepariwisataan, meliputi :

a.industri pariwisata;
b.destinasi pariwisata;
c.pemasaran pariwisata; dan
d.kelembagaan pariwisata. 130

Pasal 8

Pembangunan industri pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a adalah kumpulan usaha kepariwisataan yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.

Pasal 9

(1)Pembangunan destinasi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, meliputi pembangunan daya tarik wisata, penyediaan fasilitas umum serta pembangunan fasilitas pariwisata yang melibatkan usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
(2)Pembangunan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui penganekaragaman atraksi dan seni budaya.
(3)Pembangunan prasarana dan penyediaan fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui optimalisasi fasilitas dan sarana kepariwisataan yang mencerminkan ciri khas daerah.

Isi peraturan

Teks126PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (23)

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950

Undang-undang (UU) No. 67 Tahun 1958

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1981

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1992

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 26 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Peraturan Pemerintah (PP) No. 16 Tahun 1976

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 1983

Peraturan Pemerintah (PP) No. 69 Tahun 1992

Peraturan Pemerintah (PP) No. 67 Tahun 1996

Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 41 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 26 Tahun 2008

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah (PP) No. 27 Tahun 2012

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 1 Tahun 2007

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 10 Tahun 1988

Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2008

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (23)

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950

Undang-undang (UU) No. 67 Tahun 1958

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1981

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1992

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 26 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Peraturan Pemerintah (PP) No. 16 Tahun 1976

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 1983

Peraturan Pemerintah (PP) No. 69 Tahun 1992

Peraturan Pemerintah (PP) No. 67 Tahun 1996

Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 41 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 26 Tahun 2008

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah (PP) No. 27 Tahun 2012

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 1 Tahun 2007

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 10 Tahun 1988

Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2008

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011