DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2017

Nomor: 11
Tahun: 2017
Ditetapkan: 29 Agustus 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Lampung

regulasi_utama

Ringkasan

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa laporan keuangan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas perlu membentuk Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinei Lampung Tahun Anggaran 2016; Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 8) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesta Tahun 1964 Nomor 95. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569); - 2
4.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);
5.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RepubIik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
10.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); I!. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nornor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); - 3
14.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjarnan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
18.Peraturan Pernerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
20.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
21.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
22.Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
23.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); - 4
24.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
25.Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa;
26.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
27.Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nornor 315);
28.Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 441);
29.Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nornor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2015-2019 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 404); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG dan GUBERNUR LAMPUNG

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2016. Pasall

(1)Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa laporan keuangan memuat:
1. a.Laporan Realisasi Anggaran;
2. b.Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
3. c.Neraca;
4. d.Laporan Operasional;
5. e.Laporan Perubahan Ekuitas:
6. f.Laporan Arus Kas; dan
7. g.Catatan atas laporan keuangan. - 5
(2)Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah. Pasa12 Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a Tahun 2016 sebagai berikut:
1. a.Pendapatan Rp. 5.588.722.511.301,34
2. b.Belanja dan Transfer Rp. 5.476.921.595.654,51 Surplus Rp. 111.800.915,646,83
3. c.Pembiayaan Penerimaan Rp. 102,511.594.856,67 Pengeluaran Rp. 10.000,000 000,00 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Rp. 92.511.594.856,67 Pasa13 ~. Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:
  1. 1.Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah (Rp.237.184.630.859,27) dengan rincian sebagai berikut:
4. a.Anggaran pendapatan Rp. 5.825.907.142.160,61
5. b.Realisasi Rp. 5.588.722.511.301,34 Selisih kurang Rp. 237.184.630.859,27
  1. 2.Selisih anggaran dengan realisasi be1anja dan transfer sejumlah Rp.441.497.141.362,77 dengan rincian sebagai berikut:
6. a.Anggaran belanja dan Transfer Rp. 5.918.418.737.017,28
7. b.Realisasi Rp, 5.476.921.595.654,51 Selisih lebih Rp. 441.497.141.362,77 r> 3. Selisih defisit anggaran dengan realisasi surplus sejumlah Rp.204.312.510.503,50 dengan rincian sebagai berikut:
8. a.Anggaran defisit Rp. (92.551.594.856,67)
9. b.Realisasi Rp. 111.800.915.646,83 Selisih lebih Rp. (204.312.510.503,50)
  1. 4.Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp.O,OO dengan rincian sebagai berikut:
10. a.Anggaran penerimaan pembiayaan Rp. 102.511.594.856,67
11. b.Realisasi Rp. 102.511.594.856,67 Selisih lebih/kurang Rp. 0,00
  1. 5.Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp.O,OO dengan rincian sebagai berikut:
12. a.Anggaran pengeluaran pembiayaan Rp. 10.000.000.000,00
13. b.Realisasi Rp. 10.000.000.000,00 Selisih lebih/kurang Rp. 0,00 - 6
  1. 6.Se1isih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah Rp.O,OO dengan rincian sebagai berikut:
14. a.Anggaran pembiayaan netto Rp. 92.511.594.856,67
15. b.Realisasi Rp. 92.511.594.856.67 Selisih lebih/kurang Rp. 0,00 Pasal 4 Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember Tahun 2016 sebagai berikut:
16. a.Jumlah Aset Rp. 4.883.232.964.193,85
17. b.Jumlah Kewajiban Rp. 524.071.901.050.80
18. c.Jumlah Ekuitas Rp. 4.359.161.063.143.05 Pasal 5 Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c untuk tahun berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2016 sebagai berikut: ~
19. a.Saldo kas awal per 1 Januari 2016 Rp. 102.947.494.215,67
20. b.Arus kas bersih dari aktivitas operasi Rp. 1.110.532.594.684,83
21. c.Arus kas bersih dari aktivitas investasi Rp. (1.008.704.570.010,00)
22. d.Arus kas dari aktivitas Transitoris/ Rp. (0,00) non-anggaran
23. e.Saldo kas akhir per 31 Desember 2016 Rp. 204.748.409.862,50 Pasal 6 Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d Tahun Anggaran 2016 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 7

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan .~ Daerah ini merupakan bagian yang terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini yang terdiri dari:

a.Lampiran I Laporan realisasi anggaran; Lampiran 1.1 Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintah daerah dan organisasi; Lampiran 1.2 Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja, dan pembiayaan; Lampiran 1.3 Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, program dan kegiatan; Lampiran 1.4 Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam rangka pengelolaan keuangan negara;
b.Lampiran II Laporan perubahan saldo anggaran lebih
c.Lampiran III Laporan operasional
d.Lampiran IV Laporan perubahan ekuitas
e.Lampiran V Neraca
f.Lampiran VI Laporan arus kas ,., .,0. -7
g.Lampiran VII Catatan atas laporan keuangan
h.Lampiran VIII Daftar rekapituIasi piutang daerah
i.Lampiran IX Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih J. Lampiran X Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penysihan dana bergulir
k.Lampiran XI Daftar penyertaan modal (investasi) daerah
1. 1.Lampiran XII Daftar rekapitulasi realisasi penambaban dan pengurangan aset tetap daerah
m.Lampiran XIII DaItar rekapitulasi aset tetap daerah n, Lampiran XIV Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pengerjaan
o.Lampiran XV Daftar rekapitulasi aset lainnya
p.Lampiran XVI Daftar dana cadangan daerah
q.Lampiran XVII DaItar kewajiban jangka pendek
r.Lampiran XVIII Daftar kewajiban jangka panjang
s.Lampiran XIX Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam taboo anggaran berikutnya
t.Lampiran XX Ikhisar laporan keuangan badan usaha milik daerahlperusahaan daerah perusahaan daerah
u.Lampiran Lainnya Ikhisar Iaporan keuangan desa Pasal 8 Gubernur menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tabun Anggaran 2017 sebagai rincian lebih Ianjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tabun Anggaran 2017.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Lampung. Ditetapkan di Telukbetung pada tanggal 29 ,tqu~$ 2017 Diundangkan di Telukbetung pada tanggal 29 .-<;tush/S 2 7 SEKRJl:TARIS DARRAH PRO 51 LAMPUNG, Ir. UTONO M.M. POlO iDa Utama Madra NIP. 19 80728 198602 1 002 LEMBARABDAERAB PROVIIfSI LAMPUNG TAHUN 2017 NOMOR. ••!~ . NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUBG (..\t I.~./1fK\.l --- •• -- -- --- --- LA~",\RAN I : PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG • ..... - 1 -"'"_T.... MU_ I. 1

1.1.1 ... , .,.. ._-...fill ' 61. 1 . .2 P6 '2 , ..... Pag!' i"-' DIOroIl1'"'ll I.J*HIM Pu ' • i All DIerIlh _ SlIt
1.1. J 1.1.' _1'.... _ 1.1 T................,.... Dlf8Pb.......'1.2.1 1.1.L1 --_...__ .....->---...1.2.1.2 __ lMium 1.2. L.,J 1.1.1.4 1.2.2 1'I:IRsfIr ,,",=i"', PuIIl· \MnJa
1.Z. 1.1 .... PerVr~ 1,3 L.QIH... ro 'IMTMYANGMH l..J.l .......... 1,3.3 "'.............. 2 . 2.1 lIUlOIiIlI' 1.1.1 1.1.1 -Ilonng 1.1. 5 2.1.6 2.1. 7 2.1 ...-MODAL

z.Z. 1 2.2.2 -" --""' ) , NOMOR: TANGGAL: 2.9 PEMERINI'AH PROVINSI LAMPUNG IAPORAN REAl JSASJ ANGGARAN TAtUriI MlGG'uN 2016 - ~~) ....- JIIIGIIUJiI.-rDAH . .. ... . . .. :L739S9.673.lI8,6l ...... .. . .... 2.6 m em COl,OO 6.IQOI- 26 !lI!Q 631Il1,OO ""'-"'".....1 3.la46L41O.m.oo ..... .. . ..... ... 1AlI7.71lO.m.m.oo .... - ..... ....... l4l.7J2.llI:Ll1ID.oo WWIO.GI,OO 1.GlI2.3lO.229.sn,oo L7SIl.4717li5J1OO,Oll .-' .. " ........ 4O.67l.1"._ .. . ,"" ... - ... .....n.I.._ . .. ..... .... 27.746.04I.G00,00 ... ....... . ..... V.-ooo.oo 10'61 000 lIJO,CIO 5.911.411737.Ql7,2l1 . " ..... . .. 3.5IO.IGG.I1U14,2ll ~1.454JOO.oo 1.101.-'474.61G,21 1.464.40'05i lIID,OO 5000 lWllllD,OO .7.U7_ . . . . . . . . .. . . . . .. . . . .. 1.125.616.1Sl.7JUO " ....... -.. 5GJl79lWllllD,OO 12:L264.Dll.57S,OO ·''''SI9 5.IZS.1lO7.142.1IO,61 5.SItm.5U.30I,l4 .. ..... - ...... . .. 2.JlIll.7!li5.151.247,l4 . ........ -... . 2Jl5L836.519.458,12 7.1M.46S.W4,lll _ 26...... 021.45 :....071.3.9.713.0> J.l!lt 384", 5J8,lIO · '. - .. J.15l.712.!lOll.538,OO ... . -.. - ... -....... 145.74l.61O.l15MJ )l.73Il.JI7.JS5,lll l.J2l.679JI32.O L651.S57.I71.127,lll .. ..... -........... · . . . ...... ~.I".GOO,lJl 4O.67U...ooo,lll ... ... 2D.54UlS.5l6,lX1 · _. ...... . -. . . 1O.4:lL215.5l6,lX1 1O.1J6.ooo.GOO,lJl · . 5.41Ll121.5!l5.iS4,51 - .. -. . . . . . . . . . . . . . . ... J.J77 .3OI.1ILOlJ.!i1 lD9.J115.94I.431,1X1 IJJ3l.14!..621.07,51 1.45lI.8lIU87.t85,lll L587.2IlDAOO,IXI 4U6I.54J.l82,OO · . · .. . . . - . . .. . . 1.OlI5.779.....IIJ,lll ....... - ........ 49.9Ia.ru.600.oo 115.746.64I.D78,OO 11 TAHUN 2017 lquSNS 2017 " ............ ,_~ (lip) 1') (237.I84.Ul.159.27l 95,93 .... - ..... -.. (l7O.l103.421.94I,27) 86,46 . . - . . . . . I13,llB l32.04L9lM,110 (417.963._ 541,18) 104,1S (m,772.IlII,S5) "95 47.G1L_423,Gt 119.91 14D.922 an -,IJO 1()4,61 .........--_. 14D.t216U _,0) 104.Q "." .. -... - ... -- .. 1.,21'21..... ....11 (2.4lI3.'D cl4S,OO) 94.12 W.II 94,J5. . . . . . .(9Il.915Al3.l73,OO) IOO,Oll0.00. ...... ,- ..... .. "C ... -... - .. IllO,CQ0.00... . .... (7.2D3 OR 4IM,OO) 74.G4 . . . . . . .. . . . . . . . (7.157.832.414.ool 59.2t (46 OOG ro>,llG) 99,55 (.... L4!l7.14LJI2,J7) 92,54 " ... - ... -..... - ....... ..... !11,22. .(lJ2,.192JI5L11l1,17) (4UI5.5GL4Q,OOJ 94,118 (69.1i6.85Ul1l,771 93,11 (1J.l!I7.eeLGl5,Oll) 59/17 (3..I:L_ .... 43,12 (Wf105ODM) "41. -.. -- .. -...... - .. '."' . -.- ... - .. 111,35 ( 1I9 '3f '" 555,001 (1liG.478._ 59,61 (6.517.5119.497.ool ",67 _I.........1lfIUSIoa1MilGllfWl ~l"''''''_ ----- __ - - - a.1.] 2.2.4 a.1.'
a.) Z.1.1 Z.4 2.4.1 2.olI.1.1 ) ].1 :J.1.1 ].1 3.Z.1 ...- ......Ril __ .... GIdoolg _ --.-loiWlIO _TAIl_ _1lIk TOIIluIII .. T___ --- "~ -y- PEl '''Y''' DABIM '-~~(SUi') ....,.,....... DMUIt ,...._QUi ModII (IIIlIeIIaII}"'" DIlntI MIUtl(lpl lB'f""IlAH , (H1lIllDH) .II&G..... IEI'BAH lfAliSAll lip) !'l 94,)4 15lLlcn__ - llIl.1J7.14LI25,GO ..0B2Jl....-.u>l1M.1I~!lS41:l,l1l 11 11,5365S.I7U1!I.52O, (1Oz.t19" UD,lKII 1.G5U115J1OQ,110 LlIDI.lZLIIO.OO 145.B7l.141l,GOl .. .... -... -.......... . . - ............... . ........ 1l5l6.522.153,l1O -29.51l1.I17JlOlUllO.oo (95Z9.5n15l,llO) ,. .... . " .. -... . -... - .... " ·- .. 1351Ul2.153,Oll (95Z9522.JSl,Oll)1.117000 lIIlO,rtl 29.51l (1J9.]39.21U5l,Ol1)Uli9.115.226.413,11l1 1.118!1_.459.oo lIS,17 - ..... .... .. . . . . . . . . .. . ... .. . . -......... LlIi!I.ll1Sn1l.413,11l1 (179.33!l.11L_I 0I91MUG7.~ ...... ...... ... . -." lJall1S.2l6.4l2,GO (17U39.2lL953.00l1.II8!I1MUG7.459.00 (92.S1I.594.85li,67) ll1-.wi.6l6,8l 2OO12.51050].so (llD,lIS)IUULUS' (DiRSI1) ...O' ••••••• . ... - ... _. " .... • o' lQiZS11.s9f.BS6.67102.511.5'1U5f,S7 0.00 1 102.51 UM.lIS6,67 1lD5l1S4.1Sf.67 0.00 . · ,- IO.ooo.lllIO.IIIlO.OO 10noo 000 oao.oo 0.00 .0'0 ... .. •• 0 o • to000 em cm.oo 10000000 lIOO.oo 0.00 . _YAAN-mJ 92.51UM.lIS6,67 92.5U.594.1SU7 0.00 . lO4.l1Z.5Ul503,5OlISA I.II1H PEMUYMII ANSG'R''' (SILPA.) aOUI2.5I050J,SlClOD GUBBUtJR I.a· G, , ~ .J ~ .. f BO\L s-: _ZlliI'•• ___~""" 0.00

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 7

Pasal 9

Dasar hukum (37)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 1959

Undang-undang (UU) No. 14 Tahun 1964

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 1985

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 1994

Undang-undang (UU) No. 21 Tahun 1997

Undang-undang (UU) No. 28 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 20 Tahun 2000

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 15 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 2004

Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 3 Tahun 1964

Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 54 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 55 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 56 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 65 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 79 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 8 Tahun 2006

Peraturan Pemerintah (PP) No. 3 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah (PP) No. 2 Tahun 2012

Peraturan Pemerintah (PP) No. 74 Tahun 2012

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 54 Tahun 2010

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 4 Tahun 2015

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 21 Tahun 2011

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2015

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 7

Pasal 9

Dasar hukum (37)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 1959

Undang-undang (UU) No. 14 Tahun 1964

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 1985

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 1994

Undang-undang (UU) No. 21 Tahun 1997

Undang-undang (UU) No. 28 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 20 Tahun 2000

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 15 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 2004

Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 3 Tahun 1964

Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 54 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 55 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 56 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 65 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 79 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 8 Tahun 2006

Peraturan Pemerintah (PP) No. 3 Tahun 2007