DokumenQanunBerlaku

Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 15 Tahun 2016

Nomor: 15
Tahun: 2016
Ditetapkan: 13 April 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Aceh Timur

regulasi_utama

Ringkasan

Peraturan ini merubah Pasal 81, Pasal 82; Pasal 83.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XII/2014 tanggal 17 Nopember 2014 atas Gugatan Pengujian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 oleh PT. Kame Komunikasi Indonesia, yang dalam amar putusannya menyatakan bahwa mengabulkan gugatan pemohon seluruhnya dan menyatakan bahwa penjelasan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang menyatakan tarif retribusi ditetapkan paling tinggi 2% (dua persen) dari Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan Menara Telekomunikasi bertentangan dengan

Mengingat

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

c.bahwa sesuai dengan Surat Direktur Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor S-209/PK.3/2016 Tanggal 9 September 2016 Hal Pedoman Penyusunan Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan huruf c, maka ketentuan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dalam Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, perlu dilakukan perubahan dan penyesuaian;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Qanun Kabupaten Aceh Timur tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. 3.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
3. 4.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. 5.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
5. 6.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
6. 7.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
7. 8.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
8. 9.Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
9. 10.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. 11.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
11. 12.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
12. 13.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
13. 14.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
14. 15.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5054);
15. 16.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
16. 17.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
17. 18.Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
18. 19.Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
19. 20.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
20. 21.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
21. 22.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
22. 23.Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 38); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TIMUR dan BUPATI ACEH TIMUR

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR TENTANG PERUBAHAN ATAS QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2011 Nomor 9), diubah sebagai berikut:

1.Ketentuan Pasal 81 diubah, sehingga Pasal 81 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 81

(1)Cara mengukur tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah kunjungan dalam rangka pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi selama 1 (satu) tahun.
(2)Jumlah kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)ditetapkan sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

2.Ketentuan Pasal 82 ayat (1), ayat (2) disempurnakan dan ayat (3), ayat (4), ayat (5) dihapus, sehingga Pasal 82 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 82

(1)Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi ditetapkan untuk menutup sebagian biaya penyediaan jasa pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.
(2)Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi belanja langsung terkait kegiatan pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi berupa belanja perjalanan dinas dan belanja barang habis pakai.
(3)Dihapus.
(4)Dihapus.
(5)Dihapus.

3.Ketentuan Pasal 83 disempurnakan dan ditambahkan beberapa ayat baru menjadi:

Pasal 83

(1)Perhitungan tarif retribusi didasarkan pada biaya penyediaan jasa meliputi belanja langsung terkait kegiatan pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi berupa belanja Perjalanan Dinas dan Belanja Barang Habis Pakai.
(2)Tarif retribusi ditetapkan berdasarkan formulasi dengan memperhitungkan faktor jenis menara dan jarak tempuh.
(3)Formula perhitungan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut: Keterangan: RPMT = Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi KJM = Koefisien Jenis Menara KJT = Koefisien Jarak Tempuh
(4)Nilai koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
1. a.Koefisien Jenis Menara No Jenis Menara Nilai Koefisien
  1. 1.Menara 4 Kaki 1.1
  2. 2.Menara 3 Kaki 1.0
  3. 3.Menara Pole 0.9 Jumlah 3.0
2. b.Koefisien Jarak Tempuh No Lokasi/Kawasan Menara Nilai Koefisien
  1. 1.Jauh (Jarak Tempuh Lebih dari > 40 Km 1.1
  2. 2.Sedang (Antara 20 Km > Jarak tempuh ≤ 40 Km 1.0
  3. 3.Dekat (Jarak Tempuh ≤ 20 Km 0.9 Jumlah 3.0 KJM + KJT RPMT = x Tarif 2
(5)Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebesar Rp1.850.000,00 (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) per menara per tahun.
(6)Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali, dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
(7)Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

4.Pada lampiran ditambahkan 1 (satu) huruf, yakni huruf XII tentang Kecamatan-Kecamatan Dalam Kabupaten Aceh Timur Yang Memiliki Jarak Tempuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (4) huruf b, sehingga Lampiran XII berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari qanun ini. Pasal II Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Aceh Timur. Ditetapkan di Idi pada tanggal 13 April 2017 M 16 Rajab 1438 H BUPATI ACEH TIMUR, ttd HASBALLAH BIN M. THAIB Diundangkan di Idi pada tanggal 13 April 2017 M 16 Rajab 1438 H SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH TIMUR, ttd M. IKHSAN AHYAT LEMBARAN KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN 2016 NOMOR 15 NOREG QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR PROVINSI ACEH : (2/27/2017) PENJELASAN ATAS QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR NOMOR TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM I. Umum Kegiatan pembangunan menara telekomunikasi dengan pemanfaatan ruang di Kabupaten Aceh Timur perlu dilakukan pengawasan dan pengendalian agar tercipta keindahan dan ketertiban serta tertata dalam penggunaan ruang. Dalam rangka mendukung kualitas pelayanan kepada masyarakat terhadap pembangunan menara telekomunikasi, Pemerintah Kabupaten Aceh Timur berupaya untuk melakukan pengendalian dari beberapa aspek yaitu tata ruang, keamanan, kepentingan umum, dan administrasi. Atas dasar hal tersebut diperlukan partisipasi dan peran serta masyarakat berupa pembayaran retribusi pengendalian menara telekomunikasi yang besarannya ditetapkan dengan Qanun Kabupaten Aceh Timur. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XII/2014 dan penjelasan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, memberikan penjelasan bahwa tarif retribusi yang ditetapkan paling tinggi 2% (dua perseratus) dari Nilai Jual Objek Pajak-Pajak Bumi dan Bangunan menara telekomunikasi bertentangan dengan Pasal 28D dan Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Berdasarkan Surat Direktur Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor S-209/PK.3/2016 Tanggal 9 September 2016 Hal Pedoman Penyusunan Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, memberikan penjelasan mengenai Pedoman Penyusunan Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagai tindak lanjut dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU- XII/2014, yang pada prinsipnya penghitungan tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi serta prinsip dan sasaran penetapan retribusi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 151 dan Pasal 152 Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum dalam penentuan tarifnya masih berpedoman pada penjelasan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sehingga perlu dilakukan perubahan. Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, perlu menetapkan Qanun Kabupaten Aceh Timur tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum. II. Pasal Demi Pasal Pasal I Angka 1

Pasal 81

Cukup Jelas. Angka 2

Pasal 82

Cukup Jelas. Angka 3

Pasal 83

Ayat (1) Cukup Jelas. Ayat (2) Cukup Jelas. Ayat (3) Contoh simulasi penghitungan Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dengan Data Menara, sebagai berikut: Lokasi = Kecamatan Sungai Raya = Indeks 1,0 Jenis Menara = 4 kaki = Indeks 1,1 Formula = RPMT = Rp1.942.500,00 Ayat (4) Cukup Jelas. Ayat (5) Cukup Jelas. Ayat (6) Cukup Jelas. Ayat (7) Cukup Jelas. Angka 4 Cukup Jelas. Pasal II Cukup Jelas. TAMBAHAN LEMBARAN KABUPATEN ACEH TIMUR NOMOR 54.a KJM + KJT RPMT = x Tarif 2 1,1 + 1,0 RPMT = x Rp1.850.000,00 2 LAMPIRAN XII QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR NOMOR 15 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM KECAMATAN-KECAMATAN DALAM KABUPATEN ACEH TIMUR YANG MEMILIKI JARAK TEMPUH NO DARI PUSAT PEMERINTAHAN KE LOKASI KECAMATAN KATEGORI JARAK TEMPUH (KM)

1.Idi Rayeuk Dekat 3
2.Peudawa Dekat 13.6
3.Darul Aman Dekat 8.4
4.Idi Timur Dekat 12.5
5.Peureulak Barat Dekat 17.4
6.Banda Alam Dekat 17.3
7.Idi Tunong Dekat 8.1
8.Indra Makmu Sedang 39.9
9.Nurussalam Sedang 20.8
10.Darul Ihsan Sedang 23.5
11.Peureulak Sedang 28.4
12.Julok Sedang 24
13.Peureulak Timur Sedang 38
14.Sungai Raya Sedang 46.6
15.Darul Falah Sedang 25.4
16.Ranto Peureulak Sedang 53.7
17.Simpang Ulim Sedang 35.6
18.Madat Sedang 34.2
19.Peunaron Jauh 68
20.Rantau Seulamat Jauh 62.4
21.Birem Bayeun Jauh 68
22.Pantee Bidari Jauh 69.9
23.Serbajadi Jauh 100.7
24.Simpang Jernih Jauh 132.7 BUPATI ACEH TIMUR, ttd HASBALLAH BIN M. THAIB

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XII/2014 tanggal 17 Nopember 2014 atas Gugatan Pengujian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 oleh PT. Kame Komunikasi Indonesia, yang dalam amar putusannya menyatakan bahwa mengabulkan gugatan pemohon seluruhnya dan menyatakan bahwa penjelasan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang menyatakan tarif retribusi ditetapkan paling tinggi 2% (dua persen) dari Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan Menara Telekomunikasi bertentangan dengan

Mengingat

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

c.bahwa sesuai dengan Surat Direktur Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor S-209/PK.3/2016 Tanggal 9 September 2016 Hal Pedoman Penyusunan Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan huruf c, maka ketentuan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dalam Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, perlu dilakukan perubahan dan penyesuaian;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Qanun Kabupaten Aceh Timur tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. 3.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
3. 4.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. 5.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
5. 6.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
6. 7.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
7. 8.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
8. 9.Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
9. 10.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. 11.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
11. 12.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
12. 13.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
13. 14.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
14. 15.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5054);
15. 16.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
16. 17.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
17. 18.Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
18. 19.Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
19. 20.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
20. 21.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
21. 22.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
22. 23.Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 38); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TIMUR dan BUPATI ACEH TIMUR

Menetapkan

1.Ketentuan Pasal 81 diubah, sehingga Pasal 81 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 81

(1)Cara mengukur tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah kunjungan dalam rangka pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi selama 1 (satu) tahun.
(2)Jumlah kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)ditetapkan sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

2.Ketentuan Pasal 82 ayat (1), ayat (2) disempurnakan dan ayat (3), ayat (4), ayat (5) dihapus, sehingga Pasal 82 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 82

(1)Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi ditetapkan untuk menutup sebagian biaya penyediaan jasa pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.
(2)Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi belanja langsung terkait kegiatan pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi berupa belanja perjalanan dinas dan belanja barang habis pakai.
(3)Dihapus.
(4)Dihapus.
(5)Dihapus.

3.Ketentuan Pasal 83 disempurnakan dan ditambahkan beberapa ayat baru menjadi:

Pasal 83

(1)Perhitungan tarif retribusi didasarkan pada biaya penyediaan jasa meliputi belanja langsung terkait kegiatan pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi berupa belanja Perjalanan Dinas dan Belanja Barang Habis Pakai.
(2)Tarif retribusi ditetapkan berdasarkan formulasi dengan memperhitungkan faktor jenis menara dan jarak tempuh.
(3)Formula perhitungan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut: Keterangan: RPMT = Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi KJM = Koefisien Jenis Menara KJT = Koefisien Jarak Tempuh
(4)Nilai koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
1. a.Koefisien Jenis Menara No Jenis Menara Nilai Koefisien
  1. 1.Menara 4 Kaki 1.1
  2. 2.Menara 3 Kaki 1.0
  3. 3.Menara Pole 0.9 Jumlah 3.0
2. b.Koefisien Jarak Tempuh No Lokasi/Kawasan Menara Nilai Koefisien
  1. 1.Jauh (Jarak Tempuh Lebih dari > 40 Km 1.1
  2. 2.Sedang (Antara 20 Km > Jarak tempuh ≤ 40 Km 1.0
  3. 3.Dekat (Jarak Tempuh ≤ 20 Km 0.9 Jumlah 3.0 KJM + KJT RPMT = x Tarif 2
(5)Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebesar Rp1.850.000,00 (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) per menara per tahun.
(6)Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali, dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
(7)Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

4.Pada lampiran ditambahkan 1 (satu) huruf, yakni huruf XII tentang Kecamatan-Kecamatan Dalam Kabupaten Aceh Timur Yang Memiliki Jarak Tempuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (4) huruf b, sehingga Lampiran XII berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari qanun ini. Pasal II Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Aceh Timur. Ditetapkan di Idi pada tanggal 13 April 2017 M 16 Rajab 1438 H BUPATI ACEH TIMUR, ttd HASBALLAH BIN M. THAIB Diundangkan di Idi pada tanggal 13 April 2017 M 16 Rajab 1438 H SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH TIMUR, ttd M. IKHSAN AHYAT LEMBARAN KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN 2016 NOMOR 15 NOREG QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR PROVINSI ACEH : (2/27/2017) PENJELASAN ATAS QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR NOMOR TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM I. Umum Kegiatan pembangunan menara telekomunikasi dengan pemanfaatan ruang di Kabupaten Aceh Timur perlu dilakukan pengawasan dan pengendalian agar tercipta keindahan dan ketertiban serta tertata dalam penggunaan ruang. Dalam rangka mendukung kualitas pelayanan kepada masyarakat terhadap pembangunan menara telekomunikasi, Pemerintah Kabupaten Aceh Timur berupaya untuk melakukan pengendalian dari beberapa aspek yaitu tata ruang, keamanan, kepentingan umum, dan administrasi. Atas dasar hal tersebut diperlukan partisipasi dan peran serta masyarakat berupa pembayaran retribusi pengendalian menara telekomunikasi yang besarannya ditetapkan dengan Qanun Kabupaten Aceh Timur. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XII/2014 dan penjelasan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, memberikan penjelasan bahwa tarif retribusi yang ditetapkan paling tinggi 2% (dua perseratus) dari Nilai Jual Objek Pajak-Pajak Bumi dan Bangunan menara telekomunikasi bertentangan dengan Pasal 28D dan Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Berdasarkan Surat Direktur Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor S-209/PK.3/2016 Tanggal 9 September 2016 Hal Pedoman Penyusunan Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, memberikan penjelasan mengenai Pedoman Penyusunan Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagai tindak lanjut dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU- XII/2014, yang pada prinsipnya penghitungan tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi serta prinsip dan sasaran penetapan retribusi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 151 dan Pasal 152 Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum dalam penentuan tarifnya masih berpedoman pada penjelasan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sehingga perlu dilakukan perubahan. Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, perlu menetapkan Qanun Kabupaten Aceh Timur tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum. II. Pasal Demi Pasal Pasal I Angka 1

Pasal 81

Cukup Jelas. Angka 2

Pasal 82

Cukup Jelas. Angka 3

Pasal 83

1.Idi Rayeuk Dekat 3
2.Peudawa Dekat 13.6
3.Darul Aman Dekat 8.4
4.Idi Timur Dekat 12.5
5.Peureulak Barat Dekat 17.4
6.Banda Alam Dekat 17.3
7.Idi Tunong Dekat 8.1
8.Indra Makmu Sedang 39.9
9.Nurussalam Sedang 20.8
10.Darul Ihsan Sedang 23.5
11.Peureulak Sedang 28.4
12.Julok Sedang 24
13.Peureulak Timur Sedang 38
14.Sungai Raya Sedang 46.6
15.Darul Falah Sedang 25.4
16.Ranto Peureulak Sedang 53.7
17.Simpang Ulim Sedang 35.6
18.Madat Sedang 34.2
19.Peunaron Jauh 68
20.Rantau Seulamat Jauh 62.4
21.Birem Bayeun Jauh 68
22.Pantee Bidari Jauh 69.9
23.Serbajadi Jauh 100.7
24.Simpang Jernih Jauh 132.7 BUPATI ACEH TIMUR, ttd HASBALLAH BIN M. THAIB

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 81

Pasal 82

Pasal 83

Pasal 81

Pasal 82

Pasal 83

Dasar hukum (25)

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 24 Tahun 1956

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1981

Undang-undang (UU) No. 28 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 36 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 44 Tahun 1999

Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 2006

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 26 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2009

Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 1983

Peraturan Pemerintah (PP) No. 52 Tahun 2000

Peraturan Pemerintah (PP) No. 53 Tahun 2000

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 79 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah (PP) No. 69 Tahun 2010

Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011

Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 9 Tahun 2011

Qanun Kabupaten Aceh Timur tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 9 Tahun 2011

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 81

Pasal 82

Pasal 83

Pasal 81

Pasal 82

Pasal 83

Dasar hukum (25)

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 24 Tahun 1956

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1981

Undang-undang (UU) No. 28 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 36 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 44 Tahun 1999

Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 2006

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 26 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2009

Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 1983

Peraturan Pemerintah (PP) No. 52 Tahun 2000

Peraturan Pemerintah (PP) No. 53 Tahun 2000

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 79 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah (PP) No. 69 Tahun 2010

Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011

Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 9 Tahun 2011

Qanun Kabupaten Aceh Timur tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 9 Tahun 2011