DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Landak Nomor 9 Tahun 2015

Nomor: 9
Tahun: 2015
Ditetapkan: 28 Oktober 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Landak

regulasi_utama

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Perubahan APBD.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 perlu ditetapkan dengan peraturan daerah. Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
8.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10.Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang -- Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
20.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
21.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
22.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
23.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2015 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 56);
24.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
25.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);
26.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 680);
27.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK.07 /2014 tentang Pengalokasian Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1981);
28.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Petunjuk Tekhnis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2015 (Berita Negara Republik Indonesia· Tahun 2015 Nomor 469);
29.Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 522/DISPENDA/2014 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor : 153/DISPENDA/2014 tentang Penetapan Selisih Kurang Salur dan Selisih Lebih Salur Bagi Hasil Pajak Provinsi Kalimantan Barat Kepada Kabupaten/Kota Se Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2013;
30.Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 47/DISPENDA/2015 tentang Penetapan Bagi Hasil Pajak Rokok Provinsi Kalimantan Barat Kepada Kabupaten/Kota se Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2014;
31.Keputusan Gubemur Kalimantan Barat Nomor 276/DISPENDA/2015 tentang Penetapan Rencana Bagi Hasil Pajak Provinsi Kalimantan Barat Kepada Kabupaten/Kota se Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2015;
32.Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 523/DISPENDA/2015 tentang Penetapan Selisih Kurang Salur dan Selisih Lebih Salur Bagi Hasil Pajak Provinsi Kalimantan Barat Kepada Kabupaten/Kota Se Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2014;
33.Keputusan Gubemur Kalimantan Sarat Nomor 645/DISPENDA/2015 tentang Penetapan Bagi Hasil Pajak Rokok Provinsi Kalimantan Barat Kepada Kabupaten/ Kota Se Kalimantan Barat Triwulan I Tahun Anggaran 2015;
34.Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 670/DISPENDA/2015 tentang Penetapan Bagi Hasil Pajak Rokok Provinsi Kalimantan Barat Kepada Kabupaten/Kota Se Kalimantan Barat Triwulan II Tahun Anggaran 2015;
35.Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 20/BPKAD/2015 Tentang Penetapan Alokasi Dana Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kabupaten / Kota, Kecamatan, Kelurahan dan Desa di Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2015;
36.Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 161/DISPENDA/2014 tentang Penetapan Rencana Bagi Hasil Pajak Provinsi Kalimantan Barat Kepada Kabupaten/Kota Se Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2014;
37.Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 572/BPKAD/2013 tentang Penetapan Alokasi Dana Bantuan keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan dan Desa di Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2014;
38.Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Landak Pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 1);
39.Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 6);
40.Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 3 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2011 Nomor 3);
41.Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2011 Nomor 4);
42.Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2011 Nomor 5);
43.Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Sarang Burung Walet ( Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 6);
44.Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2011 Nomor 7);
45.Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 8 Tahun 2011 ten tang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2011 Nomor 8);
46.Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2011 Nomor 9);
47.Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2011 Nomor 10);
48.Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2012);
49.Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2012);
50.Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Landak Tahun 2012 - 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 23);
51.Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 25);
52.Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Perusahaan Daerah Air Minum (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 26);
53.Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Perseroan Terbatas Landak Barajaki (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2013 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 27);
54.Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 4 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2014 Nomor 3);
55.Peraturan Bupati Landak Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pemberian Hibah dan Bantuan sosial Pemerintah Kabupaten Landak (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2012 Nomor 1);
56.Peraturan Bupati Landak Nomor 43 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2014 Nomor 265);
57.Peraturan Bupati Landak Nomor 18 Tahun 2015 tentang Penyempurnaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2015 Nomor 289).

(1)Pendapatan : Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LANDAK dan BUPATI LANDAK

Menetapkan

MEMUTUSKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN ANGGARAN 2015.

Pasal 1

a.semula .
b.bertambah/(berkurang) . Rp. 963.510.588.764,38 RD. 165.805,146.874,34 Jumlah Pendapatan setelah Perubahan.............................................................................................. Rp. 1.129.315.735.638,72

(2)Belanja :
1. a.semula .
2. b.bertambah/(berkurang) . Rp. 1.061.581.314.689,15 Rp. 176.166.971.929,61 Jumlah Belanja setelah Perubahan................................................................................................... Rp. 1.237.748.286.618,76
(3)Pembiayaan :
1. a.Penerimaan
  1. 1.semula .
  2. 2.bertambah/(berkurang) . Rp. 105.895.725.924,77 RD. 12.361.825.055,27 Jumlah Penerimaan setelah Perubahan....................................................................................... Rp. 118.257.550.980,04
2. b.Pengeluaran
  1. 1.semula .
  2. 2.bertambah/ (berkurang) . Rp. Rp. 7.825.000.000,00 2.000.000.000,00 Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah Perubahan .

Pasal 2

Rp. 9.825.000.000,00 108.432.550.980,04 0,00 Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan........................................................................................ Rp. Jumlah Pembiayaan neto setelah Perubahan ;............................................................................... Rp.

(1)Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
1. a.Penerimaan Asli Daerah :
  1. 1.semula .
  2. 2.bertambah/ (berkurang) .. Rp. 49.947.020.594,00 (RD. 4,006.917.293,28] Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan Rp. 45.940.103.300,72
2. b.Dana Perimbangan :
  1. 1.semula .
  2. 2.bertambah/(berkurang) . Rp. 760.766.102.171,00 RD. 41.211219.829,00 Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan Rp. 801.977.322.000,00
3. c.Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah :
  1. 1.semula . Rp. 152.797.465.999,38
  2. 2.bertambah/(berkurang)..............8.....88..,,,,·...000..0.................... Rp. 128.600.844.338,62 Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah setelah Perubahan Rp. 281.398.310.338,00
(2)Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
1. a.Pajak Daerah :
  1. 1.semula .
  2. 2.bertambah/(berkurang) . Rp. 18.008.798.047,00 [RD. 4.459,398925,00) Jumlah Pajak daerah setelah Perubahan .
2. b.Retribusi Daerah : Rp. 13.549.399.122,00
  1. 1.semula . Rp. 2.113.586.547,00
  2. 2.bertambah/(berkurang)................................................................ Rp. 1.030.056.047,00 Jumlah Retribusi daerah setelah Perubahan................................................................................ Rp.
3. c.Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan : 3.143.642.594,00
  1. 1.semula .
  2. 2.bertambah/(berkurang) . Rp. (Rp. 3.500.000.000,00 401.410.408,28) Jumlah Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah Perubahan .
4. d.Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah: Rp 3.098.589.591,72
  1. 1.semula .
  2. 2.bertambah/ (berkurang) . Rp. 26.324.636.000,00 (RD. 176.164.007,00) Jumlah Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan .
(3)Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
1. a.Dana Bagi Hasil : Rp 26.148.471.993,00
  1. 1.semula , .
  2. 2.bertambah/(berkurang) . Rp. 48.930.038.171,00 (Rp. 1472.880.171,00) Jumlah Dana bagi hasil setelah Perubahan Rp. 47.457.158.000,00
2. b.Dana Alokasi Umum :
  1. 1.semula . Rp. 619.248.444.000,00
  2. 2.bertambah/(berkurang).........8...08........,,,,,,08..........8....0............ Rp. 0,00 Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan............................................................................ Rp. 619.248.444.000,00
3. c.Dana Alokasi Khusus :
  1. 1.semula .
  2. 2.bertambah/ (berkurang) . Rp. 92.587.620.000,00 RD. 42684100.000,00 Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah Perubahan......................................................................... Rp. 135.271.720.000,00
(4)Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri darijenis pendapatan:
1. a.Hibah:
  1. 1.semula... Rp. 3.250.000.000,00
  2. 2.bertambah/(berkurang)................................................................ Rp. 0,00 Jumlah Hibah setelah Perubahan.................................... ... .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. . .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. Rp. 3.250.000.000,00
2. b.Dana Darurat :
  1. 1.semula .
  2. 2.bertambah/(berkurang) . Jumlah Hibah setelah Perubahan .
3. c.Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi :
  1. 1.semula .
  2. 2.bertambah/(berkurang) . Rp. Rp. 0,00 0,00 Rp. 0,00 Rp. 34.763.954.463,38 RD. 16,533,055874,62 Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi setelah Perubahan.. .... .... .. . .... .. ..... .. .. .. .. .. .. .. .. . .... .. .. .. .. ..... .... Rp.
4. d.Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus : 51.297.010.338,00
  1. 1.semula .
  2. 2.bertambah/(berkurang) . Rp. 90.096.979.000,00 (Rp. 319.500.000,00) Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus . Rp. 89.777.479.000,00
5. e.Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya :
  1. 1.semula .
  2. 2.bertambah/(berkurang) . Rp. Rp. 0,00 92,352.800.000,00 Jumlah Bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya setelah Perubahan ........
6. f.Dana penyesuaian tunjangan kependidikan : Rp. 92.352.800.000,00
  1. 1.semula , .
  2. 2.bertambah/(berkurang) . Rp. Rp. 0,00 0,00 Jumlah Dana penyesuaian tunjangan kependidikan setelah Perubahan ..
7. g.Dana Pasca Bencana Alam : Rp. 0,00
  1. 1.semula , .
  2. 2.bertambah/(berkurang) . Rp. Rp. 0,00 0,00 Jumlah Dana pasca bencana alam setelah Perubahan.. .... ...... .. .. .. . .. .. .. .. .. .... .... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. Rp.
8. h.Tunjangan Profesi Pendidik / Guru: 0,00
  1. 1.semula .
  2. 2.bertambah/(berkurang) . Rp. Rp. 0,00 0,00 Jumlah Dana Tunjangan Profesi Pendidik / Guru .
9. i.Dana Tambahan Penghasilan Guru : Rp. 0,00
  1. 1.semula , , .
  2. 2.bertambah/(berkurang) . Rp. RD. 0,00 0,00 Jumlah Dana Tambahan Penghasilan Guru.................................................................................... Rp.
10. j.Klaim Dana Jamkesmas, Askes dan Jamkesda: 0,00
  1. 1.semula .
  2. 2.bertambah/ (Berkurang) . Rp. Rp. 0,00 0,00 Jumlah Klaim Dana Jamkesmas, Askes dan Jamkesda................................................................... Rp.

Pasal 3

(1)Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
1. a.Belanja Tidak Langsung : 0,00
  1. 1.semula , , . Rp. 499.397.002.198,65
  2. 2.bertambah/(berkurang) . (RD. 5.698,320,587,45) Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan........................................................................ Rp. 505.095.322.786,10
2. b.Belanja Langsung :
  1. 1.semula .
  2. 2.bertambah/(berkurang) . Rp. 562.184.312.490,50 RD. 170.468651.342,16 Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan.............................................................................. Rp. 732.652.963.832,66
(2)Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari jenis belanja :
1. a.Belanja Pegawai :
  1. 1.semula .
  2. 2.bertambah/ (berkurang) . Rp. 426.631.049.670,65 (RD. 11.987,167.886,55] Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan................................................................................. Rp. 414.643.881.784,10
2. b.Belanja Bunga :
  1. 1.semula .
  2. 2.bertambah/(berkurang) . Jumlah Belanja Bunga setelah Perubahan ..
3. c.Belanja Subsidi : Rp. Rp. 0,00 0,00 Rp. 0,00
  1. 1.semula .
  2. 2.bertambah/(berkurang) . Rp. Rp. 0,00 0,00 Jumlah Belanja Subsidi setelah Perubahan................................................................................. Rp.
4. d.Belanja Hibah : 0,00
  1. 1.semula ,, .
  2. 2.bertambah/ (berkurang) . Rp. 15.604.300.000,00 (RD. 646.000.000,00] Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan Rp.
5. e.Belanja Bantuan Sosial : 14.958.300.000,00
  1. 1.semula .
  2. 2.bertambah/(berkurang) . Rp. (Rp. 1.880.000.000,00 530.000.000,00] Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan........................................................................ Rp.
6. f.Belanja Bagi Hasil : 1.350.000.000,00
  1. 1.semula . Rp. 0,00
  2. 2.bertambah/(berkurang)................................................................. Rp. 0,00 Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah Perubahan.............................................................................. Rp.
7. g.Belanja Bantuan Keuangan : 0,00
  1. 1.semula .
  2. 2.bertambah/(berkurang) . Rp. 53.881.652.528,00 RD. 19.761488.474,00 Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah Perubahan Rp. 73.643.141.002,00
8. h.Belanja Tidak Terduga :
  1. 1.semula .
  2. 2.bertambah/(berkurang) . Rp. 1.400.000.000,00 (Rp. 900.000.000,00) Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan......................................................................... Rp. 500.000.000,00
(3)Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:
1. a.Belanja Pegawai :
  1. 1.semula .
  2. 2.bertambah/(berkurang) . Rp. 29.728.782.500,00 [Rp. 53.405.000,00) Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan.......................... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Rp.
2. b.Belanja Barang dan Jasa: 29.675.377.500,00
  1. 1.semula .
  2. 2.bertambah/(berkurang) . Rp. 221.794.001.701,50 RD. 27.898899.460,88 Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan Rp. 249.692.901.162,38
3. c.Belanja Modal :
  1. 1.semula .
  2. 2.bertambah/(berkurang) . RD. 310.661.528.289,00 (RD. 142.623.156.881,28] Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan... .. .. Rp. 453.284.685.170,28

Pasal 4

(1)Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
1. a.Penerimaan :
  1. 1.semula .
  2. 2.bertambah/(berkurang) . Rp. 105.895.725.924,77 RD. 12.361.825.055,27 Jumlah Penerimaan setelah Perubahan Rp. 118.257.550.980,04
2. b.Pengeluaran :
  1. 1.semula . Rp. 7.825.000.000,00
  2. 2.bertambah/(berkurang) . Rp. 2.000.000.000,00 Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan .
(2)Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :
1. a.SILPA tahun anggaran sebelumnya : Rp. 9.825.000.000,00
  1. 1.semula . Rp. 105.895.725.924,77
  2. 2.bertambah/(berkurang)................................................................ Rp. 12.361.825.055,27 Jumlah SILPA tahun anggaran sebelumnya setelah Perubahan Rp. 118.257.550.980,04
2. b.Pencairan Dana Cadangan :
  1. 1.semula .
  2. 2.bertambah/ (berkurang) . Rp. Rp. 0,00 0,00 Jumlah Pencairan Dana Cadangan setelah Perubahan.................................................................. Rp.
3. c.Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan: 0,00
  1. 1.semula . Rp. 0,00
  2. 2.bertambah/(berkurang)................................................................ Rp. 0,00 Jumlah Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah Perubahan .
4. d.Penerimaan Pinjaman Daerah : Rp. 0,00
  1. 1.semula .
  2. 2.bertambah/ (berkurang) . Rp. Rp. 0,00 0,00 Jumlah Penerimaan pinjaman setelah Perubahan......................................................................... Rp.
5. e.Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman : 0,00
  1. 1.semula .
  2. 2.bertambah/(berkurang) . Rp. RD. 0,00 0,00 Jumlah Penerimaan kembali pemberian pinjaman setelah Perubahaan . Rp. 0,00
6. f.Penerimaan Piutang Daerah :
  1. 1.semula .
  2. 2.bertambah/(berkurang) . Rp. Rp. 0,00 0,00
(3)Jumlah Penerimaan piurang daerah setelah Perubahan . Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :
1. a.Pembentukan Dana Cadangan : Rp. 0,00
  1. 1.semula .
  2. 2.bertambah/(berkurang) _. . Rp. Rp. 0,00 0,00 Jumlah Pembentukan Dana Cadangan setelah Perubahan............. .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . ... . . . . . Rp.
2. b.Penyertaan Modal 0,00
  1. 1.semula . Rp. 7.825.000.000,00
  2. 2.bertambah/(berkurang).......8........88......888088.......8...0..08......... Rp. 2.000.000.000,00 Jumlah Penyertaan Modal setelah Perubahan... .. . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . .. . . . . . . . . . . Rp.
3. e.Pembayaran pokok utang 9.825.000.000,00
  1. 1.semula , , , .
  2. 2.bertambah/(berkurang) . Rp. Rp. 0,00 0,00 Jumlah Pembayaran pokok utang setelah Perubahan....... .. . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rp.
4. d.Pemberian pinjaman daerah 0,00
  1. 1.semula .
  2. 2.bertambah/(berkurang) . Rp. Rp. 0,00 0,00 Jumlah Pemberian pinjaman setelah Perubahan . Rp. 0,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari : Ringkasan Perubahan APBD; Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD; Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program, dan Kegiatan Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan; Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah; dan

h.Lampiran VIII Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 6

Ketentuan mengenai Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2015 sebagai landasan operasional pelaksanaan diatur dengan Peraturan Bupati.

a.Lampiran I
b.Lampiran II
c.Lampiran III
d.Lampiran IV
e.Lampiran V
f.Lampiran VI
g.Lampiran VII

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Landak. Ditetapkan di Ngabang pada tanggal 28 Oktober 2015 BUPATI LANDAK, ttd ADRIANUS ASIA SIDOT Diundangkan di Ngabang pada tanggal 28 Oktober 2015 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANDAK ttd LUDIS LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN 2015 NOMOR 9 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM SEKRETARIAT DAE N KOLAUS SH Pembina NIP. 19680225 199903 1 003 lamplranI Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 Tang9al · 28 0ktober 2015 PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK RINGKASAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2015 JUMLAH(Rp) NOMOR URUT URAIAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH / (BERKIIRANG) (Rp) % 1 2 3 4 5 6 1.061.581.314.689,15 1.237.748.286.618,76 176.166.971.929,61 16,59 963.510.588.764,38 1,129.315,735.638,72 165.805.146.874,34 17,21 48.930.038.171,00 47.457.158.000,00 (1.472.880.171,00) (3,01) 619.248.444.000,00 619.248.444.000,00 0,00] 0,00 92.587.620.000,00 135.271.720.000,00 42.684.100.000,00 46,10 1------------1--------------------- ---- 562.184.312.490,50 732.652.963.832,66 170.468.651.342,16 30,32 �---------L-------------------- l---- 29.728.782.500,00 29.675.377.500,00 (53.405.000,00) (0,18) 221.794.001.701,50/ 249.692.901.162,38 27.898.899.460,88] 12,58 45,91142.623,156.881,28453.284.685.170,28 281.398.310.338,00 128.600.844.338,62 84,16 -------------------·t---- 3.250.000.000,00] 0,00 0,00 51.297.010.338,00 16.533.055.874,62 47,56 89.777.479.000,00 (319.500.000,00) (0,35) 92.352.800.000,00 92.352.800.000,00 0,00 44.721.021.000,00 20.034.488.464,001 81,16 310.661.528.289,00 499.397.002.198,65 505.095.322.786,10 5.698.320.587,45 1,14 ..._ -------------------·f---- 426.631.049.670,65 414.643.881.784,10 (11.987.167.886,55) (2,81) 15.604.300.000,00 14,958.300.000,00 (646.000.000,00) (4,14) 1.880.000.000,00 1.350.000.000,00 (530.000.000,00) (28,19) 53.881.652.528,00 73.643.141.002,00 19.761.488.474,00 36,68 1.400.000.000,00 500.000.000,00 (900.000.000,00) (64,29) 1-----------'--------------------- 1----- 152.797.465.999,38...__________ 3.250.000.000,00 34.763,954.463,38 90.096.979.000,00 0,00 24.686.532.536,00 49.947.020.594,00 45.940.103.300,72 (4.006.917.293,28) (8,02) 1----------- -�----------------------- - 18.008.798.047,00 13.549.399.122,00 (4.459.398.925,00) (24,76) 2.113.586.547,00 3.143.642.594,00 1.030.056.047,00 48,73 3.500.000.000,00, 3.098.589.591,72 (401,410.,408,28) (11,47) 26.324.636.000,00 26.148.471.993,00 (176.164,007,00) (0,67) I-- - - - - - - - - --1- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ·I- - - - 760.766.102.171,00 801,977.322.000,00 41.211.219,829,00 5,42 1------------.L ---- BELANJA BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawal Belanja Hibah Belanja Bantuan Soslal Belanja Bantuan Keuangan kepada Provins\/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa Belanja Tidak Terduga BELANJA LANGSUNG Belanja Pegawal Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal PENDAPATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH Pendapatan Pajak Daerah Hasll Retribusl Daerah Hasll Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Lalin-laln Pendapatan Asll Daerah yang Sah DANA PERIMBANGAN Bag Hasil Pajak/ Bag! Hasll Bukan Pajak Dana Alokasl Umum Dana Alokasi Khusus LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH Pendapatan HI'bah Dana Bagl Hasil Pajak dart Provins! dan Pemerintah Daerah Lainrya Dana Penyesualan dan Otonoml Khusus Bantuan Keuangan darl Provins! atau Pemerintah Daerah Lainnya Pendapatan Lalnnya 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.2 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.3 1.3.1 1.3.3 1.3.4 1.3.5 1.3.6 2 2.1 2.1.1 2.1.4 2.1.5 2.1.7 2.1.8 2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.3 RINGKASAN PERUBAHAN APBD Halaman 1 Frail4 [g 5ie[la NOMOR JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) URAIAN URUT SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 4 5 6 SURPLUS/ (DEFISIT) (98.070.725.924,77) (108.432.550.980,04) (10.361.825.055,27) 10,57 3 PEMBIAYAAN DAERAH 3.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 105.895.725.924,77 118.257.550.980,04 12.361.825.055,27 11,67 ----------- ---------- - -------- I----- 3.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya 105.895.725.924,77 118.257.550.980,04 12.361.825.055,27 11,67 1------------ ---------- ---------- 1----- 3.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 7.825.000.000,00 9.825.000.000,00 2.000.000.000,00 25,56 ----------- ---------- ----------- 1----- 3.2.2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 7.825.000.000,00 9.825.000.000,00 2.000.000.000,00 25,56 PEMBIAYAAN NETTO 98.070.725.924,77 108.432.550.980,04 10.361.825.055,27 10,57 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN 0,00 0,00 0,00 0,00 BUPATI LANDAK, Cap/ttd ADRIANUS ASIA SIDOT Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM SEKRETARIAT �H KABUPATEN LANDAK [ TL# AI e cW - PEMBINA NIP. 19680225 199903 1 003 RINGKASAN PERUBAAN APBO Halaman 2 KABUPATEN LANDAK DAFTAR PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015 LAMPIRAN VII PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN ANGGARAN 2015 TAHUN 8ALDO AWAL TGL. PENAMBAHAN PENGURANGAN NO. JENIS INVESTASI PERTAMA 5 JANUARI 2015 TGL. 5 JANUAR1 2015 TGL. 5 JANUARI 8ALDO AKHIR PENJELABAN INVESTASI 2015 I 2 3 5 6 7 8 9

1.Penyertaan Modal Pada PT. BANK KALBAR 2003 Rp 14.806.000.000,00 Rp 2.000.000.000,00 Rp . Rp 16.806.000.000,00 Investasi Tahun Ke-11
2.Penyertaan Modal Pada PDAM 2012 Rp 2.000.000.000,00 Rp 1.500.000.000,00 Rp . Rp 3.500.000.000,00 Investasi Tahun Ke-3
3.Penyertaan Modal Pada PT. LANDAK BARAJAKI 2012 Rp 10.000.000.000,00 Rp 4.,950.000.000,00 Rp . Rp 14.950.000.000,00 Investasi Tahun Ke-3
4.Penyertaan Modal Pada PT. JAMKRIDA 2014 Rp . Rp 875.000.000,00 Rp . Rp 875.000.000,00 Investasi Tahun Ke-I JUMLAH Ro 26.806.000.000,00 RD 9.325.000.000,00 Ro . Ro 36.131.000.000,00 BUPATI LANDAK, cap/ttd ADRIANUS ASIA SIDOT Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM SEKRETARIAT D�HPATEN LANDAK, KOLAUS H PEMBINA NIP. 19680225 199903 1 003 LOIS VISV SNVIHGV pn/deo 'YVCNYT LLVIn8 £00 1 £06661 SZZ I961 'HIN efupse ueuap pensas ueuS so's LveT 6£€ . 00z 1€I 8z z pot qrrnr 6L 6L . . . . . . I tao1op tumnf . L L . . . . . e/1 uuoop t tz IE . . . . . q/1 uuoop € 61 61 . . . . 2/1 uuo[op z Ze ze . . . . p/I u8uo1op ·t Le'T LzL 06$ . . . . . Ir uuorop qrurnp . 80z to L . . . e/I1 ueuoyop 't LI 001 Lt . . . . q/1 ueuo1op € €ES zZe 1IE . . . . . 2/11 u8uo1op z 6¢% +ot sZ€ . . . p/I ue8uo1op •. LEE 0t$ LE»'I . t6I 9$ . . III uorop run . 6$8 LE 88# . . . - . /III u8uo[op t +IS LI I+€ . 9z . . . q/1I ue8uo1op € LE tI +GZ . 001 t . . 3/11 Le8uo[op z 8# 8 +E . 89 zs . p/II ueuoop t w£I t ZEE'I . 9 SL sz z AI uotop qepumn¢ . LE'T . 61€1 . 9 9# . . 8/AI u8uo[op s Le 1 € . . 6¢ t . q/A1 ueuo[op 't cz . . . . . cz . 2/A1 ue8u0op £ 1 . . . . . t . p/AI ueuo[0p z z . . . . . . z a/A1 u8u0op ·1 01 6 8 L 9 $ t, £ z 1 IV.Ls TVNOISDNI 'L A AI III I I HVIWnF NOT83 NON NO1383 DNVN NVDNOT0D 'ON GIOZ NVHVDDNV NHYL NVLVIVO'HZ4 NV NVONOIOD HI IVVOH HVIWP HY.LIV HVONVT NZLVI8VY GIOZ NVHVOONVY NHL YYGNYT NLVAVY HVH3Va VPNVI NV NVLYVHVNd NVVODNY NVHVIN3d ONVLN3.L GIOE NHVL 6 MONON YVNVT NLVAVY HVHSV NVHLVH34 IA NVHIHNYT

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 perlu ditetapkan dengan peraturan daerah. Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
8.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10.Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang -- Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
20.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
21.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
22.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
23.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2015 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 56);
24.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
25.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);
26.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 680);
27.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK.07 /2014 tentang Pengalokasian Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1981);
28.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Petunjuk Tekhnis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2015 (Berita Negara Republik Indonesia· Tahun 2015 Nomor 469);
29.Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 522/DISPENDA/2014 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor : 153/DISPENDA/2014 tentang Penetapan Selisih Kurang Salur dan Selisih Lebih Salur Bagi Hasil Pajak Provinsi Kalimantan Barat Kepada Kabupaten/Kota Se Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2013;
30.Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 47/DISPENDA/2015 tentang Penetapan Bagi Hasil Pajak Rokok Provinsi Kalimantan Barat Kepada Kabupaten/Kota se Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2014;
31.Keputusan Gubemur Kalimantan Barat Nomor 276/DISPENDA/2015 tentang Penetapan Rencana Bagi Hasil Pajak Provinsi Kalimantan Barat Kepada Kabupaten/Kota se Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2015;
32.Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 523/DISPENDA/2015 tentang Penetapan Selisih Kurang Salur dan Selisih Lebih Salur Bagi Hasil Pajak Provinsi Kalimantan Barat Kepada Kabupaten/Kota Se Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2014;
33.Keputusan Gubemur Kalimantan Sarat Nomor 645/DISPENDA/2015 tentang Penetapan Bagi Hasil Pajak Rokok Provinsi Kalimantan Barat Kepada Kabupaten/ Kota Se Kalimantan Barat Triwulan I Tahun Anggaran 2015;
34.Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 670/DISPENDA/2015 tentang Penetapan Bagi Hasil Pajak Rokok Provinsi Kalimantan Barat Kepada Kabupaten/Kota Se Kalimantan Barat Triwulan II Tahun Anggaran 2015;
35.Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 20/BPKAD/2015 Tentang Penetapan Alokasi Dana Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kabupaten / Kota, Kecamatan, Kelurahan dan Desa di Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2015;
36.Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 161/DISPENDA/2014 tentang Penetapan Rencana Bagi Hasil Pajak Provinsi Kalimantan Barat Kepada Kabupaten/Kota Se Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2014;
37.Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 572/BPKAD/2013 tentang Penetapan Alokasi Dana Bantuan keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan dan Desa di Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2014;
38.Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Landak Pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 1);
39.Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 6);
40.Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 3 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2011 Nomor 3);
41.Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2011 Nomor 4);
42.Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2011 Nomor 5);
43.Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Sarang Burung Walet ( Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 6);
44.Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2011 Nomor 7);
45.Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 8 Tahun 2011 ten tang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2011 Nomor 8);
46.Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2011 Nomor 9);
47.Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2011 Nomor 10);
48.Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2012);
49.Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2012);
50.Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Landak Tahun 2012 - 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 23);
51.Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 25);
52.Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Perusahaan Daerah Air Minum (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 26);
53.Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Perseroan Terbatas Landak Barajaki (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2013 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 27);
54.Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 4 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2014 Nomor 3);
55.Peraturan Bupati Landak Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pemberian Hibah dan Bantuan sosial Pemerintah Kabupaten Landak (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2012 Nomor 1);
56.Peraturan Bupati Landak Nomor 43 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2014 Nomor 265);
57.Peraturan Bupati Landak Nomor 18 Tahun 2015 tentang Penyempurnaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2015 Nomor 289).

(1)Pendapatan : Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LANDAK dan BUPATI LANDAK

Menetapkan

MEMUTUSKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN ANGGARAN 2015.

Pasal 1

a.semula .
b.bertambah/(berkurang) . Rp. 963.510.588.764,38 RD. 165.805,146.874,34 Jumlah Pendapatan setelah Perubahan.............................................................................................. Rp. 1.129.315.735.638,72

(2)Belanja :
1. a.semula .
2. b.bertambah/(berkurang) . Rp. 1.061.581.314.689,15 Rp. 176.166.971.929,61 Jumlah Belanja setelah Perubahan................................................................................................... Rp. 1.237.748.286.618,76
(3)Pembiayaan :
1. a.Penerimaan
  1. 1.semula .
  2. 2.bertambah/(berkurang) . Rp. 105.895.725.924,77 RD. 12.361.825.055,27 Jumlah Penerimaan setelah Perubahan....................................................................................... Rp. 118.257.550.980,04
2. b.Pengeluaran
  1. 1.semula .
  2. 2.bertambah/ (berkurang) . Rp. Rp. 7.825.000.000,00 2.000.000.000,00 Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah Perubahan .

Pasal 2

(1)Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
1. a.Penerimaan Asli Daerah :
  1. 1.semula .
  2. 2.bertambah/ (berkurang) .. Rp. 49.947.020.594,00 (RD. 4,006.917.293,28] Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan Rp. 45.940.103.300,72
2. b.Dana Perimbangan :
  1. 1.semula .
  2. 2.bertambah/(berkurang) . Rp. 760.766.102.171,00 RD. 41.211219.829,00 Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan Rp. 801.977.322.000,00
3. c.Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah :
  1. 1.semula . Rp. 152.797.465.999,38
  2. 2.bertambah/(berkurang)..............8.....88..,,,,·...000..0.................... Rp. 128.600.844.338,62 Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah setelah Perubahan Rp. 281.398.310.338,00
(2)Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
1. a.Pajak Daerah :
  1. 1.semula .
  2. 2.bertambah/(berkurang) . Rp. 18.008.798.047,00 [RD. 4.459,398925,00) Jumlah Pajak daerah setelah Perubahan .
2. b.Retribusi Daerah : Rp. 13.549.399.122,00
  1. 1.semula . Rp. 2.113.586.547,00
  2. 2.bertambah/(berkurang)................................................................ Rp. 1.030.056.047,00 Jumlah Retribusi daerah setelah Perubahan................................................................................ Rp.
3. c.Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan : 3.143.642.594,00
  1. 1.semula .
  2. 2.bertambah/(berkurang) . Rp. (Rp. 3.500.000.000,00 401.410.408,28) Jumlah Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah Perubahan .
4. d.Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah: Rp 3.098.589.591,72
  1. 1.semula .
  2. 2.bertambah/ (berkurang) . Rp. 26.324.636.000,00 (RD. 176.164.007,00) Jumlah Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan .
(3)Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
1. a.Dana Bagi Hasil : Rp 26.148.471.993,00
  1. 1.semula , .
  2. 2.bertambah/(berkurang) . Rp. 48.930.038.171,00 (Rp. 1472.880.171,00) Jumlah Dana bagi hasil setelah Perubahan Rp. 47.457.158.000,00
2. b.Dana Alokasi Umum :
  1. 1.semula . Rp. 619.248.444.000,00
  2. 2.bertambah/(berkurang).........8...08........,,,,,,08..........8....0............ Rp. 0,00 Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan............................................................................ Rp. 619.248.444.000,00
3. c.Dana Alokasi Khusus :
  1. 1.semula .
  2. 2.bertambah/ (berkurang) . Rp. 92.587.620.000,00 RD. 42684100.000,00 Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah Perubahan......................................................................... Rp. 135.271.720.000,00
(4)Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri darijenis pendapatan:
1. a.Hibah:
  1. 1.semula... Rp. 3.250.000.000,00
  2. 2.bertambah/(berkurang)................................................................ Rp. 0,00 Jumlah Hibah setelah Perubahan.................................... ... .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. . .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. Rp. 3.250.000.000,00
2. b.Dana Darurat :
  1. 1.semula .
  2. 2.bertambah/(berkurang) . Jumlah Hibah setelah Perubahan .
3. c.Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi :
  1. 1.semula .
  2. 2.bertambah/(berkurang) . Rp. Rp. 0,00 0,00 Rp. 0,00 Rp. 34.763.954.463,38 RD. 16,533,055874,62 Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi setelah Perubahan.. .... .... .. . .... .. ..... .. .. .. .. .. .. .. .. . .... .. .. .. .. ..... .... Rp.
4. d.Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus : 51.297.010.338,00
  1. 1.semula .
  2. 2.bertambah/(berkurang) . Rp. 90.096.979.000,00 (Rp. 319.500.000,00) Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus . Rp. 89.777.479.000,00
5. e.Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya :
  1. 1.semula .
  2. 2.bertambah/(berkurang) . Rp. Rp. 0,00 92,352.800.000,00 Jumlah Bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya setelah Perubahan ........
6. f.Dana penyesuaian tunjangan kependidikan : Rp. 92.352.800.000,00
  1. 1.semula , .
  2. 2.bertambah/(berkurang) . Rp. Rp. 0,00 0,00 Jumlah Dana penyesuaian tunjangan kependidikan setelah Perubahan ..
7. g.Dana Pasca Bencana Alam : Rp. 0,00
  1. 1.semula , .
  2. 2.bertambah/(berkurang) . Rp. Rp. 0,00 0,00 Jumlah Dana pasca bencana alam setelah Perubahan.. .... ...... .. .. .. . .. .. .. .. .. .... .... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. Rp.
8. h.Tunjangan Profesi Pendidik / Guru: 0,00
  1. 1.semula .
  2. 2.bertambah/(berkurang) . Rp. Rp. 0,00 0,00 Jumlah Dana Tunjangan Profesi Pendidik / Guru .
9. i.Dana Tambahan Penghasilan Guru : Rp. 0,00
  1. 1.semula , , .
  2. 2.bertambah/(berkurang) . Rp. RD. 0,00 0,00 Jumlah Dana Tambahan Penghasilan Guru.................................................................................... Rp.
10. j.Klaim Dana Jamkesmas, Askes dan Jamkesda: 0,00
  1. 1.semula .
  2. 2.bertambah/ (Berkurang) . Rp. Rp. 0,00 0,00 Jumlah Klaim Dana Jamkesmas, Askes dan Jamkesda................................................................... Rp.

Pasal 3

(1)Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
1. a.Belanja Tidak Langsung : 0,00
  1. 1.semula , , . Rp. 499.397.002.198,65
  2. 2.bertambah/(berkurang) . (RD. 5.698,320,587,45) Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan........................................................................ Rp. 505.095.322.786,10
2. b.Belanja Langsung :
  1. 1.semula .
  2. 2.bertambah/(berkurang) . Rp. 562.184.312.490,50 RD. 170.468651.342,16 Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan.............................................................................. Rp. 732.652.963.832,66
(2)Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari jenis belanja :
1. a.Belanja Pegawai :
  1. 1.semula .
  2. 2.bertambah/ (berkurang) . Rp. 426.631.049.670,65 (RD. 11.987,167.886,55] Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan................................................................................. Rp. 414.643.881.784,10
2. b.Belanja Bunga :
  1. 1.semula .
  2. 2.bertambah/(berkurang) . Jumlah Belanja Bunga setelah Perubahan ..
3. c.Belanja Subsidi : Rp. Rp. 0,00 0,00 Rp. 0,00
  1. 1.semula .
  2. 2.bertambah/(berkurang) . Rp. Rp. 0,00 0,00 Jumlah Belanja Subsidi setelah Perubahan................................................................................. Rp.
4. d.Belanja Hibah : 0,00
  1. 1.semula ,, .
  2. 2.bertambah/ (berkurang) . Rp. 15.604.300.000,00 (RD. 646.000.000,00] Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan Rp.
5. e.Belanja Bantuan Sosial : 14.958.300.000,00
  1. 1.semula .
  2. 2.bertambah/(berkurang) . Rp. (Rp. 1.880.000.000,00 530.000.000,00] Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan........................................................................ Rp.
6. f.Belanja Bagi Hasil : 1.350.000.000,00
  1. 1.semula . Rp. 0,00
  2. 2.bertambah/(berkurang)................................................................. Rp. 0,00 Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah Perubahan.............................................................................. Rp.
7. g.Belanja Bantuan Keuangan : 0,00
  1. 1.semula .
  2. 2.bertambah/(berkurang) . Rp. 53.881.652.528,00 RD. 19.761488.474,00 Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah Perubahan Rp. 73.643.141.002,00
8. h.Belanja Tidak Terduga :
  1. 1.semula .
  2. 2.bertambah/(berkurang) . Rp. 1.400.000.000,00 (Rp. 900.000.000,00) Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan......................................................................... Rp. 500.000.000,00
(3)Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:
1. a.Belanja Pegawai :
  1. 1.semula .
  2. 2.bertambah/(berkurang) . Rp. 29.728.782.500,00 [Rp. 53.405.000,00) Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan.......................... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Rp.
2. b.Belanja Barang dan Jasa: 29.675.377.500,00
  1. 1.semula .
  2. 2.bertambah/(berkurang) . Rp. 221.794.001.701,50 RD. 27.898899.460,88 Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan Rp. 249.692.901.162,38
3. c.Belanja Modal :
  1. 1.semula .
  2. 2.bertambah/(berkurang) . RD. 310.661.528.289,00 (RD. 142.623.156.881,28] Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan... .. .. Rp. 453.284.685.170,28

Pasal 4

(1)Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
1. a.Penerimaan :
  1. 1.semula .
  2. 2.bertambah/(berkurang) . Rp. 105.895.725.924,77 RD. 12.361.825.055,27 Jumlah Penerimaan setelah Perubahan Rp. 118.257.550.980,04
2. b.Pengeluaran :
  1. 1.semula . Rp. 7.825.000.000,00
  2. 2.bertambah/(berkurang) . Rp. 2.000.000.000,00 Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan .
(2)Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :
1. a.SILPA tahun anggaran sebelumnya : Rp. 9.825.000.000,00
  1. 1.semula . Rp. 105.895.725.924,77
  2. 2.bertambah/(berkurang)................................................................ Rp. 12.361.825.055,27 Jumlah SILPA tahun anggaran sebelumnya setelah Perubahan Rp. 118.257.550.980,04
2. b.Pencairan Dana Cadangan :
  1. 1.semula .
  2. 2.bertambah/ (berkurang) . Rp. Rp. 0,00 0,00 Jumlah Pencairan Dana Cadangan setelah Perubahan.................................................................. Rp.
3. c.Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan: 0,00
  1. 1.semula . Rp. 0,00
  2. 2.bertambah/(berkurang)................................................................ Rp. 0,00 Jumlah Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah Perubahan .
4. d.Penerimaan Pinjaman Daerah : Rp. 0,00
  1. 1.semula .
  2. 2.bertambah/ (berkurang) . Rp. Rp. 0,00 0,00 Jumlah Penerimaan pinjaman setelah Perubahan......................................................................... Rp.
5. e.Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman : 0,00
  1. 1.semula .
  2. 2.bertambah/(berkurang) . Rp. RD. 0,00 0,00 Jumlah Penerimaan kembali pemberian pinjaman setelah Perubahaan . Rp. 0,00
6. f.Penerimaan Piutang Daerah :
  1. 1.semula .
  2. 2.bertambah/(berkurang) . Rp. Rp. 0,00 0,00
(3)Jumlah Penerimaan piurang daerah setelah Perubahan . Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :
1. a.Pembentukan Dana Cadangan : Rp. 0,00
  1. 1.semula .
  2. 2.bertambah/(berkurang) _. . Rp. Rp. 0,00 0,00 Jumlah Pembentukan Dana Cadangan setelah Perubahan............. .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . ... . . . . . Rp.
2. b.Penyertaan Modal 0,00
  1. 1.semula . Rp. 7.825.000.000,00
  2. 2.bertambah/(berkurang).......8........88......888088.......8...0..08......... Rp. 2.000.000.000,00 Jumlah Penyertaan Modal setelah Perubahan... .. . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . .. . . . . . . . . . . Rp.
3. e.Pembayaran pokok utang 9.825.000.000,00
  1. 1.semula , , , .
  2. 2.bertambah/(berkurang) . Rp. Rp. 0,00 0,00 Jumlah Pembayaran pokok utang setelah Perubahan....... .. . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rp.
4. d.Pemberian pinjaman daerah 0,00
  1. 1.semula .
  2. 2.bertambah/(berkurang) . Rp. Rp. 0,00 0,00 Jumlah Pemberian pinjaman setelah Perubahan . Rp. 0,00

Pasal 5

h.Lampiran VIII Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 6

Ketentuan mengenai Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2015 sebagai landasan operasional pelaksanaan diatur dengan Peraturan Bupati.

a.Lampiran I
b.Lampiran II
c.Lampiran III
d.Lampiran IV
e.Lampiran V
f.Lampiran VI
g.Lampiran VII

Pasal 7

1.Penyertaan Modal Pada PT. BANK KALBAR 2003 Rp 14.806.000.000,00 Rp 2.000.000.000,00 Rp . Rp 16.806.000.000,00 Investasi Tahun Ke-11
2.Penyertaan Modal Pada PDAM 2012 Rp 2.000.000.000,00 Rp 1.500.000.000,00 Rp . Rp 3.500.000.000,00 Investasi Tahun Ke-3
3.Penyertaan Modal Pada PT. LANDAK BARAJAKI 2012 Rp 10.000.000.000,00 Rp 4.,950.000.000,00 Rp . Rp 14.950.000.000,00 Investasi Tahun Ke-3
4.Penyertaan Modal Pada PT. JAMKRIDA 2014 Rp . Rp 875.000.000,00 Rp . Rp 875.000.000,00 Investasi Tahun Ke-I JUMLAH Ro 26.806.000.000,00 RD 9.325.000.000,00 Ro . Ro 36.131.000.000,00 BUPATI LANDAK, cap/ttd ADRIANUS ASIA SIDOT Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM SEKRETARIAT D�HPATEN LANDAK, KOLAUS H PEMBINA NIP. 19680225 199903 1 003 LOIS VISV SNVIHGV pn/deo 'YVCNYT LLVIn8 £00 1 £06661 SZZ I961 'HIN efupse ueuap pensas ueuS so's LveT 6£€ . 00z 1€I 8z z pot qrrnr 6L 6L . . . . . . I tao1op tumnf . L L . . . . . e/1 uuoop t tz IE . . . . . q/1 uuoop € 61 61 . . . . 2/1 uuo[op z Ze ze . . . . p/I u8uo1op ·t Le'T LzL 06$ . . . . . Ir uuorop qrurnp . 80z to L . . . e/I1 ueuoyop 't LI 001 Lt . . . . q/1 ueuo1op € €ES zZe 1IE . . . . . 2/11 u8uo1op z 6¢% +ot sZ€ . . . p/I ue8uo1op •. LEE 0t$ LE»'I . t6I 9$ . . III uorop run . 6$8 LE 88# . . . - . /III u8uo[op t +IS LI I+€ . 9z . . . q/1I ue8uo1op € LE tI +GZ . 001 t . . 3/11 Le8uo[op z 8# 8 +E . 89 zs . p/II ueuoop t w£I t ZEE'I . 9 SL sz z AI uotop qepumn¢ . LE'T . 61€1 . 9 9# . . 8/AI u8uo[op s Le 1 € . . 6¢ t . q/A1 ueuo[op 't cz . . . . . cz . 2/A1 ue8u0op £ 1 . . . . . t . p/AI ueuo[0p z z . . . . . . z a/A1 u8u0op ·1 01 6 8 L 9 $ t, £ z 1 IV.Ls TVNOISDNI 'L A AI III I I HVIWnF NOT83 NON NO1383 DNVN NVDNOT0D 'ON GIOZ NVHVDDNV NHYL NVLVIVO'HZ4 NV NVONOIOD HI IVVOH HVIWP HY.LIV HVONVT NZLVI8VY GIOZ NVHVOONVY NHL YYGNYT NLVAVY HVH3Va VPNVI NV NVLYVHVNd NVVODNY NVHVIN3d ONVLN3.L GIOE NHVL 6 MONON YVNVT NLVAVY HVHSV NVHLVH34 IA NVHIHNYT

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Dasar hukum (51)

Undang-undang (UU) No. 28 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 55 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 15 Tahun 2000

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 24 Tahun 2007

Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Peraturan Pemerintah (PP) No. 109 Tahun 2000

Peraturan Pemerintah (PP) No. 20 Tahun 2001

Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 Tahun 2004

Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 55 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 56 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 57 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 65 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 8 Tahun 2006

Peraturan Pemerintah (PP) No. 21 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 65 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah (PP) No. 30 Tahun 2011

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 21 Tahun 2011

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 32 Tahun 2011

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 39 Tahun 2012

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 250/PMK.07/2014

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 37 Tahun 2014

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015

Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 1 Tahun 2010

Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 6 Tahun 2010

Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 10 Tahun 2011

Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 3 Tahun 2011

Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 4 Tahun 2011

Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2011

Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 6 Tahun 2011

Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 7 Tahun 2011

Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 8 Tahun 2011

Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 9 Tahun 2011

Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2012

Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 6 Tahun 2012

Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 9 Tahun 2012

Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 2 Tahun 2013

Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 3 Tahun 2013

Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 4 Tahun 2013

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Landak Nomor 4 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tuban No. 43 Tahun 2014

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Landak Nomor 18 Tahun 2015

Peraturan Bupati Landak Nomor 1 Tahun 2012

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Dasar hukum (51)

Undang-undang (UU) No. 28 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 55 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 15 Tahun 2000