DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 3 Tahun 2021

Nomor: 3
Tahun: 2021
Ditetapkan: 26 Oktober 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur mengenai rincian pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2020.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020: Menimbang : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851),
3.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028):
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286),
5.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Seram bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350),
6.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Dipindai dengan CamScanner 10. 11. Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400), Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421): Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679), 7. 8. 9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), Dipindai dengan CamScanner 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503): Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574), Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575), Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577), Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578), Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585), Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Dipindai dengan CamScanner 20. 21. 22. 23. 24. Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614), Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggung jawaban Kepala Daerah Kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693), Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165): Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041): Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057): Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri Dipindai dengan CamScanner Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah:
25.Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2020:
26.Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2020:
27.Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntansi Pemerintahan:
28.Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru:
29.Peraturan Bupati Kepulauan Aru Nomor 34 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2020:
30.Peraturan Bupati Kepulauan Aru Nomor 16 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2020. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU dan BUPATI KEPULAUAN ARU

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Dipindai dengan CamScanner Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020. Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan memuat :

a.Laporan Realisasi Anggaran,
b.Neraca: dan
c.Laporan Arus Kas. Laporan Realisasi Anggaran sebagaim berikut:
a.Pendapatan
b.Belanja
c.Transfer Surplus / (Defisit)
d.Pembiayaan - Penerimaan - Pengeluaran - Pembiayaan Netto
e.Silpa

Pasal 2

Rp837.119.051.087.55 Rp687.773.783.140.11 Rp152.740.759.857.00 Rp(3.395.491.909.56) Rp5.881.917.629.59 Rp1.350.000.000.00 Rp4.531.917.629.59 Rp1.136.425.720.03

Pasal 3

ana dimaksud dalam pasal 1 huruf a Tahun Anggaran 2020 sebagai Dipindai dengan CamScanner Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

a.Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp110.267.186.182 dengan rincian sebagai berikut: 1) Anggaran Pendapatan setelah Perubahan Rp947.386.237.269.83 2) Realisasi Rp 837.119.051.087.55 Selisih lebih / (kurang) Rp110.267.186.182
b.Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp 95.110.145.432 dengan rincian sebagai berikut: 1) Anggaran Belanja setelah Perubahan Rp782.883.928.572.07 2) Realisasi Rp687.773.783.140.11 Selisih lebih / (kurang) Rp95.110.145.432 Cc. Selisih anggaran dengan realisasi Transfer sejumlah Rp15.039.073.325.00 dengan rincian sebagai berikut: 1) Anggaran Transfer setelah Perubahan 2) Realisasi Rp152.740.759.857.00 Selisih lebih / (kurang) Rp15.039.073.325.00
d.Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp(117.967.425.32) dengan rincian sebagai Rp167.779.833.182.00 berikut : 1) Susplus / Defisit setelah Perubahan Rp(3.277.524.484.24) 2) Realisasi Rp(3.395.491.909.56) Selisih lebih / (kurang) Rp(117.967.425.32) Dipindai dengan CamScanner
e.Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp/(1.254.393.145.35) dengan rincian sebagai berikut : Anggaran Penerimaan Pembiayaan 1) Rp4.627.524.484.24 setelah Perubahan 2) Realisasi Rp5.881.917.629.59 Selisih lebih / (kurang) Rp(1.254.393.145.35)
f.Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah (Rp.0,00) dengan rincian sebagai berikut: 1) Anggaran Pengeluaran Pembiayaan setelah Perubahan Rp1.359.000.000.00 2) Realisasi Rp1.350.000.000.00 Selisih lebih / (kurang) Rp. 0,90
g.Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp(1.254.393.145.35) dengan rincian sebagai berikut : 1) Anggaran Pembiayaan Netto setelah Perubahan Rp3.277.524.484.24 2) Realisasi Rp4.531.917.629.59 Selisih lebih / (kurang) Rp(1.254.393.145.35)

Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b per 31 Desember Tahun 2020 sebagai berikut : Dipindai dengan CamScanner

a.Jumlah Aset Rp1.535.068.833.811.48
b.Jumlah Kewajiban Rp19.071.439.775.85
a.Jumlah Ekuitas Dana Rp1.515.997.394.035.63

Pasal 5

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2020 sebagai berikut : a.Saldo Kas Awal per 1 Januari 2020 Rp9.299.727.697.01

b.Arus Kas Bersih dari aktifitas operasi Rp64.190.768.852.92 Cc. Arus Kas Bersih dari aktivitas investasi aset non keuangan Rp(68.936.260.762.48)
d.Arus Kas Bersih dari aktivitas non anggaran/ transitoris Rp2.122.112.738.63
e.Saldo Kas Akhir per 31 Desember Tahun 2020 Rp6.676.348.526.08

Pasal 6

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tereantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

a.lampiran! Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah: Dipindai dengan CamScanner lampiran I.1 lampiran 1.2 lampiran 1.3 lampiran 1.4 lampiran II lampiran III lampiran IV lampiran V lampiran VI lampiran VII lampiran VIII lampiran IX lampiran X lampiran XI lampiran XII lampiran XIII Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi, Rincian Laporan Realisasi Anggaran menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan, Rekapitulasi Laporan Realisasi Anggaran Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan, dan Rekapitulasi Laporan Realisasi Anggaran Belanja Daerah juntuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Daerah. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih Laporan Operasional Laporan Perubahan Ekuitas Neraca Laporan Arus Kas Catatan Atas Laporan Keuangan Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan Dan Per Jabatan Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah Daftar Perkiraan Penambahan Dan Pengurangan Aset Tetap Daerah Daftar Perkiraan Penambahan Dan Pengurangan Aset Lainnya Daftar Kegiatan-Kegiatan Yang Belum Diselesaikan Sampai Akhir Tahun dan b. c. d. e. £ & h. i. j- k. 1. Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Berikutnya Dipindai dengan CamScanner m.
n.lampiran XIV Daftar Dana Cadangan Oo. lampiran XV Daftar Pinjaman Daerah
p.lampiran XVI Daftar Ikhtisar Laporan Keuangan Perusahaan Daerah

Pasal 7

Bupati Kepulauan Aru menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Aru. Ditetapkan di Dobo pada tanggal 2021 BUPATI KEPULAUAN ARU, JOHAN GONGA Dipindai dengan CamScanner Diundangkan di Dobo pada tanggal 2021 SEKRETARIS DAERAH ABUPATEN KEPULAUAN ARU, MOHAMAD DJUMPA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU TAHUN 2021 NOMOR ... NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU, PROVINSI MALUKU: (4 (40 / 2004...) Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM DAN H NOVY HOWIN.M. SOLISSA — asma Dipindai dengan CamScanner I. 1. NOMOR .... TAHUN 2021 TENTANG ' PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 UMUM Bahwa sebagai tindaklanjut dari ketentuan dalam Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomer 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kepala daerah menyampaikan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas Dipindai dengan CamScanner

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 1

Pasal 2

Dasar hukum (30)

Undang-undang (UU) No. 28 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 40 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 15 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 2004

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 109 Tahun 2000

Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 54 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 55 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 56 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 57 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 65 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 8 Tahun 2006

Peraturan Pemerintah (PP) No. 3 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah (PP) No. 12 Tahun 2017

Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 Tahun 2017

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2006

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Berau Nomor 34 Tahun 2019

Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 5 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 2 Tahun 2020

Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2015

Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2015

Peraturan Bupati Kepulauan Aru Nomor 16 Tahun 2020

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 1

Pasal 2

Dasar hukum (30)

Undang-undang (UU) No. 28 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 40 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 15 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 2004

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 109 Tahun 2000

Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 54 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 55 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 56 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 57 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 65 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 8 Tahun 2006

Peraturan Pemerintah (PP) No. 3 Tahun 2007