DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kutai Kertanegara Nomor 07 Tahun 2014

Nomor: 07
Tahun: 2014
Ditetapkan: 7 Oktober 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Indonesia, Kabupaten Kutai Kertanegara

Ringkasan

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat laporan realisasi anggaran; neraca; laporan arus kas; dan catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan sebagaimana dimaksud dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahan Daerah.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013. Mengingat » 1. Pasal 18 ayat (6), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), Jalan Wolter Monginsidi Kode Pos 75511 Kalimantan Timur Telp. 661031, 661029, 662088 Fax. (0541) 661094 10. 11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569), 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048), 4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 1997 Nomor 44/Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 3688), 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4286), 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), 8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400), Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4438): Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaran Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090), Peraturan PemerintahNomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138), Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4139), Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712), Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574), Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575), 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155), Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5272), Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585), Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4614), Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun2010 Nomor123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5165), Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4577), Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310): Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 690): Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32),

Menetapkan

Menetapkan : 30. 31. 32. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010 Nomor 16), Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 19 Tahun 2013 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2013 Nomor 19), Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2014 Nomor 40), Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA dan BUPATI KUTAI KARTANEGARA MEMUTUSKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013.

Pasal 1

(1)Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat :
1. a.laporan realisasi anggaran,
2. b.neraca,
3. c.laporan arus kas, dan
4. d.catatan atas laporan keuangan
(2)Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahan Daerah.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a Tahun Anggaran 2013 sebagai berikut :

1.Pendapatan
2.Belanja Defisit Rp. 5.950.667.481.3856,28 Rp. 7.382.595.062.850,45 Rp. 1.431.927.580.994,17
3.Pembiayaan Daerah - Penerimaan Rp. 3.449.352.199.689,17 - Pengeluaran Rp. 102.722.590.105,00 Pembiayaan Netto Rp. 3.346.629.609.584,17 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Rp. 1.914.702.028.590,00

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

a.Selisih anggaran dengan realisasi, pendapatan sejumlah Rp.49.132.279.703,72, dengan rincian sebagai berikut : 1) Anggaran pendapatan setelah perubahan Rp.5.999.799.761.560,00 2) Realisasi Rp.5.950.667.481.856,28 Selisih Kurang Rp. 49.132.279.703,72
b.Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp.1.860.359.575.360,72 dengan rincian sebagai berikut : 1) Anggaran belanja setelah perubahan Rp.9.242.954.638.211,17 2) Realisasi Rp.7.382.595.062.850,45 Selisih Kurang Rp.1.860.359.575.360,72
c.Selisih anggaran dengan realisasi surplus sejumlah Rp.1.811.227.295.657,00 dengan rincian sebagai berikut : 1) Defisit setelah perubahan Rp.3.243.154.876.651,17 2) Realisasi Rp.1.431.927.580.994,17 Rp.1.811.227.295.657,00
d.Selisih Anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp.1.453.423.038,00 dengan rincian sebagai berikut terdiri dari : 1) Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp.3.447.898.776.651,17 2) Realisasi Rp.3.449.352.199.689,17 Selisih Lebih Rp. 1.453.423.038,00
e.Selisih Anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp.102.021.309.895,00 dengan rincian sebagai berikut terdiri dari : 1) Anggaran Pengeluaran Pembiayaan setelah Perubahan Rp.204.743.900.000,00 2) Realisasi Rp.102.722.590.105,00 Selisih Kurang Rp.102.021.309.895,00
f.Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp.103.474.732.933,00 dengan rincian sebagai berikut : 1) Anggaran Pembiayaan Netto setelah Perubahan Rp.3.243.154.876.651,17 2) Realisasi Rp.3.346.629.609.584,17 Selisih Lebih Rp. 103.474.732.933.00

Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b per 31 Desember Tahun 2013 sebagai berikut :

a.Jumlah Aset Rp.21.050.162.576.653,64
b.Jumlah Kewajiban Rp. 233.033.472.333,01
c.Jumlah Ekuitas Dana Rp.20.817.129.104.320,63

Pasal 5

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2013 sebagai berikut :

a.Saldo awal kas per 1 Januari Tahun 2013 Rp.3.500.498.513.522,03
b.Arus kas dari aktivitas investasi operasi Rp.1.984.111.581.641,03
c.Arus kas dari aktivitas investasi aset Rp.3.416.039.162.635,20
d.Arus kas dari aktivitas pembiayaan Rp. 101.269.167.067,00
e.Arus kas dari aktivitas non anggaran Rp. 119.858.764.829,92
f.Saldo kas akhir per 31 Desember 2013 Rp.2.087.160.530.290,78

Pasal 6

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d Tahun Anggaran 2013 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 7

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini terdiri dari :

a.LampiranI 1) Lampiran I.1 2) Lampiran 1.2 3) Lampiran I.3 4) Lampiran 1.4 5) Lampiran I.5 6) Lampiran 1.6 7) Lampiran 1.7 8) Lampiran 1.8 Laporan Realisasi Anggaran Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi, Rincian Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan, Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Program dan Kegiatan, Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara, Daftar Piutang Daerah, Daftar Penyertaan Modal (Investasi Daerah), Daftar Realisasi Penambahan dan Pngurangan Aset Tetap Daeerah, Daftar Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya, 9)Lampiran1.9 Daftar Kegiatan-Kegiatan Yang Belum Diselesaikan Sampai Akhir Tahun dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Berikutnya, 10)Lampiran I.10 Daftar Dana Cadangan Daerah,dan 11)Lampiran I.11 Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.
b.Lampiran II Neraca
c.Lampiran III '— Laporan Arus Kas d.Lampiran IV Catatan Atas Laporan Keuangan
e.Lampiran V Laporan Pencapaian Kinerja
f.Lampiran VI '” Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah

Pasal 8

Lampiran Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari :

a.Laporan Kinerja tercantum dalam lampiran I Peraturan Daerah ini,dan
b.Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (36)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Darurat No. 3 Tahun 1953

Undang-undang (UU) No. 27 Tahun 1959

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 1985

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 1994

Undang-undang (UU) No. 21 Tahun 1997

Undang-undang (UU) No. 28 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 34 Tahun 2000

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 15 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2008

Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Peraturan Pemerintah (PP) No. 20 Tahun 2001

Peraturan Pemerintah (PP) No. 65 Tahun 2001

Peraturan Pemerintah (PP) No. 66 Tahun 2001

Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 Tahun 2004

Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 54 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 55 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 56 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 65 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 8 Tahun 2006

Peraturan Pemerintah (PP) No. 21 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 65 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah (PP) No. 2 Tahun 2012

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 21 Tahun 2011

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2013

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (36)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Darurat No. 3 Tahun 1953

Undang-undang (UU) No. 27 Tahun 1959

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 1985

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 1994

Undang-undang (UU) No. 21 Tahun 1997

Undang-undang (UU) No. 28 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 34 Tahun 2000

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 15 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 2004