DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jawa Timur No. 7 Tahun 2014

Nomor: 7
Tahun: 2014
Ditetapkan: 25 Juli 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 76

Lembaga terkait

Ringkasan

peraturan ini mengatur mengenai tenaga kesehatan yang meliputi: a. perencanaan; b. pengadaan; c. pendayagunaan; dan d. pembinaan dan pengawasan. peran serta masyarakat; penyelesaian perselisihan; sanksi adminitratif

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa tenaga kesehatan memegang peranan penting untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan setinggi-tingginya;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Tenaga Kesehatan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950);
3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4.Undang
4.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
5.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
7.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9.Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
10.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
12.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
13.Peraturan
13.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5044);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
19.Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
20.Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 193);
21.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 971/Menkes/PER/XI/2009 tentang Standar Kompetensi Pejabat Struktural Kesehatan;
22.Peraturan
22.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052/Menkes/PER/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteraan;
23.Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012, Nomor 77 Tahun 2012 Tentang Parameter Hak Asasi Manusia Dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah;
24.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2013 tentang Kriteria Fasilitas Pelayanan Kesehatan Terpencil, Sangat Terpencil, dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Tidak Diminati;
25.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengangkatan dan Penempatan Dokter dan Bidan Sebagai Pegawai Tidak Tetap;
26.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan;
27.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2013 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan;
28.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2013 tentang Pendayagunaan Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing di Indonesia;
29.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;
30.Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 922/Menkes/ SK/X/2008 tentang Pedoman Teknis Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
31.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);
32.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011 Nomor 7 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8);
33.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 Nomor 1 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 25); Dengan Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR dan GUBERNUR JAWA TIMUR

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TENAGA KESEHATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Provinsi adalah Provinsi Jawa Timur.
2.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.
3.Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
4.Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Timur.
5.Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Jawa Timur.
6.Dinas adalah Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur.
7.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur.
8.Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
9.Tenaga kesehatan warga negara asing adalah warga negara asing pemegang izin tinggal terbatas yang memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan dibidang kesehatan dan bermaksud bekerja atau berpraktik di fasilitas pelayanan kesehatan di Provinsi Jawa Timur.
10.Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.
10.Pengadaan
11.Pengadaan tenaga kesehatan adalah pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan dalam rangka mewujudkan pelayanan kesehatan yang prima.
12.Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.
13.Uji Kompetensi adalah suatu proses untuk mengukur pengetahuan, keterampilan, dan sikap tenaga kesehatan sesuai dengan standar profesi.
14.Sertifikat Kompetensi adalah surat tanda pengakuan terhadap kompetensi seseorang tenaga kesehatan untuk dapat menjalankan praktik dan/atau pekerjaan profesinya di seluruh Indonesia setelah lulus Uji Kompetensi.
15.Registrasi adalah pencatatan resmi terhadap tenaga kesehatan yang telah memiliki sertifikat kompetensi dan telah mempunyai kualifikasi tertentu lainnya serta diakui secara hukum untuk menjalankan praktik dan/atau pekerjaan profesinya.
16.Surat Tanda Registrasi yang selanjutnya disebut STR adalah bukti tertulis yang diberikan oleh pemerintah kepada tenaga kesehatan yang telah memiliki sertifikat kompetensi.
17.Surat Izin Kerja yang selanjutnya disebut SIK adalah bukti tertulis yang diberikan kepada Tenaga Kesehatan yang telah lulus uji kompetensi dan memenuhi persyaratan untuk bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan.
18.Surat Izin Praktik yang selanjutnya disebut SIP adalah bukti tertulis yang diberikan kepada Tenaga Kesehatan untuk menjalankan praktik setelah memenuhi persyaratan.
19.Penugasan Khusus adalah pendayagunaan secara khusus Tenaga Kesehatan dalam kurun waktu tertentu guna meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Daerah Tertinggal, Perbatasan, dan Kepulauan, Daerah Bermasalah Kesehatan, serta Rumah Sakit Kelas C dan Kelas D di kabupaten yang memerlukan pelayanan medik spesialistik.
19.Pondok
20.Pondok Kesehatan Desa yang selanjutnya disebut PONKESDES adalah sarana pelayanan kesehatan yang berada di desa sebagai Jaringan Puskesmas dalam rangka mendekatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan.
21.Standar Profesi adalah batasan kemampuan minimal berupa pengetahuan, keterampilan, dan perilaku profesional yang harus dikuasai dan dimiliki oleh seorang individu untuk dapat melakukan kegiatan profesionalnya pada masyarakat secara mandiri dan profesional yang dibuat oleh organisasi profesi bidang kesehatan.
22.Standar Pelayanan Profesi adalah pedoman yang harus diikuti oleh Tenaga Kesehatan dalam melakukan pelayanan kesehatan.
23.Organisasi Profesi adalah wadah masyarakat ilmiah dalam suatu disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi bidang kesehatan.
24.Penerima Pelayanan Kesehatan adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada Tenaga Kesehatan.
25.Orang adalah orang perorangan atau badan baik yang berbadan hukum maupun yang bukan berbadan hukum.

BAB II

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Asas-asas dalam mengatur tenaga kesehatan meliputi:

a.berpihak kepada masyarakat;
b.pemerataan dan keadilan;
c.pengabdian serta penghormatan terhadap hak dan kewajiban;
d.penguatan kelembagaan dan kerja sama;
e.transparansi;
f.tidak diskriminatif;
g.peka budaya; dan
h.etika dan profesionalitas.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk mewujudkan tenaga kesehatan yang merata dan proporsional baik dari segi jumlah maupun mutu guna mencapai pembangunan kesehatan berkelanjutan yang optimal di Jawa Timur.

Pasal 4

Pengaturan tentang Tenaga Kesehatan ini bertujuan untuk:

a.merencanakan dan memenuhi kebutuhan masyarakat akan tenaga kesehatan yang beretika dan profesional;
b.mendayagunakan tenaga kesehatan secara merata sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
c.memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam menerima penyelenggaraan upaya kesehatan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan;
d.meningkatkan kualitas dan kompetensi tenaga kesehatan;
e.meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan sesuai dengan kemajuan ilmu dan teknologi;
f.meningkatkan penghargaan dan kesejahteraan tenaga kesehatan; dan
g.memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi tenaga kesehatan dalam menyelenggarakan upaya kesehatan kepada masyarakat.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 5

(1)Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi tenaga kesehatan yang bekerja pada fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemerintah Provinsi dan tenaga kesehatan yang bekerja pada fasilitas pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh orang.
(2)Pengaturan tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.perencanaan;
2. b.pengadaan;
3. c.pendayagunaan; dan
4. d.pembinaan dan pengawasan.

Pasal 6

(1)Gubernur menetapkan kebijakan dan menyusun perencanaan tenaga kesehatan dalam rangka memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan yang merata dan proporsional bagi masyarakat.
(2)Perencanaan
(2)Perencanaan tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan:
1. a.jenis, kualifikasi, jumlah dan distribusi tenaga kesehatan berdasarkan pada hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja;
2. b.penyelenggaraan upaya kesehatan;
3. c.ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan;
4. d.kemampuan pembiayaan;
5. e.kondisi geografis;
6. f.sosial budaya;
7. g.formasi tenaga kesehatan; dan
8. h.masalah kesehatan di daerah.

Pasal 7

(1)Perencanaan tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 disusun secara berjenjang berdasarkan ketersediaan tenaga kesehatan dan kebutuhan penyelenggaraan pembangunan dan upaya kesehatan.
(2)Ketersediaan dan kebutuhan tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemetaan dengan cara pendataan, pengkajian, atau dengan sistem informasi manajemen tenaga kesehatan.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan tenaga kesehatan diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 8

Pengadaan Tenaga Kesehatan dilakukan melalui penerimaan tenaga kesehatan serta pengembangan dan pelatihan tenaga kesehatan

Pasal 9

(1)Gubernur berwenang melakukan penerimaan tenaga kesehatan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemerintah Provinsi.
(2)Penerimaan
(2)Penerimaan tenaga kesehatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui :
1. a.pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil; dan/atau
2. b.pengangkatan sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK);

Isi peraturan

Teks76PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (33)

Undang-undang Darurat No. 18 Tahun 1950

Undang-undang Darurat No. 2 Tahun 1950

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 29 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 40 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 36 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 44 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2012

Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 32 Tahun 1996

Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 2003

Peraturan Pemerintah (PP) No. 79 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 51 Tahun 2009

Peraturan Pemerintah (PP) No. 63 Tahun 2009

Peraturan Pemerintah (PP) No. 46 Tahun 2011

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 72 Tahun 2012

Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 971/Menkes/PER/XI/2009

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052/Menkes/PER/X/2011

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2013

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2013

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2013

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2013

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 1 Tahun 2014

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 922/Menkes/SK/X/2008

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2008

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2011

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2013

Peraturan turunan (2)

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Surabaya No. 2 Tahun 2017

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Timur No. 11 Tahun 2017

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (33)

Undang-undang Darurat No. 18 Tahun 1950

Undang-undang Darurat No. 2 Tahun 1950

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 29 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 40 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 36 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 44 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2012

Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 32 Tahun 1996

Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 2003