DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Batang Nomor 14 Tahun 2019

Nomor: 14
Tahun: 2019
Ditetapkan: 27 Desember 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang APBD TA 2020 yang terdiri dari pendapatan,belanja dan pembiayaan. Dengan uraian lebih lanjut terlampir dalam Lampiran.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2020; DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BATANG, ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN ANGGARAN 2020 TENTANG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG NOMOR \Lt TAHUN 2019 BUPATI BATANG PROVINS! JA WA TENGAH 2

Mengingat

4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 ten tang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4082);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340); ~ DI 3 • [!l .. ~
13.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693); 1 7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 ten tang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 ten tang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
20.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
21.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057); 4 0,00Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp 50.000.000.000,00Rp
3.Pembiayaan Daerah:

a.Penerimaan Rp 85.000.000.000,00
b.Pengeluaran Rp 35.000.000.000,00 --''--~~~~~~~___.;..~ Pembiayaan Netto Pasal 1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut:
1. 1.Pendapatan Daerah Rp l.840.617.425.977,00
2. 2.Belanja Daerah Rp l.890.617.425.977,00 Defisit Rp (50.000.000.000,00) PERATURANDAERAHTENTANGANGGARANPENDAPATANDAN BELANJA DAERAH KABUPATENBATANGTAHUNANGGARAN 2020.

Menetapkan

Menetapkan MEMUTUSKAN: Dengan Persetujuan Bersama DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAHKABUPATENBATANG dan BUPATIBATANG

22.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
23.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
24.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah brbrrapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 ten tang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15);
25.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);
26.Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2017 Nomor 9); ~ al 83.202.928.520,00 434.103.309.086,00
209.86 7. 807. 724, 00 Rp Rp Rp 5

(3)Belanja Langsung se bagaimana dimaksud pada ayat ( 1) jenis belanja:
1. a.Belanja Pegawai sejumlah
2. b.Belanja Barang dan Jasa sejumlah
3. c.Belanja Modal sejumlah h uruf b terdiri dari 311.888.247.293,00 2.000.000.000,00 9.262.497.853,00 738.872.970.501,00 71.400.315.000,00 30.019.350.000,00 Rp Rp Rp Rp Rp Rp
(2)Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:
1. a.Belanja Pegawai sejumlah
2. b.Belanja Hibah sejumlah
3. c.Belanja Bantuan Sosial sejumlah
4. d.Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kab./Kota dan Pemerintah Desa sejumlah
5. d.Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/ Kab./Kota dan Pemerintah Desa sejumlah
6. e.Belanja Tidak Terduga sejumlah Pasal 3
(1)Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:
1. a.Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp l.163.443.380.647,00
2. b.Belanja Langsung sejumlah Rp 727 .174.045.330,00 0,00 195.614.218.000,00
  1. 69.433. 400. 000, 00 78.535. 755.000,00
  2. 107.921.326.000,00Rp 40.829.780.000,00 835.669.833.000,00 266.214. 951.000,00 Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
(4)Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:
1. a.Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya sejumlah
2. b.Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya sejumlah
3. c.Pendapatan Dana Desa sejumlah
4. d.Pendapatan Dana BOS
5. e.Dana Insentif Daerah
(3)Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:
1. a.Dana Bagi Hasil sejumlah
2. b.Dana Alokasi Umum sejumlah
3. c.Dana Alokasi Khusus sejumlah 136.702.688.984,00Rp 11.153.980.293,00Rp 79.975.000.000,00 18.566.493. 700,00 Rp Rp
(2)Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:
1. a.Pajak Daerah sejumlah
2. b.Retribusi Daerah sejumlah
3. c.Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sejumlah
4. d.Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sejumlah

Pasal 2

(1)Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:
1. a.Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp 246.398.162.977,00
2. b.Dana Perimbangan sejumlah Rp l.142.714.564.000,00
3. c.Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sejumlah Rp 451.504.699.000,00 6

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan. Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi; Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan; Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; Daftar Jumlah Pegawai per Golongan dan per jabatan; Daftar Piutang Daerah; Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah; Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah; Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lain- Lain; Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Sebelumnya yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran ini; Daftar Dana Cadangan Daerah; Daftar Pinjaman Daerah.

1.Lampiran XII

m.Lampiran XIII
f.Lampiran VI
g.Lampiran VII
h.Lampiran VIII
1. 1.Lampiran IX J. Lampiran X
k.Lampiran XI
e.Lampiran V
d.Lampiran IV
c.Lampiran III
a.Lampiran I
b.Lampiran II

Pasal 5

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri atas: Rp 5.000.000.000,00 Rp 30.000.000.000,00

(1)huruf b terdiri dari jenis(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat Pembiayaan:
1. a.Penyertaan modal (investasi) pemerintahan daerah sejumlah
2. b.Pembayaran pokok utang 55.000.000.000,00 30.000.000.000,00 Rp Rp
(2)Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis Pembiayaan:
1. a.Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA)sejumlah
2. b.Penerimaan Pinjaman Daerah Pasal 4
(1)Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:
1. a.Penerimaan sejumlah Rp 85.000.000.000,00
2. b.Pengeluaran sejumlah Rp 35.000.000.000,00 ~ al 7

Pasal 8

(1)Pekerjaan dari suatu kontrak yang sumber dananya telah dialokasikan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah harus diselesaikan pada tahun anggaran berkenaan.
(2)Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak dapat diselesaikan sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan, dapat dilanjutkan pekerjaannya pada tahun anggaran berikutnya.
(3)Pekerjaan yang dapat dilanjutkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah untuk Pekerjaan Konstruksi maksimal sisa pekerjaan 20% (dua puluh per seratus) dan akan selesai paling lambat 50 (lima puluh) hari sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan yang tertuang dalam perjanjian.
(4)Ketentuan mengenai pelaksanaan sisa pekerjaan tahun anggaran berkenaan yang dilanjutkan ke tahun anggaran berikutnya diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 7

(1)Dalam keadaan darurat Pemerintah Daerah dapat melakukan belanja/ pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
(2)Dalam hal keadaan darurat terjadi setelah ditetapkannya Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, dan pengeluaran tersebut disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA).
(3)Belanja/pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk belanja untuk keperluan mendesak.
(4)Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:
1. a.bukan merupakan kegiatan normal dari aktifitas Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
2. b.tidak diharapkan terjadi berulang;
3. c.berada di luar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah; dan
4. d.memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang dise babkan oleh keadaan darurat.
(5)Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan belanja tidak terduga.
(6)Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat dilakukan dengan cara:
1. a.menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan/ a tau
2. b.memanfaatkan uang kas yang tersedia.
(7)Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencakup:
1. a.program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan
2. b.keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat.
(8)Ketentuan mengenai pelaksanaan belanja/pengeluaran untuk mendanai kegiatan dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati. 8 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2019 NOMOR l<{ NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG, PROVINS! JAWA TENGAH: (lit-\\\& I w~ ) Diundangkan di Batang pada tanggal Ditetapkan di Batang pada tanggal

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batang. Salinan sesuai dengan aslinya, KEPALA BAGIAN HUKUM AGUS JAELANI MURSIDI, SH.,M.Hum Pembina Tingkat I NIP. 19650803 199210 1 001 BUPATI BATANG, ttd WIHAJI 27 Desember 2019 27 Desember 2019 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG, ttd NASIKHIN Halaman 1 RINGKASAN APBD WIHAJI BATANG, 27 Desember 2019 BUPATI BATANG, 85.000.000.000,00 ·-· ·-. - -·- 55.000.000.000,00 30.000.000.000,00 ·-· --- ····-· 35.000.000.000,00 .. -· --- 5.000.000.000,00 30.000.000.000,00 50.000.000.000,00 0,00SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARANTAHUN BERKENAAN PEMBIAYAAN NETTO Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah Pembayaran Pokok Utang PENGELUARANPEMBIAYAAN DAERAH Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya Penerimaan Pinjaman Daerah PEMBIAYAAN DAERAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH SURPLUS / (DEFISIT) f------------ JUMLAH 3 1.840.617.425.977,00 246.398.162.977,00 79.975.000.000,bO 18.566.493.700,00 11.153.980.293,00 136.702.688.984,00 1-- .•..• -- ··-- -- -· 1.142.714.564.000,00 L_ --- --·· ··--·-- ·-- . 40.829. 780.000,00 835.669.833.000,00 266.214. 951.000,00 451.504.699.000,00 107.921.326.000,00 0,00 195.614.218.000,00 69.433.400.000,00 78.535.755.000,00 1.890.617.425.977,00 1.163.336.380.647,00 738.785.970.501,00 71.380.315.000,00 30.019.350.000,00 9.262.497.853,00 311.888.247.293,00 2.000.000.000,00 ~- --·- - .. --·· 727.281.045.330,00 83.314.928.520,00 434.123.309.086,00 209.842.807. 724,00 (S0.000.000.000,00) Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Belanja Tidak Terduga BELANJA LANGSUNG Belanja Pegawai Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa BELANJA BELANJATIDAK LANGSUNG Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya Dana Desa Dana BOS Dana Insentif Daerah (DID) LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus Pendapatan Pajak Daerah Hasil Retribusi Daerah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah DANA PERIMBANGAN F>ENDAPATAN PENDAPATANASLI DAERAH 2 URAIAN 1 3

3.1
3.1. 1
3.1. 4 3.2 3.2.2 3.2.3
2.1. 8 2.2
2.2. 1 2.2.2 2.2.3 2
2.1 2 . 1 . 1
2.1. 4
2.1. 5
2.1. 6
2.1. 7 1 1 . 1 1 . 1 . 1 1 . 1. 2 1 . 1. 3
1.1. 4
1.2
1.2. 1 1.2.2
1.2. 3
1.3 1.3.3 1.3.5 1.3.6 1 . 3. 7 1 . 3. 9 NOMOR URUT TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN DATANG RINGKASAN APBD I ~PIMNI •PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG ~ NO 14 TAHUN 2019 . TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DA • KABUPATEN BATANG TAHUN ANGGARAN 20 ·• ttd 4.701.302.567,00 Jill.-"' l'i:~ [!] 4.436.714, u, I - . :., .. ,r. ~ Hala~§ ;. ~ J"L"'-' 1:1:.11 ... P",';I .....-., ,L:J 4.701.302.567,00 122.152.842.079,00 2.086.339.900,00 200.000.000,00 4.533.692.774,002.102.%1.446,008.922.994.120,006.192.233.468,004.880.913.479,002.400.526.686,00 186.100.000,00 13.659. 773.633,00 21.004.625.039,00 5.252.871.315,00 26.257.496.354,00 105.532.213.433,00 1.653. 902.285,00 107 .186.115. 718,00180.114. 754.351,00119.443.233.409,00 25.971.647.239,00 325.529.634.999,00590.226.805.417,00 6.628.353.647,00 -- ---- -· -- - --- 2.086.339.900,00 200.000.000,00 2.239.052.301,002.102. 961.446,00 82.410.050.674,00 2.644.119.012,00 - - 2.644.119.012,001.340.842.100,001.573.164.418,002.807.525.721,001.256.031.867,00 186.100.000,00- - ---· 95.639.100.502,00 --- ---- 93.985.198.217,00 1.653.902.285,00 ---- ·- .. ·--- 23.577.387.915,00 - ·-· ---- 18.324.516.600,00 5.252.871.315,00 -· . -- - ·-· --- 5.822.822.006,00 114.841.766.315,00 92.425.142.831,0020.117 .106.200,00 227.384.015.346,00152.322.092.456,00152.322.092.456,00 2.057.183.555,003.095.872.216,002.057 .183.555,00 39.742.791.405,00 0,000,00 2.294.640.473,00 0,00 2.294.640.473,004.619.069.050,002.073.387. 758,00 l.144.494.819,00 0,00 7 .836. 951.627 ,00 2.680.108.439,00 0,00 2.680.108.439,00 11.547.015.216,00 0,00 ll.547.015.216,0065.272.988.036,0027.018.090.578,00 5.854.541.039,00 98.145.619.653,00 0,000,000,000,000,000,000,00·-- ·- - ·- ---· 0,00·- - -- 0,000,000,000,000,000,000,000,000,00 5.227.532.200,00 593.000.000,00 0,00 593.000.000,00 36.661.308.984,0081.000.000.000,00 9.000.000.000,00 126.661.308.984,00 437.904. 712.961,00 -·-- ·-···- -- -- ---- 437.904.712.961,00 0,00 RJNGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANJSASJ Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak Urusan Wajib Tidak Pelayanan Dasar Tenaga Kerja DINAS KETENAGAKERJAANSATUAN POLIS! PAMONG PRAJABADAN PENANGGULANGANBENCANA DAERAHDINAS SOSIALSEKRETARIAT DAERAH SosialKetenteraman dan KetertibanUmum serta Perlindungan Masyarakat SATUAN POLIS! PAMONG PRAJAKANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLmKBADAN PENANGGULANGANBENCANA DAERAHSEKRETARIATDAERAHDINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMANKECAMATAN BATANG Perumahan Rakyatdan Kawasan PermukimanPekerjaan Umum dan Penataan Ruang DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANGKECAMATAN BATANGDINAS KESEHATANRUMAH SAKIT UMUM DAERAH BATANGRUMAH SAKIT UMUM DAERAH UMPUNG Kesehatan DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 590.226.805.417,00 l.071.782.820.241,00 511.373. 771.872,00 560.409.048.369,00 127.254.308.984,00 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan ll.01l.01 . l.Ol.01l.021.02 . 1.02.011.02 . 1.02.021.02 . 1.02.031.031.03 . 1.03.01l.03 . 4.01.l ll.041.04 . 1.04.011.04 . 4.01.111.051.05 . 1.05.011.05 . 1.05.021.05 . 1.05.031.05 . 4.01.031.061.06 . 1.05.011.06 . 1.05.031.06 . 1.06.011.06 . 4.01.0322.012.01 . 2.01.01 2.02 6 5 4 3 2 1 JUMLAH BELANJA LANGSUNG TIDAK LANGSUNG BELANJA PENDAPATAN URUSAN PEMERINTAHANANDAERAH KODE TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN BATANG RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI i LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG NO 14 TAHUN 2019 TENTANGANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN ANGGARAN 2020 RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGAN!SASI 200.400.000,00200.400.000,00 - .. 2.410.450t!ifr ~1[!] 2.400.450 . .i.; ,..- ~~ 3.460. 750.000,00 3.460. 750.000,006.843.398.587,00 150.000.000,00 6.993.398.587,00 540.000.000,00540.000.000,00 9.149.800.628,001.572.350.000,00 32.846. 700,00 --- - ---·-·- -- .. 7.260.146.569,00 ---- - ---- - -- - 7.260.146.569,00 -- - •···------ - - 8.944.549.521,00 -- ···--- 5.268.693.021,003.645.856.500,00 30.000.000,00 ·- -----·· 7.279.586.312,00·- ... --- 7.279.586.312,00 . -- ... .... 30.003.941.566,00 ·-· ·-·- 30.003.941.566,00 ··-- -- -- 10.722.150.628,00 ·- .. .. ... - 13.101. 711.980,00 13.134.558.680,00 149.636.000,00 --------- 149.636.000,00 14.440.000.072,0014.440.000.072,00 ·-- -- -- - 4.436. 714.316,00 200.400.000,00200.400.000,00 2.410.450.000,002.400.450.000,004.103.986.634,00 150.000.000,00 3.460. 750.000,003.460. 750.000,00 25.448.074.590,0025.448.074.590,00 7.666.547.171,006.094.197.171,001.572.350.000,00 540.000.000,00540.000.000,00 4.253.986.634,003.718.264.774,006.011.494.800,002.335.638.300,003.645.856.500,00 30.000.000,00 7.279.586.312,007.279.586.312,003. 718.264. 774,00 7.878.911.339,00 32.846. 700,00 7.911.758.039,00 149.636.000,00149.636.000,00 4.987.711.000,004.987.711.000,001.340.842.100,00 0,00 -· ··-··---· 0,00 -- --·· -- 0,00 - -··-- 0,00 - 0,00 -- ---- 0,00 3.541.881.795,00 - -- --- - .. 3.541.881.795,00 -- -- --- 2.933.054.721,00 ·- ---- 2.933.054.721,00 0,000,00 - ----- -- . 0,00 - ·---·- - 0,00 ··-· __ ,,_ - 4.555.866.976,00 - -- - 4.555.866.976,00 -- --- 3.055.603.457,00 ··- --- 3.055.603.457,00 0,00 ·- -- -- 0,00 --- --- --- 0,00 - •OH-0 ·-··- - .. 2.739.411.953,00 ·- ---··-· . ......... 2.739.411.953,00 0,00 - -- ·-- 5.222.800.641,00 0,00 5.222.800.641,00 ---- -··- 2.486.532.200,002.486.532.200,00 .. 0,000,000,00 .. -· ---···· 0,000,00 -L - -- . 2.166.000.000,00 -- - ....... 2.166.000.000,00 0,00 .. - 0,00 .. ·- 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00 200.000.000,00200.000.000,00 0,000,00 0,00 ·-···-·- - - - ~00 ~00 . -·-·- -L-- --- ·- --- -- - 9.452.289.072,009.452.289.072,00 -··- ·-···- -- - 3.095.872.216,00 375.000.000,00 . -~ 375.000.000,00 -· -·---. ---·-·- -·- --- - -- -- 0,00 Kebudayaan DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAANDINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Kepemudaan dan Olah Raga DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA Statistik DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU P!NTUSEKRETARIATDAERAH Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM Penanaman Modal DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKASEKRETARIAT DAERAH Komunikasi dan Informatika Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DANKELUARGA BERENCANA Perhubungan DINAS PERHUBUNGAN Pemberdayaan Masyarakat dan Desa DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESAKECAMATAN BATANGKECAMATAN TERSONO Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Lingkungan Hidup DINAS LINGKUNGAN HIDUPKECAMATAN BATANGSEKRETARIAT DAERAH Pertanahan DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Pangan DINAS PANGAN DAN PERTANIAN 2.092.09 . 2.09.012.102.10 . 2.10.01 2.10 . 4.01.03 2.112.11 . 3.06.01 2.122.12 . 2.12.01 2.12 . 4.01.03 2.132.13 . 3.02.012.142.14 . 2.10.01 2.162.16. 1.01.012.032.03 . 2.03.012.042.04 . 4.01.03 2.052.05 . 2.05.01 2.05 . 4.01.112.062.06. 2.06.01 2.072.07 . 2.07.01 2.07 . 4.01.112.07. 4.01.192.082.08. 2.02.012.02 . 2.02.01 6 5 4 2 1 JUMLAH BELANJA 3 LANGSUNGBELANJA TIDAK LANGSUNG PENDAPATAN URUSAN PEMERINTAHANAN DAERAH KODE RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI 118.207.631.495,00 22.127.214.000,00 773.432.590,00 27.569.172.972,0029.165.602.150,00
9.941. 738.968,00 2.096.222.940,001.969.856.903,001.850.383.468,002. 981.331.644,002.036.332.!llh.OD ---·r:1 I• IL.," L.!J 1.976.222. :;_~""j!: 11.:.:~. "'r.i-;.,::i 0,000,00 15.899. 732.225,0025.832.583.787,00 1.690.478.978,00 318. 750.000,00 522.500.000,00341.250.000,00 1.074.973.960,00 341.250.000,00363. 750.000,00 49.921.024.604,00 11.150.380.293,00 --· - -- -- ' 0,000,00 11.150.380.293,00 0,000,000,000,000,000,000,000,00 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAHBUPATI dan WAKIL BUPATISEKRETARIATDAERAHSEKRETARIATDPRDKECAMATAN BATANGKECAMATAN TULIS KECAMATAN WARUNGASEM KECAMATAN WONOTUNGGAL KECAMATAN BANDARKECAMATAN BLADOKECAMATAN REBAN 649.662.162.%9,00 70.000.000,0070.000.000,0075.000.000,00 16.423.615.679,0016.423.615.679,00 2.568.324. 723,002.568.324. 723,008. 917 .621.271,00 10.892.838.665,0010.892.838.665,00 8.072.200.350,005.027.200.350,003.045.000.000,00 75.000.000,00
8.917 .621.271,00 102.627.981.641,00 70.000.000,0070.000.000,00 2.568.324.723,002.568.324. 723,008.459.231.800,008.459.231.800,00 75.000.000,00 - . -·--· - ------- - ·-· - 75.000.000,00 5.027.200.350,003.045.000.000,008.072.200.350,007.473. 702.270,007.473. 702.270,00 4.150. 782.000,004.150. 782.000,00 0,000,000,000,000,00 . - 0,000,000,00 3.314.591.500,00 ---- ---- - -·. 3.314.591.500,00 ---- - ·- -- 0,00 ... ··- ..• 0,00 -- ---- - 0,00 --- - ---- 0,00 l.696.445.743.293,00 ----- - -----·- - ·- 0,00 -- ---- --·· ---·-· -· 0,000,00 -- - ---- 0,00 ·--- ··- 0,00 ·-- --- -- - 3.000.000.000,003.000.000.000,005.375.250.000,005.375.250.000,00 Urusan Penunjang / Pemerintahan Administrasi Pemerintahan DINAS KETENAGAKERJAAN Transmigrasi DINAS PER1NDUSTRIAN,PERDAGANGAN,KOPERASI DAN UKM PerindustrianPerdagangan DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM DINAS LINGKUNGAN HIDUPDINAS PANGAN DAN PERTANIANDINAS KELAUTAN, PERIKANAN, DAN PETERNAKAN KehutananPertanian DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA Pariwisata DINAS KELAUTAN, PERIKANAN, DAN PETERNAKAN 30.869.241.143,00 11.689.841.500,00 Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan 47.019.600.688,00
461.700.000,00 7.013.557.261,00 461. 700.000,00 7.013.557.261,00 -- - 10.000.000,00 461.700.000,00 0,000,00 DINAS PERPUSTAKAANDAN KEARSIPAN Kearsipan DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN Perpustakaan DINAS PEMBERDAYAANMASYARAKATDAN DESA 2.16. 2.07.012.172.17. 2.17.012.182.18. 2.17.0133.013.01 . 3.01.013.023.02 . 3.02.01 3.033.03 . 2.03.013.03 . 3.01.013.043.04 . 2.05.013.063.06 . 3.06.013.073.07 . 3.06.013.083.08 . 2.01.0144.014.01 . 4.01.014.01 . 4.01.024.01 . 4.01.034.01 . 4.01.044.01 . 4.01.114.01 . 4.01.124.01 . 4.01.134.01 . 4.01.144.01 . 4.01.154.01 . 4.01.164.01 . 4.01.17 6 3 2 1 lUMLAH BELANJA 22.127.214.000,00 773.432.590,00 11.669.440.747,00 3.333.018.363,008.251.259.990,001.777.472.940,001.447.356.903,001.509.133.468,001.906.357.684,001.695.082.986,001.612.472.641,00 68.286.606.891,00 547.034.181.328,00 7.964.383.879,00 0,00 7.964.383.879,003.419.136.395,003.419.136.395,00 ···- --·- 4. 766.839.271,00
4.766.839.271,00 16.150.359.545,00 461.700.000,00 ---- -- -t- - ---- 3.924.730.242,003.924.730.242,00 10.000.000,00s 0,00 3.088.827.019,00 ---- -1-- ·-------- 3.088.827.019,00 4 0,000,000,000,000,00 LANGSUNG TlDAK LANGSUNG BELANJA PENDAPATAN URUSAN PEMERINTAHANAN DAERAH KODE (50.000.000.000,00) 1.163.336.380.647,00 1.840.617.425.977,00 0,000,00 ---- --·---- -- --·- -· 0,00 3.555.955.885,00 0,000,00 3.555.955.885,00 0,00 -····- --- 0,00 41.754.356.305,00 424.550.410.146,00 0,00 91.076.100.000,00 1.594.219.263.000,00 466.304.766.451,00 1.685.295.363.000,00 0,000,00 3.590.452.451,00 0,000,000,00 RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI ,nrnr,i,:1~,im1r.1 SURPLUS / (DEFISIT) JUMLAH 81.383.000,00 9.869. 712.146,00 -- ··- --· 8.079.628.951,00 -- -- --- ... 657.000.000,00 20.000.000,00 7.402.628.951,00 .. ____ . ·- 501.597 .158.642,00 --· ·-- -- 190.000.000,00 76.856. 748.496,00 424.550.410.146,00 -·-- -- -·· 11.306.648. 735,00 -- -- --· 140.000.000,00 11.166.648. 735,00 ------ -- -- 520.000.000,00 ----· --- --· 520.000.000,00 1.890.617.425.977,00 1.906.931.683,002.283.635.692,001.874.484.011,002.403.393. 758,001. 782.406. 946,001.761.237.223,001. 720.456. 718,001.987.574.202,00 6 JUMLAH BELANJA 727 .281.045.330,00520.000.000,00520.000.000,00
7.750.692.850,00 140.000.000,00 7 .610.692.850,00 190.000.000,00 35.102.392.191,00 0,00 35.292.392.191,00 657 .000.000,00 20.000.000,00 3.812.176.500,004.489.176.500,00 81.383.000,00 4.573.312.496,00 303.679.100,00703.250.000,00348. 748.030,00849.438.000,00337.253.900,00315.000.000,00311.100.000,00367.286.624,00s LANGSUNG 4.654.695.496,00 9.951.095.146,00 0,000,00 3.590.452.451,00 0,00 ------ --- 0,00 5.296.399.650,00 --·-··- ----·-· -·--- -- -- ·-·· ~00 ~00 0,00 5.296.399.650,00 Penelitian dan Pengembangan BADAN PERENCANMN, PENEUTAN DAN PENGEMBANGANSEKRETARIAT DAERAH BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAHBADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH (PPKD) Kepegawaian SEKRETARIAT DAERAH BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH Keuangan SEKRETARIAT DAERAH KECAMATAN TERSONOBADAN PERENCANMN, PENEUTAN DAN PENGEMBANGAN Perencanaan SEKRETARIAT DAERAH INSPEKTORAT DAERAH Pengawasan KECAMATAN KANDEMANKECAMATAN TERSONO KECAMATAN GRINGSINGKECAMATAN SUBAHKECAMATAN UMPUNGKECAMATAN BANYUPUTIHKECAMATAN PECALUNGANKECAMATAN BAWANG 4.01 . 4.01.18 4.01 . 4.01.194.01 . 4.01.204.01 . 4.01.21 4.01 . 4.01.22 4.01 . 4.01.23 4.01 . 4.01.24 4.01 . 4.01.25 4.024.02 . 4.01.034.02 . 4.02.01 4.034.03 . 4.01.034.03 . 4.01.19 4.03 . 4.03.01 4.044.04 . 4.01.03 4.04 . 4.04.014.04 . 4.04.02 4.054.05 . 4.01.03 4.05 . 4.05.014.074.07 . 4.03.01 2 1 BELANJA PENDAPATAN TIDAK LANGSUNG 3 4 0,00 1.603.252.583,00 0,00 1.580.385.692,00 0,00 1.525.735.981,00 0,00 1.553.
955.758,00 0,00 1.445.153.046,00 0,00 1.446.237.223,00 0,00 1.409.356.718,00 0,00 1.620.287.578,00 ·-··- ----- - ~ --- -- ·- URUSAN PEMERINTAHANAN DAERAH KODE WIHAJI BATANG, 27 Desember 2019 BUPATI BATANG, 0,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH (PPKD) 42.158.615.663,00 42.158.615.663,00 Keuangan 5.000.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 0,000,00 RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI ~ ........ :1.l"W:'l'm1r.:1 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN ANGGARAN BERKENAAN 5.000.000.000,00 42.158.615.663,00 -·- -- -- - -- --·· -- --- >---- -- --· (5.000.000.000,00)(5.000.000.000,00) 0,000,00 6 SILPATAB 37.158.615.663,0012.841.384.337,00 0,00 12.841.384.337,0012.841.384.337,00 5 PEMBIAYAAN NETTO Urusan Penunjang / Pemerintahan Administrasi Pemerintahan OINAS KESEHATANRUMAH SAKIT UMUM DAERAH BATANG Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan 11.021.02 . 1.02.011.02 . 1.02.0244.014.01 . 4.01.034.044.04 . 4.04.02 1 URUSAN PEMERINTAHANAN DAERAH PEMBIAYAAN PENERIMAAN PENGELUARAN 3 4 42.841.384.337,00 30.000.000.000,00 42.841.384.337,00 30.000.000.000,00 f---------- -- -- -- . -- -·- -~ -- - 12.841.384.337,00 0,00 30.000.000.000,00 30.000.000.000,00 42.158.615.663,00 5.000.000.000,00 2 42.158.615.663,00 KODE ttd I PEMERINTAH KABUPATEN BATANG RINGKASAN APBD MENURUT ORGANISASI DAN URUSAN PEMERINTAHAN TAHUN ANGGARAN 2020 SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PENDAPATAN BELANJA KODE TIDAK LANGSUNG LANGSUNG JUMLAH BELANJA 1 2 3 4 5 6 1.01.01 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 0,00
437.904. 712. 961,00
154.722.542.456,00 592.627.255.417 ,00 1.01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan 0,00 437.904.712.961,00 152.322.092.456,00 590.226.805.417,00 2.16 Urusan Wajib Tidak Pelayanan Dasar Kebudayaan 0,00 0,00 2.400.450.000,00 2.400.450.000,00 1.02.01 DINAS KESEHATAN 36.661.308.984,00 65.272. 988.036,00 114.841.766.315,00 180.114. 754.351,00 1.02 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan 36.661.308.984,00 65.272. 988.036,00 114.841.766.315,00 180.114.754.351,00 1.02.02 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BATANG 81.000.000.000,00 27.018.090.578,00 92.425.142.831,00 119.443.233.409,00 1.02 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan 81.000.000.000,00 27.018.090.578,00 92.425.142.831,00 119.443.233.409,00 1.02.03 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LIM PUNG 9.000.000.000,00 5.854.541.039,00 20.117.106.200,00 25.971.647.239,00 1.02 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan 9.000.000.000,00 5.854.541.039,00 20.117.106.200,00 25.971.647.239,00 . DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 593.000.000,00 11.547.015.216,00 93.985.198.217,00 1.03.01 105.532.213.433,00 1.03 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 593.000.000,00 11.547.015.216,00 93.985.198.217,00 105.532.213.433,00 1.04.01 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 0,00 2.680.108.439,00 18.324.516.600,00 21.004.625.039,00 1.04 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 0,00 2.680.108.439,00 18.324.516.600,00 21.004.625.039,00 1.05.01 SATUAN POLIS! PAMONG PRAJA 0,00 4.619.069.050,00 3.659.504.318,00 8.278.573.368,00 1.05 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat 0,00 4.619.069.050,00 1.573.164.418,00 6.192.233.468,00 l.06 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Sosial 0,00 0,00 2.086.339.900,00 2.086.339.900,00 1.05.02 KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 0,00 2.073.387. 758,00 2.807.525.721,00 4.880.913.479,00 1.05 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat 0,00 2.073.387. 758,00 2.807.525.721,00 4.880.913.479,00 1.05.03 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 0,00 1.144.494.819,00 1.456.031.867,00 2.600.526.686,00 1.05 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat 0,00 1.144.494.819,00 1.256.031.867,00 2.400.526.686,00 1.06 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Sosial 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 1.06.01 DINAS SOSIAL 0,00 2.294.640.473,00 2.239.052.301,00 4.533.692. - - -·· [!] ..: . .- ... ~ RINGKASAN APBD MENURUT ORGANISASI DAN URUSAN PEMERINTAHAN DAEPAH Hala; a I ~ "',J; '"' = llll ~ :.J .. ~ I . • im' ....,... ~[!] LAMPIRAN Ila PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG NO 14 TAHUN 2019 TENT ANGANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN ANGGARAN 2020 BELANJA KODE SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PENDAPATAN TIDAK LANGSUNG LANGSUNG JUMLAH BELANJA 1 2 3 4 5 6 1.06 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Sosial 0,00 2.294.640.473,00 2.239.052.301,00 4.533.692.774,00 2.01.01 DINAS KETENAGAKERJAAN 0,00 2.057.183.555,00 2.714.119.012,00 4.771.302.567,00 2.01 Urusan Wajib Tidak Pelayanan Dasar Tenaga Kerja 0,00 2.057.183.555,00 2.644.119.012,00 4.701.302.567,00 3.08 Urusan Pilihan Transmigrasi 0,00 0,00 70.000.000,00 70.000.000,00 2.02.01 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN PENDUDUK 0,00 3.095.872.216,00 8.620.428.412,00
11.716.300.628,00 DAN KELUARGA BERENCANA 2.02 Urusan Wajib Tidak Pelayanan Dasar Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak 0,00 3.095.872.216,00 1.340.842.100,00 4.436.714.316,00 2.08 Urusan Wajib Tidak Pelayanan Dasar Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 0,00 0,00 7.279.586.312,00 7.279.586.312,00 2.03.01 DINAS PANGAN DAN PERTANIAN 375.000.000,00 9.452.289.072,00 10.014.911.350,00 19.467 .200.422,00 2.03 Urusan Wajib Tidak Pelayanan Dasar Pangan 375.000.000,00 9.452.289.072,00 4.987.711.000,00 14.440.000.072,00 3.03 Urusan Pilihan Pertanian 0,00 0,00 5.027.200.350,00 5.027.200.350,00 2.05.01 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 200.000.000,00 5.222.800.641,00 7.953.911.339,00 13.176. 711.980,00 2.05 Urusan Wajib Tidak Pelayanan Dasar Lingkungan Hidup 200.000.000,00 5.222.800.641,00 7.878.911.339,00 13.101.711.980,00 3.04 Urusan Pilihan Kehutanan 0,00 0,00 75.000.000,00 75.000.000,00 2.06.01 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 0,00 3.541.881.795,00
3.718.264.774,00 7.260.146.569,00 2.06 Urusan Wajib Tidak Pelayanan Dasar Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 0,00 3.541.881. 795,00 3.718.264.774,00 7.260.146.569,00 2.07.01 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 0,00 2.933.054. 721,00 2.345.638.300,00 5.278.693.021,00 2.07 Urusan Wajib Tidak Pelayanan Dasar Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 0,00 2.933.054. 721,00 2.335.638.300,00 5.268.693.021,00 2.16 Urusan Wajib Tidak Pelayanan Dasar Kebudayaan 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 2.09.01 DINAS PERHUBUNGAN 2.486.532.200,00 4.555.866.976,00 25.448.074.590,00 30.003.941.566,00 2.09 Urusan Wajib Tidak Pelayanan Dasar Perhubungan 2.486.532.200,00 4.555.866.976,00 25.448.074.590,00 30.003. 941.566,00 2.10.01 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 0,00 3.055.603.457,00 6.294.597.171,00 9.350.200.628,00 2.10 Urusan Wajib Tidak Pelayanan Dasar Komunikasi dan Informatika 0,00 3.055.603.457,00 6.094.197.171,00 9.149.800.628,00 2.14 Urusan Wajib Tidak Pelayanan Dasar Statistik 0,00 0,00 200.400.000,00 200.400.000,00 2.12.01 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.166.000.000,00 2.739.411.953,00 4.103. 986.634,00 6.843.398.587,00 2.12 Urusan Wajib Tidak Pelayanan Dasar Penanaman Modal 2.166.000.000,00
2.739.411. 953,00 4.103.986.634,00 6.843.398.587,00 2.17.01 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 0,00 3.088.827.019,00 4.386.430.242,00 7.475.257.261,00 2.17 Urusan Wajib Tidak Pelayanan Dasar Perpustakaan 0,00 3.088.827.019,00
3.924. 730.242,00 7 .013.557 .261,00 2.18 Urusan Wajib Tidak Pelayanan Dasar Kearsipan 0,00 0,00 461. 700.000,00 461. 700.000,00 3.01.01 DINAS KELAUTAN, PERIKANAN, DAN PETERNAKAN 5.375.250.000,00 4. 766.839.271,00 7 .195. 782.000,00 11.962.621.271,00 3.01 Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan 5.375.250.000,00 4. 766.839.271,00 4.150.782.000,00 8.917.621.- ,... ~;; ~-'1'1' RINGKASAN APBD MENURUT ORGANISASI DAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Hala~ I l .. .:' ~ L-. ;; . 'j 'l .. !. I . .. ~ .. T,r> J!l RINGKASAN APBO MENURUT ORGANISASI DAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PrinlN B~ Sif'IOa BELANJA PENDAPATAN TlOAK LANGSUNG LANGSUNG JUMLAH BELANJA 3 4 s 6 0,00 0,00 3.045.000.000,00 3.045.000.000,00 3.000.000.000,00 3.419.136.395,00 10.934.452.270,00 14.353.588.665,00 0,00 0,00 3.460. 750.000,00 3.460. 750.000,00 3.000.000.000,00 3.419.136.395,00 7.473. 702.270,00 10.892.838.665,00 3.314.591.500,00 7.964.383.879,00 11.567 .556.523,00 19.531.940.402,00 0,00 0,00 540.000.000,00 540.000.000,00 3.314.591.500,00 7.964.383.879,00 8.459.231.800,00 16.423.615.679,00 0,00 0,00 2.568.324.723,00 2.568.324.723,00 0,00 22.127 .214.000,00 0,00 22.127.214.000,00 0,00 22.127.214.000,00 0,00 22.127.214.000,00 0,00 773.432.590,00 0,00 773.432.590,00 0,00 773.432.590,00 0,00 773.432.590,00 11.150.380.293,00 11.669.440.747,00 21.129.162.671,00
32.798.603.418,00 0,00 0,00 186.100.000,00 186.100.000,00 0,00 0,00 2.102. 961.446,00 2.102.961.446,00 0,00 0,00 149.636.000,00 149.636.000,00 0,00 0,00 1.572.350.000,00 1.572.350.000,00 0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 11.150.380.293,00 11.669.440.747,00 15.899. 732.225,00 27 .569.172.972,00 0,00 0,00 81.383.000,00 81.383.000,00 0,00 0,00 657 .000.000,00 657.000.000,00 0,00 0,00 190.000.000,00 190.000.000,00 0,00 0,00 140.000.000,00 140.000.000,00 0,00 3.333.018.363,00 25.832.583.787,00 29.165.602.150,00 0,00 3.333.018.363,00 25.832.583.787,00 29.165.602.150,00 0,00 8.251.259.990,00 12.275. 955. 778,00 20.527.215.768,00 0,00 0,00 1.653.902.285,00 1.653.902.285,00 0,00 0,00 5.252.871.315,00 5.252.871.315,00 0,00 0,00 32.846. 700,00 32.846. 700,00 0,00 0,00 3.645.856.500,00 3.645.856.500,00 0,00 8.251.259.990,00 1.690.478.978,00 9.941.738.968,00 0,00 1.777.472.940,00
318.750.000,00 2.096.222 Hala KECAMATAN TULIS Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pekerjaan Umum dan Penataan RuangUrusan Wajib Pelayanan Dasar Perumahan Rakyat dan Kawasan PermukimanUrusan Wajib Tidak Pelayanan Dasar Lingkungan HidupUrusan Wajib Tidak Pelayanan Dasar Pemberdayaan Masyarakat dan DesaUrusan Penunjang / Pemerintahan Administrasi Pemerintahan KECAMATAN BATANG Urusan Penunjang / Pemerintahan Administrasi Pemerintahan SEKRETARIAT DPRD Urusan Wajib Pelayanan Dasar SosialUrusan Wajib Tidak Pelayanan Dasar PertanahanUrusan Wajib Tidak Pelayanan Dasar Komunikasi dan lnformatikaUrusan Wajib Tidak Pelayanan Dasar Penanaman ModalUrusan Penunjang / Pemerintahan Administrasi PemerintahanUrusan Penunjang / Pemerintahan PengawasanUrusan Penunjang / Pemerintahan PerencanaanUrusan Penunjang / Pemerintahan KeuanganUrusan Penunjang / Pemerintahan KepegawaianUrusan Wajib Pelayanan Dasar Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat SEKRETARIAT DAERAH Urusan Penunjang / Pemerintahan Administrasi Pemerintahan BUPATI dan WAKIL BUPATI Urusan Penunjang / Pemerintahan Administrasi Pemerintahan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM Urusan Wajib Tidak Pelayanan Dasar Koperasi, Usaha Kecil, dan MenengahUrusan Pilihan PerdaganganUrusan Pilihan Perindustrian DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA Urusan Wajib Tidak Pelayanan Dasar Kepemudaan dan Olah RagaUrusan Pilihan PariwisataUrusan Pilihan Pertanian 2 SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE 1 3.03 3.02.01 2.133.02 3.06.01 2.113.063.07 4.01.01 4.01 4.01.02 4.01 4.01.03 1.051.062.042.102.124.014.024.034.044.05 4.01.04 4.01 4.01.11 1.031.042.052.074.01 4.01.12 BELANJA KODE SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PENDAPATAN TIDAK LANGSUNG LANGSUNG JUMLAH BELANJA 1 2 3 4 s 6 4.01 Urusan Penunjang / Pemerintahan Administrasi Pemerintahan 0,00 1.777.472.940,00
318.750.000,00 2.096.222. 940,00 4.01.13 KECAMATAN WARUNGASEM 0,00 1.447.356.903,00 522.500.000,00 1.969.856.903,00 4.01 Urusan Penunjang / Pemerintahan Administrasi Pemerintahan 0,00 1.447.356.903,00 522.500.000,00 1.969.856.903,00 4.01.14 KECAMATAN WONOTUNGGAL 0,00 1.509.133.468,00 341.250.000,00 1.850.383.468,00 4.01 Urusan Penunjang / Pemerintahan Administrasi Pemerintahan 0,00 1.509.133.468,00 341.250.000,00 1.850.383.468,00 4.01.15 KECAMATAN BANDAR 0,00 1.906.357.684,00 1.074.973.960,00 2.981.331.644,00 4.01 Urusan Penunjang / Pemerintahan Administrasi Pemerintahan 0,00 1.906.357.684,00 1.074.973.960,00 2.981.331.644,00 4.01.16 KECAMATAN BLADO 0,00 1.695.082.986,00 341.250.000,00 2.036.332.986,00 4.01 Urusan Penunjang / Pemerintahan Administrasi Pemerintahan 0,00 1.695.082.986,00 341.250.000,00 2.036.332.986,00 4.01.17 KECAMATAN REBAN 0,00 1.612.472.641,00
363.750.000,00
1.976.222.641,00 4.01 Urusan Penunjang / Pemerintahan Administrasi Pemerintahan 0,00 1.612.472.641,00
363.750.000,00
1.976.222.641,00 4.01.18 KECAMATAN KANDEMAN 0,00 1.603.252.583,00 303.679.100,00
1.906.931.683,00 4.01 Urusan Penunjang / Pemerintahan Administrasi Pemerintahan 0,00 1.603.252.583,00 303.679.100,00 1.906.931.683,00 4.01.19 KECAMATAN TERSONO 0,00 1.580.385.692,00 753.250.000,00 2.333.635.692,00 2.07 Urusan Wajib Tidak Pelayanan Dasar Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 0,00 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00 4.01 Urusan Penunjang / Pemerintahan Administrasi Pemerintahan 0,00 1.580.385.692,00 703.250.000,00 2.283.635.692,00 4.03 Urusan Penunjang I Pemerintahan Perencanaan 0,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 4.01.20 KECAMATAN GRINGSING 0,00 1.525. 735.981,00 348.748.030,00 1.874.484.011,00 4.01 Urusan Penunjang / Pemerintahan Administrasi Pemerintahan 0,00 1.525. 735. 981,00
348.748.030,00 1.874.484.011,00 4.01.21 KECAMATAN SUBAH 0,00 1.553.955. 758,00 849.438.000,00 2.403.393.758,00 4.01 Urusan Penunjang / Pemerintahan Administrasi Pemerintahan 0,00 1.553.955.758,00 849.438.000,00 2.403.393.758,00 4.01.22 KECAMATAN UMPUNG 0,00 1.445.153.046,00 337.253.900,00 1. 782.406. 946,00 4.01 Urusan Penunjang / Pemerintahan Administrasi Pemerintahan 0,00 1.445.153.046,00 337 .253. 900,00 1.782.406.946,00 4.01.23 KECAMATAN BANYUPUTIH 0,00 1.446.237.223,00 315.000.000,00 1.761.237.223,00 4.01 Urusan Penunjang / Pemerintahan Administrasi Pemerintahan 0,00 1.446.237.223,00 315.000.000,00 1. 761.237 .223,00 4.01.24 KECAMATAN PECALUNGAN 0,00 1.409.356. 718,00 311.100.000,00
1.720.456. 718,00 4.01 Urusan Penunjang / Pemerintahan Administrasi Pemerintahan 0,00 1.409.356.718,00 311.100.000,00 1.720.456.718,00 4.01.25 KECAMATAN BAWANG 0,00 1.620.287.578,00 367.286.624,00 1.987.574.202,00 4.01 Urusan Penunjang / Pemerintahan Administrasi Pemerintahan 0,00 1.620.287.578,00 367.286.624,00 1.987.574. RINGKASAN APBO MENURUT ORGANISASI DAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PENDAPATAN BELANJA KODE TIDAK LANGSUNG LANGSUNG JUMLAH BELANJA 1 2 3 4 5 6 4.02.01 INSPEKTORAT DAERAH 0,00 5.296.399.650,00 4.573.312.496,00 9.869.712.146,00 4.02 Urusan Penunjang / Pemerintahan Pengawasan 0,00 5.296.399.650,00 4.573.312.496,00 9.869.712.146,00 4.03.01 PENELITAN DAN PENGEMBANGAN 0,00 3.590.452.451,00 4.332.176.500,00 7.922.628.951,00 4.03 Urusan Penunjang / Pemerintahan Perencanaan 0,00 3.590.452.451,00 3.812.176.500,00 7.402.628.951,00 4.07 Urusan Penunjang / Pemerintahan Penelitian dan Pengembangan 0,00 0,00 520.000.000,00 520.000.000,00 4.04.01 PENDAPATAN DAN ASET DAERAH 91.076.100.000,00 41.754 .356.305,00 35.102.392.191,00 76.856. 748.496,00 4.04 Urusan Penunjang / Pemerintahan Keuangan 91.076.100.000,00 41. 754.356.305,00 35.102.392.191,00 76.856. 748.496,00 4.04.02 PENDAPATAN DAN ASET DAERAH (PPKD) 1.594.219.263.000,00 424.550.410.146,00 0,00 424.550.410.146,00 4.04 Urusan Penunjang / Pemerintahan Keuangan 1.594.219.263.000,00 424.550.410.146,00 0,00 424.550.410.146,00 4.05.01 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 0,00 3.555. 955.885,00 7.610.692.850,00 11.166.648. 735,00 4.05 Urusan Penunjang I Pemerintahan Kepegawaian 0,00 3.555. 955.885,00 7.610.692.850,00 11.166.648. 735,00 JUMLAH 1.840.617.425. 977,00 l.163.336.380.647,00 727 .281.045.330,00 1.890.617.425. 977,00 SURPLUS / (DEFISIT) (50.000.000.000,00) [!)Lof'r. II:~[!] . ~.Ri"x J~ .,:,.: . . RINGKASAN APBD MENURUT ORGAN!SASI DAN URUSAN PEMER!NTAHAN DAERAH Hala•• ·~- ' r' '.J:,'_ :..] 11:1 ~ Hij:~ ~[!] SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMBIAYAAN KODE SILPATAB PENERIMAAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN NETTO 1 2 3 4 5 6 1.02.01 DINAS KESEHATAN 12.841.384.337,00 0,00 12.841.384 .337 ,00 1.02 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan 12.841.384.337,00 0,00 12.841.384.337,00 1.02.02 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BATANG 30.000.000.000,00
30.000.000.000,00 0,00 1.02 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan 30.000.000.000,00 30.000.000.000,00 0,00 4.01.03 SEKRETARIAT DAERAH 0,00 5.000.000.000,00 (5.000.000.000,00) 4.01 Urusan Penunjang / Pemerintahan Administrasi Pemerintahan 0,00 5.000.000.000,00 (5.000.000.000,00) 4.04.02 PENDAPATAN DAN ASET DAERAH {PPKD) 42.158.615.663,00 0,00 42.158.615.663,00 4.04 Urusan Penunjang / Pemerintahan Keuangan 42.158.615.663,00 0,00 42.158.615.663,00 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN ANGGARAN BERKENAAN 0,00 BATANG, 27 Desember 2019 BUPATI BATANG, WIHAJI [!]J~ f.:t[!] '.i : ' .... '.~~ RINGKASAN APBD MENURUT ORGANISASI DAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Halaryf" ~ ~ ~- r=ir'll!li~ll:I ~~.~ ![!] .... ttd SS. 700.000,00 - -·--. -· ····-- ·--- - 48.528.000,00 - --·····. - -··· 400.000,00 48.128.000,00 -··- ·-··· ·--·-·24.595.700,00 -·· 24.595. 700,00 -· ·- ---·
29.750.000,0029. 750.000,00 160.830.000,0055.700.000,0025.250.000,00 4.749.800,00 25.000.000,00 --- --- -29.999.800,0025.000.000,00 183.000.000,00183.000.000,00 2.113.000,002.113.000,00 1.167.573.300,003.555.955.885,00 PP Nomor 70 Tahun 2015 7.610.692.850,003.555.955.885,00 11.166.648. 735,00 4.05 . 4.05.01 . 00 . 00 . 5 4.05 . 4.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 4.05 . 4.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 4.05 . 4.05.01 . 01 . 01 . 5 . 2 4.05 . 4.05.01 . 01 4.05 . 4.05.01 . 01 . 01 4.05 . 4.05.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 4.05 . 4.05.01 . 01 . 024.05 . 4.05.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 4.05 . 4.05.01 . 01 . 03 4.05 . 4.05.01 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 4.05 . 4.05.01 . 01 . 04 4.05 . 4.05.01 . 01 . 04 . 5 . 2 . 1 4.05 . 4.05.01 . 01 . 04 . 5 . 2 . 2 4.05 . 4.05.01 . 01 . 06 4.05 . 4.05.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 24.05 . 4.05.01 . 01 . 08 4.05 . 4.05.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 4.05 . 4.05.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 4.05 . 4.05.01 . 01 . 10 4.05 . 4.05.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 4.05 . 4.05.01 . 01 . 11 4.05 . 4.05.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 4.05 . 4.05.01 . 01 . 12 ~JieJ•,:~ .. ..-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--J'--~~~~~-'-~~~~~~~~~~~~~~ -~ R!NC!AN APBD MENURUTURUSAN PEMER!NTAHAN DAERAH, ORGAN!SASI. PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMB!AYAAN Halam.l:i.i: .. ·=i!i1: ., • •• 11:11r:, n:1 • .. L!J 4 3 1 DASAR HUKUM JUMLAH KODE REKENING Urusan Pemerintahan : 4 . 05 Organisasi : 4 . 05 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat Belanja Barang dan Jasa Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Belanja Barang dan Jasa Penyediaan Jasa Pera!atan dan Perlengkapan Kantor Belanja Barang dan Jasa Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS Belanja PegawaiBelanja Barang dan Jasa Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Belanja Barang dan Jasa Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Belanja PegawaiBelanja Barang dan Jasa Penyediaan A/at Tulis Kantor Belanja Barang dan Jasa Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Belanja Barang dan Jasa Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor BELANJA LANGSUNG Belanja Pegawai BELANJA BELANJA TIDAK LANGSUNG 2 URAIAN Urusan Penunjang / Pemerintahan KepegawaianSADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN BATANG RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 i LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG NO 14 TAHUN 2019 TENT ANGANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN ANGGARAN 2020 KODE URAIAN lUMLAH DASAR HUKUM REKENING 1 2 3 4 4.05 . 4.05.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 35.830.000,00 4.05 . 4.05.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 125.000.000,00 -·-···- ·- --- --·- -- 4.05 . 4.05.01 . 01 . 13 PenyediaanPeralatandan Perlengkapan Kantor 295.090.000,00 ··-·-··-· -- --- _,. __ -- 4.05 . 4.05.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 295.090.000,00 ·-·- ----· -·-· ·- --- 4.05 . 4.05.01 . 01 . 15 PenyediaanBahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 9.000.000,00 -·-- ------ ----·· -- 4.05 . 4.05.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.660.000,00 4.05 . 4.05.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 5.340.000,00 ... -- ·--- ·--··- -·- 4.05 . 4.05.01 . 01 . 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 87.460.000,00 ·-- ---- -- -- 4.05 . 4.05.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 87.460.000,00 ·-· ·-·· .. ·-·- --- ··-- 4.05 . 4.05.01 . 01 . 18 Repet-repst Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 168.656.800,00 ... ...... ..--·· 4.05 . 4.05.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 168.656.800,00 ----· 4.05 . 4.05.01 . 01 . 23 Pengelolaan Keuangan SKPD 47.850.000,00 ... --·-· ------ 4.05 . 4.05.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 47.400.000,00 4.05 . 4.05.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 450.000,00 4.05 . 4.05.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 321.100.000,00 4.05 . 4.05.01 . 02 . 03 Pembangunan Gedung Kantor 0,00 ·-- ···-- 4.05 . 4.05.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 ---- --- 4.05 . 4.05.01 . 02 . 22 PemeliharaanRutin/ Berka/a Gedung Kantor 217.000.000,00 -·--· 4.05 . 4.05.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 217.000.000,00 .. -· 4.05 . 4.05.01 . 02 . 24 PemeliharaanRutin/ Berka/a Kendaraan Dinas/ Operasional 104.100.000,00 ··- 4.05 . 4.05.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 104.100.000,00 4.05 . 4.05.01 . 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 120.430. 700,00 4.05 . 4.05.01 . 03 . 07 PembinaanDisiplinPegawai 120.430.700,00 -- . - ---- 4.05 . 4.05.01 . 03 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.800.000,00 4.05 . 4.05.01 . 03 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 118.630. 700,00 4.05 . 4.05.01 . 04 Program Fasilitasi Pindah/ Puma Tugas PNS 24.999.800,00 4.05 . 4.05.01 . 04 . 04 Pelatihan/WorkshopPersiapan Puma Tugas 24.999.800,00 --·· 4.05 . 4.05.01 . 04 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.450.000,00 4.05 . 4.05.01 . 04 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.549.800,00 4.05 . 4.05.01 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 2.214.172.050,00 4.05 . 4.05.01 . 05 . 02 Sosialisasi Peraturan Perundang·undangan 31.488.650,00 4.05 . 4.05.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 550.000,00 ~ ~r~ 4.05 . 4.05.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.938.650,00 .. 4.05 . 4.05.01 . 05 . 03 Bimbingan Teknis ImplementasiPeraturan Perundang·undangan 43.520.000,00 ;9:fi.; ~ .. ~ ... RJNCIAN AP60 MENURUT URUSAN PEMERJNTAHAN OAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMB!AYAA/11 Hala~"-"' lj~rl!i ,-;,:1 •• ...,r,, ~ 1.800.000,00 16.200.000,0064.178.500,0018.000.000,00 296.267.900,00 2.100.000,00 185.042.900,00109.125.000,00371.875.000,00 2.124.665.000,002.496.540.000,00 170.800.000,00463.994.000,00634. 794.000,00 3.599. 780.400,00 74.000.000,0074.000.000,0074.000.000,00 5.000.000,005.000.000,005.000.000,00 0,00 363.879.000,00363.879.000,00
59.780.000,0059. 780.000,0041.250.000,0041.250.000,00 1.674.254.400,00 - --- -··-- ---· - - 3.000.000,00 l.671.254.400,00 - -- --- -- -- 8.050.000,00 35.470.000,00 RJNCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERJNTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Belanja PegawaiBelanja Barang dan Jasa Pendidikandan Pelatihan Prajabatan Bagi Ca/on PNSD Belanja PegawaiBelanja Barang dan Jasa Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Bagi PNSD Belanja Barang dan Jasa Diktat Teknis bagi PNSD Belanja Barang dan Jasa Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNSD Belanja PegawaiBelanja Barang dan Jasa Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja danKeuangan Penyusunan Laporan Capaian Kine,ja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Belanja Barang dan Jasa Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/ Arsip Daerah Pendataan dan Penataan Dokumen/ArsipDaerah Belanja Barang dan Jasa Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Penyusunan Rencana Pembinaan Karier PNS Belanja PegawaiBelanja Barang dan Jasa Seleksi Penerimaan Caton PNS Belanja PegawaiBelanja Barang dan Jasa Pembangunan/PengembanganSistem Informasi Kepegawaian Daerah Belanja PegawaiBelanja Barang dan JasaBelanja Modal Pemberian Penghargaan Bagi PNS Yang Berprestasi Belanja PegawaiBelanja Barang dan Jasa Proses Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin PNS 4.05 . 4.05.01 . 06 . 01 4.05 . 4.05.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 4.05 . 4.05.01 . 07 4.05 . 4.05.01 . 07 . 014.05 . 4.05.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 4.05 . 4.05.01 . 284.05 . 4.05.01 . 28 . 01 4.05 . 4.05.01 . 28 . 01 . 5 . 2 . 1 4.05 . 4.05.01 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2 4.05 . 4.05.01 . 28 . 02 4.05 . 4.05.01 . 28 . 02 . 5 . 2 . 1 4.05 . 4.05.01 . 28 . 02 . 5 . 2 . 2 4.05 . 4.05.01 . 28 . 03 4.05 . 4.05.01 . 28 . 03 . 5 . 2 . 1 4.05 . 4.05.01 . 28 . 03 . 5 . 2 . 2 4.05 . 4.05.01 . 28 . 03 . 5 . 2 . 3 4.05 . 4.05.01 . 28 . 05 4.05 . 4.05.01 . 28 . 05 . 5 . 2 . l 4.05 . 4.05.01 . 28 . 05 . 5 . 2 . 2 4.05 . 4.05.01 . 28 . 06 4.05 . 4.05.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 1 4.05 . 4.05.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 4.05 . 4.05.01 . 05 . 10 4.05 . 4.05.01 . 05 . 10 . 5 . 2 . 1 4.05 . 4.05.01 . 05 . 10 . 5 . 2 . 2 4.05 . 4.05.01 . 05 . 16 4.05 . 4.05.01 . 05 . 16 . 5 . 2 . 24.05. 4.05.01. 05. 17 4.05. 4.05.01. OS. 17. 5. 2. 2 4.05 . 4.05.01 . 05 . 29 4.05 . 4.05.01 . 05 . 29 . 5 . 2 . 1 4.05 . 4.05.01 . 05 . 29 . 5 . 2 . 24.05 . 4.05.01 . 06 4 3 2 1 DASAR HUKUM JUMLAH URAIAN KODE REKENING ii (11.166.648. 735,00) SURPLUS / (DEFISIT) [!]~~~~[!]~:~ ... ~~ 1--~-NC-I_A_N-AP_B_D-ME-N-UR-lJT~U-RU_SA_N_P_E-ME_~_NT_A_H_A_N_DA-ERA~H-,O-R-GAN~ISA~SI-,P-EN-DA~PA-TA_N_,-BE-~-N-JA_D_A_N-PE_M_BI-AY-AJlN~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~----'~~~-H-a-,a--.!,.l;~...i;:~~~ -~ • .....:: :-", ,i.;: [., i1: __,_,,..., ""' _11,.;P_.._I ,.- .. 1:.1 WIHAJI BATANG, 27 Desember 2019 BUPATI BATANG, 4.500.000,00 79.136.600,0083.636.600,0083.636.600,00 7 .100.000,00 42.900.000,0050.000.000,0040.000.000,0040.000.000,00 Belanja PegawaiBelanja Barang dan Jasa Pengembangan Aparatur Belanja Barang dan Jasa Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis PNS Belanja PegawaiBelanja Barang dan Jasa Program Pendidikan Kedinasan Peningkatan Ketrampilan dan Profesiona/isme Belanja PegawaiBelanja Barang dan Jasa 37.800.000,0026.378.500,00 4.05 . 4.05.01 . 28 . 06 . 5 . 2 . 14.05 . 4.05.01 . 28 . 06 . 5 . 2 . 2 4.05 . 4.05.01 . 28 . 12 4.05 . 4.05.01 . 28 . 12 . 5 . 2 . 24.05 . 4.05.01 . 28. 14 4.05 . 4.05.01 . 28. 14 . 5 . 2 . 1 4.05 . 4.05.01 . 28. 14 . 5. 2. 2 4.05 . 4.05.01 . 29 4.05 . 4.05.01 . 29 . 01 4.05 . 4.05.01 . 29 . 01 . 5 . 2 . 1 4.05 . 4.05.01 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 4 3 2 1 DASARHUKUM JUMLAH URAIAN KODE REKENING ttd 195.000.000,00275.000.000,00200.000.000,00 2.179.660.~ - ~- j ~ I ~ t,;, Hala,_... ,.. i_ ..... 'l li"r:; II': ..... ~l!J 50.000.000,0030.000.000,0015.000.000,00 100.000.000,00 10.000.000,00 3.364.660.000,00 238.014.128,00 --- - --- --- 205.000.000,00238.014.128,00 33.355.000,00 389.800.000,00273.200.000,00400.036.000,00100.000.000,00100.000.000,00 34.640.000,0029.040.000,00 156.500.000,00120.000.000,00 1.647.850.000,003.284.421.000,00 200.000,00 237 .814.128,00 .... ---- -·--- -- 169.206.700,00
35.793.300,00 --·- -·-- --- 48.608.600,00 1.391.400,00 29.815.000,00 185.000,00 14.783.100,00 216.900,00 76.000.000,00 24.000.000,00 0,00 10.000.000,00 -·-. ------ 32.980.000,00 2.443.680.000,00 --·-· - 0,00 0,00 0,00 0,00 750.000,00 199.250.000,00 0,00
1.761.660.000,00 237.814.128,00 42.950.000,00 1.604.900.000,00 ----- --- - . 200.000,00 1.630.400.000,00 1.654.021.000,00 ---··· ·- -·--· ... - -- --- ·- -- ·-- - ··- 0,00 33.355.000,00 0,00 389.800.000,00 0,00 273.200.000,00 25.500.000,00 374.536.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 34.640.000,00 0,00 29.040.000,00 0,00 156.500.000,00 0,00 120.000.000,00 152.322.092.456,00152.322.092.456,00511.373. 771.872,00 126.282.011.216,00 2.437.892.200,00 126.282.011.216,00 2.437.892.200,00 283.551.550. 778,00 52.858.259.370,00 REKAP!TULASI BElANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN 11:1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat MenyuratPenyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan PenggandaanPenyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Di Dalam dan Ke Luar Daerah Pengelolaan Keuangan SKPD Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kegiatan Pembinaan Kesamaptaan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja danKeuangan Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan SemesteranKegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Kegiatan Penyusunan Laporan Evaluasi Anggaran Kegiatan Penyusunan LAKIP Kabupaten Program Pendidikan Anak Usia Dini Pembangunan Gedung SekolahPembangunan Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir Pelatihan kompetensi tenaga pendidik PAUD Non Formal Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan 1.01 . 1.01.01 . 06 . 01 1.01 . 1.01.01 . 06 . 021.01 . 1.01.01 . 06. 04 1.01 . 1.01.01 . 06 . 051.01 . 1.01.01 . 06 . 091.01 . 1.01.01 . 151.01 . 1.01.01 . 15 . 01 1.01 . 1.01.01 . 15 . 09 1.01 . 1.01.01 . 15 . 57 1.01 . 1.01.01 . 15 . 5911.011.01 . 1.01.011.01 . 1.01.01 . 011.01 . 1.01.01 . 01 . 011.01 . 1.01.01 . 01 . 021.01 . 1.01.01 . 01 . 061.01 . 1.01.01 . 01 . 081.01 . 1.01.01 . 01 . 101.01 . 1.01.01 . 01 . 111.01 . 1.01.01 . 01 . 121.01 . 1.01.01 . 01 . 151.01. 1.01.01 . 01 . 17 1.01 . 1.01.01 . 01 . 181.01 . 1.01.01 . 01 . 231.01 . 1.01.01 . 051.01 . 1.01.01 . 05 . 111.01 . 1.01.01 . 06 6=3+4+5 4 3 2 1 JUMLAH MODAL 5 174.963.961.724,00 23.602.189.040,0023.602.189.040,00 0,00-- -·-·· 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00--0,00-·--·0,00 -- --- 0,00 -- 0,000,000,000,000,00_,, .. 888.000.000,00 - 195.000.000,00275.000.000,00 0,00 418.000.000,00 BARANG & JASA PEGAWAI JENIS BELANJA URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN KODE PEMERINTAH KABUPATEN BATANG REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020 i LAMPIRAN IVPERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG NO 14 TAHUN 2019TENTANGANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN ANGGARAN 2020 URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA KODE PROGRAM DAN KEGIATAN JUMLAH PEGAWAI BARANG & JASA MODAL 1 2 3 4 5 6=3+4+5 4.07 . 4.03.01 . 55 . 01 Fasilitasi Krenova 11.000.000,00 88.350.000,00 0,00 99.350.000,00 4.07 . 4.03.01 . 55 . 02 Penguatan 5istem Inovasi Daerah 9.200.000,00 76.450.000,00 0,00 85.650.000,00 JUMLAH 83.314.928.520,00 434.123.309.086,00 209.842.807.724,00 727.281.045.330,00 BATANG, 27 Desember 2019 BUPATI BATANG, - WIHAJI [!]' ...... ..., ... [!]."".'"_J -~~ n· REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN OAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Hala~ .... ., i .L"I = ~ ~~)".J-,r.'111~1 "i"l,;J ....... I . l'"KW' ...,... ~[!] REKAPITULAS!BELANJA OAERAH UNTUK KESELARASANDAN KETERPADUAN URUSAN PEMER!NTAHANOAERAH DAN FLINGS! OALAM KERANGKA PENGELOIAAN KEUANGAN NEGARA JUMLAH MODAL 7 8=3+4+5+6+7 16.483.870. 760,00 688.620.972.349,00 2.942.461.000,00 14.440.000.072,00 709.346. 700,00 13.134.558.680,00 2.093.800.000,00 10.722.150.628,00 0,00 200.400.000,00 86.794.400,00
461.700.000,00 5.161.108.160,00 118.207 .631.495,00 331.000.000,00 9.951.095.146,00 467.348.000,00 8.079.628.951,00 4.157.457.500,00 501.597.158.642,00 534.555.000,00 11.306.648. 735,00 0,00 520.000.000,00 340.633.800,00 13.659. 773.633,00 340.633.800,00 13.659.773.633,00 9.904.991.900,00 82.608.651.697,00 200.000.000,00 8.944.549.521,00 1.376.253.300,00 30.003. 941.566,00 0,00 540.000.000,00 1.891.000.000,00 6.993.398.587,00 261. 712.000,00 8.917.621.271,00 29.976.600,00 8.072.200.350,00 0,00 75.000.000,00 5.611.500.000,00 16.423.615.679,00 534.550.000,00 2.568.324.723,00 0,00 70.000.000,00 0,00 149.636.000,00 0,00 Hala TAHUN ANGGARAN 2020 BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA LANGSUNG KODE URAIAN PE GAWAI PEGAWAI NON PEGAWAI BARANG & JASA 1 2 3 4 5 6 01 PELAYANAN 140.214.464.352,00 424.550.410.146,00 21.721.281.950,00 85.650. 945.141,00 01 2 03 Pangan 9.452.289.072,00 0,00 101.950.000,00 1.943.300.000,00 01 2 05 Lingkungan Hidup 5.222.800.641,00 0,00 823.583.500,00 6.378.827 .839,00 01 2 10 Komunikasi dan Informatika 3.055.603.457,00 0,00 102.550.000,00 5.470.197.171,00 01 2 14 Statistik 0,00 0,00 48.000.000,00 152.400.000,00 01 2 18 Kearsipan 0,00 0,00 18.500.000,00 356.405.600,00 01 4 01 Administrasi Pemerintahan 68.286.606.891,00 0,00 3.108.199.500,00 41.651.716.944,00 01 4 02 Pengawasan 5.296.399.650,00 0,00 873.020.000,00 3.450.675.496,00 01 4 03 Perencanaan 3.590.452.451,00 0,00 559.200.000,00 3.462.628.500,00 01 4 04 Keuangan 41. 754.356.305,00 424.550.410.146,00 15.225.353.950,00 15.909.580. 741,00 01 4 05 Kepegawaian 3.555.955.885,00 0,00 774.475.000,00 6.441.662.850,00 01 4 07 Penelitian dan Pengembangan 0,00 0,00 86.450.000,00 433.550.000,00 03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN 7.836.951.627,00 0,00 2.692.457.500,00
2.789. 730. 706,00 03 05 Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta 7.836.951.627,00 0,00 2.692.457.500,00
2.789. 730. 706,00 Perlindungan Masyarakat 04 EKONOMI 22.959.556.800,00 0,00 4.108.042.500,00 45.636.060.497,00 04 2 07 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 2.933.054.721,00 0,00 1.848.322.500,00 3.963.172.300,00 04 2 09 Perhubungan 4.555.866.976,00 0,00 315.275.000,00 23.756.546.290,00 04 2 11 Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah 0,00 0,00 103.000.000,00 437.000.000,00 04 2 12 Penanaman Modal 2.739.411.953,00 0,00 218.550.000,00 2.144.436.634,00 04 3 01 Kelautan dan Perikanan 4.766.839.271,00 0,00 309.375.000,00 3.579.695.000,00 04 3 03 Pertanian 0,00 0,00 836.670.000,00 7 .205.553. 750,00 04 3 04 Kehutanan 0,00 0,00 45.600.000,00 29.400.000,00 04 3 06 Perdagangan
7.964.383.879,00 0,00 147.900.000,00 2.699.831.800,00 04 3 07 Perindustrian 0,00 0,00 283.350.000,00
1.750.424. 723,00 04 3 08 Transmigrasi 0,00 0,00 0,00 70.000.000,00 05 LINGKUNGAN HIDUP 0,00 0,00
37.700.000,00 111.936.000,00 OS 2 04 Pertanahan 0,00 0,00
37.700.000,00 111.936.000,00 PEMERINTAH KABUPATEN BATANG REKAPITULASI BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI KEUANGAN NEGARA LAMPIRAN V PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG NO 14 TAHUN 2019 TENT ANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN ANGGARAN 2020 BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA LANGSUNG KODE URAIAN PE GAWAI NON PEGAWAI JUMLAH PEGAWAI BARANG & JASA MODAL 1 2 3 4 5 6 7 8=3+4+5+6+7 06 PERUMAHAN DAN FASILITAS 14.227.123.655,00 0,00 3.637. 790.670,00 18.506.289.344,00 97 .072.408.403,00 133.443.612.072,00 06 1 03 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 11.547.015.216,00 0,00 2.358.898.370,00 11.303.597.244,00 81.976.604.888,00 107.186.115.718,00 06 1 04 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 2.680.108.439,00 0,00 1.278.892.300,00 7.202.692.100,00 15.095.803.515,00 26.257.496.354,00 07 KESEHATAN 98.145.619.653,00 0,00 44.988.190.200,00 134.599.538.537,00 55.075.872.921,00 332.809.221.311,00 07 1 02 Kesehatan 98.145.619.653,00 0,00 42.951.430.200,00 130.598.854.665,00 53.833.730.481,00 325.529.634.999,00 07 2 08 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 0,00 0,00 2.036. 760.000,00 4.000.683.872,00 1.242.142.440,00 7.279.586.312,00 08 PARIWISATA DAN BUDAYA 3.419.136.395,00 0,00 681.410.500,00 5.811. 766. 770,00 3.390.975.000,00 13.303.288.665,00 08 2 16 Kebudayaan 0,00 0,00 458. 900.000,00 1.906.550.000,00 45.000.000,00 2.410.450.000,00 08 3 02 Pariwisata 3.419.136.395,00 0,00 222.510.500,00 3.905.216.770,00 3.345.975.000,00 10.892.838.665,00 10 PENDIDIKAN 440. 993.539. 980,00 0,00 3.188.461.400,00 129.122.056.358,00 27.397.054.940,00
600.701.112.678,00 10 1 01 Pendidikan 437.904.712.961,00 0,00 2.437 .892.200,00 126.282.011.216,00 23.602.189.040,00 590.226.805.417,00 10 2 13 Kepemudaan dan Olah Raga 0,00 0,00 586.800.000,00 1.450.618.000,00 1.423.332.000,00 3.460. 750.000,00 10 2 17 Perpustakaan 3.088.827.019,00 0,00
163.769.200,00 1.389.427.142,00 2.371.533.900,00 7 .013.557 .261,00 11 PERUNDUNGAN SOSIAL 10.989.578.039,00 0,00 2.259.593.800,00 11.894.985.733,00 177.000.000,00 25.321.157.572,00 11 1 06 Sosial 2.294.640.473,00 0,00 1.138.688.800,00 5.374.664.847,00 115.000.000,00
8.922.994.120,00 11 2 01 Tenaga Kerja 2.057.183.555,00 0,00
336.770.000,00 2.245.349.012,00 62.000.000,00 4.701.302.567,00 11 2 02 Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak 3.095.872.216,00 0,00 174.489.000,00 1.166.353.100,00 0,00 4.436.714.316,00 11 2 06 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 3.541.881.795,00 0,00 609.646.000,00 3.108.618.774,00 0,00 7 .260.146.569,00 738.
785.970.501,00 424.550.410.146,00 83.314.928.520,00 434.123.309.086,00 209.842.807.724,00 1.890.617.425.977,00 BATANG, 27 Desember 2019 BUPATI SATANG. WIHAJI ~~~ REKAPITULASI BELANJA DAERAH UIIITUK KESElAAASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN OAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOI.AAN KEUANGAN NEGARA "'"~ ... f~ .mmr.-,i:• il!9rm,im1r.1 'i"L:J= ~"[!] P?:'I ~...,... •, • HALAMAN : 227 Batang, 27 Desember 2019 ES ELON GO LONGAN I II III IV STAF TOTAL Golongan IV/e - - - - - 0 Golongan IV/d - 1 0 0 1 2 Golongan IV/c - 27 1 0 9 37 Golongan IV /b - 1 44 0 128 173 Golongan IV /a - 0 82 52 1884 2018 JUMLAH GOLONGAN IV 0 29 127 52 2022 2230 Golongan III/d - 0 9 236 393 638 Golongan III/c - 0 0 126 481 607 Golongan III/b - 0 0 23 833 856 Golongan III/a - 0 0 5 893 898 JUMLAH GOLONGAN III 0 0 9 390 2600 2999 Golongan II/d - 0 0 0 146 146 Golongan II/c - 0 0 0 702 702 Golongan II/b - 0 0 0 209 209 Golongan II/a - 0 0 0 156 156 JUMLAH GOLONGAN II 0 0 0 0 1213 1213 Golongan 1/d - 0 0 0 23 23 Golongan I/c - 0 0 0 106 106 Golongan I/b - 0 0 0 5 5 Golongan I/a - 0 0 0 2 2 JUMLAH GOLONGAN I 0 0 0 0 136 136 JUMLAH TOTAL 0 29 136 442 5971 6578 DAFTAR JUMLAH PEGAWAI PERGOLONGAN DAN PERJABATAN TAHUN ANGGARAN 2020 LAMPIRAN VI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG NO 14 TAHUN 2019 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN ANGGARAN 2020 HALAMAN: 'i.I!] Batang, 27 Desember 2019 URAIAN RINCIAN TAHUN PENGAKUAN JMH PIUTANG S.D. PERKIRAAN PERKIRAAN PERKIRAAN SALDO NO. PI UT ANG PI UT ANG 2019 PENAMBAHAN TAHUN PENGURANGAN AKHIR TAHUN 2020 2020 TAHUN 2020 Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - JUMLAH .............................. Ro - Ro - Ro - Ro - Rp - KABUPATEN BATANG DAFTAR PIUTANG DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 LAMPIRAN VII PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG NO 14 TAHUN 2019 TENT ANGANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN ANGGARAN 2020 Batang, 27 Desember 2019 DASAR HUKUM HASIL PENYERTAAN JUMLAH MODAL TAHUN PENYERTAAN BENTUK PENYERTAAN JUHL.AH PENYERTAAN MODAL JUML.AHMODAL YANG TEL.AH PENYERTAAN MODAL TAHUN JUMLAH MODAL YANG TELAH S!SA MODAL YANG BELUM MODAL (JNVESTASI (INVESTASI YANG JUHL.AHSISA MODAL (INVESTAS! NO. PENYERTAAN NAMA PERUSAHAAN/ LEMBAGA MODAL (INVESTASI DISERTAKAN SAMPAI TAHUN DISERTAKAN SAMPAI DENGAN AKAN OITERIMA YANG DISERTAKAN SAMPAI MODAL (INVEST AS! (INVESTASI DAERAH) !NI DISERTAKAN DAERAH TAHUN MODAL DAERAH) ANGGARAN LALU TAHUN INI KEMBAU TAHUN DENGAN TAHUN !NI) DAERAH) IN!) !NI) 1 PERUSDA ANEKA USAHA PE RDA Penyertaan Modal 3.816.050.276,00 3.816.050.276,00 3.816.050.276,00 - - - 2 PDAM PERDA Penyertaan Modal 312.671.114.555,00 28.041.089.555,00 28.041.089.555,00 - - - 3 PD. BKK BATANG PE RDA Penyertaan Modal 6.680.000.000,00 7 .680.000.000,00 7 .680.000.000,00 - - 4 PT. BANK JATENG PER DA Penyertaan Saham 43.975.000.000,00 31.334.000.000,00 5.000.000.000,00 36.334.000.000,00 - - 5 PT. BPR BAPERA PERDA Penyertaan Modal 5.990.000.000,00 7.990.000.000,00 7.990.000.000,00 - - - PD. BKK BANDAR PERDA Penyertaan Modal 3.350.000.000,00
3.750.000.000,00 3.750.000.000,00 - - 6 PT PRPP PERDA Penyertaan Saham 464.200.000,00 464.200.000,00 - 464 .200.000,00 - - - 7 KOPERASI BATANG PE RDA Penyertaan Modal 470.000.000,00 470.000.000,00 - 470.000.000,00 CEMERLANG - - - JUMLAH Rp 377.416.364.831,00 Rp 83.545.339.831,00 Rp 5.000.000.000 Rp 88.545.339.831 Rp - Rp - Rp - Rp - KABUPATEN BATANG DAFTAR PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 LAMPIRAN VIII PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG NO 14 TAHUN 2019 TENT ANGANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN ANGGARAN 2020 Batang, 27 Desember 2019 JENIS ASSET TETAP DAERAH SALDO PADA AKHIR TAHUN PERKIRAAN PENAMBAHAN PERKIRAAN PENGURANGAN SALDO AKHIR TGL 31 NO. 2019 TAHUN 2020 TAHUN 2020 DESEMBER 2020 Tan ah 699.182. 730.382,00 1.900.000.000,00 - 701.082. 730.382,00 Peralatan dan Mesin 470.010.625.072,60 42.677.245.433,00 - 512.687.870.505,60 Bangunan dan Gedung
971.787.289.807,94 83.187 .545.138,00 - 1.054. 974.834. 945, 94 Jalan, Irigasi dan Jembatan 1.058. 94 7 .144. 249 ,60 79.171.020.553,00 - l .138.118.164.802,60 Asset Tetap Lainnya
64.723.302.472,63 2.406.996.600,00 - 67.130.299.072,63 JUML.AH 3.264.651.091.984 77 209.342.807. 724,00 - 3.473.993.899.708 77 KABUPATEN BATANG DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASSET TETAP DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 L.AMPIRAN IXPERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANGNO 14 TAHUN 2019TENT ANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BEL.ANJA DAERAHKABUPATEN BATANG TAHUN ANGGARAN 2020 HALAMAN: . • Batang, 27 Desember 2019 SALDO PADA AKHIR TAHUN PERKIRAAN PERKIRAAN SALDO AKHIR TGL 31 NO. JENIS ASET LAINNYA 2019 PENAMBAHAN TAHUN PENGURANGAN TAHUN DESEMBER 2020 ,n?n ?n,n Aset lainnya Rp 188.344.187 .095 Rp 500.000.000 Rp - Rp 188.844.187 .095 JUMLAH ............... Rp 188.344.187 .095 Rp 500.000.000 Rp - Rp 188.844.187 .095 KABUPATEN BATANG DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASSET LAIN-LAIN TAHUN ANGGARAN 2020 LAMPIRAN XPERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANGNO 14 TAHUN 2019TENTANGANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAHKABUPATEN BATANG TAHUN ANGGARAN 2020 HALA • Batang, 27 Desember 2019 JUMLAH TAHUN JUMLAH ANGGARAN TAHUN 2018 JUMLAH JUMLAH SISA ANGGARAN YANG REALISASI S/D DIANGGARKAN TAHUN INI NO SKPD NAMA KEGIATAN AWAL PENGANGGARAN AKHIRTAHUN APBD 2019 APBD P 2019 2019 APBD2020 APBD P 2020 JUMLAH KESELURUHAN - - . - - - DAFTAR KEGIATAN-KEGIATAN TAHUN SEBELUMNYA YANG BELUM DISELESAIKAN DAN DIANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN ANGGARAN INI TAHUN ANGGARAN 2020 LAMPIRAN XI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG NO 14 TAHUN 2019 TENTANGANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN ANGGARAN 2020 HALAMAN: ..,L!J Batang, 27 Desember 2019 SUM BER DASAR HUKUM TGL/THN JML JANG KA PERSENTASE TUJUAN JUMLAH PEMBAYARAN TAHUN INI JUMLAH SISA PEMBAYARAN (Rp) PERJANJIAN PINJAMAN/NILAI BU NGAN NO. PINJAMAN PINJAMAN/OBL PINJAMAN/OB NOMINAL WAKTU PINJAMAN PENGGUNAAN DAE RAH IGASI PINJAMAN PINJAMAN POKOK PINJAMAN BU NGA & JASA POKOK PINJAMAN LIGAS I OBLIGASI (%) DAE RAH BANK DAE RAH BU NGA 1 BANK - - 30.000.000.000 1 TAHUN 8,5%/THN Biaya Operasional - - - - RSUD JUMLAH KABUPATEN BATANG DAFT AR PINJAMAN DAERAH T AHUN ANG GARAN 2020 LAMPIRAN XII PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG NO 14 TAHUN 2019 TENT ANGANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN ANGGARAN 2020 HALAMAN : 234 BUPATI BATANG Batang, 27 Oesember 2019 TU JUAN DASAR HUKUM PEMBENTUKAN JUMLAH DANA TRANSFER DARI KAS TRANSFER KE KAS SISA DANA YANG BELUM NO. PEMBENTUKAN DANA DANA CADANGAN CADANGAN YANG SALDO AWAL DAERAH DAE RAH SALDO AKHIR DICADANGKAN CADANGAN DIRENCANAKAN - - - - - - - - - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - r KABUPATEN BATANG DAFTAR DANA CADANGAN TAHUN ANGGARAN 2020 LAMPIRAN XIII PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG NO 14 TAHUN 2019 TENT ANGANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN ANGGARAN 2020

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 6

Pasal 5

Pasal 8

Pasal 7

Pasal 9

Dasar hukum (22)

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 15 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 2004

Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 21 Tahun 1988

Peraturan Pemerintah (PP) No. 109 Tahun 2000

Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 55 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 56 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 8 Tahun 2006

Peraturan Pemerintah (PP) No. 3 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 39 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 65 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah (PP) No. 2 Tahun 2012

Peraturan Pemerintah (PP) No. 74 Tahun 2012

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2016

Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 Tahun 2017

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 6

Pasal 5

Pasal 8

Pasal 7

Pasal 9

Dasar hukum (22)

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 15 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 2004

Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 21 Tahun 1988

Peraturan Pemerintah (PP) No. 109 Tahun 2000

Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 55 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 56 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 8 Tahun 2006

Peraturan Pemerintah (PP) No. 3 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 39 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 65 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah (PP) No. 2 Tahun 2012

Peraturan Pemerintah (PP) No. 74 Tahun 2012

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2016

Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 Tahun 2017