DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2011

Nomor: 2
Tahun: 2011
Ditetapkan: 27 Januari 2011
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 22

Lembaga terkait

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengatur kembali tentang jabatan fungsional Pengawas Bibit Ternak dan Angka Kreditnya dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3890); p p p p p p p p p - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5015);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentianlpemberhentian Sementara Pegawai . Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1966 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2797);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2010 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5123);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4015), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 e em bar an Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4332);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4016), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor IITahun 2002 (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4192);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4017), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4193);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4019);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2009 Nomor 164);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2010 Nomor 74,Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5135);
11.Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
12.Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009;
13.Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara; Memperhatikan : 1. Usul Menteri Pertanian dengan surat Nomor : 139/OT.I40/M/3/ 2010 tanggal 26 Maret 2010;
2.Pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara dengan surat Nomor : K.26-30N.235-9/93 tanggal 12 Agustus 2010;

Menetapkan

MEMUTUSKAN Menetapkan : PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BlROKRASl TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS BlBlT TERNAK DAN ANGKA KREDITNYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini yang dimaksud dengan :

1.Jabatan fungsional Pengawas Bibit Ternak adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengawasan bibit ternak yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil;
2.Pengawas Bibit Ternak adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan bibit ternak;
3.Pengawas Bibit Ternak Terampil adalah pejabat fungsional yang dalam pelaksanaan pekerjaannya mempergunakan prosedur dan teknik kerja tertentu;
4.Pengawas Bibit Ternak Ahli adalah pejabat fungsional yang dalam pelaksanaan pekerjaannya didasarkan atas disiplin ilmu pengetahuan, metodologi dan teknik analisis tertentu;
5.Pengawasan bibit ternak adalah kegiatan yang meliputi pengawasan mutu bibit, pengawasan mutu benih, serta pengawasan peredaran bibit dan benih;
6.Tim Penilai Jabatan Fungsional Pengawas Bibit Ternak adalah tim penilai yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan bertugas menilai prestasi kerja Pengawas Bibit Ternak;
7.Angka kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh pejabat fungsional Pengawas Bibit Ternak dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan;
8.Diklat alih kelompok adalah diktat yang wajib diikuti oleh pejabat fungsional terampil yang memenuhi syarat untuk beralih menjadi pejabat fungsional ahli;
9.Karya tulis ilmiah adalah tulisan hasil pokok pikiran, pengembangan dan hasil kajianlpenelitian yang disusun oleh perorangan atau kelompok, yang membahas suatu pokok bahasan ilmiah dengan menuangkan gagasan tertentu melalui identifikasi, tinjauan pustaka, diskripsi, analisis permasalahan, kesimpulan dan saran-saran pemecahannya;
10.Tanda jasalpenghargaan adalah tanda kehormatan yang diberikan oleh Pemerintah pusat danlatau Pemerintah Daerah, Negara Asing, atau organisasi ilmiah nasionallregionall internasional;
11.Organisasi profesi adalah organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada disiplin ilmu pengetahuan di bidang pertanian dan etika profesi di bidang pengawasan bibit ternak.

(1)Pengawas Bibit Ternak berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional pada unit organisasi lingkup pertanian pada instansi pemerintah.
(2)Pengawas Bibit Ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jabatan karier.
(1)lnstansi Pembina jabatan fungsional Pengawas Bibit Ternak adalah Kementerian Pertanian.
(2)lnstansi Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain mempunyai kewajiban:
1. a.menyusun petunjuk teknis pelaksanaan jabatan fungsional Pengawas Bibit Ternak;
2. b.menetapkan pedoman formasi jabatan Pengawas Bibit Ternak;
3. c.menetapkan standar kompetensi jabatan Pengawas Bibit Ternak;
4. d.menyusun kurikulum pendidikan dan pelatihan jabatan Pengawas Bibit Ternak;
5. e.melakukan pengkajian dan pengusulan tunjangan jabatan Pengawas Bibit Ternak;
6. f.mensosialisasikan jabatan Pengawas Bibit Ternak serta petunjuk pelaksanaannya;
7. g.menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan fungsionall teknis fungsional Pengawas Bibit Ternak;
8. h.mengembangkan sistem informasi jabatan Pengawas Bibit Ternak;
9. i.memfasilitasi pelaksanaan jabatan Pengawas Bibit Ternak;
10. j.memfasilitasi pembentukan organisasi profesi Pengawas Bibit Ternak;
11. k.memfasilitasi penyusunan dan penetapan etika profesi dan kode etik Pengawas Bibit Ternak; dan I. melakukan monitoring dan evaluasi jabatan Pengawas Bibit Ternak.
  1. 1.Pendidikan, meliputi:
12. a.Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazahlgelar;
13. b.Pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang pengawasan bibit ternak serta memperoleh surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan (STTPP) atau sertifikat; dan
14. c.Pendidikan dan pelatihan prajabatan.
  1. 2.Pengawasan proses produksi bibitlbenih, meliputi:
15. a.Penyusunan rencana kerja tahunan di bidang pengawasan;
16. b.Persiapan proses produksi bibitlbenih;
17. c.Proses produksi bibit ternak;
18. d.Proses produksi embrio;
19. e.Proses produksi semen; dan
20. f.Proses produksi dan seleksi telur tetas.
  1. 3.Pelaksanaan pengawasan mutu bibitlbenih, meliputi:
21. a.Pengawasan mutu bibit ternak;
22. b.Pengawasan mutu benih; dan
23. c.Pengawasan peredaran bibit dan benih.
  1. 4.Pengembangan metode, meliputi:
24. a.Evaluasi metode pengawasan bibit dan benih; dan
25. b.Pengembangan metode pengawasan bibit.
  1. 5.Pengembangan profesi, meliputi:
26. a.Melakukan kegiatan karya tulidilmiah di bidang pengawasan bibit ternak;
27. b.Pengalih bahasaanlpenyaduran buku dan bahan-bahan lain di bidang pengawasan bibit ternak; dan
28. c.Pembuatan dan penyusunan bahan informasi di bidang pengawasan bibit ternak.
  1. 6.Penunjang kegiatan pengawasan bibit ternak, meliputi:
29. a.Peran serta dalam seminar/lokakarya di bidang pengawasan bibit ternak;
30. b.Pengajarantpelatihan dalam bidang pengawasan bibit ternak;
31. c.Pemberian konsultasi/bimbingan di bidang pengawasan bibit ternak yang bersifat konsep;
32. d.Keanggotaan dalam Tim Penilai Jabatan Pengawas Bibit Ternak;
33. e.Perolehan penghargaanltanda jasa;
34. f.Keanggotaan dalam organisasi profesi;
35. g.Perolehan gelar kesarjanaan lainnya; dan
36. h.Pelaksanaan kegiatan penunjang lain terkait pengawasan bibit ternak.

BAB V

JENJANG JABATAN DAN PANGKAT

Pasal 7

(1)Jabatan fungsional Pengawas Bibit Ternak, terdiri atas:
1. a.Pengawas Bibit Ternak Terampil; dan
2. b.Pengawas Bibit Ternak Ahli.
(2)Jenjang jabatan Pengawas Bibit Ternak Terampil dari yang paling rendah sampai dengan yang paling tinggi, yaitu:
1. a.Pengawas Bibit Ternak Pelaksana;
2. b.Pengawas Bibit Ternak Pelaksana Lanjutan; dan
3. c.Pengawas Bibit Ternak Penyelia.
(3)Jenjang jabatan Pengawas Bibit Ternak Ahli dari yang paling rendah sampai dengan yang paling tinggi, yaitu:
1. a.Pengawas Bibit Ternak Pertama;
2. b.Pengawas Bibit Ternak Muda; dan
3. c.Pengawas Bibit Ternak Madya.
(4)Jenjang pangkat Pengawas Bibit Ternak Terampil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan jenjang jabatannya, yaitu:
1. a.Pengawas Bibit Ternak Pelaksana:
  1. 1.Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang lllb;
  2. 2.Pengatur, golongan ruang Illc; dan
  3. 3.Pengatur Tingkat 1;golongan ruang Illd.
2. b.Pengawas Bibit Ternak Pelaksana Lanjutan:
  1. 1.Penata Muda, golongan ruang Illla; dan
  2. 2.Penata Muda Tingkat I, golongan ruang Illlb.
3. c.Pengawas Bibit Ternak Penyelia:
  1. 1.Penata, golongan ruang Illlc; dan
  2. 2.Penata Tingkat I, golongan ruang Illld.
(5)Jenjang pangkat Pengawas Bibit Ternak Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sesuai dengan jenjang jabatannya, yaitu:
1. a.Pengawas Bibit Ternak Pertama:
  1. 1.Penata Muda, golongan ruang Illla; dan
  2. 2.Penata Muda Tingkat I, golongan ruang Illlb.
2. b.Pengawas Bibit Ternak Muda:
  1. 1.Penata, golongan ruang Illlc; dan
  2. 2.Penata Tingkat I, golongan ruang Illid.
3. c.Pengawas Bibit Ternak Madya:
  1. 1.Pembina, golongan ruang IVIa;
  2. 2.Pembina Tingkat I, golongan ruang IVIb; dan
  3. 3.Pembina Utama Muda, golongan ruang IVIc.
(6)Pangkat dan golongan ruang untuk masing-masing jenjang jabatan Pengawas Bibit Ternak sebagaimana dimaksud pada ayat
(4)dan ayat (5) berdasarkan jumlah angka kredit yang ditetapkan.
(7)Penetapan jenjang jabatan Pengawas Bibit Ternak untuk pengangkatan dalam jabatan ditetapkan berdasarkan jumlah angka kredit yang dimiliki setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.
(8)Jenjang jabatan dan pangkat dapat tidak sesuai dengan jenjang jabatan dan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5).

BAB VI

RlNClAN KEGIATAN DAN UNSUR YANG DlNlLAl DALAM PEMBERIAN ANGKA KREDIT

Pasal 8

(1)Rincian kegiatan Pengawas Bibit Ternak Terampil sesuai dengan jenjang jabatan, sebagai berikut:
1. a.Pengawas Bibit Ternak Pelaksana:
  1. 1.menyusun rencana kerja tahunan di bidang pengawasan sebagai anggota;
  2. 2.menyiapkan bahan dan alat di lapangan tanpa perlakuan;
  3. 3.menyiapkan bahan dan alat di lapangan dengan perlakuan;
  4. 4.menyiapkan bahan dan alat di laboratorium tanpa perlakuan;
  5. 5.menyiapkan bahan dan alat di laboratorium dengan perlakuan;
  6. 6.melakukan pengelompokan ternak berdasarkan identitas, rumpun, kualitas dan periodenya dalam rangka pemeliharaan ternak;
  7. 7.memasang penomoranlpenandaan pada ternak dalam rangka pemeliharaan ternak;
  8. 8.melakukan thawing dalam rangka transfer embrio (directlstepwise);
  9. 9.mengawasi dan mempersiapkan kelahiran ternak besarlkecil dalam rangka penanganan kelahiran pada proses produksi bibit ternak;
  10. 10.melakukan penimbangan berat lahir ternak besarlkecil dalam rangka penanganan kelahiran pada proses produksi bibit ternak;
  11. 11.melakukan identifikasi anak yang dilahirkan oleh ternak besarlkecil dalam rangka penanganan kelahiran;
  12. 12.menyiapkan dan memberikan kolostrum untuk ternak besarkecil dalam rangka penanganan kelahiran pada proses produksi bibit ternak; 13, menyiapkan dan memberikan susu pengganti untuk ternak besarkecil dalam rangka penanganan kelahiran pada proses produksi bibit ternak; 14, melakukan persiapan alat penetasan untuk ternak unggas dalam rangka penanganan penetasan pada proses produksi bibit ternak;
  13. 15.melakukan penyusunan telur tetas dalam mesin tetaslhatcher, pemutaran, pengaturan suhu dan kelembaban dalam rangka penanganan penetasan ternak unggas;
  14. 16.melakukan pemeriksaan kelayakan brooder dalam rangka penanganan penetasan ternak unggas;
  15. 17.melakukan pemeriksaan kontinyuitaslketersediaan N2 cair dalam rangka penyimpanan pada proses produksi embrio;
  16. 18.menyiapkan kelayakan bull teaser/dummy dalam rangka pemeriksaan kelayakan penampungan semen pada proses produksi semen;
  17. 19.menyiapkan pejantan yang akan ditampung dalam rangka pemeriksaan kelayakan penampungan semen pada proses produksi semen;
  18. 20.melakukan teasing dalam rangka pemeriksaan kelayakan penampungan semen;
  19. 21.melakukan perhitungan jumlah straw;
  20. 22.melakukan prefreezinglfreezing;
  21. 23.melakukan penyimpanan semen dalam kontainer;
  22. 24.melakukan pemeriksaan kontinyuitasketersediaan N2 cair dalam rangka penyimpanan pada proses produksi semen;
  23. 25.mengumpulkan dan mencatat telur tetas dalam rangka seleksi telur tetas; dan
  24. 26.membersihkan, menempatkan dan menyimpan telur tetas dalam rangka seleksi telur tetas.
  25. 27.melakukan pemeriksaan bentuk, kulit, berat telur dan ukuran telur dalam rangka seleksi telur tetas;
  26. 28.melakukan candling telur tetas dalam rangka seleksi telur tetas;
  27. 29.melakukan pengukuran produksi susu (untuk uji zuriat);
  28. 30.melakukan pengemasan DOCIDOD bibit induk pada unggas;
  29. 31.melakukan pemeriksaan bahan kemasan, label dan segel telur tetas dalam rangka pengawasan peredaran bibit dan benih:
  30. 32.melakukan pengemasan telur tetas dalam rangka pengawasan peredaran bibit dan benih; dan
  31. 33.memeriksa kelayakan sarana angkutan dan penataan kemasan dalam rangka pengawasan peredaran bibit dan benih.
2. a.Pengawas Bibit Ternak Pelaksana Lanjutan:
  1. 1.menyusun rencana kerja tahunan di bidang pengawasan sebagai anggota;
  2. 2.melakukan sanitasi ternak, kandang dan lingkungan dalam rangka pemeliharaan ternak pada proses produksi bibit ternak;
  3. 3.melakukan pemasangan alat keluh (ring nose) dalam rangka pemeliharaan ternak pada proses produksi bibit ternak;
  4. 4.melakukan pemotongan bulu, tanduk dan paruh dalam rangka pemeliharaan ternak pada proses produksi bibit ternak; 5, melakukan pengukuran pertumbuhan ternak dalam rangka pemeliharaan ternak pada proses produksi bibit ternak;
  5. 6.melakukan pengamatan birahi dalam rangka kawin alam untuk pembiakan ternak;
  6. 7.memasang dan mencatat pejantan dan betina yang akan dikawinkan dalam rangka kawin alam pada proses produksi bibit ternak;
  7. 8.melakukan pengamatan birahi dalam rangka inseminasi buatan (16) pada proses produksi bibit ternak;
  8. 9.melakukan inseminasi buatan (IB) pada ternak (ternak besar, kecil dan unggas) pada proses produksi bibit ternak;
  9. 10.melakukan pengamatan birahi dalam rangka transfer embrio (TE) pada proses produksi bibit ternak;
  10. 11.melakukan pemotongan tali pusar danlatau taring untuk ternak babi dalam rangka penanganan kelahiran ternak besarlkecil;
  11. 12.melakukan penilaian kelayakan terhadap penyimpanan bahan, peralatan dan media dalam rangka proses produksi embrio;
  12. 13.menyiapkan alat dan bahan untuk pengambilan ovarium secara in vitro dalam rangka melakukan produksi embrio;
  13. 14.melakukan penampungan semen dalam rangka pemeriksaan kelayakan penampungan semen;
  14. 15.membuat buffer dan pengencer dalam rangka proses produksi semen;
  15. 16.melakukan pengenceran semen dalam rangka proses produksi semen;
  16. 17.melakukan filling sealing dalam rangka proses produksi semen;
  17. 18.melakukan pemeriksaan kualitas straw yang sudah berisi semen beku dalam rangka proses produksi semen;
  18. 19.melakukan pengukuran performans dalam rangka pengawasan mutu bibit ternak;
  19. 20.menyiapkan embrio yang akan didistribusikan dalam rangka pengawasan mutu embrio;
  20. 21.menyiapkan semen yang akan didistribusikan dalam rangka pengawasan mutu semen;
  21. 22.memeriksa kelayakan sarana angkutan ternak besarlternak kecil dalam rangka pengawasan peredaran bibitl;
  22. 23.melakukan pemeriksaan bahan kemasan, label dan segel bibit unggas dalam rangka pengawasan peredaran bibit dan benih unggas;
  23. 24.memeriksa kelayakan sarana angkutan dan penataan kemasan dalam rangka pengawasan peredaran bibit dan benih unggas; dan
  24. 25.melakukan pemeriksaan sarana angkutan, kontainer dan ketersediaan N2 cair dalam rangka pengawasan peredaran embriolsemen.
3. b.Pengawas Bibit Ternak Penyelia: 1, menyusun rencana kerja tahunan di bidang pengawasan sebagai anggota; 2, melakukan pemeriksaan kelayakan akseptor dan atau resipien dalam rangka pembiakan ternak melalui inseminasi buatan;
  1. 3.melakukan anastesi dan transfer embrio dalam rangka pembiakan ternak melalui transfer embrio;
  2. 4.melakukan seleksi dan sexing DOCIDOD bibit induk pada ternak unggas;
  3. 5.melakukan penilaian kelayakan terhadap peralatan flushing, evaluasi, freezing dalam rangka proses produksi embrio:
  4. 6.melakukan penilaian kelayakan terhadap obat-obatan dan hormon dalam rangka proses produksi embrio;
  5. 7.Melakukan pengawasan pelaksanaan superovulasi dan penyerentakan birahi dalam rangka produksi embrio secara in vivo;
  6. 8.melakukan pengambilan ovarium dalam rangka produksi embrio secara in vivo:
  7. 9.melakukan pemasukan embrio ke dalam straw dan labelisasi dalam rangka produksi embrio;
  8. 10.melakukan pembekuan embrio tanpa mesin dalam rangka produksi embrio;
  9. 11.melakukan pemeriksaan, penyimpanan dan pemeliharaan embrio dalam rangka proses produksi embrio;
  10. 12.melakukan pemeriksaan kelayakan alat dan bahan dalam rangka pemeriksaan kelayakan penampungan semen;
  11. 13.melakukan pemeriksaan kualitas semen segar secara makroskopis;
  12. 14.melakukan printing straw;
  13. 15.melakukan uji pewarnaan dalam rangka pemeriksaan mutu semen segar yang akan diproses menjadi semen beku:
  14. 16.melakukan pemeriksaan silsilah/sertifikat dalam rangka pengawasan mutu bibit ternak; dan
  15. 17.melakukan pemeriksaan penyimpanan, penempatan, dan pencatatan semen beku sebelum didistribusikan.
4. b.Rincian kegiatan Pengawas Bibit Ternak Ahli sesuai dengan jenjang jabatan, sebagai berikut:
5. a.Pengawas Bibit Ternak Pertama:
  1. 1.menyusun rencana kerja tahunan di bidang pengawasan sebagai anggota;
  2. 2.melakukan pemeriksaan kebuntingan dalam rangka pembiakan ternak melalui kawin alam;
  3. 3.melakukan pengecekan kode semen dalam rangka pembiakan ternak melalui inseminasi buatan (IB);
  4. 4.melakukan pemeriksaan kebuntingan dalam rangka pembiakan ternak melalui inseminasi buatan (IB);
  5. 5.melakukan evaluasi dan memasukan embrio ke dalam straw dalam rangka transfer embrio (directlstepwise);
  6. 6.melakukan pemeriksaan kebuntingan dalam rangka pembiakan ternak melalui transfer embrio (TE);
  7. 7.menangani kelahiran ternak besartkecil;
  8. 8.melakukan penilaian kelayakan terhadap media flushing, evaluasi, dan freezing dalam rangka proses produksi embrio;
  9. 9.melakukan pemeriksaan siklus dan interval birahi donor dalam rangka produksi embrio secara in vivo;
  10. 10.melakukan pemeriksaan sperma secara mikroskopis dalam rangka produksi embrio secara in vivo;
  11. 11.melakukan flushingtpanen embrio dalam rangka produksi embrio secara in vivo;
  12. 12.melakukan aspirasitpengambilan sel telur ovarium dari ternak mati dalam rangka produksi embrio secara in vitro;
  13. 13.melakukan pembekuan embrio dengan mesin dalam rangka produksi embrio;
  14. 14.melakukan penilaian kelayakan pejantan dalam rangka proses produksi semen;
  15. 15.melakukan pemeriksaan kualitas semen segar secara mikroskopis dalam rangka proses produksi semen;
  16. 16.melakukan pemeriksaan mutu bahan pengencer dalam rangka proses produksi semen;
  17. 17.melakukan pemeriksaan kualitas semen beku secara mikroskopis, Post Thawing Motility dan water incubator test dalam rangka proses produksi semen;
  18. 18.melakukan pemeriksaan kualitas tetua dalam rangka proses produksi dan seleksi telur tetas;
  19. 19.melakukan pencatatan ternak dalam rangka uji performans dan uji zuriat;
  20. 20.melakukan penilaian kondisi tubuh ternak besarlternak kecil (BCS);
  21. 21.melakukan pemeriksaan kesesuaian Standar Operasional Prosedur manajemen pemeliharaan ternak bibit;
  22. 22.melakukan pemeriksaan kesesuaian Standar Operasional Prosedur tatacara dan data rekording;
  23. 23.melakukan pemeriksaan kesesuaian Standar Operasional Prosedur produksi embrio;
  24. 24.melakukan pemeriksaan kesesuaian Standar Operasional Prosedur penampungan semen/produksi/ distribusi;
  25. 25.melakukan pengawasan penanganan semen;
  26. 26.melakukan pemeriksaan kesesuaian Standar Operasional prosedur penanganan telur tetas; dan
  27. 27.melakukan pemeriksaan semenlembrio setelah thawing di lapangan.
6. b.Pengawas Bibit Ternak Muda:
  1. 1.menyusun rencana kerja tahunan di bidang pengawasan sebagai anggota;
  2. 2.mengolah dan menganalisa data pada proses produksi bibit1benih;
  3. 3.melakukan pengamatan penyerentakan birahi resipien dalam rangka transfer embrio (TE);
  4. 4.melakukan seleksi ternak besar/kecil/unggas (pullet) meliputi memilih ternak sesuai dengan Persyaratan Teknis Minimal (PTM);
  5. 5.melakukan seleksi terhadap donor dalam rangka proses produksi embrio;
  6. 6.melakukan filtrasi Ipenyaringan embrio dalam rangka produksi embrio secara in vivo;
  7. 7.melakukan pencarian (searching) embrio dalam rangka produksi embrio secara in vivo;
  8. 8.melakukan pembelahanlsplitting embrio dalam rangka produksi embrio secara in vivo;
  9. 9.melakukan penilaian kualitas sel telur dalam rangka produksi embrio secara in vitro;
  10. 10.melakukan maturasi dan kultur sel telur dalam rangka produksi embrio secara in vitro;
  11. 11.melakukan persiapan, pencucian set telur dan fertilisasi dalam rangka produksi embrio secara in vitro;
  12. 12.melakukan pengamatan perkembangan hasil fertilisasi dalam rangka produksi embrio secara in vitro;
  13. 13.melakukan evaluasilseleksi embrio berdasarkan Faselumur dan kualitas embrio (morulla, compact morulla, early blastosis, blastosis, expand blastosis);
  14. 14.memisahkan sel jantan dan betina (sexing);
  15. 15.melakukan pemeriksaan mutu semen segar yang akan diproses menjadi semen beku secara motilitas;
  16. 16.melakukan penilaian kualitatif ternak dalam rangka uji performans dan uji zuriat;
  17. 17.melakukan pengolahan dan analisa data hasil pengukuran performans;
  18. 18.melakukan pengolahan dan analisa data hasil pengukuran produksi susu (untuk uji zuriat);
  19. 19.melakukan penilaian kemampuan kelayakan reproduksi ternak;
  20. 20.melakukan penilaian bibit ternak untuk standar klasifikasi;
  21. 21.melakukan pemeriksaan kesesuaian Standar Operasional Prosedur (SOP) pola breeding pada unit usaha pembibitan (stasiun);
  22. 22.melakukan pemeriksaan kesesuaian Standar Operasional Prosedur (SOP) pola breeding pada kelompok peternak usaha pembibitan;
  23. 23.melakukan pemeriksaan persyaratan pada saat proses peredaran bibit ternak besarlternak kecil;
  24. 24.melakukan pemeriksaan persyaratan pada proses peredaran bibit unggas; dan
  25. 25.melakukan pemeriksaan persyaratan pada proses peredaran embriolsemen.
7. c.Pengawas Bibit Ternak Madya:
  1. 1.menyusun rencana kerja tahunan di bidang pengawasan sebagai Anggota;
  2. 2.menyusun rencana kerja tahunan di bidang pengawasan sebagai Ketua;
  3. 3.melakukan seleksi hasil uji performans;
  4. 4.melakukan seleksi hasil uji zuriat;
  5. 5.menyusun rekomendasi hasil pengawasan mutu bibit;
  6. 6.menyusun rekomendasi hasil pengawasan mutu embrio; 7 . menyusun rekomendasi hasil pengawasan mutu semen;
  7. 8.menyusun rekomendasi hasil pengawasan mutu telur tetas;
  8. 9.menyusun rekomendasi hasil pengawasan peredaran bibit ternak besarlternak kecil;
  9. 10.menyusun rekomendasi hasil pengawasan peredaran bibit unggas;
  10. 11.menyusun rekomendasi hasil pengawasan peredaran embriolsemen;
  11. 12.menyusun rekomendasi hasil pengawasan peredaran telur tetas;
  12. 13.melakukan evaluasi metode pengawasan bibit ternak;
  13. 14.melakukan evaluasi metode pengawasan benih (semen, embrio dan telur tetas);
  14. 15.melakukan penyusunan konsep penyempurnaan peraturan di bidang perbibitan ternak;
  15. 16.melakukan penyusunan konsep peraturan di bidang bibitlbenih ternak;
  16. 17.melakukan analisa potensi wilayah pengembangan sumber bibit;
  17. 18.melakukan penyusunan konsep kebijakan di bidang perbibitan; dan
  18. 19.melakukan penyusunan konsep pelaksanaan kebijakan di bidang perbibitan.
8. c.Pengawas Bibit Ternak Pelaksana sampai dengan Pengawas Bibit Ternak Penyelia yang melaksanakan kegiatan pengembangan profesi, dan penunjang tugas Pengawas Bibit Ternak diberikan nilai angka kredit sebagaimana tersebut dalam Larnpiran I Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reforrnasi Birokrasi ini.
9. d.Pengawas Bibit Ternak Pertama sampai dengan Pengawas Bibit Ternak Madya yang melaksanakan kegiatan pengembangan profesi, dan penunjang tugas Pengawas Bibit Ternak diberikan nilai angka kredit sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini. Apabila pada suatu unit kerja tidak terdapat Pengawas Bibit Ternak yang sesuai dengan jenjang jabatannya untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) atau ayat (2), maka Pengawas Bibit Ternak lain yang berada satu tingkat di atas atau satu tingkat di bawah jenjang jabatannya dapat melakukan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan.

Pasal 10

Penilaian angka kredit pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ditetapkan sebagai berikut:

a.Pengawas Bibit Ternak yang melaksanakan tugas Pengawas Bibit Ternak satu tingkat di atas jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 80 '10 (delapan puluh persen) dari angka kredit setiap butir kegiatan, sebagaimana tersebut dalam Lampiran I atau Lampiran II Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini.
b.Pengawas Bibit Ternak yang melaksanakan tugas Pengawas Bibit Ternak satu tingkat di bawah jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan yaitu 100 % (seratus persen) dengan angka kredit dari setiap butir kegiatan, sebagaimana tersebut dalam Lampiran I atau Lampiran II Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini.

Pasal 11

(1)Unsur kegiatan yang dinilai dalam pemberian angka kredit, terdiri dari:
1. a.Unsur utama; dan
2. b.Unsur penunjang.
(2)Unsur utama terdiri dari:
1. a.Pendidikan;
2. b.Pengawasan proses produksi bibitlbenih;
3. c.Pelaksanaan pengawasan mutu bibitlbenih;
4. d.Pengembangan profesi.
(3)Unsur penunjang terdiri dari:
1. a.Peran serta dalam seminartlokakarya di bidang pengawasan bibit ternak:
2. b.Pengajaranlpelatihan dalam bidang pengawasan bibit ternak;
3. c.Pemberian konsultasi/bimbingan dibidang pengawasan bibit ternak yang bersifat konsep;
4. d.Keanggotaan dalam Tim Penilai Jabatan Pengawas Bibit Ternak;
5. e.Perolehan penghargaanltandajasa;
6. f.Keanggotaan dalam organisasi profesi;
7. g.Perolehan gelar kesarjanaan lainnya;
8. h.Pelaksanaan kegiatan penunjang lain terkait pengawasan bibit ternak.
(4)Rincian kegiatan Pengawas Bibit Ternak dan angka kredit masing-masing unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Pengawas Bibit Ternak Terampil adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran I dan untuk Pengawas Bibit Ternak Ahli adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini.

Pasal 12

(1)Jumlah angka kredit kumulatif minimal yang harus dipenuhi oleh setiap Pegawai Negeri Sipil untuk dapat diangkat dalam jabatan dan kenaikan jabatanlpangkat Pengawas Bibit Ternak, untuk:
1. a.Pengawas Bibit Ternak Terampil dengan pendidikan Sekolah Pertanian Pembangunan (SPP)/Sekolah Peternakan Menengah Atas (SNAKMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di bidang Peternakan dan Diploma Ill adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran Ill, dan IV Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini;
2. b.Pengawas Bibit Ternak Ahli dengan pendidikan sekolah Sarjana (SI) atau Diploma IV di bidang peternakan adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran V Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini;
3. c.Pengawas Bibit Ternak Ahli dengan pendidikan sekolah Pascasarjana (S2) adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran VI Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini; dan
4. d.Pengawas Bibit Ternak Ahli dengan pendidikan sekolah Doktor (S3) adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran VII Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini.
(2)Jumlah angka kredit kumulatif minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
1. a.paling rendah 80% (delapan puluh persen) angka kredit berasal dari unsur utama, tidak termasuk unsur pendidikan; dan
2. b.paling tinggi 20% (dua puluh persen) angka kredit berasal dari unsur penunjang.

Pasal 13

(1)Pengawas Bibit Ternak yang memiliki angka kredit melebihi angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan angka kredit tersebut diperhitungkan untuk kenaikan pangkat berikutnya.
(2)Pengawas Bibit Ternak pada tahun pertama telah memenuhi atau melebihi angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat dalam masa pangkat yang didudukinya, maka pada tahun kedua diwajibkan mengumpulkan paling kurang 20% (dua puluh persen) angka kredit dari jumlah angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi yang berasal dari tugas pokok Pengawas Bibit Ternak.

Pasal 14

(1)Pengawas Bibit Ternak Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang Illld dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya menjadi Pembina golongan ruang IVIa, dari angka kredit kumulatif yang disyaratkan paling kurang 4 (empat) angka kredit harus berasal dari kegiatan pengembangan profesi.
(2)Pengawas Bibit Ternak Madya, yang akan naik pangkat menjadi Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b sampai dengan Pengawas Bibit Ternak Madya pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c, dari angka kredit kumulatif yang disyaratkan paling rendah 12 (dua belas) angka kredit harus berasal dari kegiatan penulisan karya tulis ilmiah.

Pasal 15

(1)Pengawas Bibit Ternak Penyelia pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang Illld, setiap tahun sejak menduduki jenjang jabatanlpangkatnya wajib mengumpulkan paling kurang 10 (sepuluh) angka kredit dari tugas pokok Pengawas Bibit Ternak.
(2)Pengawas Bibit Ternak Madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IVIc, setiap tahun sejak menduduki jenjang jabatanlpangkatnya wajib mengumpulkan paling kurang 20 (dua puluh) angka kredit dari kegiatan tugas pokok dan pengembangan profesi.

Isi peraturan

Teks22PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Dasar hukum (18)

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1974

Undang-undang (UU) No. 43 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 18 Tahun 2009

Peraturan Pemerintah (PP) No. 4 Tahun 1966

Peraturan Pemerintah (PP) No. 16 Tahun 1994

Peraturan Pemerintah (PP) No. 101 Tahun 2000

Peraturan Pemerintah (PP) No. 97 Tahun 2000

Peraturan Pemerintah (PP) No. 98 Tahun 2000

Peraturan Pemerintah (PP) No. 99 Tahun 2000

Peraturan Pemerintah (PP) No. 12 Tahun 2002

Peraturan Pemerintah (PP) No. 54 Tahun 2003

Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 2003

Peraturan Pemerintah (PP) No. 63 Tahun 2009

Peraturan Pemerintah (PP) No. 40 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2010

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 87 Tahun 1999

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 47 Tahun 2009

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 84/P Tahun 2009

Peraturan turunan (4)

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Banjarbaru No. 2 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Garut Nomor 13 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 2 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 4 Tahun 2019

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Dasar hukum (18)

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1974

Undang-undang (UU) No. 43 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 18 Tahun 2009

Peraturan Pemerintah (PP) No. 4 Tahun 1966

Peraturan Pemerintah (PP) No. 16 Tahun 1994

Peraturan Pemerintah (PP) No. 101 Tahun 2000

Peraturan Pemerintah (PP) No. 97 Tahun 2000

Peraturan Pemerintah (PP) No. 98 Tahun 2000

Peraturan Pemerintah (PP) No. 99 Tahun 2000

Peraturan Pemerintah (PP) No. 12 Tahun 2002

Peraturan Pemerintah (PP) No. 54 Tahun 2003

Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 2003

Peraturan Pemerintah (PP) No. 63 Tahun 2009

Peraturan Pemerintah (PP) No. 40 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2010

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 87 Tahun 1999

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 47 Tahun 2009

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 84/P Tahun 2009

Peraturan turunan (4)

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Banjarbaru No. 2 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Garut Nomor 13 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 2 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 4 Tahun 2019