DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pulang Pisau No. 1 Tahun 2014

Nomor: 1
Tahun: 2014
Ditetapkan: 6 Januari 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 87

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II PEMBENTUKAN; BAB III ORGANISASI; BAB IV KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI; BAB V TATA KERJA; BAB VI PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN; BAB VII PEMBIAYAAN; BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN; BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka penyesuain beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 43 tahun 2007 tentang Perpustakaan dan Undang- Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, maka pengaturan sebelumnya yang terdapat dalam Pasal 27 Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Lembaga teknis Daerah Kabupaten Pulang Pisau dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, diatur dan ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok- Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); SALINAN

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
4.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5.Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774 );
6.Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
7.Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 Tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1547);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4016), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggara Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2005 Tentang Pedoman Tata Kearsipan di Daerah;
18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
20.Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pulang Pisau di Bidang Urusan Pemerintahan (Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2008 Nomor 07).

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Daerah Kabupaten Pulang Pisau.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3.Bupati adalah Bupati Pulang Pisau.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pulang Pisau sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
6.Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Pulang Pisau yang merupakan unsur staf dan mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah.
7.Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kabupaten Pulang Pisau yang merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD.
8.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pulang Pisau.
9.Sekretaris DPRD adalah Sekretaris DPRD Kabupaten Pulang Pisau.
10.Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi adalah Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Pulang Pisau.
11.Kepala Badan adalah Kepala Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Pulang Pisau.
12.Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disingkat UPTB adalah unsur pelaksana teknis Badan.
13.Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan.
14.Arsiparis adalah seseorang yang memiliki kompetensi di bidang kearsipan yang diperoleh melalui pendidikan formal dan/atau pendidikandan pelatihan kearsipan serta mempunyai fungsi,tugas, dan tanggung jawab melaksanakan kegiatan kearsipan.
15.Arsip adalah naskah-naskah dinas dan diterima oleh semua satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau dalam bentuk corak apapun, baik dalam keadaan tunggal maupun kelompok untuk melaksanakan tugas.
16.Arsip Dinamis adalah arsip yang masih dipergunakan dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan tugas.
17.Arsip Aktif adalah arsip yang masih dipergunakan secara langsung dalam pelaksanaan tugas.
18.Arsip In Aktif adalah arsip yang tidak lagi dipergunakan secara langsung dalam pelaksanaan tugas.
19.Arsip Statis adalah arsip yang tidak lagi dipergunakan secara dalam pelaksanaan tugas dan disimpan sebagai instansi yang menguasai untuk kemudian disimpan di Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
20.Kearsipan adalah suatu sistem yang mengatur pengelolaan arsip yang meliputi penerimaan, pencatatan, pengolahan, penataan, penyimpanan, penemuan kembali, penyusunan dan perawatan/pemeliharaan arsip.
21.Akuisisi arsip statis adalah proses penambahan khasanah arsip statis pada lembaga kearsipan yang dilaksanakan melalui kegiatan penyerahan arsip statis dan hak pengelolaannya dari pencipta arsip kepada lembaga kearsipan.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

(1)Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi Dan Tata Kerja Badan Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi.
(2)Ketentuan mengenai Bagan Struktur Organisasi Badan Perpustakaan, Arsip, Dan Dokumentasi Kabupaten Pulang Pisau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisah dari Peraturan Daerah ini.

BAB III

ORGANISASI

Pasal 3

(1)Susunan Organisasi Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi terdiri dari:
1. a.Kepala Badan;
2. b.Sekretariat;
3. c.Bidang Pengembangan, Akuisisi dan Pengelolaan Perpustakaan;
4. d.Bidang Arsip dan Dokumentasi;
5. e.UPTB;
6. f.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Sekretariat, Bidang dan UPTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala UPTB yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
(3)Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, masing-masing dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Badan, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

BAB IV

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 4

(1)Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi merupakan unsur pendukung tugas Bupati bidang perpustakaan, arsip dan dokumentasi.
(2)Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 5

Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi mempunyai tugas:

a.Melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi;
b.Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5, Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi mempunyai fungsi:

a.Pengumpulan, pengelolaan dan pengendalian data berbentuk data base serta analisa data untuk menyusun program kegiatan;
b.Perencanaan strategis pada Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi;
c.Perumusan kebijakan teknis bidang perpustakaan, arsip dan dokumentasi;
d.Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum bidang perpustakaan, arsip dan dokumentasi;
e.Pelaksanaan, pengawasan, pengendalian serta evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan bidang perpustakaan, arsip dan dokumentasi;
f.Pelaksanaan standar pelayanan minimal yang wajib dilaksanakan dalam bidang perpustakaan, arsip dan dokumentasi;
g.Penyelenggaraan urusan kesekretariat pada Badan perpustakaan, arsip dan dokumentasi;
h.Pembinaan UPTB;
i.Pengkoordinasian integrasi, sinkronisasi pelaksanaan kegiatan perpustakaan, arsip dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Daerah;
j.Pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang perpustakaan, arsip dan dokumentasi;
k.Penggunaan dan pelaksanaan kerjasama dengan masyarakat, lembaga pemerintah dan lembaga lainnya;
l.Penyelamatan, pelestarian dan pengamanan arsip dan koleksi nasional;
m.Pengawasan/supervise terhadap penyelenggaraan kearsipan Perangkat Daerah, Kecamatan dan Desa/Kelurahan;
n.Penyusunan perumusan kebijakan penilaian dan penetapan angka kredit pejabat fungsional pustakawan dan Arsiparis.

Pasal 7

Kepala Badan mempunyai tugas:

a.Memimpin, membina, melakukan koordinasi dan pemantauan serta bertanggung jawab dalam penyelenggaraan kegiatan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi;
b.Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 8

Sekretariat mempunyai tugas:

a.Melaksanakan koordinasi perencanaan, evaluasi dan pelaporan program Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi, pengelolaan urusan kepegawaian, urusan umum yang meliputi kegiatan surat menyurat, penggandaan, perlengkapan, rumah tangga, hubungan masyarakat, urusan keuangan;
b.Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretariat mempunyai fungsi:

a.Perencanaan kegiatan kesekretarian;
b.Pengelola urusan administrasi kepegawaian, kesejahteraan pegawai dan pendidikan pelatihan pegawai;
c.Pengelolaan urusan rumah tangga, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
d.Penyelenggaraan pengelolaan administrasi keuangan dan kekayaan daerah;
e.Penyelenggaraan kegiatan surat menyurat, pengetikan, penggandaan, kearsipan;
f.Pengelolaan administrasi perlengkapan dan mengurus pemeliharaan, kebersihan dan keamanan kantor;
g.Pengkoordinasian dan penyusunan rencana pembangunan bidang Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi, evaluasi dan pelaporan.

Isi peraturan

Teks87PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (20)

Undang-undang (UU) No. 28 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 2002

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 43 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 43 Tahun 2009

Peraturan Pemerintah (PP) No. 16 Tahun 1994

Peraturan Pemerintah (PP) No. 100 Tahun 2000

Peraturan Pemerintah (PP) No. 97 Tahun 2000

Peraturan Pemerintah (PP) No. 98 Tahun 2000

Peraturan Pemerintah (PP) No. 13 Tahun 2002

Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 2003

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 79 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 41 Tahun 2007

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2005

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 57 Tahun 2007

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 53 Tahun 2011

Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 7 Tahun 2008

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (20)

Undang-undang (UU) No. 28 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 2002

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 43 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 43 Tahun 2009

Peraturan Pemerintah (PP) No. 16 Tahun 1994

Peraturan Pemerintah (PP) No. 100 Tahun 2000

Peraturan Pemerintah (PP) No. 97 Tahun 2000

Peraturan Pemerintah (PP) No. 98 Tahun 2000

Peraturan Pemerintah (PP) No. 13 Tahun 2002

Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 2003

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 79 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 41 Tahun 2007

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2005

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 57 Tahun 2007

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 53 Tahun 2011

Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 7 Tahun 2008