DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tual No. 2 Tahun 2015

Nomor: 2
Tahun: 2015
Ditetapkan: 21 Agustus 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 59

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tual.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, selambat- lambatnya 1 (satu) tahun setelah Organisasi Perangkat Daerah ditetapkan maka daerah melakukan evaluasi kelembagaan perangkat daerah dengan tujuan untuk penyelerasian, penyesuaian, dan pembenahan Organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
c.bahwa Peraturan Daerah Kota Tual Nomor 07 Tahun 2014 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tual sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan sehingga perlu diganti;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tual. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645); SALINAN 2
3.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4.Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Tual di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4747);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432);
6.Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5586);
9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547); 3
11.Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4471);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Nomor 32);
18.Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Dalam Lingkup Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Tual (Lembaran Daerah Kota Tual Tahun 2011 Nomor 36, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tual Nomor 4046). 4 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TUAL dan WALIKOTA TUAL

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA TUAL TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TUAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a.Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah Kota Tual sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Tual;
b.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
c.Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kota Tual;
d.Walikota adalah Walikota Tual;
e.Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Tual;
f.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tual;
g.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota Tual dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Lembaga Lain, Kecamatan dan Kelurahan;
h.Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Tual;
i.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tual;
j.Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tual;
k.Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tual;
l.Staf Ahli adalah Staf Ahli Walikota;
m.Kelompok Jabatan Fungsional adalah tenaga-tenaga fungsional yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas fungsional tertentu sesuai bidang ketrampilan dan keahliannya;
n.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tual. 5

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan ini, dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Tual dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tual.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH

Pasal 3

Sekretariat Daerah merupakan unsur staf, yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang berkedudukan dibawah Walikota dan bertanggungjawab kepada Walikota.

Pasal 4

Sekretaris Daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu Walikota dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Sekretariat Daerah menyelenggarakan fungsi :

a.Penyusunan kebijakan Pemerintah Daerah;
b.Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah;
c.Pemantauan dan evaluasi kebijakan Pemerintah Daerah;
d.Pembinaan administrasi dan aparatur Pemerintahan Daerah; dan
e.Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 6

(1)Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, terdiri dari : 6
1. a.Sekretaris Daerah;
2. b.Asisten Sekretaris Daerah;
3. c.Bagian;
4. d.Sub Bagian;
5. e.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Asisten Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :
1. a.Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
2. b.Asisten Perekonomian dan Pembangunan;
3. c.Asisten Administrasi Umum.
(3)Asisten-asisten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah;

Pasal 7

(1)Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, membawahkan dan mengkoordinasikan :

1.Bagian Tata Pemerintahan, yang terdiri dari :

a.Sub Bagian Pemerintahan Umum;
b.Sub Bagian Otonomi Daerah;
c.Sub Bagian Agraria.
1. 2.Bagian Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari :
a.Sub Bagian Kesejahteraan Rakyat;
b.Sub Bagian Keagamaan dan Urusan Haji.

(2)Asisten Perekonomian dan Pembangunan, membawahkan dan mengkoordinasikan :
1. a.Sub Bagian Penyusunan Program;
2. b.Sub Bagian Prasarana Perekonomian dan Produksi Daerah;
3. c.Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.
(3)Asisten Administrasi Umum, membawahi dan mengkoordinasikan :

1.Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia, terdiri dari :

a.Sub Bagian Peraturan Perundang-Undangan;
b.Sub Bagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia;
c.Sub Bagian Dokumentasi dan Perpustakaan Hukum.
1. 2.Bagian Organisasi dan Tata Laksana, terdiri dari:
a.Sub Bagian Kelembagaan;
b.Sub Bagian Tata Laksana;
c.Sub Bagian Analisa Jabatan.
1. 3.Bagian Umum, terdiri dari :
a.Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan;
b.Sub Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokoler;
c.Sub Bagian Tata Usaha Keuangan. 7

(4)Kelompok Jabatan Fungsional;
(5)Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 8

Penjabaran tugas pokok dan fungsi Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian serta Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada pasal 7 Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Peraturan Walikota Tual.

BAB IV

STAF AHLI WALIKOTA

Pasal 9

(1)Walikota dalam melaksanakan tugasnya, dapat dibantu oleh Staf Ahli;
(2)Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak 3 (tiga) staf ahli sesuai kebutuhan daerah;
(3)Staf Ahli adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan diberhentikan oleh Walikota;
(4)Tugas dan fungsi Staf Ahli ditetapkan oleh Walikota, selain tugas dan fungsi perangkat daerah.

Isi peraturan

Teks59PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (24)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1957

Undang-undang (UU) No. 60 Tahun 1958

Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 31 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 2 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 16 Tahun 1994

Peraturan Pemerintah (PP) No. 100 Tahun 2000

Peraturan Pemerintah (PP) No. 97 Tahun 2000

Peraturan Pemerintah (PP) No. 13 Tahun 2002

Peraturan Pemerintah (PP) No. 54 Tahun 2003

Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 2003

Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 41 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 6 Tahun 2008

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 57 Tahun 2007

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 1 Tahun 2014

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011

Peraturan Daerah Kota Tual Nomor 07 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (24)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1957

Undang-undang (UU) No. 60 Tahun 1958

Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 31 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 2 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 16 Tahun 1994

Peraturan Pemerintah (PP) No. 100 Tahun 2000

Peraturan Pemerintah (PP) No. 97 Tahun 2000

Peraturan Pemerintah (PP) No. 13 Tahun 2002

Peraturan Pemerintah (PP) No. 54 Tahun 2003

Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 2003

Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 41 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 6 Tahun 2008

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 57 Tahun 2007

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 1 Tahun 2014

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011

Peraturan Daerah Kota Tual Nomor 07 Tahun 2014