DokumenQanunBerlaku

Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 8 Tahun 2022

Nomor: 8
Tahun: 2022
Ditetapkan: 14 November 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 57

Lembaga terkait

Ringkasan

Qanun ini mengatur 28 Pasal yang terdiri dari BAB I Ketentuan Umum, BAB II Asas dan Tujuan, BAB III Penggolongan Pasar, BAB IV Perlindungan Dan Pemberdayaan Pasar Rakyat Serta Penataan Dan Pengendalian Jam Kerja Toko Swalayan Dan Waralaba, BAB V Pembinaan dan Pengawasan, BAB VI Perizinan Usaha Pengelolaan, BAB VII Kemitraan Usaha, BAB VIII Kewajiban dan Larangan, BAB IX Sanksi Administratif, BAB X Ketentuan Pidana, BAB XI Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk terciptanya iklim usaha yang kondusif dalam penataan pasar rakyat, pusat perbelanjaan, toko swalayan dan waralaba perlu adanya pengaturan yang optimal agar keseimbangan usaha serta pemberdayaan usaha kecil dalam pengembangan kemitraan dapat terwujud dengan memperhatikan norma keadilan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Qanun Kabupaten Aceh Besar tentang Penataan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, Toko Swalayan dan Waralaba. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Wilayah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214); Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3674); Undang-Undang Nomor 5 Tahun Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817); Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821); Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893); Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 1997 Nomor 18, Tambahan 1999 tentang 4. 5. 6. 7. 8. 9.
10.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
11.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
12.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Modal (Lembaran Negara Republik Nomor 67, Tambahan Penanaman Indonesia Tahun 2007 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
13.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
14.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
15.Undang-Undang Nomor 23 Tahv m 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
16.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4742);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
20.Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4742);
21.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Waralaba;
22.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengembangan, Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;
23.Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2012-2032(Umbaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2013 Nomor 4, Umbaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Nomor 41);
24.Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Umbaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Nomor 55); Penataan dan Tambahan Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH BESAR dan BUPATI ACEH BESAR

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : QANUN TENTANG PENATAAAN PASAR RAKYAT, PUSAT PERBELANJAAN, TOKO SWALAYAN DAN WARALABA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1.Kabupaten Aceh Besar adalah bagian dari Daerah Provinsi Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2.Pemerintahan Kabupaten urusan pemerintahan pemerintah kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing. Indonesia adalah penyelenggaraan yang dilaksanakan oleh
3.Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten Aceh Besar adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar.
4.Bupati adalah Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan bebas, rahasia,jujur dan adil.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disebut DPRK adalah Unsur Penyelenggara Pemerintahari Daerah Kabupaten Aceh Besar S-^Sgotanya dipilih melalui pemilihan umum.
6.Dinas adalah Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Aceh Besar atau sebutan lainnya. azas langsung, umum. yang
7.Pasar adalah lembaga ekonomi tempat bertemuny» pembeli dan penjual, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk melakukan transaksi perdagangan. a
8.Pasar Rakyat adalah tempat usaha yang ditata, dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta dan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dapat berupa toko, kios, los, dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, swadaya masyarakat atau koperasi serta usaha mikro, kecil dan menengah dengan proses jual beli barang melalui tawar menawar.
9.Pasar Rakyat lainnya adalah pasar yang memperjualbelikan barang yang bersifat spesifik seperti pasar hewan, pasar buah, pasar sepeda dan barang spesifik lainnya.
10.Waralaba adalah hak khusus yang aimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba.
11.Penyelenggaraan Waralaba adalah kegiatan usaha yang usaha melalui menguntungkan.
12.Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal, yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang dan jasa.
13.Toko Swalayan adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk Minimarket, Supermarket, Department Store, Hypermarket ataupun Grosir yang berbentuk Perkulakan.
14.Waralaba Yang Bukan Berbentuk Toko Swalayan adalah selain Minimarket, Supermarket, Department Store, Hypermarket ataupun Grosir Perkulakan.
15.Pasar Lingkungan pemerintah daerah, masyarakat yang ruang lingkup pelayanannya meliputi satu lingkungan pemukiman di sekitar lokasi pasar, dengan jenis barang yang diperdagangkan meliputi kebutuhan pokok sehari-hari. dilakukan oleh orang perseorangan atau badan kerjasama usaha yang saling yang berbentuk adalah pasar yang dikelola badan usaha dan kelompok
16.Pasar Gampong adalah pasar yang dikelola pemerintah gampong atau kelurahan pelayanannya meliputi lingkungan yang ruang lingkup gampong atau kelurahan di sekitar lokasi pasar, dengan jenis barang yang diperdagangkan meliputi kebutuhan pokok sehari- hari dan/atau kebutuhan sembilan bahan pokok.
17.Pengelola Jaringan Minimarket adalah pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha di bidang Minimarket melalui satu kesatuan dan sistemmanajemen pendistribusian barang ke outlet yang merupakan jaringannya.
18.Izin Usaha Pengelolaan Pasar Rakyat selanjutnya disingkat IUP2T, Izin Usaha Pusat Perbelanjaan selanjutnya disingkat lUPP dan Izin Usaha Toko Swalayan selanjutnya disingkat lUTM serta Surat Tanda Pendaftaran Waralaba selanjutnya disingkat STPW adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan serta Waralaba yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.
19.Pejabat Penerbit 1UP2T, lUPP dan lUTM selanjutnya disebut Pejabat Penerbit adalah Bupati atau Pejabat yang diberikan kewenangan oleh Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan.
20.Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Besar.
21.Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah Rencana Detail Tata Ruang se Kabupaten Aceh Besar. yang
22.Peraturan Zonasi adalah ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur-unsur pengendalian yang disusun untuk setiap zona peruntukan sesuai dengan rencana rinci tata ruang.
23.Kemitraan adalah kerjasama usaha antara Usaha Kecil dengan Usaha Menengah dan/atau dengan Usaha Besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh Usaha Menengah dan atau Usaha Besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.
24.Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar memenuhi kriteria usaha kecil.
25.Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang selanjutnya disingkat UMKM adalah kegiatan ekonomi yang berskala mikro, kecil dan menengah. yang
26.Pemasok adalah pelaku usaha yang secara teratur memasok barang kepada toko swalayan dengan tujuan untuk diperdagangkan kembali melalui kerjasama usaha.
27.Jalan Arteri adalah merupakan jalan berfungsi melayani angkutan umum yang utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna.
28.Jalan Kolektor adalah merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi.
29.Jalan Lingkungan adalah merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat, dan kecepatan rata-rata rendah.
30.Kawasan Pelayanan Lingkungan adalah kawasan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala lingkungan atau di titik-titik kegiatan usaha yang berbentuk minimarket.
31.Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disingkat PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan.
32.Pusat Kegiatan Lokal Promosi yang selanjutnya disingkat PKLp adalah pusat kegiatan yang untuk di kemudian hari ditetapkan sebagai PKL.
33.Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disingkat PPK adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan penataaan pasar rakyat, perbelanjaan, toko swalayan dan waralaba berdasarkan

a.kemanusiaan;
b.keadilan;
c.kesamaan kedudukan;
d.kemitraan;
e.ketertiban dan kepastian hukum; kelestarian lingkungan;
g.kejujuran usahan; dan
h.persaingan sehat (faimess). f. pusat asas:

Pasal 3

Penyelenggaraan penataaan pasar rakyat, pusat perbelanj toko swalayan dan waralaba, bertujuan untuk :

a.memberikan perlindungan kepada UMKM, Koperasi dan Pasar Rakyat;
b.memberdayakan pengusaha UMKM dan Koperasi Pasar Rakyat pada umumnya, agar mampu berkembang, bersaing, tangguh, meningkatkan kesejahteraannya;
c.mengatur dan menata keberadaan dan pendirian Toko Swalayan disuatu wilayah tertentu agar tidak merugikan dan mematikan pasar rakyat, mikro, kecil, menengah dan koperasi yang telah ada dan memiliki nilai historis dan dapat menjadi aset pariwisata;
d.menjamin terselenggaranya kemitraan antara pelaku usaha pasar rakyat, mikro, kecil, menengah dan koperasi dengan pelaku usaha toko swalayan berdasarkan prinsip kesamaan dan keadilan dalam menjalankan usaha di bidang perdagangan;
e.mendorong terciptanya partisipasi dan kemitraan publik aan, serta maju, mandiri. dan dapat mewujudkan sinergi yang saling memerlukan dan memperkuat serta saling menguntungkan antara Toko Swalayan dengan pasar rakyat serta mikro, kecil, menengah dan koperasi agar dapat tumbuh berkembang lebih cepat sebagai upaya terwujudnya tata niaga dan pola distribusi nasional yang stabil, lancar, efektif, efisien dan berkelanjutan; dan menciptakan kesesuaian dan keserasian lingkungan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Besar. f. g*

BAB III

PENGGOLONGAN PASAR

Pasal 4

(1)Usaha Pasar Rakyat digolongkan menjadi beberapa bentuk sebagai berikut:
1. a.Pasar Lingkungan;
2. b.Pasar Gampong;
3. c.Pasar Rakyat; dan
4. d.Pasar Rakyat lainnya.
(2)Pendirian dan permodalan usaha Pasar Rakyat dapat swasta, BUMD, swasta, perorangan. Usaha, Koperasi, kerjasama kemitraan dan wajib mengacu pada detail tata ruang daerah termasuk peraturan zonasinya. difasilitasi oleh Pemerintah Daerah, termasuk kerjasama dengan kelompok, masyarakat, Badan rencana

Pasal 5

(1)Usaha Toko Swalayan dapat berbentuk pusat perbelanj dan sejenisnya, seperti minimarket, departement store, hypermarket ataupun berbentuk perkulakan.
(2)Usaha Toko Swalayan menurut batasan luas lantainya terdiri atas beberapa golongan sebagai berikut:
1. a.minimarket, kurang dari 400 m2 (empat meter persegi);
2. b.supermarket, 400 m2 (empat ratus meter persegi) sampai 5000 m2(lima ribu meter persegi);
3. c.departemen store, di atas 400 m2 (empat ratus meter persegi)
4. d.hypermarket, diatas 5.000 m2 (lima ribu persegi); dan
5. e.perkulakan, di atas 5.000 m2 (lima ribu meter persegi).
(3)Sistem penjualan dan jenis barang dagangan Toko Swalayan, ditentukan sebagai berikut: aan supermarket. grosir yang ratus meter
1. a.minimarket, supermarket dan hypermarket menjual barang konsumsi terutama produksecara eceran makanan dan produk rumah tangga lainnya;
2. b.departemen store menjual secara eceran barang konsumsi utamanya produk sandang dan perlengkapannya dengan penataan barang berdasarkan jenis kelamin dan/atau tingkat usia konsumen; dan
3. c.perkulakan menjual secara grosir barang konsumsi.

BAB IV

PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PASAR RAKYAT SERTA PENATAAN DAN PENGENDALIAN JAM KERJA TOKO SWALAYAN DAN WARALABA

Pasal 6

(1)Lokasi pendirian pasar rakyat wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Detail Tata Ruang Daerah, termasuk peraturan zonasinya.
(2)Pendirian pasar rakyat wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
1. a.memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan serta usaha kecil, termasuk koperasi, yang ada di wilayah yang bersangkutan;
2. b.menyediakan fasilitas yang menjamin pasar rakyat yang bersih, sehat [hygienis), aman, tertib dan ruang publik yang nyaman;
3. c.menyediakan fasilitas parkir kendaraan bermotor dan tidak bermotor yang memadai di dalam area bangunan;
4. d.menyediakan fasilitas halte atau pemberhentian sementara kendaraan angkutan umum bagi kepentingan penumpang yang masuk dan keluar pasar;
5. e.kejelasan pembagian blok tempat penggolongan jenis barang dagangan, dengan kelengkapan dan kecukupan sistem pendanaan, dan sirkulasi udara baik buatan maupun alami;
6. f.kecukupan kuantitas dan kualitas umum, antara lain meliputi fasilitas kamar mandi dan toilet tempat sampah, mushola dan fasilitas lainnya; sarana pemadam kebakaran dan pengguna usaha sesuai umum,
7. g.ketersediaan jalur keselamatan bagi petugas maupun pasar; dan
8. h.perbaikan sistem persampahan dan drainase meningkatkan kualitas kebersihan di dalam pasa guna r.
(3)Dalam penyelenggaraan pusat perdagangan, dapat dilakukan dengan menempatkan toko swalayan dan pasar rakyat dalam satu lokasi berdasarkan konsep kemitraan ■dengan nfirtimbantran pWonnmi hiiHava Han,

Pasal 7

memberikanberkewajibanDaerah(1) Pemerintah perlindungan dan pemberdayaan kepada pasar rakyat dan pelaku-pelaku usaha yang ada di dalamnya termasuk kejelasan dan kepastian hukum tentang status hak pakai lahan pasar.

(2)Dalam melakukan perlindungan kepada pasar rakyat, UMKM dan Koperasi serta pelaku-pelaku usaha yang ada di dalamnya, Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan perlindungan dalam aspek:
1. a.lokasi usaha yang strategis dan menguntungkan pasar rakyat;
2. b.kepastian hukum dan jaminan usaha, baik dalam aspek lokasi maupun aspek lainnya; dan
3. c.kepastian hukum dalam status hak sewa, untuk menjamin keberlangsungan usaha, jika terjadi musibah yang menghancurkan harta benda yang diperdagangkan.
(3)Dalam upaya pemberdayaan Pasar Rakyat, UMKM dan koperasi serta pelaku-pelaku usaha yang ada di dalamnya, Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan:
1. a.dalam upaya pemberdayaan pasar rakyat, UMKM dan koperasi serta pelaku-pelaku usaha yang ada di dalamnya;
2. b.pemberian subsidi kepada pasar rakyat, UMKM serta pelaku-pelaku usaha yang ada di dalamnya;
3. c.peningkatan kualitas dan sarana Pasar Rakyat, UMKM serta pelaku-pelaku usaha yang ada di dalamnya; pengembangan pasar tradisional, pelaku-pelaku usaha yang ada di dalamnya;
4. e.fasilitasi pembentukan wadah atau asosiasi pedagang sebagai sarana memperjuangkan hak dan kepentingan para pedagang; dan mengarahkan dan sharing yang berasal dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah dalam rangka pembangunan pasar. d. f.
(4)Pasar Rakyat yang memiliki nilai-nilai historis, tidak dapat diubah atau dijadikan Toko Swalayan kecuali upaya revitalisasi agar menjadi Pasar Rakyat yang bersih, teratur, nyaman, aman, memiliki keunikan, menjadi ikon kota, memiliki nilai sebagai bagian dari pariwisata. industri
(5)Dalam rangka pemberdayaan pemerintah daerah mengatur dan melakukan pembinaan tehadap pelaku ekonomi sektor informal agar tidak mengganggu keberlangsungan dan ketertiban Rakyat. memberikan perlindungan pasar rakyat UMKM, dan koperasi. Pasar
(6)Jam kerja atau jam buka pasar rakyat pada dasarnya tidak dibatasi, dapat buka setiap hari atau pun pada hari libur nasional.

Pasal 8

(1)Dalam rangka penataan dan pengendalian toko swalayan, wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
1. a.lokasi pendirian toko swalayan wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Besar dan Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan, termasuk peraturan zonasinya dan diutamakan letak lokasi pendirian dimaksud berada pada sistem sosial eknomi masyarakat, keberadaan pasar rakyat, usaha kecil dan usaha menengah yang ada di wilayah yang bersangkutan;
2. b.mempertimbangkan masyarakat, keberadaan pasar rakyat, usaha kecil dan usahan menengah yang ada di wilayah bersangkutan;
3. c.memperhatikan jarak antara toko swalayan dengan Pasar Rakyat, sehingga tidak mematikan atau memarginalkan pelaku ekonomi di Pasar Rakyat;
4. d.toko swalayan dapat dibangun dengan jarak radius terdekat dari pasar rakyat minimal 500 m (lima ratus meter); dan
5. e.pendirian toko swalayan khususnya minimarket diutamakan untuk diberikan kepada pelaku usaha yang domisilinya sesuai dengan lokasi minimarket tersebut. kondisi sosial ekonomi
(2)Penyelenggara atau pendiri toko swalayan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
1. a.menyediakan fasilitas yang menjamin toko swalayan yang bersih, sehat (higienis), aman, tertib dan ruang publik yang nyaman;
2. b.menyediakan fasilitas tempat usaha bagi usaha kecil posisi yang sama-samadan menengah pada menguntungkan; dan
3. c.menyediakan sarana pemadam kebakaran dan jalur keselamatan bagi petugas maupun pengguna toko swalayan.
(3)Perkulakan hanya boleh berlokasi pada akses sistem jaringan jalan arteri atau kolektor primer atau arteri sekunder.
(4)Hypermarket dan pusat Perbelanjaan hanya boleh berlokasi pada akses sistem jaringan jalan arteri atau kolektor dan tidak boleh berada pada kawasan pelayanan lokal atau lingkungan di dalam perkotaan.
(5)Supermarket dan departement store tidak boleh berlokasi pada sistem jaringan jalan lingkungan dan tidak boleh berada pada kawasan pelayanan lingkungan di dalam perkotaan.
(6)Minimarket boleh berlokasi pada setiap sistem jaringan jalan, termasuk pada sistem jaringan lingkungan pada kawasan pelayanan lingkungan (perumahan) di dalam perkotaan.
(7)Minimarket yang tidak berbentuk waralaba (jaringan) yang pengelolaannya diusahakan oleh individu/perorangan dapat didirikan dalam radius 150 m (seratus lima puluh meter).
(8)Bupati memiliki kewenangan untuk membatasi jumlah toko swalayan di Kabupaten Aceh Besar.

Pasal 9

(1)Dalam hal perencanaan pembangunan toko swalayan dan atau pusat perbelanjaan dengan luas lantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), wajib menyertakan:
1. a.Surat pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) bagi toko swalayan dengan lantai kurang dari 400 m2 (empat ratus meter persegi);
2. b.Dokumen Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL), Upaya pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) bagi toko swalayan dengan luas lantai 400 m2 (empat ratus meter persegi) sampai dengan 5.000 m2 (lima ribu meter persegi); dan
3. c.Dokumen Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL), Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) dan didahului dengan studi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) bagi toko swalayan dengan luas lantai lebih dari 5.000 m2(lima ribu meter persegi).
(2)Dokumen rencana rincian teknis toko swalayan skala mengacu dan intensitas bangunan sebagaimana disebutkan dalam dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Besar dan Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan.
(3)Pada saat proses konstruksi pembangunan toko swalayan terutama skala menengah dan besar, harus mampu meminimalisir gangguan kebisingan, kemacetan lalu lintas, kebersihan dan keselamatan aktivitas di lingkungan sekitar. kecil, menengah dan besar harus merupakan terjemahan dari ketentuan

Isi peraturan

Teks57PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (22)

Undang-undang (UU) No. 3 Tahun 1982

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1997

Undang-undang (UU) No. 44 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1999

Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 2006

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 20 Tahun 2008

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 30 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 44 Tahun 1997

Peraturan Pemerintah (PP) No. 42 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2021

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 112 Tahun 2007

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 71 Tahun 2019

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2021

Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 4 Tahun 2013

Qanun Kabupaten Aceh Besar No. 2 Tahun 2016

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (22)

Undang-undang (UU) No. 3 Tahun 1982

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1997

Undang-undang (UU) No. 44 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1999

Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 2006

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 20 Tahun 2008

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 30 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 44 Tahun 1997

Peraturan Pemerintah (PP) No. 42 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2021

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 112 Tahun 2007

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 71 Tahun 2019

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2021

Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 4 Tahun 2013

Qanun Kabupaten Aceh Besar No. 2 Tahun 2016