DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Mamasa Nomor 11 Tahun 2014

Nomor: 11
Tahun: 2014
Ditetapkan: 10 Oktober 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 19

Lembaga terkait

Ringkasan

dalam PERDA ini diatur mengenai Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan serta Tata Kerja Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam pelayanan perizinan dan non-perizinan sebagaimana dimaksud huruf a di atas diperlukan satu lembaga yang menyelenggarakan pelayanan secara terpadu dengan sistem satu pintu;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas, perlu dibentuk Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mamasa yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186);
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 2
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
7.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
10.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
11.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 3
17.Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu Di Daerah;
21.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAMASA dan BUPATI MAMASA

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMASA TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MAMASA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Daerah Kabupaten Mamasa.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3.Bupati adalah Bupati Mamasa.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD Kabupaten Mamasa adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5.Satuan Kerja Perangkat Daerah Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat SKPD KPTSP adalah perangkat pemerintah daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi mengelola semua bentuk pelayanan perizinan dan non perizinan di daerah dengan sistem satu pintu.
6.Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan kegiatan usaha atau kegiatan tertentu.
7.Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha.
8.Penyederhanaan pelayanan adalah upaya peningkatan terhadap waktu, prosedur, dan biaya pemberian perizinan dan non perizinan.
9.Penyelenggaraan pelayanan terpadu adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu pintu dan satu tempat.
10.Tim Teknis adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur-unsur satuan kerja perangkat daerah terkait yang mempunyai kewenangan untuk memberikan pelayanan perizinan. 4
11.Biaya pelayanan adalah biaya yang dikeluarkan oleh pemohon untuk memperoleh dokumen yang besarannya telah ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku.
12.Pengawasan fungsional adalah penertiban atau pemeriksaan yang dilakukan oleh badan-badan pemeriksa teknis terhadap Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai peraturan perundang-undangan.
13.Pengawasan masyarakat adalah kontrol sosial yang dilakukan oleh masyarakat terhadap kinerja Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai peraturan perundang- undangan.
14.Jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjang tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahliannyaa dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
15.Unit pelayanan perizinan terpadu adalah bagian perangkat daerah berbentuk Kantor pelayanan perizinan terpadu, merupakan gabungan dari unsur-unsur perangkat daerah yang mempunyai kewenangan di bidang pelayanan perizinan.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

(1)Dalam rangka meningkatkan pelayanan masyarakat dibidang perizinan dibentuk unit pelayanan perizinan terpadu dengan sebutan Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mamasa.
(2)Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk organisasi dan tata kerja Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mamasa sebagai bagian dari Perangkat Daerah.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN KEWENANGAN

Pasal 3

(1)Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan Lembaga Teknis Daerah yang menyelenggarakan pelayanan perizinan dan non perizinan, dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
(2)Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu didukung oleh Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Kepala.
(3)Kepala Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) karena jabatannya adalah sebagai Kepala Kantor.

Pasal 4

Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas pokok penyelenggaraan di bidang pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu.

Pasal 5

Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana tersebut pada Pasal 4, Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mamasa, mempunyai fungsi :

a.perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan terpadu; 5
b.penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pelayanan terpadu;
c.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 6

Kepala Kantor mempunyai kewenangan menandatangani perizinan atas nama Kepala Daerah berdasarkan pendelegasian wewenang dari Kepala Daerah.

BAB IV

ORGANISASI

Pasal 7

(1)Susunan organisasi Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu, terdiri dari :
1. a.Kepala;
2. b.Sub Bagian Tata Usaha;
3. c.Seksi Perizinan;
4. d.Seksi Pelayanan;
5. e.Seksi Bina Program;
6. f.Seksi Informasi;
7. f.Tim Teknis;
8. g.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Bagan struktur organisasi Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mamasa sebagaimana tercantum dalam Lampiran, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan daerah ini.
(3)Rincian tugas pokok dan fungsi Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

Sub Bagian Tata Usaha pada Pasal 7 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian, tata persuratan, perlengkapan, dan rumah tangga.

BAB V

TIM TEKNIS

Pasal 9

(1)Tim Teknis pada Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mamasa terdiri dari pejabat Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait yang mempunyai kompetensi dan kemampuan sesuai dengan bidangnya.
(2)Tim Teknis sebagaimana di maksud pada ayat (1), memiliki kewenangan untuk memberikan saran pertimbangan dalam rangka memberikan rekomendasi mengenai diterima atau di tolaknya suatu permohonan perizinan kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang secara teknis terkait dengan unit pelayanan perizinan terpadu dan kepada Kepala Kantor yang bersangkutan.
(3)Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertangung jawab kepada Kepala Kantor melalui Kepala Seksi yang bersesuaian.

Isi peraturan

Teks19PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (22)

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1974

Undang-undang (UU) No. 28 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 43 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 2002

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 26 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 20 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Peraturan Pemerintah (PP) No. 65 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 79 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 3 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 41 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 45 Tahun 2008

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 24 Tahun 2006

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 57 Tahun 2007

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 1 Tahun 2014

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 20 Tahun 2008

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (22)

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1974

Undang-undang (UU) No. 28 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 43 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 2002

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 26 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 20 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Peraturan Pemerintah (PP) No. 65 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 79 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 3 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 41 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 45 Tahun 2008

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 24 Tahun 2006

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 57 Tahun 2007

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 1 Tahun 2014

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 20 Tahun 2008