Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2011
- Nomor
- 2
- Tahun
- 2011
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 22
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3890); p p p p p p p p p - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2009 Nomor 164);
Memperhatikan : 1. Usul Menteri Pertanian dengan surat Nomor : 139/OT.I40/M/3/ 2010 tanggal 26 Maret 2010;
MEMUTUSKAN Menetapkan : PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BlROKRASl TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS BlBlT TERNAK DAN ANGKA KREDITNYA.
BAB I
Dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini yang dimaksud dengan :
BAB II RUMPUN JABATAN, KEDUDUKAN, DAN TUGAS POKOK Bagian Pertama Rumpun Jabatan Jabatan Fungsional Pengawas Bibit Ternak termasuk dalam rumpun ilmu hayat. Bagian Kedua Kedudukan Pasal 3
Bagian Ketiga Tugas Pokok Tugas pokok Pengawas Bibit Ternak adalah menyiapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengembangkan dan melaporkan kegiatan pengawasan bibit ternak yang terdiri dari pengawasan mutu bibit, pengawasan mutu benih, serta pengawasan peredaran bibit dan benih. BAB Ill INSTANSI PEMBlNA DAN TUGAS INSTANSI PEMBINA
BAB IV UNSUR DAN SUB UNSUR KEGIATAN Unsur dan sub unsur kegiatan Pengawas Bibit Ternak yang dapat dinilai angka kreditnya, terdiri dari:
BAB V JENJANG JABATAN DAN PANGKAT
BAB V
BAB VI RlNClAN KEGIATAN DAN UNSUR YANG DlNlLAl DALAM PEMBERIAN ANGKA KREDIT
BAB VI
13, menyiapkan dan memberikan susu pengganti untuk ternak besarkecil dalam rangka penanganan kelahiran pada proses produksi bibit ternak; 14, melakukan persiapan alat penetasan untuk ternak unggas dalam rangka penanganan penetasan pada proses produksi bibit ternak;
5, melakukan pengukuran pertumbuhan ternak dalam rangka pemeliharaan ternak pada proses produksi bibit ternak;
1, menyusun rencana kerja tahunan di bidang pengawasan sebagai anggota; 2, melakukan pemeriksaan kelayakan akseptor dan atau resipien dalam rangka pembiakan ternak melalui inseminasi buatan;
7 . menyusun rekomendasi hasil pengawasan mutu semen;
Apabila pada suatu unit kerja tidak terdapat Pengawas Bibit Ternak yang sesuai dengan jenjang jabatannya untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) atau ayat (2), maka Pengawas Bibit Ternak lain yang berada satu tingkat di atas atau satu tingkat di bawah jenjang jabatannya dapat melakukan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan.
Penilaian angka kredit pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ditetapkan sebagai berikut:
dan
Membuka PDF…
Undang-Undang
Peraturan Pemerintah (PP)
Peraturan Menteri (Permen)