DokumenQanunBerlaku

Qanun Kota Banda Aceh Nomor 8 Tahun 2017

Nomor: 8
Tahun: 2017
Ditetapkan: 29 Desember 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Ringkasan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2018 antara lain Pendapatan Daerah sebesar Rp1.210.549.597.835,- Belanja sebesar Rp1.213.749.597.835,-

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Rancangan Qanun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banda Aceh yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan Rencana Kerja Pemerintah Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2018 yang dijabarkan kedalam Kebijakan Umum APBK Banda Aceh serta Prioritas dan Plafon Anggaran yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Kota Banda Aceh dengan DPRK Banda Aceh pada tanggal satu bulan Desember tahun dua ribu enam belas;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Qanun Kota Banda Aceh tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2018; Mengingat..... SALINAN Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4455);
5.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun..... Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
9.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 10.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 11.Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 12.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 13.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3247); 14.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
15.Peraturan..... 15.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340); 16.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 17.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155); 18.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 19.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
20.Peraturan..... 20.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090); 21.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614); 22.Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693); 23.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 24.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219); 25.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272); 26.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Negara/Daerah; 27.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun..... Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); 28.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558); 29.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) 30.Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah keempat kalinya dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 31.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 32.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
33.Peraturan..... 33.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018; Dengan Persetujuan Bersama : DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA BANDA ACEH dan WALIKOTA BANDA ACEH

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : QANUN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KOTA BANDA ACEH TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut:

a.Pendapatan Rp. 1.210.549.597.835,-
b.Belanja Daerah Rp. 1.213.749.597.835,- Surplus / (Defisit) Rp. (3.200.000.000),-
c.Pembiayaan Daerah:
a.penerimaan Rp. 15.000.000.000,-
b.pengeluaran Rp. 11.800.000.000,- Pembiayaan Netto Rp. 3.200.000.000,- Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Rp. 0,- Tahun Berkenaan (SILPA)

Pasal 2

(1)Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a terdiri dari :
1. a.pendapatan asli daerah sejumlah Rp. 294.413.666.761,-
2. b.dana perimbangan sejumlah Rp. 771.483.628.000,-
3. c.lain-lain pendapatan daerah yang sah sejumlah Rp. 144.652.303.074,-
(2)Pendapatan ..... ....
(2)Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
1. a.pajak daerah sejumlah Rp. 70.409.835.927,-
2. b.retribusi daerah sejumlah Rp. 29.331.430.000,-
3. c.hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah Rp. 1.100.000.000,-
4. d.Zakat sejumlah Rp. 18.604.500.000,-
5. e.Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah Sejumlah Rp.174.967.900.834,-
(3)Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
1. a.dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak sejumlah Rp. 49.810.056.000,-
2. b.dana alokasi umum sejumlah Rp. 591.711.772.000,-
3. c.dana alokasi khusus sejumlah Rp. 129.961.800.000,-
(4)Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:
1. a.hibah sejumlah Rp. 0,-
2. b.dana darurat sejumlah Rp. 0,-
3. c.dana bagi hasil pajak sejumlah Rp. 29.192.637.074,-
4. d.dana penyesuaian dan otonomi khusus Rp. 99.964.666.000,-
5. e.bantuan keuangan sejumlah Rp. 0,-
6. f.pendapatan yang sah lainnya Rp. 15.495.000.000,-

Pasal 3

(1)Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b terdiri dari :
1. a.belanja tidak langsung sejumlah Rp. 619.335.677.156,-
2. b.belanja langsung sejumlah Rp. 594.413.920.679,-
(2)Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a terdiri dari jenis belanja :
1. a.belanja....
2. a.belanja pegawai sejumlah Rp. 466.062.996.703,-
3. b.belanja bunga sejumlah Rp. 3.400.000.000,-
4. c.belanja subsidi sejumlah Rp. 0,-
5. d.belanja hibah Rp. 10.440.000.000,-
6. e.belanja bantuan sosial sejumlah Rp. 2.618.000.000,-
7. f.belanja bagi hasil sejumlah Rp. 0,-
8. g.belanja bantuan keuangan sejumlahRp. 131.814.680.453,-
9. h.belanja tidak terduga sejumlah Rp. 5.000.000.000,-
(3)Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :
1. a.belanja pegawai sejumlah Rp. 98.721.144.825,-
2. b.belanja barang dan jasa sejumlah Rp. 412.378.345.285,-
3. c.belanja modal sejumlah Rp. 83.314.430.569,-

Pasal 4

(1)Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c terdiri dari :
1. a.penerimaan sejumlah Rp. 15.000.000.000,-
2. b.pengeluaran sejumlah Rp. 11.800.000.000,-
(2)Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA) sejumlah Rp. 15.000.000.000,-
(3)Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah Sejumlah Rp. 9.000.000.000,- Pembayaran pokok Utang Sejumlah Rp. 2.800.000.000,- Pasal 5....

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini yang terdiri dari:

1.Lampiran I Ringkasan APBK;
2.Lampiran II Ringkasan APBK menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3.Lampiran III Rincian APBK menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4.Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah,organisasi, Program dan Kegiatan;
5.Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Daerah;
6.Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Jabatan;
7.Lampiran VII Daftar Piutang Daerah;
8.Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (investasi Daerah);
9.Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset;
10.Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya;
11.Lampiran XI Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran ini;
12.Lampiran XII Daftar Dana Cadangan Daerah; dan
13.Lampiran XIII Daftar Pinjaman dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota lebih lanjut akan ditetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota.

Pasal 7

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banda Aceh. Ditetapkan di Banda Aceh pada tanggal 29 Desember 2 0 1 7 M 1 1 R . A k h i r 14 3 9 H WALIKOTA BANDA ACEH, TTD AMINULLAH USMAN Diundangkan di Banda Aceh pada tanggal 29 Desember 2 0 1 7 M 1 1 R . A k h i r 1 4 3 9 H SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDA ACEH, TTD BAHAGIA LEMBARAN DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2017 NOMOR 8 NOREG QANUN KOTA BANDA ACEH, PROVINSI ACEH (8/160 /2017)

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Dasar hukum (38)

Undang-undang (UU) No. 28 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 15 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 2006

Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 1983

Peraturan Pemerintah (PP) No. 109 Tahun 2000

Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 55 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 56 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 65 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 79 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 8 Tahun 2006

Peraturan Pemerintah (PP) No. 3 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 65 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah (PP) No. 30 Tahun 2011

Peraturan Pemerintah (PP) No. 2 Tahun 2012

Peraturan Pemerintah (PP) No. 74 Tahun 2012

Peraturan Pemerintah (PP) No. 27 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 43 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 Tahun 2017

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 54 Tahun 2010

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 4 Tahun 2015

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 21 Tahun 2011

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 32 Tahun 2011

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 14 Tahun 2016

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 33 Tahun 2017

Peraturan turunan (1)

Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2019

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Dasar hukum (38)

Undang-undang (UU) No. 28 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 15 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 2006

Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 1983

Peraturan Pemerintah (PP) No. 109 Tahun 2000