DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2008

Nomor: 19
Tahun: 2008
Ditetapkan: 7 Juli 2008
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Indonesia, Badan Kepegawaian Negara

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, antara lain disebutkan bahwa sesama Pegawai Negeri Sipil berhimpun dalam satu wadah Korps Pegawai Republik Indonesia sebagai wahana pembinaan jiwa korps dalam rangka membangun sikap, tingkah laku, etos kerja, dan perbuatan terpuji yang harus dilaksanakan oleh setiap Pegawai Negeri Sipil dalam kedinasan dan kehidupan sehari-hari;
b.bahwa dalam Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Korps Pegawai Republik Indonesia, antara lain ditentukan bahwa wadah organisasi Korps Pegawai Republik Indonesia kedudukan dan kegiatannya tidak terlepas dari kedinasan;
c.bahwa dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PERl13/M.PAN/5/2008 tentang Eselonisasi Jabatan Struktural di Lingkungan Sekretariat Dewan Pengurus dan Sekretariat Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia, antara lain telah ditentukan jabatan-jabatan dan tingkat eselon di lingkungan Sekretariat Dewan Pengurus dan Sekretariat Pengurus Unit Nasional Korps Pegawai Republik Indonesia;
d.bahwa sehubungan dengan huruf a, b, dan huruf c, serta untuk menjamin pembinaan karier dan meningkatkan peran Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan struktural di lingkungan Sekretariat Dewan Pengurus dan Sekretariat Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia, perlu mengatur ketentuan mengenai Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan secara penuh dan diangkat dalam jabatan struktural di lingkungan Sekretariat Dewan Pengurus dan Sekretariat Pengurus Unit Nasional Korps Pegawai Republik Indonesia dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara; KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Menimbang PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 19 TAHUN 2008 TENTANG PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DITUGASKAN SECARA PENUH DAN DIANGKAT DALAM JABATAN STRUKTURAL 01 LlNGKUNGAN SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS DAN SEKRETARIAT PENGURUS UNIT NASIONAL KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Mengingat

1.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undanq Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098), sebagaimana telah sepuluh kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 23);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Neqara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentanq Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197', Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomer 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik lndone- sia Nomor 4194);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenan!J Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Neqeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nemer 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nemer 4263);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pernbinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
7.Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia; Mengingat

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DITUGASKAN SECARA PENUH DAN DIANGKAT DALAM JABATAN STRUKTURAL 01 LlNGKUNGAN SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS DAN SEKRETARIAT PENG- URUS UNIT NASIONAL KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA.

8.Keputusan Presiden Nomor 93 Tahun 2001 tentang Pendanaan Korps Pegawai Republik Indonesia dan Perlindungan bagi Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan pada Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia;
9.Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah enam kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005;
10.Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Korps Pegawai Republik Indonesia;
11.Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Struktural;
12.Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PERl13JM.PAN/5/2008 tentang Eselonisasi Jabatan Struktural di Lingkungan Sekretariat Dewan Pengurus dan Sekretariat Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia;
13.Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;
14.Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002;
15.Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 31 Tahun 2007 tentang Tata Cara Permintaan, Pemberian, dan Penghentian Tunjangan Jabatan Struktural; 3 Jabatan struktural dan tingkat eselon di lingkungan Sekretariat Dewan Pengurus dan Sekretariat Pengurus Unit Nasional KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah sebagaimana ditetap- kan dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PERl131M.PAN/5/2008, yaitu :

a.Jabatan dan tingkat eselon pada Sekretariat Jenderal Dewan Pengurus Nasional KORPRI : 1) Kepala Biro adalah jabatan eselon ll.a; 2) Kepala Bagian adalah jabatan eselon liLa; 3) Kepala Subbagian adalah jabatan eselon IV.a.

Pasal 2

4.Ditugaskan secara penuh adalah Pegawai Negeri Sipil yanq melaksanakan tugasnya secara penuh waktu di lingkungan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI atau Sekretariat Pengurus Unit Nasional KORPRI dan tidak merangkap tugas oan/atau jabatan di instansi induknya.
3.Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang berwenanq mengangkat, memindahkan, dan memberhentikan Pegawai Neqeri Sipil sesuai peraturan perundang-undangan.
2.Sekretariat Pengurus Unit Nasional KORPRI adalah Sekretariat Pengurus Unit Nasional KORPRI pada Kementerian Koordinator, Kementerian Negara, Departemen, Kejaksaan Agung, Kepolisian Negara, Lembaga Pemerintah Non Departemen, Kesekretariatan Lembaga Negara, Badan Narkotika Nasional serta Kesekretariatan Lembaga lain yang dipimpin oleh pejabat struktural eselon I dan bukan merupakan bagian dari Departemen/Lembaga Psmerlntan Non Departemen. Dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini yan;;} dimaksud dengan :
1.Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik lndonesia (KORPRI) adalah :

a.Sekretariat Jenderal Dewan Pengurus Nasional KORPRI;
b.Sekretariat Dewan Pengurus Provinsi KORPRI; dan
c.Sekretariat Dewan Pengurus Kabupaten/Kota KORPRI.

Pasal 1

(1)Pengangkatan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan struktural di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Pengurus Nasional KORPRI, ditetapkan dengan keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Nasional KORPRI setelah mendapat pertimbangan dari Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) instansi induknya sesuai peraturan perundang-undangan.
(2)Keputusan pengangkatan dalam jabatan struktural di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Pengurus Nasional KORPRI dilakukan setelah menerima persetujuan dari Pelabat Pembina Kepegawaian instansi induk Pegawai Negeri Sipil yan~1 bersangkutan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Pembinaan dan hak-hak kepegawaian bagi Pegawai Negeri Sipil yanu ditugaskan secara penuh dan diangkat dalam jabatan struktural di lingkungan Sekretariat Dewan Pengurus dan Sekretariat Penqurus Unit Nasional KORPRI, dilakukan dan diberikan sama dengan Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan struktural di lingkungan instansi pemerintah sesuai peraturan perundanq- undangan.

Pasal 3

b.Jabatan dan tingkat eselon pada Sekretariat Pengurus Unit Nasional KORPRI : 1) Sekretaris adalah jabatan eselon ILb; 2) Kepala Bagian adalah jabatan eselon IILb; 3) Kepala Subbagian adalah jabatan eselon IV.a.
c.Jabatan dan tingkat eselon pada Sekretariat Dewan Penqurus Provinsi KORPRI : 1) Sekretaris adalah jabatan eselon ILb; 2) Kepala Bagian adalah jabatan eselon III.b; 3) Kepala Subbagian adalah jabatan eselon IV.a.
d.Jabatan dan tingkat eselon pada Sekretariat Dewan Penqurus Kabupaten/Kota KORPRI : 1) Sekretaris adalah jabatan eselon IILb; 2) Kepala Subbagian adalah jabatan eselon IV.b.

(1)Tunjangan jabatan bagi Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan secara penuh dan diangkat dalam jabatan struktural di lingkungan :
1. a.Sekretariat Jenderal Dewan Pengurus Nasional KORPRI dibebankan pada dan dibayarkan oleh Sekretariat Jenderal Dewan Pengurus Nasional KORPRI.
2. b.Sekretariat Pengurus Unit Nasional KORPRI, dibebankan pada dan dibayarkan oleh instansi induknya.
3. c.Sekretariat Dewan Pengurus Provinsi KORPRI, dibebankan pada dan dibayarkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi.
4. d.Sekretariat Dewan Pengurus Kabupaten/Kota KORPRI, dibebankan pada dan dibayarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Pasal?
(1)Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan secara penuh dan diangkat dalam jabatan struktural di lingkungan Sekretariat Dewan Penqurus dan Sekretariat Pengurus Unit Nasional KORPRI diberlkan kenaikan pangkat pilihan sesuai peraturan perundang-undangan.
(2)Kenaikan pangkat pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian instansi induknya.

Pasal 5

(1)Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan secara penuh dan diangkat dalam jabatan struktural di lingkungan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI dan Sekretariat Penqurus Unit Nasional KORPRI, dibayarkan oleh instansi induknya.
(2)Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari gaji pokok, tunjangan keluarga, dan tunjangan pangan sesuai peraturan perundang-undangan.
(3)Pengangkatan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalarn dan dari jabatan struktural di lingkungan Sekretariat Pengurus Umt Nasional KORPRI, Sekretariat Dewan Pengurus Provinsi KORPRI, dan Sekretariat Dewan Pengurus Kabupaten/Kota KORPRI, ditetapkan dengan keputusan Pejabat Pembina Kepeqawaian sesuai peraturan perundang-undangan.
(1)Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan secara penuh dan diangkat dalam jabatan struktural eselon II di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Pengurus Nasional KORPRI, Sekretariat Pengurus Unit Nasional KORPRI, dan Sekretariat Dewan Pengurus Provinsi KORPRI, batas usia pensiunnya dapat diperpanjang sampai dengan 60 (enam puluh) tahun sesuai peraturan perundang-undangan.
(2)Perpanjangan batas usia pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil ditugaskan secara penuh dan diangkat dalam jabatan struktural eselon " di lingkungan Sekretariat Dewan Pengurus Nasional KORPRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sebagai berikut:
1. a.Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Nasional KORPRI menyampaikan permohonan perpanjangan batas usia pensiun Pegawai Negeri Sipil dimaksud kepada Pejabat Pembina Kepegawaian instansi induknya disertai dengan alasan- alasannya;
2. b.Berdasarkan permohonan dan alasan-alasan tersebut, Pejabat Pembina Kepegawaian instansi induknya dapat rnenetapkan perpanjangan batas usia pensiun setelah mendapat pertimbangan dari Baperjakat sesuai peraturan perundanq- undangan.
(3)Perpanjangan batas usia pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yan9 ditugaskan secara penuh dan diangkat dalam jabatan struktura eselon II di lingkungan Sekretariat Pengurus Unit Nasional KORPRI dan Sekretariat Dewan Pengurus Provinsi KORPRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

(2)Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan mulai bulan berikutnya setelah pelantikan.
(3)Tata cara permintaan, pemberian, dan penghentian tunjangan jabatan bagi Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan struktural di lingkungan Sekretariat Dewan Pengurus dan Sekretariat Pengurus Unit Nasional KORPRI, dilakukan sesual dengan ketentuan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil yanu diangkat dalam jabatan struktural di lingkungan lnstansi pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan. Pembinaan dan hak-hak kepegawaian berdasarkan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini, baru dapat diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan secara penuh dan diangkat dalam [abatan struktural di lingkungan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI dan Sekretariat Pengurus Unit Nasional KORPRI yang organisasinya telah ditetapkan berdasarkan :
1. a.Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Nasional KORPRI Nomor 01 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Pengurus Nasional KORPRI;
2. b.Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Nasional KORPRI Nomor 01 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Pengurus Unit Nasional, Sekretariat Dewan Pengurus Provinsi dan Sekretariat Dewan Pengurus Kabupaten/Kota KORPRI.

Pasal 11

(2)Pembinaan dan hak-hak kepegawaian bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum berlakunya Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.
(1)Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan secara penuh dan diangkat dalam jabatan struktural pada Sekretariat Dewan Penqurus KORPRI yang telah ditetapkan penyetaraan jenjang labatannya sebelum berlakunya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PERl13/M.PAN/5/2008, dapat tetap menduduki jabatan dimaksud sampai dengan bulan Desember 2008.

Pasal 9

(1)Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan secara penuh dan diangkat dalam jabatan strukturaJdi lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Pengurus Nasional KORPRI, dilantik dan diambil sumpahnya olen Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Nasional KORPRI.
(2)Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan secara penuh dan diangkat dalam jabatan struktural di lingkungan Sekretariat Pengurus Unit Nasional KORPRI, Sekretariat Dewan Pengurus Provinsi KORPRI, dan Sekretariat Dewan Pengurus Kabupaten/Kota KORPRI, dilantik dan diambil sumpahnya oleh pejabat yang berwenanq sesuai peraturan perundang-undangan. EDY TOPO ASHARI KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA, Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 7 Juli 2008 Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Pasal 13

Pada saat Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini mulai berlaku, maka :

a.Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 59 Tahun 2003 tentang Pegawai Negeri Sipil yang Dipekerjakan Secara Penuh pada Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Repubtlk Indonesia; dan
b.Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pemberian Tunjangan Jabatan Bagi Pegawai Negeri Sipil yang Dipekerjakan Secara Penuh dan Diangkat Dalam Jabatan pada Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, antara lain disebutkan bahwa sesama Pegawai Negeri Sipil berhimpun dalam satu wadah Korps Pegawai Republik Indonesia sebagai wahana pembinaan jiwa korps dalam rangka membangun sikap, tingkah laku, etos kerja, dan perbuatan terpuji yang harus dilaksanakan oleh setiap Pegawai Negeri Sipil dalam kedinasan dan kehidupan sehari-hari;
b.bahwa dalam Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Korps Pegawai Republik Indonesia, antara lain ditentukan bahwa wadah organisasi Korps Pegawai Republik Indonesia kedudukan dan kegiatannya tidak terlepas dari kedinasan;
c.bahwa dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PERl13/M.PAN/5/2008 tentang Eselonisasi Jabatan Struktural di Lingkungan Sekretariat Dewan Pengurus dan Sekretariat Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia, antara lain telah ditentukan jabatan-jabatan dan tingkat eselon di lingkungan Sekretariat Dewan Pengurus dan Sekretariat Pengurus Unit Nasional Korps Pegawai Republik Indonesia;
d.bahwa sehubungan dengan huruf a, b, dan huruf c, serta untuk menjamin pembinaan karier dan meningkatkan peran Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan struktural di lingkungan Sekretariat Dewan Pengurus dan Sekretariat Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia, perlu mengatur ketentuan mengenai Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan secara penuh dan diangkat dalam jabatan struktural di lingkungan Sekretariat Dewan Pengurus dan Sekretariat Pengurus Unit Nasional Korps Pegawai Republik Indonesia dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara; KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Menimbang PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 19 TAHUN 2008 TENTANG PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DITUGASKAN SECARA PENUH DAN DIANGKAT DALAM JABATAN STRUKTURAL 01 LlNGKUNGAN SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS DAN SEKRETARIAT PENGURUS UNIT NASIONAL KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Mengingat

1.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undanq Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098), sebagaimana telah sepuluh kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 23);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Neqara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentanq Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197', Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomer 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik lndone- sia Nomor 4194);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenan!J Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Neqeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nemer 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nemer 4263);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pernbinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
7.Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia; Mengingat

Menetapkan

8.Keputusan Presiden Nomor 93 Tahun 2001 tentang Pendanaan Korps Pegawai Republik Indonesia dan Perlindungan bagi Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan pada Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia;
9.Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah enam kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005;
10.Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Korps Pegawai Republik Indonesia;
11.Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Struktural;
12.Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PERl13JM.PAN/5/2008 tentang Eselonisasi Jabatan Struktural di Lingkungan Sekretariat Dewan Pengurus dan Sekretariat Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia;
13.Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;
14.Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002;
15.Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 31 Tahun 2007 tentang Tata Cara Permintaan, Pemberian, dan Penghentian Tunjangan Jabatan Struktural; 3 Jabatan struktural dan tingkat eselon di lingkungan Sekretariat Dewan Pengurus dan Sekretariat Pengurus Unit Nasional KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah sebagaimana ditetap- kan dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PERl131M.PAN/5/2008, yaitu :

a.Jabatan dan tingkat eselon pada Sekretariat Jenderal Dewan Pengurus Nasional KORPRI : 1) Kepala Biro adalah jabatan eselon ll.a; 2) Kepala Bagian adalah jabatan eselon liLa; 3) Kepala Subbagian adalah jabatan eselon IV.a.

Pasal 2

4.Ditugaskan secara penuh adalah Pegawai Negeri Sipil yanq melaksanakan tugasnya secara penuh waktu di lingkungan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI atau Sekretariat Pengurus Unit Nasional KORPRI dan tidak merangkap tugas oan/atau jabatan di instansi induknya.
3.Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang berwenanq mengangkat, memindahkan, dan memberhentikan Pegawai Neqeri Sipil sesuai peraturan perundang-undangan.
2.Sekretariat Pengurus Unit Nasional KORPRI adalah Sekretariat Pengurus Unit Nasional KORPRI pada Kementerian Koordinator, Kementerian Negara, Departemen, Kejaksaan Agung, Kepolisian Negara, Lembaga Pemerintah Non Departemen, Kesekretariatan Lembaga Negara, Badan Narkotika Nasional serta Kesekretariatan Lembaga lain yang dipimpin oleh pejabat struktural eselon I dan bukan merupakan bagian dari Departemen/Lembaga Psmerlntan Non Departemen. Dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini yan;;} dimaksud dengan :
1.Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik lndonesia (KORPRI) adalah :

a.Sekretariat Jenderal Dewan Pengurus Nasional KORPRI;
b.Sekretariat Dewan Pengurus Provinsi KORPRI; dan
c.Sekretariat Dewan Pengurus Kabupaten/Kota KORPRI.

Pasal 1

(1)Pengangkatan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan struktural di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Pengurus Nasional KORPRI, ditetapkan dengan keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Nasional KORPRI setelah mendapat pertimbangan dari Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) instansi induknya sesuai peraturan perundang-undangan.
(2)Keputusan pengangkatan dalam jabatan struktural di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Pengurus Nasional KORPRI dilakukan setelah menerima persetujuan dari Pelabat Pembina Kepegawaian instansi induk Pegawai Negeri Sipil yan~1 bersangkutan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Pasal 3

b.Jabatan dan tingkat eselon pada Sekretariat Pengurus Unit Nasional KORPRI : 1) Sekretaris adalah jabatan eselon ILb; 2) Kepala Bagian adalah jabatan eselon IILb; 3) Kepala Subbagian adalah jabatan eselon IV.a.
c.Jabatan dan tingkat eselon pada Sekretariat Dewan Penqurus Provinsi KORPRI : 1) Sekretaris adalah jabatan eselon ILb; 2) Kepala Bagian adalah jabatan eselon III.b; 3) Kepala Subbagian adalah jabatan eselon IV.a.
d.Jabatan dan tingkat eselon pada Sekretariat Dewan Penqurus Kabupaten/Kota KORPRI : 1) Sekretaris adalah jabatan eselon IILb; 2) Kepala Subbagian adalah jabatan eselon IV.b.

(1)Tunjangan jabatan bagi Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan secara penuh dan diangkat dalam jabatan struktural di lingkungan :
1. a.Sekretariat Jenderal Dewan Pengurus Nasional KORPRI dibebankan pada dan dibayarkan oleh Sekretariat Jenderal Dewan Pengurus Nasional KORPRI.
2. b.Sekretariat Pengurus Unit Nasional KORPRI, dibebankan pada dan dibayarkan oleh instansi induknya.
3. c.Sekretariat Dewan Pengurus Provinsi KORPRI, dibebankan pada dan dibayarkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi.
4. d.Sekretariat Dewan Pengurus Kabupaten/Kota KORPRI, dibebankan pada dan dibayarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Pasal?
(1)Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan secara penuh dan diangkat dalam jabatan struktural di lingkungan Sekretariat Dewan Penqurus dan Sekretariat Pengurus Unit Nasional KORPRI diberlkan kenaikan pangkat pilihan sesuai peraturan perundang-undangan.
(2)Kenaikan pangkat pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian instansi induknya.

Pasal 5

(1)Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan secara penuh dan diangkat dalam jabatan struktural di lingkungan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI dan Sekretariat Penqurus Unit Nasional KORPRI, dibayarkan oleh instansi induknya.
(2)Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari gaji pokok, tunjangan keluarga, dan tunjangan pangan sesuai peraturan perundang-undangan.
(3)Pengangkatan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalarn dan dari jabatan struktural di lingkungan Sekretariat Pengurus Umt Nasional KORPRI, Sekretariat Dewan Pengurus Provinsi KORPRI, dan Sekretariat Dewan Pengurus Kabupaten/Kota KORPRI, ditetapkan dengan keputusan Pejabat Pembina Kepeqawaian sesuai peraturan perundang-undangan.
(1)Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan secara penuh dan diangkat dalam jabatan struktural eselon II di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Pengurus Nasional KORPRI, Sekretariat Pengurus Unit Nasional KORPRI, dan Sekretariat Dewan Pengurus Provinsi KORPRI, batas usia pensiunnya dapat diperpanjang sampai dengan 60 (enam puluh) tahun sesuai peraturan perundang-undangan.
(2)Perpanjangan batas usia pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil ditugaskan secara penuh dan diangkat dalam jabatan struktural eselon " di lingkungan Sekretariat Dewan Pengurus Nasional KORPRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sebagai berikut:
1. a.Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Nasional KORPRI menyampaikan permohonan perpanjangan batas usia pensiun Pegawai Negeri Sipil dimaksud kepada Pejabat Pembina Kepegawaian instansi induknya disertai dengan alasan- alasannya;
2. b.Berdasarkan permohonan dan alasan-alasan tersebut, Pejabat Pembina Kepegawaian instansi induknya dapat rnenetapkan perpanjangan batas usia pensiun setelah mendapat pertimbangan dari Baperjakat sesuai peraturan perundanq- undangan.
(3)Perpanjangan batas usia pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yan9 ditugaskan secara penuh dan diangkat dalam jabatan struktura eselon II di lingkungan Sekretariat Pengurus Unit Nasional KORPRI dan Sekretariat Dewan Pengurus Provinsi KORPRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

(2)Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan mulai bulan berikutnya setelah pelantikan.
(3)Tata cara permintaan, pemberian, dan penghentian tunjangan jabatan bagi Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan struktural di lingkungan Sekretariat Dewan Pengurus dan Sekretariat Pengurus Unit Nasional KORPRI, dilakukan sesual dengan ketentuan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil yanu diangkat dalam jabatan struktural di lingkungan lnstansi pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan. Pembinaan dan hak-hak kepegawaian berdasarkan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini, baru dapat diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan secara penuh dan diangkat dalam [abatan struktural di lingkungan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI dan Sekretariat Pengurus Unit Nasional KORPRI yang organisasinya telah ditetapkan berdasarkan :
1. a.Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Nasional KORPRI Nomor 01 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Pengurus Nasional KORPRI;
2. b.Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Nasional KORPRI Nomor 01 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Pengurus Unit Nasional, Sekretariat Dewan Pengurus Provinsi dan Sekretariat Dewan Pengurus Kabupaten/Kota KORPRI.

Pasal 11

(2)Pembinaan dan hak-hak kepegawaian bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum berlakunya Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.
(1)Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan secara penuh dan diangkat dalam jabatan struktural pada Sekretariat Dewan Penqurus KORPRI yang telah ditetapkan penyetaraan jenjang labatannya sebelum berlakunya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PERl13/M.PAN/5/2008, dapat tetap menduduki jabatan dimaksud sampai dengan bulan Desember 2008.

Pasal 9

(1)Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan secara penuh dan diangkat dalam jabatan strukturaJdi lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Pengurus Nasional KORPRI, dilantik dan diambil sumpahnya olen Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Nasional KORPRI.
(2)Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan secara penuh dan diangkat dalam jabatan struktural di lingkungan Sekretariat Pengurus Unit Nasional KORPRI, Sekretariat Dewan Pengurus Provinsi KORPRI, dan Sekretariat Dewan Pengurus Kabupaten/Kota KORPRI, dilantik dan diambil sumpahnya oleh pejabat yang berwenanq sesuai peraturan perundang-undangan. EDY TOPO ASHARI KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA, Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 7 Juli 2008 Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Pasal 13

Pada saat Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini mulai berlaku, maka :

a.Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 59 Tahun 2003 tentang Pegawai Negeri Sipil yang Dipekerjakan Secara Penuh pada Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Repubtlk Indonesia; dan
b.Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pemberian Tunjangan Jabatan Bagi Pegawai Negeri Sipil yang Dipekerjakan Secara Penuh dan Diangkat Dalam Jabatan pada Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 1

Pasal 4

Pasal 3

Pasal 5

Pasal 8

Pasal 11

Pasal 9

Pasal 13

Dasar hukum (9)

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1974

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 1977

Peraturan Pemerintah (PP) No. 100 Tahun 2000

Peraturan Pemerintah (PP) No. 99 Tahun 2000

Peraturan Pemerintah (PP) No. 12 Tahun 2002

Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 2003

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2004

Peraturan Pemerintah (PP) No. 10 Tahun 2008

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 82 Tahun 1971

Peraturan turunan (2)

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Bali No. 4 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bogor No. 6 Tahun 2016

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 1

Pasal 4

Pasal 3

Pasal 5

Pasal 8

Pasal 11

Pasal 9

Pasal 13

Dasar hukum (9)

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1974

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 1977

Peraturan Pemerintah (PP) No. 100 Tahun 2000

Peraturan Pemerintah (PP) No. 99 Tahun 2000

Peraturan Pemerintah (PP) No. 12 Tahun 2002

Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 2003

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2004

Peraturan Pemerintah (PP) No. 10 Tahun 2008

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 82 Tahun 1971

Peraturan turunan (2)

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Bali No. 4 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bogor No. 6 Tahun 2016