DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Empat Lawang No. 1 Tahun 2015

Nomor: 1
Tahun: 2015
Ditetapkan: 6 Januari 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi pokok Peaturan Daerah ini ialah:Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015,Pendapatan Daerah,Pendapatan Asli Daerah,Dana perimbangan,

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (l)Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Kepala Ao2Sh7ajlb menSaJukan rancangan Perda tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD sesuai dengan waktu yang ditentukan olehketentuan peraturan perundang- undangan untuk memperoleh persetujuan bersama dan

Mengingat

Pasal 315 ayat (5)Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa dalam hal gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda Kabupaten/Kota ' tentang APBD dan rancangan peraturan bupati/wali kota tentang penjabaran APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kepentingan umum, RKPD, KUA dan PPAS, serta RPJMD, bupati/wali kota

Menetapkan

menetapkan rancangan dimaksud menjadi Perda dan peraturan bupati/wali kota.

b.bahwa Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, merupakan perwuju dan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2015 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan telah dievaluasi oleh Gubernur;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun Anggaran 2015.
1. 1.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana Mengingat 1994 i£2£ dCMgan Undang'Undang Nomor 12 Tahun Nomor To t*" wT* R^hl^ Indonesia Tahun 1994 Nomor 62 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569); ^epuDiiK
2. 2.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak R,nT^-wd5n RetFibUSi Daerah (^mbaran §Negira Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3685) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
3. 3.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
4. 4.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. 5.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemenntahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
6. 6.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. 7.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. 8.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. 9.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Repbublik Indoensia Nomor 4400);
10. 10.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
11. 11.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Penmbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik ndonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. 12.Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Empat Lawang di Provinsi Sumatera Selatan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4677 );
13. 13.Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 );
14. 14.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 1181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
15. 15.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. 16.Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 1199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
17. 17.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 09, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah pertama kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
18. 18.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pelaporan Kuangan "dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
19. 19.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
20. 20.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang . Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
21. 21.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pmjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
22. 22.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
23. 23.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
24. 24.Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
25. 25.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
26. 26.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
27. 27.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri dalam. Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
28. 28.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2015. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG Dan BUPATI EMPAT LAWANG MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 sebaeai berikut : &

(1)Pendapatan Daerah
(2)Belanja Daerah Surplus / (Defisit)
(3)Pembiayaan
1. a.Penerimaan
2. b.Pengeluaran Jumlah Pembiayaan netto Rp. 878.726.482.940,83 Rp. 936.332.120.240,11 (Rp. 57.605.637.299.28) Rp. 62.605.637.299,28 Rp. 5.000.000.000,00 Rp. 57.605.637.299,28 Sisa lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (NIHIL1

Pasal 2

(1)Pendapatan Daerah Sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari
1. a.Pendapatan Asli Daerah Rp. 25.480.000.000,00
2. b.Dana Perimbangan Rp. 761.039.208.740,83
3. c.Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Rp. 92.207.274.200,00
(2)Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:
1. a.Pajak Daerah
2. b.Retribusi Daerah
3. c.Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
4. d.Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Rp. 8.321.970.000,00 Rp. 1.483.030.000,00 Rp. 6.000.000.000,00 Rp. 9.675.000.000,00 <3' £X Sir SebSgaimana «—«. pada ayat (1) huruf b pendapatan
5. a.Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
6. b.Dana Alokasi Umum c Dana Alokasi Khusus RP- 321.536.014.740,83 Rp- 366.775.204.000,00 Rp. 72.727.990.000,00
(4)Uta,lain Pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf c terdiri dari jenis pendapatan :
1. a.Hibah
2. b.Dana Darurat
3. c.Dana Bagi Hasil Pajak
4. d.Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
5. e.Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya RP- NIHIL RP- NIHIL, Rp- 18.347.847.200,00 Rp- 59.839.577.572,00 Rp. 64.439.849.000,00

Pasal 3

(1)Belanja Daerah Sebagaimana dimaksud dalam pasal 1terdiri dari : Rp. 354.974.115.738,11 Rp. 581.358.004.502,00

Pasal 4

(1)Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1terdiri dari :
1. a.Penerimaan Pembiayaan Daerah Rp. 62.605.637.299,28
2. a.Belanja Tidak Langsung
3. b.Belanja Langsung
4. b.Pengeluaran Pembiayaan Daerah
(2)Penerimaan Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :
1. a.SILPA Tahun Anggaran Sebelumnya Rp. 43.286.694.239,28
2. b.Pencairan Dana Cadangan Rp. NIHIL
3. c.Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Rp. NIHIL
4. d.Penerimaan Pinjaman Daerah Rp. NIHIL Rp. 5.000.000.000,00
5. e.Penerimaan Kembali Pemberian Plnjaman RP. NIHIL
6. f.Penerimaan Piutang Daerah Rp. 19.318.943.060,00
(3)Pengeluaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :
1. a.Pembentukan dana cadangan
2. b.Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah
3. c.Pembayaran Pinjaman Daerah
4. d.Pemberian Pinjaman Daerah
5. e.Pembayaran Pokok Utang

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1.Lampiran I. Ringkasan APBD;
2.Lampiran II. Ringkasan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3.Lampiran III. Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4.Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
5.Lampiran V. Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6.Lampiran VI. Daftar Jumlah Pegawai Pergolongan dan Perjabatan;
7.Lampiran VII. Daftar Piutang Daerah;
8.Lampiran VIII. Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
9.Lampiran IX. Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
10.Lampiran X. Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lain-lain;
11.Lampiran XI. Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Sebelumnya Yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Ini:
12.Lampiran XII. Daftar Dana Cadangan Daerah;
13.Lampiran XIII. Daftar Pinjaman Daerah. Kp. NIHIL Rp. 5.000.000.000,00 Rp. NIHIL Rp. NIHIL Rp. NIHIL

Pasal 6

Bupati Empat Lawang menetapkan Peraturan Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendaoat dan Belanja Daerah sebagai landasan operasiona) pelaksanaan ^88"^ Fendapat

Pasal 7

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah. aengan Diundangkan di Tebing Tinggi pada tanggal 07 Januari 2015 DAERAH NG, Ditetapkan djf Tebing Tinggi pada tanggal//06 Januari 2015 feFAT^lpAT LAWANG, '• YtMur S^.cSiw **) Perda ir\i\dinyatakan sah pada Tanggal 06 Januari 2015 >NI ALJUFRI SYAH, M.Si DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG TAHUN 2015 NOMOR

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Dasar hukum (29)

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 1985

Undang-undang (UU) No. 18 Tahun 1997

Undang-undang (UU) No. 21 Tahun 1997

Undang-undang (UU) No. 28 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 34 Tahun 2000

Undang-undang (UU) No. 20 Tahun 2001

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 15 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 2004

Peraturan Pemerintah (PP) No. 65 Tahun 2001

Peraturan Pemerintah (PP) No. 66 Tahun 2001

Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 Tahun 2004

Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 37 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 54 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 55 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 56 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 57 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 65 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 8 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2007

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 21 Tahun 2011

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 37 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Dasar hukum (29)

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 1985

Undang-undang (UU) No. 18 Tahun 1997

Undang-undang (UU) No. 21 Tahun 1997

Undang-undang (UU) No. 28 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 34 Tahun 2000

Undang-undang (UU) No. 20 Tahun 2001

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 15 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 2004

Peraturan Pemerintah (PP) No. 65 Tahun 2001

Peraturan Pemerintah (PP) No. 66 Tahun 2001

Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 Tahun 2004

Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 37 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 54 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 55 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 56 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 57 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 65 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 8 Tahun 2005