Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 15 Tahun 2016
- Nomor
- 15
- Tahun
- 2016
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 9
Ringkasan
Peraturan ini merubah Pasal 81, Pasal 82; Pasal 83.
Peraturan ini merubah Pasal 81, Pasal 82; Pasal 83.
Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TIMUR dan BUPATI ACEH TIMUR
MEMUTUSKAN: Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR TENTANG PERUBAHAN ATAS QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2011 Nomor 9), diubah sebagai berikut:
Keterangan: RPMT = Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi KJM = Koefisien Jenis Menara KJT = Koefisien Jarak Tempuh
Pasal II Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Aceh Timur. Ditetapkan di Idi pada tanggal 13 April 2017 M 16 Rajab 1438 H BUPATI ACEH TIMUR, ttd HASBALLAH BIN M. THAIB Diundangkan di Idi pada tanggal 13 April 2017 M 16 Rajab 1438 H SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH TIMUR, ttd M. IKHSAN AHYAT LEMBARAN KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN 2016 NOMOR 15 NOREG QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR PROVINSI ACEH : (2/27/2017) PENJELASAN ATAS QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR NOMOR TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM I. Umum Kegiatan pembangunan menara telekomunikasi dengan pemanfaatan ruang di Kabupaten Aceh Timur perlu dilakukan pengawasan dan pengendalian agar tercipta keindahan dan ketertiban serta tertata dalam penggunaan ruang. Dalam rangka mendukung kualitas pelayanan kepada masyarakat terhadap pembangunan menara telekomunikasi, Pemerintah Kabupaten Aceh Timur berupaya untuk melakukan pengendalian dari beberapa aspek yaitu tata ruang, keamanan, kepentingan umum, dan administrasi. Atas dasar hal tersebut diperlukan partisipasi dan peran serta masyarakat berupa pembayaran retribusi pengendalian menara telekomunikasi yang besarannya ditetapkan dengan Qanun Kabupaten Aceh Timur. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XII/2014 dan penjelasan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, memberikan penjelasan bahwa tarif retribusi yang ditetapkan paling tinggi 2% (dua perseratus) dari Nilai Jual Objek Pajak-Pajak Bumi dan Bangunan menara telekomunikasi bertentangan dengan Pasal 28D dan Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Berdasarkan Surat Direktur Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor S-209/PK.3/2016 Tanggal 9 September 2016 Hal Pedoman Penyusunan Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, memberikan penjelasan mengenai Pedoman Penyusunan Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagai tindak lanjut dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU- XII/2014, yang pada prinsipnya penghitungan tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi serta prinsip dan sasaran penetapan retribusi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 151 dan Pasal 152 Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum dalam penentuan tarifnya masih berpedoman pada penjelasan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sehingga perlu dilakukan perubahan. Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, perlu menetapkan Qanun Kabupaten Aceh Timur tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum. II. Pasal Demi Pasal Pasal I Angka 1
Cukup Jelas. Angka 2
Cukup Jelas. Angka 3
Ayat (1) Cukup Jelas. Ayat (2) Cukup Jelas. Ayat (3) Contoh simulasi penghitungan Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dengan Data Menara, sebagai berikut: Lokasi = Kecamatan Sungai Raya = Indeks 1,0 Jenis Menara = 4 kaki = Indeks 1,1 Formula = RPMT = Rp1.942.500,00 Ayat (4) Cukup Jelas. Ayat (5) Cukup Jelas. Ayat (6) Cukup Jelas. Ayat (7) Cukup Jelas. Angka 4 Cukup Jelas. Pasal II Cukup Jelas. TAMBAHAN LEMBARAN KABUPATEN ACEH TIMUR NOMOR 54.a KJM + KJT RPMT = x Tarif 2 1,1 + 1,0 RPMT = x Rp1.850.000,00 2 LAMPIRAN XII QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR NOMOR 15 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM KECAMATAN-KECAMATAN DALAM KABUPATEN ACEH TIMUR YANG MEMILIKI JARAK TEMPUH NO DARI PUSAT PEMERINTAHAN KE LOKASI KECAMATAN KATEGORI JARAK TEMPUH (KM)
Membuka PDF…
Undang-Undang
Peraturan Pemerintah (PP)
Dokumen