DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kuningan No. 6 Tahun 2016

Nomor: 6
Tahun: 2016
Ditetapkan: 7 November 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini mengatur mengenai penjabaran perubahan APBD Kab Kuningan TA 2016 semula sebesar Rp 2.543.352.189.856 bertambah Rp 107.531.315.559 menjadi Rp 2.650.883.505.415.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a, untuk menjamin kepastian hukum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kuningan Tahun Anggaran 2016 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat

1.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Repu blik Indonesia Tahun 1968 Nomor 3 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan 1 Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999); I
3.Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara· Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6.Undang-Undang Nomor 1 5 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8.Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10.Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 1 1 . Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2 0 1 5 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2 0 1 4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 1 2 . Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 1 3 . Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 2 1 0 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028); 2
14.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 1 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1 7 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 1 1 0 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
20.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 3 2 1 . Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
22.Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
23.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
24.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
25.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351);
26.Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
27.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubemur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2 0 1 1 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 ten tang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubemur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 1 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4209); 4
28.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 1 1 9 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5 1 6 1 ) ;
29.Peraturan Pemerintah Nomor 7 1 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
30.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2 0 1 1 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 1 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219); 3 1. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
32.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
33.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 7 Tahun 2015 ten tang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 5 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
34.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 4 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
35.Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
36.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 1 Tahun 2 0 1 1 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 1 Nomor 310); 5
37.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2 0 1 1 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 1 Nomor 525);
38.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 1 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;
39.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2 0 1 1 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 1 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2 0 1 6 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2 0 1 1 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);
40.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2 0 1 4 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1744); 4 1 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2 0 1 5 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 903) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2 0 1 5 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 ten tang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapat dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1893);
42.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547); 6
43.Peraturan Gubemur Provinsi Jawa Barat Nomor 1 1 5 Tahun 2015 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
44.Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 7 Tahun 2007 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 58 Tahun 2007);
45.Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 4 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Kuningan pada PT. Bank Jabar-Banten (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2008 Nomor 69 seri E);
46.Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Kuningan pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kuningan dan Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2008 Nomor 70 seri E);
47.Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Kuningan (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2010 Nomor 1 1 7 seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2013 (lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 18 Seri E);
48.Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 18 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Kuningan kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kuningan (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2008 Nomor 84 Seri E) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 4 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2010 Nomor 4 Seri E);
49.Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2010 Nomor 1 1 7 Seri E);
50.Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 25 Tahun 2010 ten tang Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Daerah Aneka Usaha Dharma Putra Kertaraharja Kabupaten Kuningan (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2010 Nomor 130 Seri E) Sebagaimana telah diubah dengan Perda Nomor 19 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 19 Seri A); 5 1. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 29 Tahun 2013 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2013 Nomor 29 seri A);
52.Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 17 Tahun 2 0 1 5 ten tang Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kuningan (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2015 Nomor 17 Seri E); 7
53.Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 2 1 Tahun 2 0 1 5 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
54.Peraturan Bupati Kuningan Nomor 39 Tahun 2 0 1 5 tentang Petunjuk Tekhnis Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2016;
55.Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2 0 1 5 tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUNINGAN dan BUPATI KUNINGAN

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kuningan Tahun Anggaran 2016 semula sebesar Rp.2.543.352.189.856,00 bertambah Rp.107.531.315.559,00 menjadi sebesar Rp.2.650.883.505.415,00 terdiri dari : 1 . Pendapatan

a.Semula Rp. 2.435.734.936.889,00
b.bertambah Rp. 51.448.860.403,00 Jumlah Pendapatan setelah Perubahan Rp. 2.487.183.797.292,00
1. 2.Belanja Daerah
a.Semula Rp. 2.527.560.451.431,00
b.bertambah Rp. 89.234.404.069,00 Jumlah Belanja setelah Perubahan Rp.2.616.794.855.500,00 Defisit setelah perubahan Rp. (129.611.058.208,00)
1. 3.Pembiayaan Daerah:
a.Penerimaan 1) Semula Rp. 107.617.252.967,00 2) bertambah Rp. 56.082.455.156,00 Jumlah penerimaan setelah Perubahan Rp. 163.699.708.123,00
b.Pengeluaran 1) Semula Rp 15.791.738.425,00 2) bertambah /(berkurang)Rp 18.296.911.490,00 Jumlah pengeluaran setelah Perubahan Rp. 34.088.649.915,00 Jumlah Pembiayaan Neto setelah perubahan Rp. 129.611.058.208,00 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah Perubahan Rp. 8

Pasal 2

( 1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a.Pendapatan Asli Daerah 1) Semula Rp. 252.293.709.562,00 2) bertambah Rp. 9.919.143.390,00 Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan Rp. 262.212.852.952,00
b.Dana perimbangan 1) Semula Rp. 1.856.336.558.000,00 2) berkurang Rp (84.137.374.316,00) Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan Rp.1.772.199.183.684,00
c.Lain-lain pendapatan daerah yang sah 1) Semula Rp. 327.104.669.327,00 2) bertambah Rp. 125.667.091.329,00 J umlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Setelah Perubahan Rp. 452.771.760.656,00

(2)Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:
1. a.Pajak daerah 1) Semula 2) bertambah Rp. 63.525.000.000,00 Rp 6.125.000.000,00 Jumlah Pajak Daerah setelah Peru bahan Rp. 69.650.000.000,00
2. b.Retribusi daerah 1) Semula Rp. 52.413.344.994,00 2) berkurang Rp. (1.493.044.700,00) Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan Rp. 50.920.300.294,00
3. c.Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan 1) Semula Rp. 2.964.865.361,00 2) bertambah Rp. 1 7 1. 9 1 2 . 3 2 1 , 0 0 Jumlah hasil Pengelolaan kekayaan daerah Setelah Perubahan Rp. 3.136.777.682,00
4. d.Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah 1) Semula Rp. 133.390.499.207,00 2) bertambah Rp. 5.115.275.769,00 Jumlah Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah Perubahan Rp.138.505.774.976,00
(3)Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:
1. a.Dana bagi hasil 1) Semula Rp. 63.853.687.000,00 2) bertambah Rp. 7.200.347.884,00 Jumlah dana bagi hasil setelah perubahan Rp. 71.054.034.884,00 9
2. b.Dana alokasi umum 1) Semula Rp. 1.218.601.913.000,00 2) bertambah /(berkurang) R p . J umlah dana alokasi um urn setelah Perubahan Rp.1.218.601.913.000,00
3. c.Dana alokasi khusus 1) Semula Rp. 573.880.958.000,00 2) bertambah/(berkurang) Rp. (91.337.722.200,00) Jumlah dana alokasi khusus setelah Perubahan Rp. 482.543.235.800,00
(4)Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :
1. a.Dana Hibah sejumlah 1) Semula Rp. 225.175.998.000,00 2) bertambah Rp. 16.547.707.000,00 Jumlah pendapatan hibah setelah Perubahan R p . 241.723.705.000,00
2. b.Dana Darurat sejumlah 1) Semula R p . 2) bertambah / (berkurang)Rp. Jumlah dana darurat setelah Perubahan R p .
3. c.Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi sejumlah 1) Semula Rp. 101.928.671.327,00 2) bertambah Rp. 2.653.281.329,00 Jumlah dana bagi hasil pajak setelah Perubahan Rp. 104.581.952.656,00
4. d.Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sejumlah 1) Semula R p . 2) bertambah R p . Jumlah dana penyesuaian dan otonomi khusus setelah Perubahan Rp.
5. e.Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah Daerah lainnya sejumlah 1) Semula Rp. 2) bertambah Rp. 105.077.643.000,00 Jumlah bantuan keuangan dari propinsi atau dari Pemerintah daerah lainnya setelah Perubahan Rp. 105.077.643.000,00
6. f.Bantuan keuangan dari Provinsi J awa Tengah sejumlah 1) Semula Rp. 2) bertambah Rp. 1.388.460.000,00 Jumlah bantuan keuangan dari Provinsi Jawa Tengah setelah Perubahan Rp. 1.388.460.000,00 10

Pasal 3

( 1 ) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a.Belanja Tidak Langsung 1) Semula Rp. 1.760.740.071.395,00 2) berkurang Rp. (73.928.161.620,00) Jumlah belanja tidak langsung setelah Perubahan Rp.1.686.811.909.775,00
b.Belanja Langsung 1) Semula Rp. 766.820.380.036,00 2) bertambah Rp 163.162.565.689,00 Jumlah belanja langsung setelah Perubahan Rp. 929.982.945.725,00

(2)Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf a terdiri dari jenis belanja :
1. a.Belanja pegawai sejumlah 1) Semula Rp. 1. 3 8 8 . 8 1 3 . 1 1 1. 4 8 0 . 0 0 2) berkurang Rp. (85.172.105.951,00) Jumlah belanja pegawai setelah Perubahan Rp.1.303.641.005.529,00
2. b.Belanja bunga sejumlah 1) Semula R p . 2) bertambah /(berkurang) R p . Jumlah belanja bunga setelah Perubahan Rp. -
3. c.Belanja subsidi sejumlah 1) Semula R p . 2) bertambah/(berkurang) R p . Jumlah belanja subsidi setelah Perubahan Rp. -
4. d.Belanja hibah sejumlah 1) Semula Rp. 5.995.000.000,00 2) bertambah Rp. 8.628.000.000,00 Jumlah belanja hibah setelah Perubahan Rp. 14.623.000.000,00
5. e.Belanja bantuan sosial dan keuangan lainnya sejumlah 1) Semula Rp. 3.041.000.000,00 2) bertambah Rp. 1.355.000.000,00 Jumlah belanja bantuan sosial setelah Perubahan Rp. 4.396.000.000,00
6. f.Belanja bagi hasil sejumlah 1) Semula Rp. 2.234.641.950,00 2) bertambah Rp. 315.632.750,00 J umlah belanja bagi hasil setelah Perubahan Rp. 2.550.274.700,00
7. g.Belanja bantuan keuangan kepada Desa dan Partai Politik sejumlah 1) Semula Rp. 359.019.593.200,00 2) bertambah Rp. 910.034.000,00 Jumlah belanja bantuan keuangan Setelah Perubahan Rp. 359.929.627.200,00 1 1
8. h.Belanja tidak terduga sejumlah 1) Semula Rp. 1.636.724.765,00 2) bertambah Rp. 35.277.581,00 Jumlah belanja tidak terduga setelah Perubahan Rp.1.672.002.346,00
(3)Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf b terdiri dari jenis belanja:
1. a.Belanja pegawai sejumlah 1) Semula Rp. 66.444.705.000,00 2) bertambah Rp 12.899.927.874,00 Jumlah belanja pegawai setelah Perubahan Rp.79.344.632.874,00
2. b.Belanja barang danjasa sejumlah 1) Semula Rp. 446.067.229.726,00 2) bertambah Rp. 58.566.191.782,00 Jumlah belanja barang dan jasa setelah Perubahan Rp. 504.633.421.508,00
3. c.Belanja modal sejumlah 1) Semula Rp. 254.308.445.310,00 2) bertambah Rp. 91.696.446.033,00 Jumlah belanja modal setelah Perubahan Rp. 346.004.891.343,00

Pasal 4

(1)Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri d ari :
1. a.Penerimaan 1) Semula Rp. 107.617.252.967,00 2) bertambah Rp. 56.082.455.156,00 Jumlah penerimaaan setelah Perubahan Rp. 163.699. 708.123,00
2. b.Pengeluaran 1) Semula Rp. 15.791.738.425,00 2) bertambah Rp. 18.296.911.490,00 Jumlah pengeluaran setelah Perubahan Rp. 34.088.649.915,00
(2)Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:
1. a.SiLPA tahun anggaran sebelumnya sejumlah 1) Semula Rp. 107.617.252.967,00 2) bertambah Rp. 56.082.455.156,00 Jumlah SiLPA tahun anggaran sebelumnya setelah Perubahan Rp. 163.699.708.123,00
2. b.Pencairan dana cadangan sejumlah 1) Semula Rp. 2) bertambah / (berkurang) Rp. Jumlah pencairan dana cadangan setelah perubahan R p .
3. c.Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah 1) Semula R p . 2) bertambah/ (berkurang) R p . Jumlah hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah Perubahan Rp.
4. d.Penerimaan pinjaman daerah sejumlah 1) Semula R p . 2) bertambah/ (berkurang) R p . Jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah Perubahan R p . 12
5. e.Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah 1) Semula R p . 2) bertambah/ (berkurang) R p . Jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman setelah Perubahan Rp.
6. f.Penerimaan piutang daerah sejumlah 1) Semula R p . 2) bertambah R p . Jumlah penerimaan piutang daerah setelah Perubahan R p .
(3)Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:
1. a.Pembentukan Dana Cadangan sejumlah 1) Semula Rp. 10.000.000.000,00 2) Bertambah R p . Jumlah pembentukan dana cadangan setelah Perubahan Rp. 10.000.000.000,00
2. b.Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah 1) Semula Rp. 3.291.738.425,00 2) bertambah Rp. 16.547.707.000,00 Jumlah Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah setelah Perubahan Rp. 19.839.445.425,00
3. c.Pembayaran Pokok Utang sejumlah 1) Semula Rp. 2.500.000.000,00 2) bertambah/(berkurang) Rp. 1.749.204.490,00 Jumlah Pembayaran Pokok Utang Setelah Perubahan Rp. 4.249.204.490,00
4. d.Pemberian Pinjaman Daerah sejumlah 1) Semula R p . 2) bertambah/ (berkurang) R p . Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah Setelah Perubahan Rp. -

Pasal 5

( 1 ) Dalam keadaan darurat, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan daerah perubahan APBD.

(2)Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), sekurang kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:
1. a.Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
2. b.Tidak diharapkan terjadi secara berulang;
3. c.Berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan
4. d.Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
(3)Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dapat menggunakan belanja tidak terduga. 13
(4)Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat dilakukan dengan cara :
1. a.Menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan/ atau
2. b.Memanfaatkan uang kas yang tersedia dari selisih lebih realisasi pendapatan atau selisih lebih realisasi penerimaan pembiayaan sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD.
(5)Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk belanja untuk keperluan mendesak.
(6)Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mencakup :
1. a.Program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan
2. b.Keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.
(7)Penjadwalan ulang pencapaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a diformulasikan terlebih dahulu dalam DPA-SKPD.
(8)Pendanaan keadaan darurat untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD.
(9)Dalam hal keadaan darurat terjadi setelah ditetapkannya Perubahan APBD, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, dan pengeluaran tersebut disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.

Pasal 6

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal l , tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari: 1 . Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;

2.Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3.Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4.Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
5.Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6.Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7.Lampiran VII Daftar Piutang Daerah; 14 l
8.Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
9.Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
10.Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya; 1 1. Lampiran XI Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran ini;
12.Lampiran XII Daftar Dana Cadangan Daerah ; dan
13.Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah. / Pasal 7 Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 8

z Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabu aten Kunin an. BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DA ASET OAERAH I Ditetapkan di Kuningan pada tang8±-iZ 1 1 - 2016 6 KUNINGAN TAHUN 2016 NOMOR . . . . . ASISTEN KEPALA BADAN KABID SEKRETARIS PEJABAT E ° ..gt KASUBAG KASUBBID I " IAWAN LEMBARAN RAI 'UPATEN - SEl(RET/1�1<' �• DAE+ Diundangan i Kuhnea pada tanggal : 7 - 1 1 - 2016 SEKRETARISDAERAi

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 8

Dasar hukum (53)

Undang-undang Darurat No. 14 Tahun 1950

Undang-undang (UU) No. 4 Tahun 1968

Undang-undang (UU) No. 6 Tahun 1983

Undang-undang (UU) No. 28 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 16 Tahun 2009

Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 30 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 109 Tahun 2000

Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 Tahun 2004

Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 55 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 56 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 65 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 79 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 8 Tahun 2006

Peraturan Pemerintah (PP) No. 3 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 39 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 5 Tahun 2009

Peraturan Pemerintah (PP) No. 16 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah (PP) No. 19 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah (PP) No. 65 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah (PP) No. 69 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah (PP) No. 2 Tahun 2012

Peraturan Pemerintah (PP) No. 74 Tahun 2012

Peraturan Pemerintah (PP) No. 83 Tahun 2012

Peraturan Pemerintah (PP) No. 27 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 43 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2014

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 54 Tahun 2010

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 4 Tahun 2015

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 16 Tahun 2007

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 52 Tahun 2015

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 19 Tahun 2016

Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 7 Tahun 2007

Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 18 Tahun 2008

Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 4 Tahun 2008

Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2008

Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 8 Tahun 2008

Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 12 Tahun 2010

Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 25 Tahun 2010

Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2013

Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 29 Tahun 2013

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kuningan Nomor 4 Tahun 2014

Perda Nomor 19 Tahun 2015

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kuningan No. 9 Tahun 2017

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 8