DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 48 Tahun 2014

Nomor: 48
Tahun: 2014
Ditetapkan: 16 Oktober 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 35

Lembaga terkait

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu mengatur kembali Jabatan Fungsional Arsiparis dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3674);

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
10.Peraturan …
4.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2469);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1966 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2797);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192);
18.Peraturan …
10.Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang mencapai Batas Usia Pensiun Bagi Pejabat Fungsional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58);
17.Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 125);
3.Pejabat …
18.Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 126);
19.Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2012 tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun Bagi Pegawai Negeri Sipil yang Menduduki Jabatan Fungsional Arsiparis;
20.Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 235);
21.Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005;

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG JABATAN FUNGSIONAL ARSIPARIS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturanini yang dimaksud dengan:

1.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2.Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
12.Kegiatan …
3.Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4.Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
5.Jabatan Fungsional Arsiparis adalah jabatan fungsional tertentu yang mempunyai ruang lingkup fungsi, dan tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan kearsipan pada Lembaga Negara, Pemerintahan Daerah, Pemerintahan Desa,dan Perguruan Tinggi Negeri.
6.Arsiparis adalah seseorang PNS yang memiliki kompetensi di bidang kearsipan yang diperoleh melalui pendidikan formal dan/atau pendidikan dan pelatihan kearsipan serta mempunyai fungsi, tugas, dan tanggung jawab melaksanakan kegiatan kearsipanyang diangkat oleh pejabat yang berwenang di lingkungan lembaga negara, pemerintahan daerah, pemerintahan desa dan satuan organisasi perguruan tinggi negeri.
7.Arsiparis Kategori Keterampilanadalah Arsiparis dengan kualifikasi teknis atau penunjang profesional yang pelaksanaan fungsi dan tugasnya serta kewenangannya mensyaratkan penguasaan pengetahuan teknis di bidang kearsipan.
8.Arsiparis Kategori Keahlianadalah Arsiparis dengan kualifikasi profesional yang pelaksanaan fungsi dan tugasnya serta kewenangannya mensyaratkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kearsipan.
9.Kearsipan adalah hal-hal yang berkenaan dengan arsip.
10.Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
11.Kegiatan kearsipan adalah kegiatanyang dilaksanakan dalam rangka mendukung penyelenggaraan kearsipan yang meliputi pengelolaan arsip dinamis, pengelolaan arsipstatis, pembinaan kearsipan, dan pengolahan dan penyajikan arsip menjadi informasi.
21.Kegiatan …
12.Kegiatan Pengelolaan Arsip Dinamis adalah proses penciptaan, penggunaan dan pemeliharaan, serta penyusutan arsip yang dilakukan terhadap arsip aktif, arsip inaktif dan arsip vital, secara efisien, efektif, dan sistematis.
13.Kegiatan Penciptaan Arsip adalah kegiatan pembuatan dan penerimaan arsip yang dilaksanakan berdasarkan tata naskah dinas, klasifikasi arsip, serta sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip.
14.Kegiatan Pemeliharaan Arsip adalah kegiatan yang dilakukan untuk menjaga keautentikan, keutuhan, keamanan, dan keselamatan arsip melalui pemberkasan arsip aktif, penataan arsip inaktif, penyimpanan arsip, dan alih media arsip.
15.Kegiatan Alih Media Arsip adalah kegiatan yang dilakukan dalam rangka pemeliharaanarsip dinamis dan arsip statis dan dilaksanakan dengan memperhatikan kondisi arsip dan nilai informasi, serta diautentikasi oleh pimpinan di lingkungan pencipta arsip.
16.Kegiatan Autentikasi Arsip adalah tindakan dan prosedur yang harus dilalui untuk menentukan bahwa sesuatu arsip dan/atau hasil penggandaannya adalah sesuai dengan yang dimaksudkan saat terciptanya.
17.Kegiatan Pemberkasan Arsip adalah penempatan naskah ke dalam suatu himpunan yang tersusun secara sistematis dan logis sesuai dengan konteks kegiatannya sehingga menjadi satu berkas karena memiliki hubungan informasi, kesamaan jenis atau kesamaan masalah dari suatu unit kerja.
18.Kegiatan Penataan Arsip Inaktif adalah penataan arsip inaktif pada unit kearsipan melalui kegiatan pengaturan fisik arsip, pengolahan informasi arsip dan penyusunan daftar arsip inaktif.
19.Kegiatan Penyimpanan Arsip adalah kegiatan penyimpanan arsip yang dilakukan terhadap arsip yang sudah didaftar dalam daftar arsip utuk menjamin keamanan fisik dan informasi arsip selama jangka waktu penyimpanan arsip berdasarkan JRA.
20.Kegiatan Penggunaan Arsip adalah kegiatan memanfaatkan dan menyediakan arsip bagi kepentingan pengguna arsip yang berhak untuk memenuhi kepentingan dalam kegiatan perencanaan, pengambilan keputusan, layanan kepentingan publik, perlindungan hak, dan/atau penyelesaian sengketa serta kepentingan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
30.Informasi …
21.Kegiatan Penyusutan Arsip adalah pengurangan arsip melalui pemindahan arsip inaktif dari unit pengolah ke unit kearsipan, pemusnahan arsip yang telah habis retensinya dan tidak memiliki nilai guna lagi, dan penyerahan arsip statis oleh pencipta arsip kepada lembaga kearsipan.
22.Kegiatan Pengelolaan Arsip Statis adalah proses pengendalian arsip statis secara efisien, efektif, dan sistematis meliputi kegiatan akuisisi, pengolahan, preservasi, pemanfaatan, pendayagunaan, dan pelayanan publik dalam suatu sistem kearsipan nasional.
23.Kegiatan Akuisisi Arsip adalah proses penambahan khazanah arsip statis pada lembaga kearsipan yang dilaksanakan melalui kegiatan penyerahan arsip statis dan pengelolaannya dari pencipta arsip kepada lembaga kearsipan.
24.Kegiatan Pengolahan Arsip Statisadalah proses pembuatan sarana bantu penemuan kembali arsip statis berdasarkan kaidah-kaidah kearsipan yang berlaku.
25.Kegiatan Preservasi Arsip Statisadalah keseluruhan proses dan kerja dalam rangka perlindungan arsip terhadap kerusakan arsip atau unsur perusak dan restorasi/perbaikan bagian arsip yang rusak.
26.Kegiatan Pembinaan Kearsipan adalah kegiatan untuk memberi pengarahan, penguatan, dan pemberdayaan kepada pencipta arsip, lembaga kearsipan, dan Sumber Daya Manusia kearsipan serta pemangku kepentingan lainnya, berkenaan dengan arsip guna mencapai tujuan penyelenggaraan kearsipan secara efektif dan optimal.
27.Kegiatan Uji Kompetensi Kearsipan adalah Sertifikasi Arsiparis yang dilaksanakan dalam rangkaian kegiatan untuk memberikan pengakuan formal kepada Arsiparis oleh ANRI sebagai pengakuan terhadap kompetensi bidang kearsipan.
28.Kegiatan Pengolahan dan Penyajian Arsip Menjadi Informasi adalah proses pengolahan arsipyang dimulai dari pemberkasan arsip aktif, penataan arsip inaktif, pengolahan arsip statis, sampai menjadi suatu informasi kearsipan untuk JIKN.
29.Jaringan Informasi Kearsipan Nasional yang selanjutnya disingkat JIKN adalah sistem jaringan informasi dan sarana pelayanan arsip secara nasional.
40.Angka …
30.Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.
31.Unit kearsipan adalah satuan kerja pada pencipta arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan kearsipan.
32.Lembaga kearsipan adalah lembaga yang memiliki fungsi, tugas, dan tanggung jawab di bidang pengelolaan arsip statis dan pembinaan kearsipan.
33.Lembaga Negara adalah lembaga yang menjalankan cabang-cabang kekuasaan negara meliputi eksekutif, legislatif, yudikatif dan lembaga lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
34.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluasnya dalam sistem dan Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
35.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
36.Perguruan Tinggi Negeri (PTN) adalah perguruan tinggi yang didirikan oleh Pemerintah melalui Kementerian dan/atau Lembaga Pemerintah Non Kementerian.
37.Pendidikan dan pelatihan fungsional Arsiparis adalah pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi Arsiparis untuk menduduki Jabatan Fungsional Arsiparis sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
38.Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS.
39.Perilaku Kerja adalah setiap tingkah laku, sikap, atau tindakan yang dilakukan oleh PNS atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal …
40.Angka Kredit Kumulatif adalah akumulasi nilai angka kredit minimal yang harus dicapai oleh Jabatan Fungsional Arsiparis sebagai salah satu syarat kenaikan pangkat dan/atau jabatan.
41.Uraian Tugas adalah suatu paparan semua tugas jabatan yang merupakan tugas pokok pemangku jabatan dalam memproses bahan kerja menjadi hasil kerja dengan menggunakan perangkat kerja dalam kondisi tertentu.
42.Tim Penilai Kinerja Instansi adalah tim yang dibentuk oleh Pejabat yang Berwenang dan ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat/Daerah yang bertugas menjamin objektivitas penilaian oleh pejabat penilai kinerja dan memberikan pertimbangan terhadap usulan kenaikan pangkat dan/atau jabatan Arsiparis Kategori Keterampilan jenjang Pemula sampai dengan jenjang Penyelia dan Kategori Keahlian jenjang Ahli Pertama dan Ahli Muda.
43.Tim Penilai Kinerja Instansi Pembina Jabatan Fungsional Arsiparis adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh pimpinan instansi pembina, yang bertugas menjamin objektivitas penilaian oleh pejabat penilai kinerja dan memberikan pertimbangan terhadap usulan kenaikan pangkat dan/atau jabatan Jabatan Fungsional Arsiparis Keahlian jenjang Ahli Madya dan Ahli Utama.
44.Nilai Kinerja adalah nilai prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan.
45.Organisasi Profesi Arsiparis adalah Asosiasi Arsiparis Indonesia (AAI).

BAB II

RUMPUN JABATAN DAN KEDUDUKAN JABATAN FUNGSIONAL ARSIPARIS

Pasal 2

Jabatan Fungsional Arsiparis termasuk dalam rumpun Arsiparis, Pustakawan dan yang berkaitan. Pasal …

Pasal 3

(1)Jabatan Fungsional Arsiparis, mempunyai kedudukan hukum sebagai tenaga profesional di bidang kearsipan yang memiliki kemandirian dan independen dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan kewenangannya pada lembaga negara, pemerintahan daerah termasuk desa dan perguruan tinggi negeri.
(2)Jabatan Fungsional Arsiparis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jabatan karier yang diduduki oleh PNS.
(3)Dalam kedudukannya sebagai tenaga profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Arsiparis memiliki fungsi, tugas, dan kewenangan di bidang kearsipan.

Pasal 4

Fungsi dan tugas Arsiparis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) meliputi:

a.menjaga terciptanya arsip dari kegiatan yang dilakukan oleh lembaga negara, pemerintahan daerah,perguruan tinggi negeri.
b.menjaga ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya sebagai alat bukti yang sah;
c.menjaga terwujudnya pengelolaan arsip yang andal dan pemanfaatan arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d.menjaga keamanan dan keselamatan arsip yang berfungsi untuk menjamin arsip-arsip yang berkaitan dengan hak- hak keperdataan rakyat melalui pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang autentik dan terpercaya;
e.menjaga keselamatan dan kelestarian arsip sebagai bukti pertanggungjawaban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
f.menjaga keselamatan aset nasional dalam bidang ekonomi, sosial, politik, budaya, pertahanan, serta keamanan sebagai identitas dan jati diri bangsa; dan
g.menyediakan informasi guna meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang autentik dan terpercaya.
i.menyusun …

Pasal 5

Dalam melaksanakan fungsi dan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Arsiparis mempunyai kewenangan untuk:

a.menutup penggunaan arsip yang menjadi tanggung jawabnya oleh pengguna arsip apabila dipandang penggunaan arsip dapat merusak keamanan informasi dan/atau fisik arsip;
b.menutup penggunaan arsip yang menjadi tanggung jawabnya oleh pengguna arsip yang tidak berhak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
c.melakukan penelusuran arsip pada pencipta arsip berdasarkan penugasan oleh pimpinan pencipta arsip atau kepala lembaga kearsipan sesuai dengan kewenangannya dalam rangka penyelamatan arsip.

BAB III

INSTANSI PEMBINA DAN TUGAS INSTANSI PEMBINA JABATAN ARSIPARIS

Pasal 6

(1)Instansi Pembina Jabatan Fungsional Arsiparis adalah Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI).
(2)ANRI sebagai Instansi Pembina Jabatan Fungsional Arsiparis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tanggungjawab dan kewenangan untuk:
1. a.menyusun petunjuk teknis pelaksanaan jabatan fungsional Arsiparis;
2. b.menyusun pedoman formasi jabatan fungsional Arsiparis;
3. c.menetapkan standar kompetensi jabatan fungsional Arsiparis;
4. d.mensosialisasikan jabatan fungsional Arsiparis;
5. e.menyusun kurikulum pelatihan fungsional dan teknis fungsional Arsiparis;
6. f.menyelenggarakan pelatihan fungsional dan teknis Arsiparis;
7. g.melakukan uji kompetensi terhadap Arsiparis untuk kenaikan jenjang jabatan;
8. h.mengembangkan Sistem Informasi Jabatan Fungsional Arsiparis (SIJFA);
9. b.Arsiparis …
10. i.menyusun standar kualitas hasil kerja pejabat fungsional;
11. j.memfasilitasi pembinaan organisasi profesi Arsiparis (AAI);
12. k.memfasilitasi penyusunan etika profesi dan kode etik jabatan fungsional Arsiparis;
13. l.melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis kepada Tim Penilai jabatan fungsional Arsiparis;
14. m.melakukan monitoring dan evaluasi dalam rangka penjaminan kualitas jabatan fungsional Arsiparis; dan
15. n.tugas pembinaan jabatan fungsional Arsiparis lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(3)Instansi Pembina Jabatan Fungsional Arsiparis dalam rangka melaksanakan tugas pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan hasil pelaksanaan pembinaan Jabatan Fungsional Arsiparis secara berkala sesuai dengan perkembangan pelaksanaan pembinaan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan tembusan Kepala Badan Kepegawaian Negara.

BAB IV

KATEGORI DAN JENJANG JABATAN FUNGSIONAL ARSIPARIS

Pasal 7

(1)Jabatan Fungsional Arsiparis merupakan jabatan fungsional kategori:
1. a.keterampilan; dan
2. b.keahlian.
(2)Jenjang Jabatan Fungsional Arsiparis Kategori Keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, yaitu:
1. a.Arsiparis Pemula;
2. b.Arsiparis Terampil;
3. c.Arsiparis Mahir; dan
4. d.Arsiparis Penyelia.
(3)Jenjang Jabatan Fungsional Arsiparis Kategori Keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, yaitu:
1. a.Arsiparis Ahli Pertama; 3) pertimbangan …
2. b.Arsiparis Ahli Muda;
3. c.Arsiparis Ahli Madya; dan
4. d.Arsiparis Ahli Utama.
(4)Jenjang pangkat dan golongan ruang Jabatan Fungsional Arsiparis Kategori Keterampilan dan Kategori Keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.

BAB V

TUGAS POKOK, HASIL KERJA DAN URAIAN TUGAS JABATAN FUNGSIONAL ARSIPARIS

Pasal 8

(1)Tugas pokok Arsiparis adalah melaksanakan kegiatanpengelolaan arsip dinamis, pengelolaan arsipstatis, pembinaan kearsipan dan pengolahan dan penyajian arsip menjadi informasi.
(2)Hasil kerja Arsiparis sebagai berikut:
1. a.KegiatanPengelolaan Arsip Dinamis, meliputi: 1) registrasi arsip; 2) daftar verifikasi arsip aktif yang autentik; 3) daftar arsip aktif; 4) daftar arsip inaktif; 5) daftar arsipdinamis yang dialihmedia; 6) daftar arsip dinamis yang akan diautentikasi; 7) daftar arsip terjaga; 8) daftar salinan otentik arsip terjaga; 9) daftar arsip vital; 10) daftar Arsip Inaktif yang dipindahkan; 11) persetujuan (pertimbangan) jadwal retensi arsip/dokumen perusahaan. 12) Persetujuan (pertimbangan) pemusnahan arsip/dokumen perusahaan; 13) daftar arsip yang dimusnahkan; 14) daftar arsip statis yang akan diserahkan; 15) laporan pelayanan arsip dinamis; dan 16) laporan evaluasi dan penilaian pengelolaan arsip dinamis.
2. b.KegiatanPengelolaan Arsip Statis, sebagai berikut: 1) laporan verifikasi arsip statis yang akan diserahkan; 2) Daftar Pencarian Arsip (DPA); 6) daftar … 3) pertimbangan pemberian penghargaan atau imbalan atas pelindungan dan penyelamatan arsip statis; 4) daftar arsip satis; 5) sarana bantu penemuan kembali arsip statis (daftar arsip, inventaris arsip, guide arsip baik tematik maupun khasanah); 6) daftar arsip sejarah lisan; 7) daftar arsip statis yang dipreservasi; 8) daftar arsip statis yang akan direproduksi/alih media; 9) daftar arsip statis yang diautentikasi; 10) naskah sumber arsip; 11) laporan pameran kearsipan; 12) laporan pelayanan arsip statis; 13) laporan evaluasi dan penilaian pengelolaan arsip statis.
3. c.Kegiatan Pembinaan Kearsipan, meliputi: 1) laporanbimbingan teknis (BINTEK) Kearsipan; 2) laporan bimbingan dan konsultasi (BIMKOS) penyelenggaraan Kearsipan; 3) laporanpenyuluhan Kearsipan; 4) laporan hasil fasilitasi Kearsipan; 5) laporansupervisi penyelenggaraan Kearsipan; 6) laporan monitoring dan evaluasi (MONEV) sistem informasi Kearsipan; 7) laporan hasil analisis kebutuhan jabatan arsiparis; 8) laporan evaluasi fungsi dan tugas jabatan arsiparis; 9) laporan penilaian prestasi kerja arsiparis; 10) sertifikat kompetensi arsiparis; 11) laporan sertifikasi; 12) laporan pengawasan penyelenggaraan Kearsipan; 13) laporan akreditasi kearsipan; 14) pertimbangan pemberian penghargaan Kearsipan; dan 15) Norma, standar, prosedur dan kriteria Kearsipan.
4. d.KegiatanPengolahan dan Penyajian Arsip Menjadi Informasi, meliputi: 1) daftar informasi arsip aktif; 2) daftar informasi arsip inaktif; 3) daftar informasi arsip vital; 4) daftar informasi arsip terjaga; 5) daftar informasi arsip statis;dan 4) melakukan … 6) daftar informasi Kearsipan.
(3)Uraian kegiatan/tugas Arsiparis sebagai berikut:
1. a.KegiatanPengelolaan Arsip Dinamis, meliputi: 1) melakukan kegiatan penerimaan dan pembuatan arsip dalam rangka penciptaan arsip; 2) melaksanakan verifikasi autentisitas arsip yang tercipta; 3) melakukan pemberkasan arsip aktif; 4) melakukan penataan dan penyimpanan arsip inaktif; 5) melakukan identifikasi dan alihmedia arsip dinamis; 6) melakukan identifikasi dan penilaian arsip dinamis yang akan diautentifikasi 7) melakukan identifikasi dan pengelolaan arsip terjaga; 8) melakukan identifikasi, verifikasi, dan penyusunan daftar salinan otentik arsip terjaga 9) melakukan identifikasi dan pengelolaan arsip vital; 10) melakukan identifikasi, penilaian dan verifikasi arsip dalam rangka pemindahan arsip inaktif; 11) melakukan identifikasi, penilaian, dan verifikasi serta penyusunan naskah persetujuan/ pertimbangan jadwal retensi arsip; 12) melakukan identifikasi, penilaian dan verifikasi serta penyusunan naskah persetujuan/ pertimbangan pemusnahan arsip; 13) melakukan identifikasi, penilaian dan verifikasi serta menyusun daftar arsip yang akan dimusnahkan; 14) melakukan identifikasi, penilaian, dan verifikasi arsip dalam rangka penyerahan arsip statis; 15) melakukan evaluasi dan penilaian pengelolaan arsip dinamis; dan 16) memberikan pelayanan penggunaan arsip dinamis.
2. b.KegiatanPengelolaan Arsip Statis, meliputi: 1) melakukan identifikasi dan analisis arsip dalam rangka penyusunan Daftar Pencarian Arsip (DPA); 2) melakukan identifikasi dan analisis dalam rangka menyusun pertimbangan pemberian penghargaan atau imbalan atas pelindungan dan penyelamatan arsip statis; 3) melakukan penataan dan penyimpanan arsip statis; 1) mengolah … 4) melakukan penyusunan sarana bantu penemuan kembali arsip statis; 5) melakukan pengelolaan arsip sejarah lisan; 6) melakukan identifikasi, verifikasi, dan preservasi arsip statis; 7) melakukan identifikasi dan penilaian arsip yang akan direproduksi/alih media; 8) melakukan identifikasi dan penilaian arsip statis yang akan diautentifikasi; 9) melakukan identifikasi dan penilaian penerbitan naskah sumber arsip; 10) melakukan pameran arsip tekstual dan virtual; 11) melakukan pelayanan arsip statis; dan 12) melakukan evaluasi dan penilaian pengelolaan arsip statis.
3. c.Uraian kegiatan/tugas Arsiparis dalam melaksanakan pembinaan kearsipan, meliputi: 1) memberikan bimbingan teknis (BINTEK) Kearsipan; 2) memberikan bimbingan dan konsultasi (BIMKOS) Penyelenggaraan Kearsipan; 3) memberikan penyuluhan Kearsipan; 4) memberikan fasilitasi Kearsipan; 5) melakukan supervisi penyelenggaraan Kearsipan; 6) melakukan monitoring dan evaluasi (MONEV) sistem informasi Kearsipan; 7) melakukan analisis rencana kebutuhanjabatan Arsiparis; 8) melakukan evaluasi fungsi dan tugasjabatan Arsiparis; 9) melakukan penilaian prestasi kerja Arsiparis; 10) mengikuti uji kompetensi sertifikasi Arsiparis; 11) melakukan sertifikasi arsiparis; 12) melakukan pengawasan penyelenggaraan Kearsipan; 13) melakukan akreditasi kearsipan; 14) menyusun pertimbangan pemberian penghargaan Kearsipan; dan 15) menyusun Norma, standar, prosedur dan kriteria kearsipan.
4. d.KegiatanPengolahan dan Penyajian Arsip Menjadi Informasi, meliputi:
(7)Pembagian … 1) mengolah dan menyajikan arsip aktif menjadi informasi; 2) mengolah dan menyajikan arsip inaktif menjadi informasi; 3) mengolah dan menyajikan arsip vital menjadi informasi; 4) mengolah dan menyajikan arsip terjaga menjadi informasi; 5) mengolah dan menyajikanarsip statis menjadi informasi; dan 6) mengolah dan menyajikan informasi kearsipan untuk JIKN.
(4)Tugas tambahan Arsiparis, adalah:
1. a.peran serta dalam kegiatan ilmiah bidang kearsipan;
2. b.melakukan kajian, telaah/analisis kearsipan dalam bentuk Policy Breef.
3. c.menemukan dan melakukan pengembangan teknologi tepat guna di bidang kearsipan;
4. d.menjadi anggota dalam organisasi profesi Arsiparis baik nasional maupun internasional;
5. e.menjadi anggota dalam tim penilai kinerja Jabatan Arsiparis;
6. f.memperoleh penghargaan/tanda jasa kehormatan atau penghargaan lainnya;
7. g.memperoleh gelar kesarjanaan lainnya yang sederajat;
8. h.mengajar/melatih di bidang kearsipan;
9. i.menulis karya ilmiah di bidang kearsipan;
10. j.melakukan penyusunan dan penyiapan bahan materi penyuluhan, BINTEK, modul Diklat Kerasipan dan sosialisasi; dan
11. k.melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan tugas pokok jabatannya.
(5)Komposisi untuk kenaikan pangkat/jabatan fungsional Arsiparis setingkat lebih tinggi berasal dari:
1. a.tugas pokok; dan/atau
2. b.tugas tambahan.
(6)Arsiparis yang melaksanakan kegiatan tugas tambahan diberikan nilai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
1. d.nilai …
(7)Pembagian tugas/kegiatan Arsiparis Kategori Keterampilan dan Arsiparis Kategori Keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan teknis pelaksanaan kegiatan Arsiparis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) untuk setiap jenjang jabatan diatur lebih lanjut oleh Kepala ANRI selaku pimpinan Instansi Pembina Jabatan Fungsional Arsiparis.

Pasal 9

(1)Pada awal tahun, setiap Arsiparis wajib menyusun SKP yang akan dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun berjalan.
(2)SKP Arsiparis disusun berdasarkan penetapan kinerja unit kerja Arsiparis yang bersangkutan.
(3)SKP Arsiparis untuk masing-masing jenjang jabatan diambil dari kegiatan sebagai turunan dari penetapan kinerja unit dengan mendasarkan kepada tingkat kesulitan dan syarat kompetensi untuk masing-masing jenjang jabatan.
(4)SKP yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)harus disetujui dan ditetapkan oleh atasan langsung.

Isi peraturan

Teks35PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (30)

Undang-undang (UU) No. 43 Tahun 2009

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 2 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 4 Tahun 1966

Peraturan Pemerintah (PP) No. 16 Tahun 1994

Peraturan Pemerintah (PP) No. 101 Tahun 2000

Peraturan Pemerintah (PP) No. 97 Tahun 2000

Peraturan Pemerintah (PP) No. 98 Tahun 2000

Peraturan Pemerintah (PP) No. 99 Tahun 2000

Peraturan Pemerintah (PP) No. 11 Tahun 2002

Peraturan Pemerintah (PP) No. 12 Tahun 2002

Peraturan Pemerintah (PP) No. 54 Tahun 2003

Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 2003

Peraturan Pemerintah (PP) No. 63 Tahun 2009

Peraturan Pemerintah (PP) No. 40 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah (PP) No. 46 Tahun 2011

Peraturan Pemerintah (PP) No. 28 Tahun 2012

Peraturan Pemerintah (PP) No. 21 Tahun 2014

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 87 Tahun 1999

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 103 Tahun 2001

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 64 Tahun 2005

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 47 Tahun 2009

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 24 Tahun 2010

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 42 Tahun 2012

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 97 Tahun 2012

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 55 Tahun 2013

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 56 Tahun 2013

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pasuruan Nomor 9 Tahun 2017

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (30)

Undang-undang (UU) No. 43 Tahun 2009

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 2 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 4 Tahun 1966

Peraturan Pemerintah (PP) No. 16 Tahun 1994

Peraturan Pemerintah (PP) No. 101 Tahun 2000

Peraturan Pemerintah (PP) No. 97 Tahun 2000

Peraturan Pemerintah (PP) No. 98 Tahun 2000

Peraturan Pemerintah (PP) No. 99 Tahun 2000

Peraturan Pemerintah (PP) No. 11 Tahun 2002

Peraturan Pemerintah (PP) No. 12 Tahun 2002

Peraturan Pemerintah (PP) No. 54 Tahun 2003

Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 2003

Peraturan Pemerintah (PP) No. 63 Tahun 2009

Peraturan Pemerintah (PP) No. 40 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah (PP) No. 46 Tahun 2011