Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Purwakarta Nomor 6 Tahun 2017
- Nomor
- 6
- Tahun
- 2017
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 8
BUPATIP{)RWAJ<ARTA, Mengingat Menimbang P~RATVMN DAERAH KABUPAT~N P{)RWAKARTA NOMOR 6 TAHUN 2Q l 7 TENTANQ PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN OAN BELANJAOAERAH TAHUN ANOGARAN20l7 DENGAN R.AHMAT TUHAN YANG MAHA ~SA BUPATI l?VRWAKARTA PRO'(INSI J,A w;A '3AMT •
• •
4416), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir • • • dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
• •
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
• •
Dengan Persetujuan Bersama DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAH KABUPATENPURWAKARTA Dan BUPATIPURWAKARTA • : Rp. 16. 745.324. 776,- : Rp. 45.000.000.000,- : Rp. {28.254.675.224.-)
a) semula b) bertambah/ (berkurang) jumlah penerimaan setelah perubahan : Rp. 121.829.675.224,- : Rp·. 2.450.231.290.200,- : Rp. 2.435.888.790.039,- : Rp. 14.342.500.161.-
Pasal 2
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 10) diubah sebagai berikut: Pasal I Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURANDAERAH NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG ANGGARANPENDAPATANDAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN2017
MEMUTUSKAN: • • : Rp. 545.367.076.240,- : Rp. 645.367 .076.240,- : Rp. (100.000.000.000,-l
: Rp. 621.037.983.532,- : Rp. 489.094.642.147,- : Rp. 131.943.341.385,- : Rp. 1.117.006.940.160,- : Rp. l.103.842.106.160,- : Rp. 13.164.834.000,- : Rp. 834.016.041. 732,- : Rp. 809.952.041.732,- : Rp. 24.064.000.000,-
: Rp. 0,- : Rp. (121.829.675.224,-) : Rp. 138.575.000.000,- : Rp. 12.000.000.000,- : Rp. 126.575.000.000,-
a) semula b) bertambah/ (berkurang) jumlah pengeluaran setelah perubahan pembiayaan netto setelah Perubahan sisa lebih pembiayaan anggaran setelah Perubahan ------ -------------------:-.........,,.-_,,,..,.._.,, __"."""!_·.•,,!""'1'1,---~---,~~~~~,--'!!'"'~,--~ • • : Rp. 0- ' : Rp. 0- : Rp. 0- ' : Rp. 151.317.590.000,- : Rp. 130.551.693.000,- : Rp. 20.765.897.000,- : Rp. 850.227.151.000,- : Rp. 857.761.204.000,- : Rp. (7.534.053.000,-l : Rp. 115.462.199.160,- : Rp. 115.529.209.160,- : Rp. {67.010.000,-) : Rp. 4. 765.217.000,- : Rp. 32.009.839.436,- : Rp. 32.009.839.436,- : Rp. 0,-
jumlah bantuan keuangan dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya setelah perubahan : Rp. 122.911.724.000,- : Rp. 0,- : Rp. 122.911.724.000,- Provinsi atau dari Pemerintah : Rp. 337.621.355.000,- : Rp. 337 .621.355.000,- : Rp. 0 -
: Rp. 1.155.300.000,- : Rp. 0 - c • • ....... """; ;!- ati/(ll~r1cur.arg) jumlah sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA)tahun anggaran sebelumnya setelah Perubahan • (2) Penerimaan Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis Pembiayaan : · ._..,. · - ....... ·., ,: :··: . · ~ r ·, · r '."'-1 r-; : Rp. 138.575.000.000,- : Rp. 12.000~000.000,- : Rp. 126.575.000.000,-
2--:· -be,Ftambah/ (berkurang) jumlah pengeluaran setelah perubahan : Rp. 16.745.324.776,- : Rp. 45.000.000.000,- : Rp. (28.254.675.224),-
jumlah pembayaran pokok utang · setelah perubahan : Rp. 131.300.000.000,- : Rp. r 2.000.000.000,- : Rp. 129.300.000.000,-
: Rp. 0,- : ~P-~..... • . '.' .~
: Rp. 0,-
Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi; Rincian RAPBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan; Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi dalarn Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan; Daftar Piutang Daerah; Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah.
jumlah penyisuhan piutang tidak tertagih setelah perubahan : Rp. 0,- : Rp. 0,- : Rp. 0,-
SEKR ARIS DAERAH KABUPAT N PURWAKARTA, Diundangkan di Purwakarta pada tanggal 9 Oktober 2017 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Puiwakarta. Pasal II -------------------~--..............-~~-·--: .. ··.····• ... , ..... ,
Membuka PDF…
Undang-Undang
Peraturan Pemerintah (PP)
Peraturan Presiden (Perpres)
Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Daerah (Perda)
Dokumen