Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 6 Tahun 2022
- Nomor
- 6
- Tahun
- 2022
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 15
Ringkasan
Qanun ini mengatur 12 Pasal
Qanun ini mengatur 12 Pasal
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
( L n
li
5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
el
1781);
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH BESAR dan BUPATI ACEH BESAR
MEMUTUSKAN : Menetapkan : QANUN TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN ANGGARAN 2022.
Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan: Kabupaten Aceh Besar adalah bagian dari Daerah Provinsi Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang- undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten Aceh Besar adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar. Bupati adalah Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia,jujur dan adil. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Aceh Besar yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah; Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disebut APBK adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Qanun. 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2022 semula berjumlah Rp. 1.910.175.642.339,00 bertambah/berkurang sejumlah Rp 32.182.587.095,00 sehingga menjadi Rp. 1.942.358.229.434,00 dengan rincian sebagai berikut: 1 Pendapatan Daerah
1) Semula 2) Bertambah{berkurang) Jumlah Penerimaan setelah Perubahan Rp.1.8 Rp.1.9 Rp. 11.175.642.339,00 Rp. 95.079.562.761.00 Rp. 1.906.255.205.100,00 10.175.642.339,00 31.182.587.095.00Rp, Rp. 1.941.358.229.434.00 Rp. (35.103.024.334,00) 99.000.000.000,00 Rp. 162.896.975.666.00) Rp. 36.103.024.334,00 1
1) Semula 2)Bertambah/(berkurang) Jumlah Pengeluaran setelah perubahan Jumlah Pembiayaan neto setelah perubahan Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan
Rp. 1.000.000.0Re, 0,00 00.00 Rp. 1.000.000.000,00 Rp. 35.103.024.334.00 Rp. 0,00 Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari: Pendapatan asli daerah 1) Semula 2)Bertambah/(berkurang) Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan a. Rp. 196.000.000.000,00 Rp. 72.000.000.000.00 Rp. 268.000.000.000,00
1) Semula 2) Bertambah/(berkurang) Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan Rp.1.609.175.642.339,00 13.362.910.000.00Efi Rp. 1.622.538.552.339,00
1) Semula 2) Bertambah/(berkurang) Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan Rp. 6.000.000.000,00 Rp. 9.716.652.761.00 Rp. 15.716.652.761,00
1) Semula 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 103.049.000.000,00 Rp. 42.000.000.000.00 , Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan Rp. 145.049.000.000,00
1) Semula 2) Bertambah/{berkurang) Jumlah retribusi daerah setelah perubahan Rp. 7.904.800.000,00 0.00 Rp. 7.904.800.000,00
2) Bertambah/(berkurang) Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan Rp, 0.00 Rp. 8.000.000.000,00
1) Semula 2) Bertambah/(berkurang) Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah setelah perubahan Rp. 77.046.200.000,00 Rp. 30.000.000.000.00 Rp. 107.046.200.000,00
b terdiri
1) Semula 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 1.453.396.532.000,00 12.545.090.000.001[Rp, Jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan Rp.1.450.851.442.000,00 (2
1) Semula 2) Bertainbah/(berkurang) Jumlah tranfer antar daerah setelah Perubahan Rp. 155.779.110.339,00 Rp. 15.908.000.000.00 Rp. 171.687.110.339,00
Pendapatan Hibah 1) Semula 2) Bertambah/(berkurang) Jumlah pendapatan hibah setelah Perubahan
1) Semula 2) Bertambah/(berkurang) Jumlah pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan setelah Perubahan a. Rp 6.000.000.000,00 9.716.652.761.00Rp, Rp. 15.716.652.761,00 Rp. 0,00 Rp. 0.00 Rp. 0,00
Anggaran belanja daerah sebagimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas :
1) Semula 2) Bertambah/{berkurang) Jumlah belanja operasional setelah Perubahan Rp.1.159.993.365.065,00 33.398.628.238.00Rp. Rp.i.193.391.993.303,00
1) Semula 2) Bertambah/(berkurang} Jumlah belanja modal setelah Perubahan Rp. 187.220.130.444,00 (Rp. 2.216.041.143.001 Rp. 185.004.089.301,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 10.000.000.000,00 (Rp. 10.000.000.QQO.QQ) Jumlah belanja tidak terduga setelah Perubahan Rp. 0,00
1) Semula 2) Bertambah/(berkurang) Jumlah belanja transfer setelah Perubahan Rp. 552.96 Rp, 2.146.830,00 0.00 Rp. 552.962.146.830,00
1) Semula 2) Bertambah/(berkurang) Jumlah belanja pegawai setelah Perubahan
1) Semula 2) Bertambah/(berkurang) Jumlah belanja barang dan jasa setelah Perubahan Rp. 589.097.186.979,00 Rp. 16.140.997.385.00 Rp. 605.238.18 Rp. 443.190.818.722,00 Rp. 14.062.393.653.00 Rp. 457.253.21 4.364,00 2.375,00
1) Semula 2) Bertambah/(berkurang) Jumlah belanja bunga setelah Perubahan
1) Semula 2) Bertambah/(berkurang) Jumlah belanja subsidi setelah Perubahan Rp. Rp, Rp. 0,00 0.00 Rp. 0,00 0,00 0.00 Rp. 0,00
1) Semula 2) Bertambah/(berkurang) Jumlah belanja hibah setelah Perubahan Rp. 98.035.359.364,00 9.921.537.200.00Rp. Rp. 107.956.896.564,00
1) Semula 2) Bertambah/(berkurang) Jumlah belanja bantuan sosial setelah Perubahan Rp. 29.670.000.000,00 Rp. (6.726.300.000.00) Rp. 22.934.700.000,00
1) Semula 2) Bertambah/(berkurang) Jumlah belanja modal tanah setelah Perubahan Rp 1.615.000.000,00 Rp. 0.00 Rp. 1.615.000.000,00
1) Semula 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 47.704.492.627,00 Rp. 3.973.501.9Q6.00 Jumlah belanja modal peralatan dan mesin setelah Perubahan Rp. 51.677.994.533,00
1) Semula 2) Bertambah/(berkurang) Jumlah belanja modal bangunan dan gedung setelah Perubahan Rp. 55.996.573.516,00 fRp. 9.482.517.039.00) Rp. 46.514.056.477,00
1) Semula 2) Bertambah/(berkurang) Jumlah jalan,jaringan dan irigasi setelah Perubahan Rp. 80.651.880.141,00 Rp. 4.159.394.000.00 Rp. 84.811.274.141,00
1) Semula 2) Bertambah/(berkurang) 1.252.184.160,00 866.420.010,001 Jumlah belanja modal aset tetap lainnya setelah Perubahan Rp. (Rp, Rp. 385.764.150,00
1) Semula 2) Bertambah/(berkurang) Jumlah belanja modal aset tidak berwujud setelah Perubahan
Rp. 0,00 Rp, 0.00 Rp. 0,00 Rp 10.000.000.000,00 0.001
Rp. 10.000.000.000,00
1) Semula 2) Bertambah/(berkurang) Jumlah belanja bagi hasil setelah Perubahan Rp 11.095.380.000,00 Rp. 0.00 Rp. 11.095.380.000,00
1) Semula 2) Bertambah/(berkurang) Jumlah bantuan keuangan setelah perubahan Rp. 541.866.76 Rp. 6.830,00 0.00 Rp. 541.866.766.830,00
Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:
1) Semula 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 99.000.000.000,00 (Rp 62.896.975.666.001 Jumlah penerimaaan pembiayaan setelah perubahan Rp. 36.103.024.334,00
1) Semula 2) Bertambah/(berkurang) Rp 0,00 Rp. 1.000.000.000.00 Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp 1.000.000.000,00
1) Semula 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 99.000.000.000,00 (Rp 63.896.975.666.001 Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan Rp. 35.103.024.334,00
1) Semula 2) Bertambah/(berkurang) Jumlah pencairan dana cadangan setelah perubahan
1) Semula 2) Bertambah/(berkurang) Jumlah penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan Rp 0,0 Rp, 0.0 Rp 0,0 Ep. 0.0 0 0 Rp. 0,00 0 0 Rp. 0,00
1) Semula 2) Bertambah/(berkurang) Jumlah penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan
1) Semula 2) Bertambah/(berkurang) Rp 0,0 Rp, 0.0 Rp 0,0 Rp. 0.0 0 0 Rp. 0,00 0 0 e jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman setelah perubahan
1) Semula 2) Bertambah/(berkurang) Jumlah penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan setelah perubahan Rp. 0 Rp 0,00 Rp, 0,00 Rp. 0 ,00 ,00
1) Semula 2) Bertamhah/(berkurang} Jumlah pembentukan dana cadangan setelah . perubahan Rp 0,00 0.00 Rp. 0,00
1) Semula 2) Bertambah/(berkurang) Jumlah penyertaan modal setelah perubahan Rp Rp, 1.000.00 0,00 0.000.00 Rp. I.QQQ.0Q0,QQ0,QQ
1) Semula 2) Bertambah/(berkurang) Jumlah pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo setelah perubahan Rp 0,0 Sn. 0.0 0 0 Rp. 0,00
1) Semula 2) Bertambah/(berkurang) Jumlah pemberian pinjaman daerah setelah perubahan Rp Rp. 0,00 0.00 Rp. 0,00
1) Semula 2) Bertambah/(berkurang) Rp 0,00 0.00 Jumlah pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan setelah perubahan Rp, Rp. 0,00
Pemerintah yang belum tersedia \e • 11 - b Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau c Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran a yang berjalan;
Membuka PDF…
Undang-Undang
Peraturan Pemerintah (PP)
Peraturan Presiden (Perpres)
Peraturan Menteri (Permen)
Dokumen