Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 10 Tahun 2021
- Nomor
- 10
- Tahun
- 2021
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 21
Ringkasan
Dalam Qanun ini mengatur 19 Pasal
Dalam Qanun ini mengatur 19 Pasal
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1092);
4400);
10.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 11.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6573);
5155);
4614);
5864);
63);
1781);
i DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH BESAR BUPATI ACEH BESAR
MEMUTUSKAN Menetapkan : QANUN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN ANGGARAN 2022. Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:
(l)APBK terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.
1.910.175.642.339,00 (Satu Triliyun Sembilan Ratus Sepuluh Milyar Seratus Tujuh Puluh Lima Juta Enam Ratus Empat Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah) terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah, dengan rincian sebagai berikut:
Pendapatan Daerah sebesar Rp. 1.811.175.642.339,00 (Satu Triliyun Delapan Ratus Sebelas Milyar Seratus Tujuh Puluh Lima Juta Enam Ratus Empat Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah) yang bersurnber dari:
4
Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 1.910.175.642.339,00 (Satu Triliyun Sembilan Ratus Sepuluh Milyar Seratus Tujuh Puluh Lima Juta Enam Ratus Empat Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah)yang terdiri atas: a.Belanja operasional; b.Belanja modal;
i 1
(1)Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b sebesar Rp. Rp.187.220.130.444,00 (Seratus Delapan Puluh Tujuh Milyar Dua Ratus Dua PuluhJuta Seratus Tiga Puluh Ribu Empat Ratus Empat Puluh Empat Rupiah)yang terdiri atas:
b.Belanja modal peralatan dan mesin.
Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (Sepuluh Milyar Rupiah) yang terdiri atas Belanja Tidak Terduga.
Membuka PDF…
Undang-Undang
Peraturan Pemerintah (PP)
Peraturan Presiden (Perpres)
Peraturan Menteri (Permen)
Dokumen