DokumenQanunBerlaku

Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2019

Nomor: 11
Tahun: 2019
Ditetapkan: 18 Oktober 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 68

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Qanun ini mengatur 40 Pasal Terdiri dari BAB I Ketentuan Umum; BAB II Penetapan Jenis Satwa Liar Dilindungi; BAB III Strategi dan Rencana Aksi Pengelolaan Satwa Liar; BAB IV Pengelolaan Populasi Dan Habitat Satwa Liar; BAB V Pemanfaatan Satwa Liar; BAB VI Pengendalian KOnflik Satwa Liar; BAB VII Kelembagaan; BAB VIII Penelitian, Pengembangan Dan Inovasi; BAB IX Peran Serta Masyarakat; BAB X Pendanaan; BAB XI Larangan-Larangan; BAB XII Sanksi Administrasi; BAB XIII Penyidikan; BAB XIV Ketentuan Pidana; BAB XV Penegakan Qanun; BAB XVI Ketentuan Peralihan; BAB XVII Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa bentang alam dan ekosistem Aceh merupakan tempat hidup beraneka ragam satwa liar termasuk jenis-jenis satwa langka dan terancam punah seperti gajah, harimau, orangutan, badak, penyu, tuntong, dan dugong;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Pemerintah Aceh berkewajiban melakukan pengelolaan lingkungan hidup dengan memperhatikan tata ruang, melindungi sumber daya alam haya.ti, sumber daya alam non hayati, sumber daya bua.tan, konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, cagar budaya, dan keanekaragaman hayati dengan memperhatikan hak-hak masyarakat adat dan untuk sebesar-besarnya bagi kesejahteraan penduduk;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Qanun Aceh tentang Pengelolaan Satwa Liar; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Havati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan United Nations Convention on Biological Diversity (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Keanekaragaman Hayati) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3556); ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA GUBERNUR ACEH,
5.Undang-Undang.
5.Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
6.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432);
10.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3803);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3804);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5056);
14.Peraturan...
14.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5217) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 330, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5798);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kewenangan Pemerintah yang Bersifat Nasional di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 2012 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5659);
17.Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 1978 tentang Mengesahkan "Convention On International Trade InEndangered Species Of Wild Fauna And Floral Yang Telah ditandatangani di Washington pada Tanggal 3 Maret 1973;
18.Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1993 tentang Satwa dan Bunga Nasional;
19.Qanun Aceh Nomor 20 Tahun 2002 tentang Konservasi Sumber Daya Alam (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2002 Nomor 63 Seri E Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 14);
20.Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat (Lembaran Daeraii Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 20);
21.Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perikanan (Lembaran Aceh Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Aceh 2011 Nomor 33);
22.Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2012 tentang Lembaga Wali Nanggroe (Lembaran Aceh Tahun 2012 Nomor 8, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2012 tentang Lembaga Wali Nanggroe (Lembaran Aceh Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 53);
23.Qanun Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Aceh Tahun 2013-2033 (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 62);
24.Qanun...
24.Qanun Nomor 7 Tahun 2016 tentang Kehutanan Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 82); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH dan GUBERNUR ACEH

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : QANUN ACEH TENTANG PENGELOLAAN SATWA LIAR. Dalam Qanun iniyang dimaksud dengan:

1.Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
2.Kabupaten/Kota adalah bagian dari wilayah Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dart prinsip negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan UUD 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati/Walikota.
3.Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara. pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan Perangkat Aceh.
4.Pemerintah Kabupaten/Kota adalah unsur penyelenggara Pemerintahan. Kabupaten/Kota yang terdiri atas Bupati/Walikota dan perangkat Kabupaten/Kota.
5.Gubernur adalah Kepala Pemerintah Aceh yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia,jujur, dan adil.
6.Satuan Keija Perangkat Aceh yang selanjutnya disingkat SKPA adalah Perangkat Pemerintah Aceh.
7.Satwa Liar adalah semua binatang atau hewan yang hidup di darat, dan/atau di air, dan/atau di udara yang masih mempunyai sifat-sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia.

Pasal 1

- 6 -•

Pasal 2

Pengelolaan Satwa Liar berasaskan:

a.Islam;
b.pancasila;
c.keadilan;
d.hak asasi manusia;
e.keterbukaan;
f.kemanfaatan;
g.keanekaragaman;
h.lestari dan berkelanjutan;
i.keserasian dan keseimbangan;
j.ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
k.keselarasan dan keterpaduan. Pengelolaan Satwa Liar bertujuan untuk melestarikan Satwa Liar dan Habitatnya sebagai upaya menjaga keseimbangan alam dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia. Ruang lingkup pengaturan tentang Pengelolaan Satwa Liar meliputi:
a.penetapan jenis Satwa Liar dilindungi;
b.strategi dan rencana aksi Pengelolaan Satwa Liar;
c.pengelolaan populasi dan Habitat Satwa Liar;
d.pemanfaatan Satwa Liar;
e.pengendalian konflik Satwa Liar;
f.kelembagaan;
g.penelitian, pengembangan dan inovasi;
h.peran serta masyarakat;
i.pendanaan; j . larangan-larangan;
k.sanksi administrasi;
1. 1.penyidikan;
m.ketentuan pidana;
n.penegakan Qanun; dan
o.ketentuan peralihan.

Pasal 4

BAB II PENETAPAN JENIS SATWA LIAR DILINDUNGI Bagian Kesatu Urnum

BAB II

PENETAPAN JENIS SATWA LIAR DILINDUNGI

Pasal 5

Penetapan jenis satwa liar dilindungi didasarkan atas pertimbangan:

a.mempunyai populasi yang kecil;
b.adanya penurunan yang tajam pada jumlah individu di alam; dan
c.daerah penyebaran yang terbatas (endemik).

(1)Jenis Satwa Liar yang dilindungi terdiri dari :
1. a.Jenis Satwa Liar dilindungi secara nasional; dan
2. b.Jenis Satwa Liar dilindungi khusus di Aceh.
(2)Jenis Satwa Liar dilindungi secara nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sebagaimana yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Jenis Satwa Satwa Liar dilindungi khusus di Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah jenis Satwa Liar dilindungi yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Gubernur.
(4)Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan. setelah melalui kajian keilmuan.

BAB III

STRATEGI DAN RENCANA AKSI PENGELOLAAN SATWA LIAR

Pasal 7

Dalam rangka Pengelolaan Satwa Liar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pemerintah Aceh menyusun Strategi dan Rencana Aksi Pengelolaan Satwa Liar.

(1)Strategi dan Rencana Aksi Pengelolaan Satwa Liar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ditetapkan dalam Peraturan gubernur untukjangka waktu 5 (lima) tahun.

Pasal 6

Bagian Kedua Strategi dan Rencana Aksi

Pasal 8

(2)Peraturan Gubemur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tabun terhitung sejak Qanun ini diundangkan.
(3)Strategi dan Rencana Aksi Pengelolaan Satwa Liar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat ditinjau ulang setelah 2 (dua) tahun ditetapkan. Semua aktivitas yang berkaitan dengan pemanfaatan dan pengendalian ruang sebagai objek dan/atau tempat melaksanakan kegiatan/program wajib mempertimbangkan dan menyesuaikan dengan Strategi dan Rencana Aksi Pengelolaan Satwa Liar.
(1)Pengelolaan populasi Satwa Liar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilaksanakan:
1. a.di habitat alaminya (in-situ); dan/atau
2. b.di luar habitat alaminya (ex-situ).
(2)Pengelolaan populasi Satwa Liar di habitat alaminya (in-situ) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dalam bentuk kegiatan:
1. a.identifikasi;
2. b.inventarisasi;
3. c.pemantauan;
4. d.penyelamatanjenis;
5. e.pembangunan suaka satwa (Sanctuary);
6. f.reintroduksi; dan
7. g.pengelolaan Kawasan Ekosistem Essensial.

BAB IV

PENGELOLAAN POPULASI DAN HABITAT SATWA LIAR Pengelolaan Satwa Liar dilakukan melalui kegiatan pengelolaan populasi dan habitatnya.

Pasal 10

Bagian Kedua Pengelolaan Populasi

Pasal 11

(3)Pengelolaan populasi Satwa Liar di luar habitat alaminya (ex- situ) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dalam bentuk kegiatan:
1. a.pemeliharaan;
2. b.pengembangbiakan;
3. c.Rehabilitasi Satwa;
4. d.Penyelamatarijenis tumbuhan dan satwa; dan
5. e.pengayaan Populasi.

Isi peraturan

Teks68PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 7

Pasal 6

Pasal 8

Pasal 10

Pasal 11

Dasar hukum (31)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Undang-undang (UU) No. 24 Tahun 1956

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1990

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1994

Undang-undang (UU) No. 41 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 19 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 2006

Undang-undang (UU) No. 26 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 18 Tahun 2013

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999

Peraturan Pemerintah (PP) No. 7 Tahun 1999

Peraturan Pemerintah (PP) No. 8 Tahun 1999

Peraturan Pemerintah (PP) No. 45 Tahun 2004

Peraturan Pemerintah (PP) No. 26 Tahun 2008

Peraturan Pemerintah (PP) No. 60 Tahun 2009

Peraturan Pemerintah (PP) No. 28 Tahun 2011

Peraturan Pemerintah (PP) No. 108 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 3 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 13 Tahun 2017

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 43 Tahun 1978

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 4 Tahun 1993

Qanun Aceh Nomor 20 Tahun 2002

Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008

Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2010

Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2012

Qanun Nomor 19 Tahun 2013

Qanun Nomor 9 Tahun 2013

Qanun Nomor 7 Tahun 2016

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 7

Pasal 6

Pasal 8

Pasal 10

Pasal 11

Dasar hukum (31)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Undang-undang (UU) No. 24 Tahun 1956

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1990

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1994

Undang-undang (UU) No. 41 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 19 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 2006

Undang-undang (UU) No. 26 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 18 Tahun 2013

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999

Peraturan Pemerintah (PP) No. 7 Tahun 1999

Peraturan Pemerintah (PP) No. 8 Tahun 1999

Peraturan Pemerintah (PP) No. 45 Tahun 2004

Peraturan Pemerintah (PP) No. 26 Tahun 2008

Peraturan Pemerintah (PP) No. 60 Tahun 2009

Peraturan Pemerintah (PP) No. 28 Tahun 2011