Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2017 semula berjumlah Rp. 1.243.703.797.729,98 berkurang sejumlah Rp.59.341.909.773,12 sehingga menjadi Rp.1.184.361.887.956,86
Memuat teks peraturan…
MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2017 semula berjumlah Rp. 1.243.703.797.729,98 berkurang sejumlah Rp.59.341.909.773,12 sehingga menjadi Rp.1.184.361.887.956,86 dengan rincian sebagai berikut :
Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :
Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD. 12
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya. Ditetapkan di Puruk Cahu pada tanggal 17 Oktober 2017 BUPATI MURUNG RAYA, PERDIE Diundangkan di Puruk Cahu Pada Tanggal 17 Oktober 2017 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA, SYARKAWI H.SIBU LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN 2017 NOMOR 172; NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA : ( 2 , /2017) 13 PENJELASAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA NOMOR TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017 I.UMUM Sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran yang berjalan , maka perlu dilakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2017. Perubahan APBD merupakan penyesuaian target kinerja dan/atau prakiraan/rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang telah ditetapkan sebelumnya untuk dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD serta ditetapkan dengan peraturan daerah. Perubahan Peraturan Daerah tentang APBD hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa. Perubahan Peraturan Daerah tentang APBD dapat dilakukan apabila terjadi:
Ayat (1) Yang dimaksud dengan Pendapatan Daerah adalah penerimaan yang diperoleh pemerintah daerah yang dapat ditinjau dari tingkat kenaikan aktiva ataupun penurunan utang yang dapat digunakan oleh pemerintah dalam membangun dan mengembangkan suatu daerah dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Ayat (2) Yang dimaksud dengan belanja adalah pengeluaran uang dari rekening kas umum daerah yang tidak akan diterima kembali. Ayat (3) Yang dimaksud Pembiayaan adalah transaksi keuangan untuk menutup defisit anggaran atau untuk memanfaatkan surplus. Defisit atau surplus terjadi apabila ada selisih antara anggaran pendapatan daerah dan belanja daerah. Pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap pengeluaran yang akan diterima kembali dan/atau penerimaan yang perlu dibayar kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Dalam penganggarannnya, Pembiayaan Daerah dibagi dalam 2 bagian yaitu Penerimaan Pembiayaan Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah. Huruf a Yang dimaksud dengan Penerimaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Penerimaan pembiayaan mencakup sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, penerimaan piutang daerah. Huruf b Yang dimaksud dengan Pengeluaran adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pengeluaran pembiayaan mencakup pembentukan dana cadangan, penerimaan modal (investasi) pemerintah daerah, pembayaran pokok utang, dan pemberian pinjaman daerah.
Ayat (1) Huruf a Yang dimaksud dengan Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk mengumpulkan dana guna keperluan daerah yang bersangkutan dalam membiayai kegiatannya. PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Huruf b Yang dimaksud dengan Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah (otonom) untuk mendanai kebutuhan 15 daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Huruf c Yang dimaksud dengan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah adalah jenis penerimaan daerah yang terdiri dari lain-lain penerimaan yang sah, penerimaan dari provinsi dan Pendapatan Lainnya. Ayat (2) Huruf a Yang dimaksud dengan Pajak Daerah adalah iuran rakyat kepada pemerintah untuk Kas Daerah yang digunakan untuk membayar pengeluaran-pengeluaran umum yang bersifat wajib dan dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal balik berdasarkan undang-undang yang berlaku. Huruf b Yang dimaksud dengan Retribusi Daerah adalah pungutan daerah atas pembayaran jasa atau pemberian izin yang diberikan untuk pemerintah daerah kepada setiap orang atau badan yang mempunyai kepentingan, dan balas jasa dari adanya retribusi daerah tersebut langsung dapat dirasakan oleh mereka yang membayar retribusi tersebut. Huruf c Yang dimaksud dengan Hasil Pengelolaan Kekayaan Derah Yang Dipisahkan adalah Bagian laba usaha daerah merupakan penerimaan daerah yang berasal dari hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Penerimaan ini antara lain berasal dari BPD, Perusahaan daerah dan penyertaan modal daerah kepada pihak ketiga. Huruf d Yang dimaksud dengan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah adalah penerimaan daerah yang diperoleh pemerintah daerah dari barang atau jasa yang dimiliki pemerintah. Ayat (3) Huruf a Yang dimaksud dengan Dana Bagi Hasil (DBH) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Huruf b Yang dimaksud dengan Dana Alokasi Umum (DAU) adalah sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan dan pengeluaran dalam pelaksanaan desentralisasi. Huruf c Yang dimaksud dengan Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana berasal dari anggaran (APBN) dan dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan- kebutuhan yang khusus. Ayat (4) Huruf a Yang dimaksud dengan Hibah adalah Hibah yang tidak mengikat diartikan bahwa pemberian hibah tersebut ada 16 batas akhirnya tergantung pada kemampuan keuangan daerah dan kebutuhan atas kegiatan tersebut dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hibah berasal dari pemerintah, pemerintah daerah lainnya, badan/lembaga,organisasi swasta dalam negeri, kelompok masyarakat/perorangan, dan lembaga luar negeri yang tidak mengikat. Huruf b Yang dimaksud dengan Dana Darurat adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada Daerah yang mengalami bencana nasional, peristiwa luar biasa, dan/atau krisis solvabilitas. Dana darurat dari pemerintah dalam rangka penanggulangan korban atau kerusakan akibat bencana alam. Pemerintah mengalokasikan Dana Darurat yang berasal dari APBN untuk keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana nasional dan/atau peristiwa luar biasa yang tidak dapat ditanggulangi oleh Daerah dengan menggunakan sumber APBD. Huruf c Dana Bagi Hasil Pajak Dari Propinsi Ke Kabupaten Atau Kota Penganggaran dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota atau pendapatan kabupaten/kota kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya pada APBD memperhitungkan rencana pendapatan pada Tahun Anggaran 2016, sedangkan pelampauan target Tahun Anggaran 2016 yang belum direalisasikan kepada pemerintah daerah dan menjadi hak pemerintah kabupaten/kota atau pemerintah desa ditampung dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017. Huruf d Yang dimaksud dengan Dana Penyesuaian dan Dana Otonomi Khusus adalah dana yang dialokasikan untuk membiayai pelaksanaan otonomi khusus suatu daerah, sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua, dan penyesuaian Otonomi Khusus bagi Provinsi yang menerima DAU lebih kecil dari tahun anggaran sebelumnya. Huruf e Yang dimaksud dengan Bantuan Keuangan Dari Propinsi Atau Dari Pemerintah Daerah Lainnya adalah Pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/ kota dapat menganggarkan bantuan keuangan kepada pemerintah daerah lainnya dan kepada desa yang didasarkan pada pertimbangan untuk mengatasi kesenjangan fiskal, membantu pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang tidak tersedia alokasi dananya, sesuai kemampuan keuangan masing-masing daerah. Pemberian bantuan keuangan dapat bersifat umum dan bersifat khusus. Bantuan keuangan yang bersifat umum digunakan untuk mengatasi kesenjangan fiskal dengan menggunakan formula antara lain variabel: pendapatan daerah, jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin dan luas wilayah yang ditetapkan dengan peraturan kepala daerah. 17 Bantuan keuangan yang bersifat khusus digunakan untuk membantu capaian kinerja program prioritas pemerintah daerah/desa penerima bantuan keuangan sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan penerima bantuan. Pemanfaatan bantuan keuangan yang bersifat khusus ditetapkan terlebih dahulu oleh pemberi bantuan. Huruf f Yang dimaksud dengan Pendapatan Lainnya adalah Pendapatan yang bersumber dari APBN yang mekanisme penyalurannya melalui APBD seperti Alokasi Dana Desa.
Membuka PDF…
Peraturan yang disebut di Menimbang dan Mengingat.
Undang-Undang
Peraturan Pemerintah (PP)
Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Bupati (Perbup)